Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah berjalan. Pelibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai jadi kunci untuk mensukseskan program itu dan mendongkrak perekonomian daerah.

Hal itu diungkapkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Senin (19/5/2025).

"Kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin mensupport, mensukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas luasnya di daerah sekitar, di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi," ujarnya.

Maman mengatakan upaya untuk mendorong UMKM terlibat lebih aktif dalam program MBG terus dilakukan. Bahkan, dia berharap agar program ini bisa menyentuh lebih dari 50 juta UMKM di tanah air.

"Saya memang bercita-cita melalui MBG, 50 juta lebih UMKM di Indonesia itu bisa terbantu. Akhirnya Kementerian UMKM dalam rangka membuka, meluaskan pelibatan UMKM agar ekonomi di daerah, rakyat, menjadi berkeadilan, lebih optimal, lebih hidup, dan besar," jelasnya.

Maman mengatakan setiap UMKM diharuskan bisa memasok keperluan untuk MBG. Mulai dari bahan baku untuk dii dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga keperluan lainnya.

"UMKM harus bisa memasok baku ke SPPG di daerahnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan saat ini sudah ribuan UMKM yang dilibatkan untuk memasok bahan baku bagi 1.343 SPPG seluruh Indonesia.

"Di setiap SPPG berdiri maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier dan itu rata-rata UMKM. Sekarang sudah tercatat 2.700an sudah terlihat di dalam rantai pasok makan bergizi, selain koperasi dan lain-lain," kata Dadan.

Dia menambahkan program ini juga mampu menyerap 52 ribu tenaga kerja. Dengan target hingga 30 ribu SPPG, dia menargetkan jumlah tenaga kerja terserap bisa mencapai 1,5 juta.

"Para pekerja tersebut akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaannya," ucap Dadan.

Dia menambahkan salah satu yang akan menjadi percepatannya adalah wilayah Kabupaten Bandung. Dirinya menargetkan sebanyak 361 SPPG bisa terealisasi.

"Ini ada di wilayah kabupaten Bandung, harus ada 361 SPPG, akan ada uang ke kabupaten Bandung Rp 361 miliar, memanfaatkan untuk menggairahkan, Rp 4,3 triliun tiap tahun, APBD Rp 3,7 triliun," bebernya.

Kata Badan Gizi soal Kasus Keracunan Makanan MBG

Di sisi lain, Dadan juga berbicara soal adanya kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Menurutnya, kasus keracunan disebabkan waktu memasak di dapur SPPG yang terlalu lama. Hal ini berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan.

"Sekarang bahan baku harus yang bagus, fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG yang ada di belakang itu harus berani menolak bahan baku yang jelek. Kemudian, mulai persingkat waktu produksi dengan pengiriman," ujar Dadan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat meninjau MBG di Cileunyi Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Dadan mengungkapkan bahan baku yang segar akan mempengaruhi kualitas jika tidak tepat waktu sampai ke sekolah. Sehingga, ia meminta waktu pengiriman untuk dipangkas secepat mungkin.

"Selama ini banyak kejadian karena masaknya terlalu lama, kemudian delivery nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama disimpan, harus langsung di makan," katanya.

Dadan menambahkan makanan juga harus melalui tahap pengujian sebelum diserahkan ke siswa.

"Harus melakukan uji organ lab, jadi sebelum dibagikan harus dibuka, dicium, dirasakan, kalau bagus kita langsung lanjutkan, kalau jelek kita langsung ditarik," jelasnya.

Dia mengatakan akan terus melakukan pelatihan kepada tenaga kerja yang ada di SPPG.

"Iya banyak kejadian di SPPG yang sudah dua tiga bulan melakukan kegiatan. Sehingga menganggap itu menjadi kegiatan rutin, akhirnya kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan," kata Dadan.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo sempat terhenti sejak Jumat pekan lalu. Apa alasannya?

Komandan Kodim 0802/Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono menegaskan, program tersebut tidak dihentikan secara permanen, melainkan sedang dalam proses penyesuaian administrasi.

"Jadi kami sampaikan ke seluruh masyarakat dan rekan-rekan semuanya, bahwa untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan dihentikan, tapi sementara sedang perubahan administrasi," kata Letkol Dwi Soerjono kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Ia menjelaskan, saat ini pihak yayasan penyelenggara sedang menyiapkan sistem administrasi baru bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu perubahan utama adalah penggunaan virtual account untuk setiap dapur penyedia makanan.

"Kalau dulu anggaran diterima di belakang, kalau sekarang diterima di depan," jelas Soerjono.

"Pengajuan anggaran dilakukan di awal bulan. Untuk bulan Juni nanti, diajukan dari awal Mei sesuai kebutuhan dapur selama satu bulan," imbuhnya.

Proses ini disebut Dwi Soerjono sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pendistribusian dana. Seluruh dapur MBG akan memiliki virtual account masing-masing untuk menerima anggaran langsung dari pusat.

"Setelah kegiatan ini, sedang dilakukan pembuatan virtual account. Kita berhenti Jumat kemarin, sampai fiturnya selesai," papar Soerjono.

Ia juga menyebutkan, informasi ini sudah disampaikan kepada seluruh kepala dapur. Mereka diminta menunggu instruksi dari yayasan dan BGN sebelum kembali beroperasi.

"Titik dapur yang belum mendapatkan virtual account-nya semuanya berhenti. Tapi yayasan yang menggunakan rekening bank setempat tidak berhenti," ujar Soerjono.

Menurut Dandim, tidak ada perubahan dalam jumlah penerima manfaat program. Hanya mekanisme pencairan dan distribusi dana yang kini diubah agar lebih sistematis dan terintegrasi.

"Tidak ada perubahan, jumlah siswa tetap. Hanya perubahan mekanisme saja," pungkas Soerjono.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengungkapkan bahwa di Sumatera Selatan (Sumsel) membutuhkan kurang lebih 965 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk mencapai target 2,2 juta-2,5 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini, kata Dadan, BGN meminta kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan tiga lahan di setiap Kabupaten/Kota untuk membangun dapur SPPG di Sumsel.

"Jadi di Sumsel ini diperlukan kurang lebih 965 SPPG dan masing-masing SPPG ini akan melayani 3.000 daerah-daerah padat dan terpencil, tergantung jumlahnya," katanya usai MoU penyedia lahan SPPG, Kamis (15/5/2025).

Menurut Dadan, saat ini penerima manfaat MBG sudah mencapai 3,8 juta orang. Mereka dilayani 1.335 SPPG di seluruh Indonesia. Untuk di Sumsel, lanjut Dadan, penerima MBG sudah mencapai 180 orang, mereka dilayani 65 SPPG.

"Maka dari itu BGN menargetkan jumlah penerima MBG. Jika pelaksanaanya dilakukan serentak maka kurang lebih sekitar Rp 10 triliun akan masuk ke Sumsel," ungkapnya.

BGN menargetkan sekitar 2,2 juta-2,5 juta penerima program MBG di Sumsel. Selain dua juta anak sekolah dari tingkat TK - SMA yang menerima manfaat MBG, ada juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita.

"Daerah-daerah yang menerima manfaat MBG ini akan berdiri SPPG ini. Untuk anggaran satu SPPG akan menerima sekitar Rp 10 miliar setiap tahunnya. Dengan adanya MoU ini maka pembangunan dapur SPPG bisa lebih cepat dan penerima manfaat MBG juga semakin banyak," katanya.

Dadan mengatakan dengan adanya MoU ini dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyukseskan MBG. BGN ingin rantai pasok bahan baku lokal dengan membina petani, peternak, dan nelayan, untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan dapur SPPG juga dipercepat agar pelaksanaan penyaluran MBG juga cepat terlaksana. Sebab, di Sumsel ini SPPGnya masih 65 dan pelayanan untuk MBG masih 10 persen dari hasil evaluasi.

"Maka dari itu kami ingin pembangunan dapur SPPG cepat dilaksanakan dan MBG membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah," ujarnya.

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Pemerintah mengapresiasi Program Bebenah Kampung yang diinisiasi Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, Aguan, untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan program yang digagas Yayasan Tzu Chi itu telah membantu mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam kegiatan Program 3 Juta Rumah melalui Program Bebenah Kampung yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah, seperti di Jakarta, Jawa Barat serta menyusul di Jawa Tengah dan Banten. Apalagi proses renovasinya cepat sekali dan mendapat dukungan dari Pemda setempat," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di acara Ramah Tamah Program Rumah Murah di Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, di Jakarta Utara, dikutip Kamis (15/5/2025).

Maruarar Sirait atau yang disapa Bang Ara ini mengatakan, dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan bentuk nyata semangat gotong royong. Dukungan dari Yayasan Tzu Chi, kata Ara, untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.

"Kami ucapkan terima kasih pada Yayasan Buddha Tzu Chi yang paling banyak membantu untuk renovasi rumah masyarakat, terutama yang tidak mampu," kata Ara.

Pada kesempatan itu, Ara juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah menyediakan karpet merah agar masyarakat punya rumah. Ara mengatakan berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan pemerintah, seperti PPN gratis, BPHTB gratis, PBG gratis, alokasi kuota FLPP paling besar di era Prabowo dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit, dan anggarannya sudah tersedia, serta dukungan dunia usaha di sektor perumahan.

"Adanya kebijakan FLPP merupakan kesempatan bagus buat rakyat untuk segera memiliki rumah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyampaikan apresiasinya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan warga binaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin sebagai juru masak. Ia menyebut hal ini dapat sekaligus menjadi bekal keterampilan yang bisa digunakan para warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

"Ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," ungkap Erwin saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Pemkot Bandung, kata Erwin, saat ini juga telah memastikan agar kualitas MBG yang didistribusikan kepada para siswa lolos uji kualitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan insiden keracunan massal seperti yang terjadi di SMPN 35 tak lagi terulang.

Adapun pengawasan kini diperketat melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan puskesmas.

"Ini akan dikontrol. Dinas Kesehatan termasuk puskesmas, akan mengontrol semua bahan, jadi dipastikan untuk diperiksa dulu. Insya Allah saya pastikan tidak akan kejadian lagi seperti itu," ucapnya.

Ia juga menyebut bahwa pelaksana MBG akan diseleksi dengan ketat, terutama yang melibatkan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dar pihak ketiga. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses belanja bahan makanan hingga masa kedaluwarsa.

"Kami juga menyeleksi dulu para pelaksana dari MBG ini, karena banyak yang pakai pihak ketiga, harus dikontrol juga di barak-baraknya seperti apa, dari jenis makanan, kedaluwarsa dan lain-lain. Seluruh dinas terintegrasi untuk memantau MBG," jelanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Kepresidenan Adita Irawati menjelaskan bahwa ke-47 warga binaan Lapas Sukamiskin yang berkontribusi dalam program MBG terlibat dalam seluruh proses produksi makanan. Mulai dari mencuci bahan, memasak, hingga pengemasan.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," ujarnya.

Ia berharap pengalaman memasak ini bisa menjadi bekal berharga bagi para napi setelah selesai menjalani masa hukuman. Hal ini juga memperkuat tujuan reintegrasi sosial.

"Setelah nanti mereka selesai di lapas bisa jadi ini menjadi bekal untuk pekerjaan selanjutnya," katanya.

Ia memaparkan, Lapas Sukamiskin saat ini telah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah sekolah serta beberapa posyandu bagi ibu hamil dan menyusui.

"Lapas sendiri sudah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat di 12 sekolah, termasuk juga di posyandu untuk ibu hamil dan menyusui, sampai saat ini semua berjalan lancar sejak Februari sudah melayani," ucapnya.

Program MBG di Sukamiskin telah diuji coba sejak Juli 2024. Adita menilai skema serupa bisa diterapkan di daerah lain dengan pengawasan ketat.

"Uji coba MBG ini sudah dilakukan di Lapas sejak Juli 2024. Ini satu skema yang baik dan bisa di-copy di tempat lain tentu dengan pengawasan yang maksimal," imbuhnya.

Ia juga menanggapi kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) telah memutus sejumlah mitra SPPG yang melanggar prosedur.

"Pemerintah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, dan itu juga dilanjutkan dengan komitmen untuk perbaikan dalam hal pengawasan," katanya.

Kejati Jawa Barat (Jabar) sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi pada tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Penyelidikan itu pun dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan hasil keuangan (LHP) BPK.

"Benar, Kejati Jabar sedang melakukan pemeriksaan terkait hal itu (dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu)," kata Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, Kamis (15/5/2025).

Berdasarkan LHP BPK yang dikumpulkan, ada dugaan kejanggalan dalam proses pemberian tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Nilainya mencapai Rp 16,8 miliar pada tahun anggaran 2022.

Saat ini, pemeriksaan telah dilakukan Kejati Jabar. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat demi bisa mengungkap dugaan korupsi tersebut.

"Informasinya sudah ada enam orang yang dimintai keterangannya. Tapi untuk siapa saja mereka, belum bisa kami ungkapkan," ucapnya.

Meski sudah memeriksa sejumlah saksi, Kejati Jabar belum mau membeberkan siapa yang saja yang sudah dimintai keterangan. Menurut Cahya, Kejati akan memberikan informasinya secara resmi setelah penyelidikan rampung dilakukan.

"Nanti saja ya. Mungkin nanti perkembangannya akan dirilis," pungkasnya.

Video: Irjen Kementerian PKP Bongkar Penyimpangan Korupsi Bantuan Rumah

Video: Irjen Kementerian PKP Bongkar Penyimpangan Korupsi Bantuan Rumah

Kasus keracunan massal di berbagai sekolah usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus terjadi. Terbaru, sebanyak 223 pelajar di Bogor alami keracunan MBG yang terkontaminasi bakteri Salmonella dan E.Coli.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Bandung, Cianjur, Sukoharjo, hingga Sulawesi Tenggara. Terkait hal ini, Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Adita Irawati mengatakan evaluasi dan peningkatan pengawasan program MBG akan diperketat.

"Pertama pemerintah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, dan hal itu juga dilanjutkan dengan komitmen untuk perbaikan dalam hal pengawasan," ungkap Adita saat meninjau distribusi MBG di Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).

Ia mengatakan, program MBG telah memiliki standar operasional prosedur tersendiri sejak bahan baku dibelanjakan hingga didistribusikan. Namun, perbaikan sistem akan dilakukan di wilayah-wilayah yang mengalami masalah.

"SOP itu sudah ada, meskipun tentu tidak rigid ya. Kita akan evaluasi mana yang memang harus diperbaiki, dan semua kejadian di berbagai kota itu tentu menjadi masukan," terangnya.

Terdapat rangkaian proses yang ditempuh sejak bahan baku makanan untuk MBG dibelanjakan hingga didistribusikan. Adita mengatakan, proses distribusi ke sekolah-sekolah menjadi titik rawan yang perlu diantisipasi. Oleh karenanya, Badan Gizi Nasional (BGN) disebut akan berupaya mempercepat waktu pengiriman makanan hingga sampai ke tangan siswa.

"Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah masalah waktu, salah satunya soal pengiriman. Diupayakan (waktu pengiriman MBG) tidak terlalu panjang, untuk mengurangi potensi terjadinya kontaminasi," ungkapnya.

"Jadi waktu pengiriman diupayakan secepat mungkin. Untuk pemilihan bahan makanan sebenarnya prosedurnya sudah ada," lanjutnya.

Diputus Mitra

Adita menyebutkan, BGN saat ini telah memutus sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di sejumlah wilayah yang terbukti tidak memenuhi standar prosedur.

"Sekarang yang paling penting peningkatan pengawasan, dan dari BGN saya lihat sudah cukup tegas ya. Beberapa mitra yang tidak mengikuti prosedur itu sementara ini tidak bekerja sama lagi. Ada beberapa mitra yang langsung diputus. Itu adalah upaya-upaya perbaikan," paparnya.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk membuat aduan bila menemukan praktik-praktik pengelolaan MBG yang tidak sesuai. Aduan dapat dilayangkan melalui platform pengaduan LAPOR!

"Mohon bantuan unsur masyarakat untuk ikut mengawal, karena sebenarnya sudah ada platform untuk pelaporan untuk memberikan masukan atau kejadian di lapangan. Masukan akan jadi bahan perbaikan juga bagi BGN," jelasnya.

Libatkan Seluruh Instasi

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan MBG di Kota Bandung. Termasuk dengan melibatkan seluruh dinas dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan kejadian seperti keracunan massal tak kembali terulang.

"Saya pastikan tidak akan kejadian lagi seperti itu. Kami juga menyeleksi dulu para pelaksana dari MBG ini, karena banyak yang pakai pihak ketiga, ini kan harus dikontrol juga di barak-baraknya seperti apa, dari jenis makanan, kadaluwarsa, dan lain-lain," ungkapnya.

"Tidak hanya satu dinas, sekarang kami lakukan egosentris, semua dinas terintegrasi untuk memantau MBG," tutupnya.

Hasil uji laboratorium Badan Gizi Nasional menemukan adanya kontaminasi bakteri salmonella dan e.coli dalam makanan yang dikonsumsi ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat.

BGN juga telah memberikan sanksi kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Bosowa Bina Insani dengan menyetop sementara memasok makanan MBG kepada sekolah.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan meskipun kantin ini menjadi yang paling memadai di Bogor, kasus ini menjadi pembelajaran agar SPPG meningkatkan standar operating procedur dalam hal pengolahan makanan.

SPPG juga akan diberikan pelatihan ulang setiap 3 bulan, terutama bagi para penjamah makanan, demi mencegah keracunan akibat MBG.

Dapur Badan Gizi Nasional-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikabarkan berhenti operasi mulai hari ini.

Dari penelusuran detikJateng, SPPG ini menjadi dapur MBG pertama di Kabupaten Banyumas yang berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikelola langsung oleh BGN.

Kepala SD Negeri 1 Kranji, Idha Nurani, saat dimintai konfirmasi membenarkan adanya pemberhentian suplai program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Rabu (14/5/2025). Sekolah ini menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk program MBG.

"Operasionalnya dihentikan sementara untuk SPPG Brobahan. Bukan dihentikan program MBG-nya, untuk SPPG lain masih beroperasi," kata Idha melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Rabu (14/5).

Idha mengaku belum mengetahui sampai kapan pemberhentian operasional Dapur SPPG Brobahan, Kelurahan Kranji tersebut.

"Dari (pihak) SPPG Brobahan diinfokan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan," terangnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Brobahan, Luky Ayu Parwatiningsih belum dapat dimintai konfirmasi terkait pemberhentian operasional dapur.

Saat awak media datang untuk meminta konfirmasi ke dapur SPPG Brobahan, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Hanya ada satu petugas keamanan bernama Reza yang datang menemui.

"Kepala SPPG sedang keluar, tidak tahu kapan kembali ke kantor," kata Reza singkat.

Sebagai informasi, SPPG Brobahan menjadi salah satu dapur MBG yang pertama kali beroperasi di Banyumas sejak tanggal 6 Januari 2025.

Lokasi ini awalnya menyuplai MBG untuk 2.740 siswa di tiga sekolah. Di antaranya SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana. Pertemuan itu membahas pengawasan program makan bergizi gratis.

"Hari ini kami melakukan rapat koordinasi karena beberapa keluhan yang sudah dilaporkan baik secara langsung atau tidak langsung kepada Ombudsman," kata Yeka, dalam konferensi pers, Rabu (14/5/2025).

Yeka mengatakan ada beberapa isu yang dibahas, yaitu terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Ia mengatakan pada Januari hingga April tercatat banyak persoalan di lapangan karena program tersebut belum didukung anggaran yang memadai. Ombudsman pun menemukan adanya 'calo yayasan' yang bermitra dengan program MBG.

"Jadi intinya BGN di lapangan itu 1 pemilik, antara yayasan dan pemilik dapur, ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan 'saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan'," ujarnya.

"Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan ini BGN sudah meminta kepada Kemenkumham untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang memiliki kesiapan berkontribusi dalam membangun dapurnya," katanya.

Diketahui, tahun ini pemerintah menargetkan terbentuknya 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekitar 2000 SPPG dibangun oleh APBN dan selebihnya sekitar 28 ribu SPPG dibangun oleh mitra yang bekerjasama dengan SPPG.

Ombudsman mengatakan sebelumnya ditemukan pembayaran yang tertunda, namun kini masalah tersebut sudah terselesaikan. Karena per bulan Mei, anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan dengan cara uang muka. Ia berharap tidak ada lagi persoalan serupa.

"Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah di transfer dari awal. Dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya. Jadi sebetulnya sudah tidak ada hutang. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha dengan format begini karena untuk pembiayaan 10 hari ke depan itu sudah dibayar di muka," katanya.

Selain itu Ombudsman juga menemukan adanya isu terkait kualitas makanan pada program MBG. Ombudsman pun mendorong agar prosedur tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan kualitas makanan, seperti misalnya keracunan.

Selanjutnya Ombudsman akan melakukan pengawasan terhadap yayasan dalam program MBG. Selain itu, Ombudsman juga akan mengawasi menu makanan yang ada pada program MBG tersebut.

"Ke depan apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman? Ombudsman akan fokus terhadap pengawasan yayasan. Jadi pengawasan yayasan dalam pelaksanaan program MBG ini akan kami pantau, kami akan melakukan uji petik di 34 provinsi," kata Yeka.

"Kami akan monitoring, akan konsentrasi 'apakah semua SOP sudah dijalankan oleh yayasan', dan yang kedua 'apakah menu yang disajikan sudah sesuai juga dengan SOP-nya'," katanya.

Yeka berharap calo yayasan program MBG sudah tidak ada lagi. "Kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan sudah, rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah, karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini," katanya.

Sementara itu, Dadan mengatakan pihaknya telah berdiksusi dengan Ombudsman mengenai pengawasan anggaran. Dadan juga berharap agar ada pengawasan secara harian di lapangan terutama dalam penggunaan anggaran dan kualitas makanan.

"Kami berharap bahwa Ombudsman bisa lebih intens terlibat terutama di seluruh SPPG yang sudah jalan dan akan jalan. dan dua hal yang bisa dilakukan di sana pertama adalah pengawasan penggunaan keuangan, yang kedua adalah penerapan SOP terkait dengan produksi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat," kata Dadan.

"Jadi dengan pengawasan yang intens dari Ombudsman saya yakin program ini akan semakin lama, semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang besar kepada target penerima manfaat untuk menghasilkan SDM Indonesia masa depan yang berkualitas," katanya.

Simak juga Video Poin Jawaban Yayasan soal Polemik Pembayaran Mitra Makan Gratis Kalibata

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bupati Jember Muhammad Fawait meresmikan mulai beroperasinya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang. Dapur MBG ini dikelola pihak swasta dan akan menjangkau lebih dari 6.000 siswa. Mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.

Owner Dapur MBG Ahmad Sudiono mengungkapkan ada dua dapur MBG yang dia kelola. Dapur 1 akan mulai beroperasi pada 19 Mei. Sedangkan dapur 2 akan menyusul. Dapur 1 dan 2 masing-masing melayani 3.652 dan 3.682 siswa penerima manfaat.

"Angka ini jauh di atas standar minimum 3.000 siswa per dapur," katanya, Selasa (13/5/2025).

Sementara untuk dapur yang diresmikan memiliki potensi peningkatan hingga 4.000 siswa seiring dengan perkembangan program.

"SOP-nya jelas, bahan makanan tidak boleh dibeli dengan harga melebihi pasar," ujarnya.

Selanjutnya kata dia, setiap dapur akan diawasi secara langsung oleh kepala dapur. Takaran makanan yang disajikan juga disesuaikan dengan setiap jenjang pendidikan, dengan memperhatikan kebutuhan gizi yang seimbang.

Kata Sudiono, bahan baku untuk MBG diperoleh langsung dari pelaku usaha kecil, bukan dari tengkulak.

"Juga didukung oleh administrasi yang rapi dan tenaga ahli gizi untuk memastikan pengelolaan yang terorganisir. Menu yang disajikan juga harus mencakup karbohidrat, protein dan serat agar gizinya seimbang," paparnya.

"Sayur kamu ambil dari petani, ayam dari peternak. Semuanya dipilih dengan seleksi ketat untuk memastikan keberlanjutan pasokan sekaligus mendukung perputaran ekonomi UMKM," tambahnya.

Distribusi makanan nantinya akan dilakukan secara bertahap. Pada pukul 08:30 WIB, makanan akan diberikan ke TK, pukul 09:30 WIB untuk siswa kelas 1-3 SD, lalu pada pukul 11:00 WIB untuk kelas 4 SD hingga SMA.

Dapur MBG pertama yang diselenggarakan oleh pihak swasta ini diresmikan secara langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait. Menurut Fawait, dapur tersebut membuktikan bahwa Jember siap bersinergi dalam menjalankan program pemerintah pusat.

"Dapur ini juga akan membuka lapangan pekerjaan, dan yang terpenting ialah memperbaiki gizi anak-anak Indonesia," ungkapnya.

Pria yang akrab siapa Gus Fawait itu menambahkan bahwa dapur itu akan memberikan efek ganda bagi ekonomi lokal. Yaitu dengan melibatkan para perajin tempe, tahu, peternak ayam dan pelaku UMKM lainnya.

"Ini merupakan bagian dari cita-cita besar bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dimana anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Ekonomi juga bergerak hingga ke pelosok desa," tandasnya.

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di enam belas lokasi di Indonesia. Rencananya, SPPG ini dibangun di lahan milik Tempo Scan.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan langkah ini sebagai salah satu dari empat quick win Kadin dalam mendukung program pemerintah. Bahkan Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

"Nah, kita membuat khusus satgas. Dimana diketuai oleh Pak Handoyo Mulyadi di belakang saya. Ini juga kantor beliau. Menyediakan suatu kantor dan ini bakal mulai aktif besok," kata Anindya usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong, di Gedung Tempo Scan, Selasa (13/5/2025).

Anindya menerangkan enam belas lokasi ini akan menjadi proyek percontohan atau pilot project yang nantinya dapat diadopsi dengan anggota Kadin lainnya. Saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai Mitra Badan Gizi Nasional.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Anindya menyebut saat ini baru ada 6 pilot project SPPG yang telah terdaftar serta terverifikasi, yakni di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, Semarang, dan Tegal.

"Mulanya dengan 6 SPPG. (Kemudian) itu untuk diskalakan oleh teman-teman Kadin lainnya bisa (ikut). Dan ada lagi Kadin Institute yang melakukan pelatihan-pelatihan tadi. Jadi semua ini merupakan contoh. Kita ingin supaya contoh ini bisa jadi 17 Agustus," terang Anindya.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Handojo S. Muljadi mengatakan pihaknya menyediakan panduan bagi anggota Kadin lainnya yang ingin ikut serta terlibat dalam pilot project.

"Intinya pembentukan daripada Satgas MBG. Dinamakan MBG Gotong Royong. Itu adalah kita jabarkan semua know-how dalam satu buku panduan atau guidebook. Jadi ini bagi seluruh anggota kadin di seluruh Indonesia bisa mengikuti pilot project. Pilot project pertama itu ada di 16 titik lokasi yang kebetulan bekerja sama dengan Tempo Scan," terang Handojo.

Lebih lanjut, pihaknya akan menyediakan pelatihan untuk administrasi, keuangan, hingga keamanan makanannya.

"Kami juga bagaimana pelatihan administrasi keuangan, juga bagaimana perekrutan tenaga kerja. Administrasi, tadi ada pertanyaan mengenai food safety. Jadi lebih baik tidak usah kita bicara ke belakang. Sekarang bagaimana kita memperbaiki kedepannya masalah food safety," jelas dia.

Berikut lokasi yang akan dibangun 1.000 SPPG oleh Kadin:

1. Jambudipa, Bandung
2. Bypass Soekarno Hatta, Bandung
3. Citayam, Depok
4. Gemblongan, Surabaya
5. Cengkareng, Jakarta Barat
6. Bekasi Barat, Bekasi
7. Brigjen Sudiarto, Semarang
8. Jodoh Square, Batam
9. Binjai, Medan
10. Tanjung Pura, Pontianak
11. Maesa, Manado
12. Pelabuhan Timur, Banjarmasin
13. Perintis Kemerdekaan, Palembang
14. Jelutung, Jambi
15. Jl. Seram, Tegal
16. Mundi Pesisir, Cirebon