Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merilis data temuan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di program makan bergizi gratis (MBG). Hingga pertengahan Mei, tercatt 17 KLB keracunan pangan MBG yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia.

"Menurut data yang kami miliki ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ungkap Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis, 15 Mei 2025.

Ikrar mengatakan salah satu penyebab keracunan pangan yakni kontaminasi bahan pangan mentah. Dia menegaskan pengawalan keamanan MBG sangat penting untuk memastikan sasaran program menerima manfaat tanpa risiko kesehatan.

BPOM juga mendapati proses penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar yang menyebabkan pertumbuhan bakteri berbahaya pemicu keracunan.

Ia mencontohkan kondisi makanan yang dimasak terburu-buru, namun distribusinya lambat. Hal itu menciptakan celah berkembangnya mikroorganisme yang berisiko tinggi jika dikonsumsi.

"Kita belajar dari kondisi ini agar tidak terjadi lagi," tutur Ikrar.

Daftar wilayah yang melaporkan keracunan pangan program MBG antara lain:

• Sumatera Selatan: Penukai Adab Lematang Iir, Empat Lawang
• Banten: Pangdeglang
• Jawa Barat: Indramayu, Cianjur, Bogor, Bandung, Tasikmalaya
• Jawa Tengah: Batang, Sukoharjo, Karanganyar
• Kalimantan Utara: Nunukan Selatan
• Gorontalo
• Sulawesi Selatan: Takalar
• Sulawesi Tenggara: Bombana
• Nusa Tenggara Barat: Lombok Tengah
• Nusa Tenggara Timur: Waingapu

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyikapi sejumlah kasus kejadian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memaparkan penyebab keracunan peristiwa MBG di Sukoharjo hingga Batang.

"Ini adalah beberapa kasus kejadian, tadi saya sudah diingatkan sama Bu Irma jangan disebut keracunan tapi kasus kejadian dari program MBG. Yang pertama sebetulnya dulu operasional tanggal 13 (Januari) di Sukoharjo penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai," kata Dadan di rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

Dadan menyebut saat masakan sudah diolah, ternyata gas untuk menggoreng habis. Ia mengatakan permasalahan MBG di Sukoharjo sudah diatasi dan tidak terulang lagi.

"Jadi pada saat masakan sudah diolah, pada saat mau menggoreng gasnya habis. Itu kejadian yang pertama dulu di Sukoharjo dan sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi, karena sudah disiapkan lebih baik," ujar Dadan.

"Waktu itu yang terdampak 40 siswa karena petugas sangat cepat mengidentifikasi ada kelainan di makanan itu sehingga kemudian masakan ditarik kembali dengan telur," tambahnya.

Dadan menyebut untuk MBG di daerah Batang penyebabnya lantaran hidangan terlambat dimakan oleh siswa. Ia mengklaim masakan MBG dikirim dalam kondisi baik dan tepat waktu.

"Kemudian terjadi di Batang, memang kejadiannya masakan dalam keadaan baik dan dikirim tepat waktu. Tapi, kemudian di sekolah ada acara sehingga makanan itu terlambat dimakan oleh siswa. Jadi sebenarnya saat itu makanannya dalam keadaan baik, kalau tepat waktu itu tidak kejadian," katanya.

Ia menyebut untuk kejadian di Cianjur hasil penelitian keracunan makanan negatif. BGN disebut sudah menguji air yang digunakan, fasilitas untuk masak hingga muntahan siswa yang terdampak.

"Kemudian berikutnya yang di Cianjur, sudah hampir minggu ketiga dan kami sudah mendapatkan hasilnya, ada dua sekolah yang terdampak dari 9 sekolah, yaitu dari 72 siswa yang terdampak dari 2.701. Dan hasilnya sudah keluar dari lab baik itu tray-nya, untuk airnya, untuk fasilitas termasuk untuk masakan yang waktu itu dikonsumsi oleh siswa termasuk muntahannya," ujar Dadan.

"Dan alhamdulillah seluruh hasilnya negatif. Jadi kami sedang mencari kurang lebih apa sih sebetulnya yang menyebabkan karena dari hasil lab itu negatif," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menyebut rumah susun (Rusun) yang dibangun di Kawasan Industri terpadu Batang (KITB) merugikan anggaran negara.

Pasalnya, tambah Ara, hingga saat ini 10 tower rusun itu belum sepenuhnya diokupansi masyarakat. Padahal, 10 tower rusun itu telah rampung pembangunannya sejak 2022.

Dalam laporannya, saat ini baru terdapat 5 tower rusun yang dihuni oleh pekerja industri. Atas dasar hal itu, Ara berpandangan rusun KITB ini dibangun dengan perencanaan yang minim.

"Pembangunan rusun KITB ini tidak matang dan tidak sesuai perencanaan. Apalagi Rusun ini selesai dibangun pada 2022 tapi 5 dari 10 tower belum di huni sehingga merugikan APBN," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (30/4/2025).

Pada saat yang sama, Ara juga menyoroti adanya spesifikasi bangunan yang diduga tidak sesuai. Dia juga menegaskan terdapat tower hunian yang berubah peruntukkan dari hunian untuk pekerja konstruksi menjadi pekerja industri.

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal membentuk tim yang akan menginvestigasi tidak optimalnya rusun di KIT Batang tersebut.

"Saya akan menurunkan tim untuk mempelajari di mana letak ketidaksesuaian perencanaannya. Saya ingin lihat hukum ditegakkan dan jika ada dugaan korupsi akan kita sikat saja dan jangan ragu termasuk jika ada staf saya yang bekerja tidak sesuai peraturan segera laporkan," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT KITB, Anak Agung Putu Ngurah Wirawan mengaku bahwa saat ini pihaknya terus mendorong penghunian Rusun bagi para pekerja. Pihaknya juga akan mempermudah investor yang akan berinvestasi di KITB.

Ngurah Wirawan menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat 7 perusahaan yang beroperasi di KITB. Seiring dengan makin banyaknya perusahaan yang beroperasi ke depan, dia optimis rusun tersebut bakal ikut terdorong okupansinya.

"Saat ini sudah ada 7 perusahaan yang beroperasi di KITB dan memanfaatkan Rusun. Ke depan masih ada 7 perusahaan yang sedang membangun perusahaannya di KITB dan kami optimis akan lebih banyak Rusun yang akan terhuni," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BATANG -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar inspeksi ke lokasi Rusun di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Maruarar mengendus kejanggalan dari pembangunan rusun tersebut.

Di KITB, Maruarar menemukan adanya 5 tower dari 10 tower Rusun yang selesai dibangun pada 2022 hingga saat ini tidak dihuni secara optimal. Kondisi itu menurut Maruarar merugikan APBN.

"Pembangunan Rusun KITB ini tidak matang dan tidak sesuai perencanaan. Apalagi Rusun ini selesai dibangun pada 2022 tapi 5 dari 10 tower belum di huni sehingga merugikan APBN," kata Maruarar dalam keterangan pers pada Selasa (29/4/2025).

Guna mencari solusi dan mengetahui pokok permasalahan belum optimalnya penghunian Rusun KITB, Maruarar langsung menemui Direktur Utama PT. KITB Ngurah Wirawan, Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Plt. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III, Antin Julianti dan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Jateng, Enfy Diana Dewi.

Maruarar juga mengecek langsung kondisi unit Rusun yang sudah dihuni oleh pekerja industri di Tower 5 dan sejumlah fasilitas umum. Selain itu, juga ke Tower 6 untuk melihat unit Rusun yang direnovasi oleh perusahaan dari Taiwan yakni PT Yih Quan Footware sebagai tempat tinggal para pekerjanya baik dari dalam maupun luar negeri.

"Ada spesifikasi bangunan yang tidak sesuai karena ada perubahan peruntukkan penghuni. Ini membuat pihak pengelola harus merenovasi unit oleh BUMN dengan menggunakan APBN," ujar Maruarar.

Maruarar menyatakan belum optimalnya penghunian Rusun ini diakibatkan perencanaan pembangunan Rusun yang tidak matang sehingga banyak tower yang belum dihuni.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, banyak tower hunian yang berubah peruntukkan dari hunian untuk pekerja konstruksi menjadi pekerja industri. Sebagian Rusun bahkan harus direnovasi oleh BUMN sehingga merugikan negara karena menggunakan anggaran APBN lagi padahal Rusunnya sudah dibangun, namun belum dihuni tapi harus direnovasi ulang.

"Saya akan menurunkan tim untuk mempelajari dimana letak ketidaksesuaian perencanaannya. Saya ingin lihat hukum ditegakkan dan jika ada dugaan korupsi akan kita sikat aja dan jangan ragu termasuk jika ada staf saya yang bekerja tidak sesuai peraturan segera laporkan," ujar Maruarar.

Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah, Enfy Diana Dewi menjelaskan pembangunan 10 tower Rusun untuk pekerja di KITB Batang telah selesai pada tahun 2022 lalu. Ia telah melakukan serah terima dan serah kelola aset Rusun ke pihak Danareksa sebagai pengelola rusun. "Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengelola agar Rusun ini bisa segera dihuni," ujar Enfy.

Direktur Utama PT. KITB Ngurah Wirawan terus mendorong penghunian Rusun bagi para pekerja. Ia akan mempermudah investor yang akan berinvestasi di KITB.

"Saat ini sudah ada 7 perusahaan yang beroperasi di KITB dan memanfaatkan Rusun. Ke depan masih ada 7 perusahaan yang sedang membangun perusahaannya di KITB dan kami optimis akan lebih banyak Rusun yang akan terhuni," ucap Ngurah.

Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, malam-malam blusukan ke Perumahan Bahtera 4, Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Ia mengecek kualitas bangunan dan fasilitas perumahan.

Usai melakukan pengecekan di perumahan tersebut, Maruarar memberikan penilaian 7,5 pada kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang.

"Saya kasih nilai hari ini 7,5 kualitas bangunan. Saya minta pengembang ya, soal sampah juga, kalau bisa ada biopori, kemarin saya lihat di Kendal bagus. 7,5 sudah bagus," kata Maruarar Sirait, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, pihaknya tidak main-main untuk menindak pengembang yang bernilai jelek dalam pembuatan rumah subsidi.

"Ada juga kita temukan pengembang yang tidak bertanggungjawab, contoh tidak hujan saja banjir, longsor, bocor, retak-retak, airnya kuning, dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi," katanya.

"Negara harus hadir mencegah pengembang yang tidak bertanggungjawab. Jangan cari untung dari penderitaan rakyat. Tidak ada tempat pengembang yang seperti itu, agar dihukum seberat-beratnya," ucapnya.

Beberapa pengembang, dari hasil temuannya belum lama ini, langsung diproses hukum. Agar menjadi efek jera bagi pengembang lainnya.

"Sudah dilaporkan KPK, polisi, termasuk temuan saya beberapa hari ini," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menjelaskan warga yang tidak punya slip gaji, berkesempatan untuk mengambil rumah subsidi dalam programnya yang baru.

"Pak Prabowo pro rakyat, kita menerima juga yang non-gaji, seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ayam, bakso dan tahun ini total 25 ribu. Negara harus hadir, pemerintah Presiden Prabowo memperhatikan, yang tidak punya gaji, tetapi punya penghasilan seperti tadi bisa (rumah subsidi)," jelasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya program tersebut, warga yang tidak punya slip gaji bisa memanfaatkan untuk mengambil perumahan.

Sebelum mengecek perumahan, Maruarar berkunjung ke Rusun Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang). Dalam kunjungan tersebut, menteri menyoroti beberapa fasilitas dan kelayakan hunian bagi para pekerja di KIT B yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

Hunian para pekerja yang sebelumnya barak diubah menjadi bilik atau kamar bagi para pekerja. Itu pun berdasarkan kemampuan para pekerja, dari berukuran sedang dengan fasilitas kipas hingga kamar berukuran besar, dengan menggunakan AC.

"Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian tadi fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki," katanya.

Menteri juga menyoroti jarak tempuh dari 10 tower ke sejumlah pabrik lokasi kerja yang dinilai kurang dekat. Namun, menteri apresiasi pada KIT B, terkait fasilitas pendukung, termasuk mendekatkan kebutuhan keseharian dengan minimarket.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan menyebut beberapa catatan yang disampaikan Menteri Maruarar.

"Alhamdulillah buat kami catatan Pak Menteri itu bagus, karena kan beliau orang lapangan. Jadi yang disampaikan itu hal-hal yang riil, buat saya itu bagus untuk melakukan penyempurnaan beberapa hal yang disampaikan oleh beliau tadi," terangnya.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen meminta pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng agar menjamin kebersihan dan kualitas makanan yang disajikan. Dia menyinggung tentang adanya kasus kualitas menu MBG di salah satu kabupaten di Jateng yang kurang layak.

"Saya mohon dijaga kebersihannya, dijaga kualitasnya. Tadi saya dengar di salah satu kabupaten yang makanannya sudah tidak baik. Nah, ini harus kita tinjau,” kata Taj Yasin usai berkegiatan di Kabupaten Kudus, Jumat (18/4/2025).

Dia mengingatkan bahwa program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan. Proses evaluasi akan dilaksanakan berkala kepada elemen pelaksananya. “Kalau memang baik, layak, ya diteruskan. Kalau tidak, bisa diganti,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.

Gus Yasin mengungkapkan, sejauh ini terdapat 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jateng. “Di Kabupaten Kudus sendiri sudah ada lima dapur yang berjalan. Kemarin kami sudah kumpulkan seluruh sekda kabupaten/kota di Jawa Tengah di Semarang untuk koordinasi,” ucapnya.

Menurutnya, koordinasi itu penting mengingat adanya arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa setiap kabupaten nantinya akan dibangun tiga SPPG baru oleh pemerintah pusat. “Sekarang kita tinggal menunggu proses seleksi,” kata Gus Yasin.

Pemprov Jateng sendiri telah mengusulkan 21 SPPG tambahan yang dinilai siap beroperasi sebagai dapur MBG. Saat ini BGN tengah menyeleksi SPPG-SPPG tersebut.

Dugaan keracunan

Pada Senin (14/4/2025) lalu, setidaknya 60 siswa dari tingkat TK hingga SMP di Kabupaten Batang, Jateng, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi mi dalam menu MBG. "Untuk perkembangan yang bergejala setelah mengonsumsi makanan dari MBG pada tanggal 14 itu sampai sekarang update-nya ada 60 orang," ungkap epidemiolog Dinas Kesehatan (Dinkes) Batang, Khairunnisa, mewakili Kepala Dinkes Batang Didiet Wisnuhardanto, ketika dihubungi via telepon, Rabu (16/4/2025).

Khairunnisa menambahkan, ke-60 siswa yang diduga mengalami keracunan MBG itu tersebar di beberapa sekolah. Rinciannya yakni TK Salimah (2 siswa), SDN Proyonanggan 5 (19 siswa), TK Al Karomah (3 siswa), TK Aisyiah (2 siswa), SMPN 1 Batang (10 siswa), SDN kauman 1 (9 siswa), SDN Kauman 6 (13 siswa), dan SDN Kauman 3 (2 siswa).

Menurut Khairunnisa, para siswa yang diduga keracunan MBG mengalami sejumlah gejala, antara lain mual, pusing, muntah, hingga diare. "Sebagian besar sih mual," ucapnya.

Dia mengungkapkan, para siswa yang diduga keracunan tidak sampai menjalani perawatan di rumah sakit. Khairunnisa mengeklaim, kondisi mereka pun kini sudah membaik dan telah kembali bersekolah.

Ada dugaan bahwa para murid mengalami gejala-gejala seperti keracunan akibat mengonsumsi mi yang menjadi menu karbohidrat MBG pada Senin lalu. Namun Khairunnisa menyampaikan, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui uji laboratorium.

"Semua makanan yang kemarin dikonsumsi itu kami kirimkan samplingnya ke Balai Kesehatan PAK Semarang. "Sampel yang kami periksa ada mi, sayur sawi, sama telur dadar. Itu sampel sudah kita kirim," kata Khairunnisa dengan menambahkan bahwa hasil uji lab akan diketahui dalam dua pekan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Terbaru, program itu dilakukan kepada ratusan pelajar di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

George Santos, pimpinan PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) yang mendukung pembiayaan pelaksanaan program MBG yang digelar di dua sekolah yakni SDN 005 dan SMPN 27 Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Kedua sekolah tersebut berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.

DOK. KEK GALANG BATANG Pemilik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang George Santos.

"Kami ikut serta dalam mendukung pembiayaan dan mensukseskan program Makan Bergizi Gratis ini. Ini adalah salah satu cara kami agar PT BAI selalu bermanfaat untuk Bintan, jadi tidak hanya investasi saja," ujar George.

Sebanyak 179 pelajar dan guru dari SDN 005 dan SMPN 27 Gunung Kijang mendapatkan program MBG tersebut. Mereka begitu antusias dan menyambut gembira program Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Jadi sekolah yang kami bangun yang masuk dalam kawasan KEK kami beri makanan program MBG," terang George.

Dirinya berharap apa yang PT BAI dan KEK Galang Batang lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat Bintan.

"Yang terpenting apa yang kami lakukan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Bintan. Ini juga berkat dukungan dari Bupati Bintan dan Gubernur Kepri," pungkas George.

George yang juga pemilik Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Galang Batang tersebut tampak ikut menikmati secara langsung menu makanan MBG yang dibagikan kepada para pelajar.

Ya, kasus keracunan pada siswa pada Senin (14/4) baru pertama kali terjadi. Oleh karena itu sebelum menu MBG didistribusikan pada siswa, pengelola akan memberikan sampel untuk dicicipi dulu oleh guru

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, memperketat pengawasan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan didistribusikan pada siswa Sekolah Dasar (SD) sebagai upaya mencegah kasus keracunan.

Kepala Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang Bambang Suryantoro Sudibyo di Batang, Kamis, mengatakan guru akan mencicipi menu MBG itu sebelum didistribusikan kepada para siswa sebagai upaya meminimalisasi hal yang tidak diinginkan.

"Ya, kasus keracunan pada siswa pada Senin (14/4) baru pertama kali terjadi. Oleh karena itu sebelum menu MBG didistribusikan pada siswa, pengelola akan memberikan sampel untuk dicicipi dulu oleh guru," katanya.

Kepada pengelola atau vendor penyedia menu MBG, kata dia, diharapkan lebih memperhatikan dalam pengawasan pada makanan itu, apalagi tidak semua siswa menyukai menu yang disajikan.

"Kami mohon bagi yang bertugas memasak bisa memperhatikan kesehatan anak. Yang jelas, dengan adanya kasus keracunan pada siswa maka kami memperketat pengawasan menu MBG," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang Didiet Wisnuhardanto mengatakan usai mendapatkan laporan pihaknya segera bergegas melakukan penyelidikan epidemiologi dan mengambil beberapa sampel untuk diperiksa.

Berdasar data hingga per 16 April 2025 disebutkan ada 60 siswa yang diduga mengalami gejala keracunan dengan ditandai mual, muntah, dan perut sakit.

"Penyebab masih dipelajari karena kami telah mengirim spesimen ke BP Labkesmas Semarang. Alhamdulillah, anak sudah sehat kembali dan bisa melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Sejumlah murid TK di Batang mengeluhkan mual, muntah, dan pusing usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pagi tadi. Dinas Kesehatan (Dinkes) Batang tengah menyelidiki kejadian ini.

Keluhan para orang tua ini diunggah di Instagram @batanghelp. Tercatat tiga murid TK Al Karomah Batang dilaporkan muntah sesaat setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdiri dari mi goreng, telur dadar, dan sayur.

Salah satu orang tua murid, Adi Pras, mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB tadi, saat sebagian besar anak sudah selesai makan.

"Tadi njemput anak, di jalan cerita kalau muntah, katanya setelah makan langsung pusing. Ada tiga yang muntah dari kelas anak saya, " kata Adi saat dihubungi wartawan lewat telepon, Senin (14/4/2025).

Selain anaknya, Adi mengatakan, ada dua anak lain yang mengalami hal serupa seusai menyantap MBG.

"Jadinya trauma, nggak mau makan lagi di sekolah," ucapnya.

Adi juga menyayangkan pihak sekolah yang menyuruh anak-anak makan menu MBG tanpa memeriksa kualitas makanannya terlebih dahulu.

"Gurunya harusnya juga makan biar tahu makanannya layak atau tidak. kalau layak ya nggak apa-apa, tapi ini malah bikin trauma anak nggak mau makan," kata Adi Pras.

Hal senada dikatakan Ema, orang tua di TK yang sama. Ia menceritakan anaknya pucat usai menyantap makanan MBG. Anaknya juga mengeluhkan sakit, pusing dan mual setelah sebelumnya muntah-muntah di kelas.

"Ngeluh perutnya sakit. Saya takut itu keracunan. Sempat saya periksa diobati. Kalau sampai besok ya tak bawa ke klinik, ke rumah sakit," kata Ema.

"Saat ini saya suruh tidur. Masih merasa mual-mual, agak anget perutnya. Makan nggak mau, trauma takut muntah. Biasanya pas dia sakit minta maem, kalau ini nggak mau makan," tambah Ema.

"Banyak muntah di kelas anak saya, banyak yang bilang (makanan) basi. Mual-mual masih. Tadi agak khawatir, la berangkat nggak kayak gitu, terus pulang kok pucat, pusing," kata Ema.

Mendapati anaknya dalam kondisi seperti itu, Ema langsung mengonfirmasi ke guru yang bersangkutan.

"Bu guru sudah tak konfirmasi, sudah menghubungi MBG, kalau bisa jangan diulangi, yang saya takutkan, berlanjut, takut sama (kondisi) anak," kata Ema.

"Saya trauma, anak saya juga trauma, terus gimana nggak mau makan, perut sakit terus," imbuhnya.

Dimintai konfirmasi wartawan, Korlap MBG Kecamatan Batang, Hasan Al Sidiq, menyatakan tidak ada komplain dari pihak sekolah terkait menu makanan MBG pagi tadi. Ia justru baru tahu dari media sosial.

"Kita langsung mencari informasi anak-anak yang mengalami mual-mual itu. Dari dinas juga sudah melakukan pemeriksaan, mengambil sampel makanan," ucapnya.

"Bisa jadi ada yang tidak suka dengan menu yang diberikan, mungkin aroma mi dengan bawang goreng. Kami introspeksi diri, ke depan tidak akan menggunakan mi sebagai pengganti karbohidrat lagi," tambahnya.

Hasan bercerita, kejadian yang berkaitan dengan aroma makanan juga pernah terjadi sebelumnya. "Ada juga cerita anak yang tidak suka ketika mencium aroma pisang. Sehingga kita mengantisipasi pisang dengan dibungkus plastik," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Didiet Wisnuhardanto, menjelaskan pihaknya masih melakukan penelitian pada kasus tersebut.

"Masih diteliti," katanya saat dimintai konfirmas melalui pesan singkat.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Pemerintah mencatat 39 situ di kawasan Bekasi, Bogor, dan Banten yang terancam punah. Bahkan, Beberapa di antaranya sudah berubah fungsi, termasuk menjadi kawasan perumahan.

Kondisi ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Menghilangnya situ-situ tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir bandang di kawasan Jabodetabek beberapa waktu lalu.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain, karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan pada mulanya kondisi lenyapnya situ-situ ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya pun melakukan perbandingan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang tersisa saat ini.

Kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya baru saja mengantongi data baru, di mana ditemukan 7 situ lainnya yang terancam 'punah' alias menghilang.

Keberadaan ketujuh situ ini berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Dody siang ini. Dengan demikian, jumlahnya bertambah dari 32 situ menjadi 39 situ yang terancam hilang.

"Teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya tadi dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir 'punah'," kata Nusron.

Penemuan 7 situ hampir 'punah' di kawasan Banten ini didapatkan dari hasil pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di Tangerang Raya dan Banten. Terhadap penggunaan ruang di kawasan tersebut, sudah terbit sertifikat hak milik (SHM) maupun sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

Nusron menjelaskan, ketujuh situ ini beralih fungsi karena berbagai alasan, mulai dari reklamasi hingga diokupasi oleh masyarakat lokal di sana. Selain itu, ada temuan sejumlah situ yang luasannya berkurang.

"Ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten, terutama di kawasan Tanglang Raya, yang itu tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek," ujarnya.

Atas kondisi ini, akan dilakukan beberapa langkah antisipasi. Pertama, melakukan sertifikasi lahan sempadan sungai, batang sungai, serta sempadan situ yang masih aman atau kosong belum ada kepemilikan.

Sedangkan terhadap area yang sudah didirikan bangunan di atas sempadan sungai maupun situ, Nusron mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan kemanusiaan untuk mencari jalan keluarnya.

Hujan deras tadi malam membuat tanggul Sungai Widodaren Desa Ketitang Wetan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati jebol. Akibatnya, banjir merendam permukiman warga pagi ini.

Pantauan di lokasi, Minggu (16/3/2025), pukul 06.40 WIB, banjir merendam permukiman warga setinggi antara 30 sampai 70 sentimeter. Tampak beberapa rumah terendam banjir.

Salah satu warga Desa Ketitang Wetan, Jomo Hadi, mengatakan banjir menerjang permukiman sekitar pukul 02.00 WIB. Dia menyebut banjir terjadi karena tanggul Sungai Widodaren yang tidak kuat menampung air hujan semalam.

"Penyebab banjir, akibat jebolnya tanggul Widodaren," jelas Jomo kepada wartawan di lokasi.

Menurutnya, banjir datang saat warga akan makan sahur. Sehingga warga bisa menyelamatkan barang-barang perabotan rumah tangga.

"Banjir yang datang secara tiba tiba datang, membuat warga panik menyelamatkan barang-barangnya," ungkap dia.

Potret banjir di Ketitang Wetan Pati, Minggu (16/3/2025). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

Warga lainnya, Salahudin, menjelaskan banjir hingga pagi ini belum juga surut, bahkan genangan banjir cenderung bertambah. Akibatnya aktivitas warga setempat lumpuh.

"Untuk aktivitas warga lumpuh nggak bisa ke mana-mana," kata Salahudin.

Dia menyebut genangan banjir juga sempat merendam jalan Pantura Pati Rembang.

"Selain banjir menggenangi rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah fasilitas umum, sekolah dan sejumlah musola," pungkas dia.

Video: Hujan Lebat Picu Banjir dan Tanah Longsor di Tuscany Italia

Video: Hujan Lebat Picu Banjir dan Tanah Longsor di Tuscany Italia

Provinsi Jambi akan menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 17 Februari 2025 mendatang. Program Pemerintah pusat ini perdana akan dilaksanakan di daerah Jambi dengan menyasar terlebih dahulu ke kalangan pelajar di sekolah non favorit.

"Ya insyallah 17 Februari nanti akan kita laksanakan program ini, sasaran utama kita ke kalangan sekolah yang banyak anak-anak dari keluarga di tingkat ekonomi yang rendah bukan kalangan dari keluarga yang tingkat ekonominya tinggi. Jadi kita harus kuatkan betul data-data nya sebelum program ini dimulai," kata Gubernur Jambi Al Haris, Rabu (5/2/2024).

Menurutnya, langkah memprioritaskan program MBG ke pelajar di sekolah non favorit itu sebagai bentuk rasa keadilan saja. Dia juga menegaskan agar program perdana MBG itu bisa berjalan lancar serta memastikan bahwa seluruh anak di sekolah bisa merasakan. Meski pemerintah mengutamakan sekolah non favorit bukan berarti sekolah favorit tidak kebagian.

"Sekolah favorit tetap diberikan tetapi itu sudah sasaran yang harus kita tuju nanti perdana MBG nanti," ujar Al Haris.

Al Haris menyebut MBG itu akan dilakukan di 7 titik yang tersebar di provinsi Jambi. Ketujuh titik itu yakni 2 sekolah di Kota Jambi, 1 sekolah di Muaro Jambi, 1 sekolah di Sarolangun, 1 sekolah di Batanghari dan 2 sekolah di Tanjung Jabung Barat.

Al Haris juga mengatakan jika program MBG ini sudah siap dilaksanakan di Jambi setelah mengikuti rapat secara virtual dengan pemerintah pusat. Dia juga sangat berharap program unggulan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini bisa terealisasi dengan lancar di Jambi.

"Intinya kesiapan semua, dapur umumnya, data anak juga jangan sampai anak membutuhkan tidak dapat atau ada anak yang dapat double, ini akan dilihat nanti saat distribusi dilakukan seperti apa, standar gizi dan bahan baku dikemas dengan baik, bersih dan siap dikirim buat diberikan," terang Al Haris.

Al Haris juga nantinya akan mengawal program MBG ini dengan secara detail. Dia tidak ingin ada anak yang tidak kebagian dalam program Bergizi dari Pemerintah tersebut baik ditingkat perkotaan hingga pedesaan.

"Pokoknya semua harus merata, sampai ke seluruh tingkat baik perkotaan maupun pedesaan bahkan sampai ke sekolah terpencil semua mesti dapat tidak ada yang tidak merasakan program MBG ini," tegas Al Haris.

Ia juga akan memanggil seluruh Bupati dan Wali Kota di Jambi buat menguatkan program MBG ini agar berjalan sukses.

"Nantinya semua mesti dikawal lagi jangan sampai telat datangnya MBG ini, harus tepat betul jam waktunya, ini harus betul-betul kita siapkan sebelum program presiden ini berjalan perdana di Jambi nanti. Insyallah semua harus sudah siap," ucap Al Haris.

Sementara, Ketua DPRD Jambi Hafiz Fattah menyambut baik adanya program MBG ini bisa dilaksanakan di Jambi. Menurutnya, program MBG harus berjalan sukses di Jambi maka seluruh persiapan mesti dimatangkan.

"Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi ya, semua bisa harus berjalan lancar dan sukses maka harus kita persiapankan betul program ini, pada intinya kita dewan sangat support akan kegiatan MBG ini berjalan di Jambi," kata Hafiz.

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap