Ombudsman RI mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu oleh belum memadainya anggaran.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menilai kurangnya dukungan anggaran menjadi penyebab utama berbagai masalah di lapangan, termasuk insiden keracunan makanan.

Hal ini disampaikan Yeka usai melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5).

Rapat tersebut dilakukan menyusul laporan-laporan, baik langsung maupun tidak langsung, yang diterima Ombudsman terkait pelaksanaan program MBG.

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan, karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujar Yeka, melansir detikfinance.

Ia menilai semestinya berbagai masalah teknis tersebut bisa dicegah sejak awal melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang oleh BGN sebelum program dijalankan.

"Harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu disetop. Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali," ujarnya.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," sambungnya.

Yeka juga menegaskan dengan evaluasi yang telah dilakukan, mulai Mei ke depan tidak seharusnya ada lagi masalah anggaran, termasuk soal pembayaran kepada mitra.

Lebih jauh, ia menyoroti praktik di lapangan yang tidak sepenuhnya sesuai harapan. Salah satunya terkait keterlibatan pihak ketiga yang tidak resmi.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih.... Artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi itu. Ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, menurut Yeka, BGN telah meminta bantuan Kementerian Hukum untuk mempermudah proses pembentukan yayasan bagi masyarakat yang siap berkontribusi membangun dapur.

Ombudsman juga mendorong pelaksanaan SOP secara ketat oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi mencegah isu kualitas makanan dan keracunan.

Program MBG sempat dilanda berbagai insiden, termasuk laporan polisi dari mitra dapur terhadap yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) atasdugaan penggelapan dana hampir Rp1 miliar.

Selain itu, serangkaian insiden keracunan terjadi di sejumlah daerah, seperti Sukoharjo, Batang, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, dan Pali.

Di Sukoharjo, gangguan terjadi akibat kegagalan proses memasak karena kehabisan gas.

Di Batang, makanan dikonsumsi terlambat akibat acara sekolah. Di Cianjur, 72 siswa terdampak meski hasil laboratorium menunjukkan tidak ada kontaminasi makanan.

Beberapa kasus lainnya diduga disebabkan makanan dimasak terlalu awal sehingga menurunkan kualitas saat dikonsumsi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut insiden-insiden tersebut menjadi pelajaran untuk perbaikan SOP ke depan, dan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan mitra dan yayasan merupakan urusan internal.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan mekanisme distribusi makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadan.

Ia menjelaskan skema pelayanan akan menyesuaikan dengan kebiasaan berpuasa di masing-masing daerah.

"Di Ramadan ini, pelayanan kan sangat tergantung daerah mana yang lebih banyak puasa, mana yang tidak puasa. Untuk tahap awal ini, mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa makanannya dibawa untuk berbuka," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

"Kemudian, untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa. Dan di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," imbuhnya.

Dadan menjelaskan bagi siswa yang berpuasa, makanan akan diberikan dalam bentuk yang tahan lama dan dibagikan saat mereka pulang sekolah. Makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka puasa.

Selain itu, kata dia, siswa juga diimbau untuk membawa kembali kantong makanan kosong keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong berisi makanan baru, guna mengurangi limbah plastik.

"Kalau buka bersama, nanti, (dikeluarkan) sore. Kalau untuk yang puasa, nanti makanannya yang tahan lama. Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang dan dimakan pada saat buka. Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang isi, sehingga tidak menimbulkan sampah," jelasnya.

Guna memastikan makanan tetap layak konsumsi hingga waktu berbuka, ia menyebut pihaknya bakal berupaya menyediakan makanan yang memiliki daya tahan lebih lama.

Beberapa contoh makanan yang disiapkan adalah susu, telur, buah, kurma, dan kue kering. Selain itu, pihaknya juga tengah menguji sayuran yang dapat bertahan hingga 12 jam agar bisa tetap segar ketika dikonsumsi.

"Nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang kami harus pilih, bahan-bahan yang memang tahan lama," ungkap Dadan.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengadakan pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (11/1). Dalam pertemuan itu, Prabowo menjelaskan beberapa program yang menjadi prioritas oleh pemerintah pimpinannya.

Prabowo mengatakan beberapa program prioritas itu, termasuk swasembada pangan dan energi, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, hingga program makan bergizi gratis.

"Pemerintah yang saya pimpin memiliki prioritas-prioritas yang penting yang akan kami laksanakan. Yang pertama adalah swasembada pangan, yang kedua swasembada energi," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor.

Prabowo juga menjelaskan program berikutnya adalah hilirisasi dan industrialisasi dari sumber daya alam. Lainnya, Prabowo juga mengungkapkan komitmen pemerintah yang ingin menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

Presiden kemudian menjelaskan prioritas terakhir yang digencarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan pertahanan. Ia mengatakan ingin membangun kemampuan bidang pertahanan supaya semakin maju.

Ia pun menyatakan pihaknya terbuka jika pemerintah Jepang ingin ikut serta dalam pembangunan di berbagai bidang lewat komitmen dan kerja sama.

"Kami juga ingin membangun kemampuan kami di bidang pertahanan," ujar Prabowo. "Karena itu kami membuka diri seandainya pihak Jepang ingin ikut serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depan."

PM Shigeru Ishiba lalu merespons sambutan itu dengan reaksi positif. Ia menuturkan sempat datang ke Indonesia sekitar 34 tahun lalu sebagai salah satu anggota DPR Jepang.

Ishiba kemudian terharu dengan perkembangan Indonesia ketika kembali melawat sebagai PM Jepang. Ia pun menyatakan komitmennya untuk ikut berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia dalam prioritas tersebut.

"Saya terharu perkembangan Indonesia selama ini. Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh yang mulia bapak Presiden," ujar PM Ishiba dalam sambutannya.

Oleh karena itu, dia menuturkan, pihaknya ingin bekerja sama di bidang swasembada pangan dan energi sumber daya alam, hilirisasi, industrialisasi, dan makan bergizi hingga serta keamanan.

Lawatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan PM Shigeru Isiba ke Indonesia dan Malaysia pada 9-12 Januari 2025.