Dinas Kesehatan (Dinkes) Karangasem membentuk tim pengawasan keamanan pangan (TPKP). Tim ini dibentuk untuk memastikan seluruh tahapan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu berjalan dengan aman dan lancar.

Kepala Dinas Kesehatan Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan bahwa pembentukan tim tersebut sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Tim tersebut bertugas di dapur sehat dan juga di masing-masing sekolah.

"Untuk di dapur sehat, tim ini bertugas mengecek secara menyeluruh terhadap bahan serta makanan yang nantinya akan dikonsumsi oleh para siswa," kata Pertama, Selasa (14/1/2025).

Dia menegaskan, seluruh bahan makanan yang digunakan diawasi secara teliti, mulai dari proses mencuci, pembersihnya, hingga proses memasak. Tim yang ditugaskan tersebut juga sudah terlatih.

Selain di dapur sehat, tim tersebut juga bertugas melakukan pengawasan di masing-masing sekolah yang menerima program makan bergizi gratis di Kabupaten Karangasem. Tugasnya juga hampir sama, yakni mengecek apakah makanan yang sampai masih segar atau tidak, hingga kelayakan konsumsi.

"Tim ini bergerak setiap hari, supaya program makan bergizi gratis benar-benar berjalan dengan baik dan lancar," ujar Pertama.

Adapun program MBG di Kabupaten Karangasem mulai dirilis pada Senin (13/1/2025) dengan menyasar 18 sekolah mulai dari tingkat PAUD-SMA/SMK dengan total 2.838 siswa.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengusulkan untuk membuat omnibus law khusus perumahan. Ia mengaku pihaknya tengah membuat tim untuk hal tersebut.

Fahri mengaku mengusulkan adanya omnibus law perumahan itu untuk mempermudah bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke industri perumahan.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan, itu satu dokumen seperti kita membuat omnibus tenaga kerja, kesehatan itu kan satu dokumen, menyelesaikan semua satu buku undang-undang. Supaya memudahkan saja. Iya kita lagi membentuk timnya," kata Fahri di gedung Menara Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Fahri juga menuturkan sempat dikontak oleh beberapa akademisi yang ingin membantunya menyusun omnibus law di sektor perumahan. Hingga saat ini, kata Fahri, masih dalam tahap diskusi mengenai omnibus law perumahan.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi, itu ingin kita gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus tapi semua sedang dalam diskusi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).