KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Triadi Machmudin, meminta pengembang perumahan lebih adil mengenai poin-poin aturan pembelian perumahan atau properti yang dikeluarkan.

Hal itu bertujuan agar jangan sampai merugikan konsumen.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan masalah yang ditangani Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jabar pada 2023 lalu, adalah properti. Banyak warga Jabar yang merasa dirugikan setelah membeli rumah atau properti.

"Properti itu saya sudah ingatkan ke Real Estate Indonesia (REI), beberapa kali ke REI sudah saya ingatkan soal aturan, sering kali kan masyarakat tidak membaca detail dan juga produsen atau pengembangnya juga menyelipkan pasal-pasal yang menguntungkan mereka," kata Bey dikutip dari Antara, Jumat (17/1/2025).

"Jangan sampai seperti itu," kata Bey.

Lebih lanjut, Bey juga meminta agar sosialisasi dilakukan secara lebih massif oleh REI dan BPSK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar masyarakat tidak mudah ditipu oleh oknum pengembang perumahan.

Hal ini mengingat, BPSK berkewajiban membantu, melakukan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami sengketa, baik jual beli, maupun perjanjian utang piutang dengan berbagai lembaga.

"Saya minta REI dan BPSK untuk mempelajari betul, jangan sampai merugikan," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta pada masyarakat untuk lebih teliti dalam membaca perjanjian jual beli, maupun produk yang akan dibeli, supaya tidak merasa ditipu.

Ia berharap, dengan mitigasi yang baik dan ketelitian dari masyarakat, sengketa dalam jual beli di Jabar dapat ditekan.

"Jadi, kami juga minta masyarakat membaca dengan baik. Juga pengembang, jangan mentang-mentang tahu masyarakat kurang detail membaca, menyelipkan aturan yang menguntungkan mereka. Jadi lebih fair, betul-betul dihormati hak konsumen," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, per November 2024, BPSK Jabar menerima 740 kasus pengaduan konsumen dan menangani 423 kasus konsultasi dari 17 kantor BPSK yang tersebar di Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Penjabat Gubernur Jawa Barat (Pj Gubernur Jabar), Bey Triadi Machmudin menyoroti komplek-komplek perumahan elit dan industri yang belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah, Reduce Reuse Recycle (TPS 3R). Bey menilai, perumahan dan industri yang ada di wilayah Jawa Barat (Jabar) sudah seharusnya memiliki TPS 3R. Agar, semua sampah bisa dikurangi dari hulu, tidak langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).

"Saya minta perumahan-perumahan pemukiman itu seharusnya sudah mulai punya TPS 3R. Jadi sampah berhenti di situ saja, tidak sampai dikirim lagi ke TPA," ujar Bey di Gedung Sate, Senin (13/1/2025).

Bey pun mendorong agar pemerintah daerah bisa memberikan kesadaran terhadap para perumahan elit dan industri yang belum memiliki TPS 3R untuk segera membuatnya. Hal ini, akan membantu upaya pembuangan sampah ke TPAS. "Jadi saya berharap akan dilakukan permintaan atau penyuluhan kepada mereka agar membuat TPS 3R. Jadi misalnya di Sumarecon, Kota Baru Parahyangan seharusnya sudah punya sendiri, pengelolaan sampah sendiri," katanya.

Bey berharap, TPS 3R ini bisa ada di setiap wilayah kecamatan dan lainnya yang ada di kabupaten dan kota se Jabar. Selain itu, Pemerintah provinsi dalam hal ini baru bisa memberikan imbauan. "Kami hanya meminta saja dan sepertinya aturan memang ada sih. Tapi kalau memang tidak ada kami imbauan lah. Kan itu yang membantu pemerintah kan," katanya.

Selain TPS 3R, Bey juga menyoroti masih banyaknya sampah yang dibuang ke sungai oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bey meminta hal ini juga harus diselesaikan oleh pemerintah daerah se-Jabar.

"Saya mendengar juga laporan bahwa justru banyak sampah, semakin banyak sampah di sungai-sungai. Saya juga minta tadi Kadis LH untuk berkoordinasi dengan kabupaten kota agar betul-betul ditindak yang membuang sampah bukan pada tempatnya," kata dia.

BANDUNG, KOMPAS.com - Pelaksanaan program makan bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat belum merata.

Hingga Selasa (7/1/2025), tercatat program tersebut baru berjalan di 23 dari 27 kabupaten dan kota.

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, mengakui program tersebut belum diimplementasikan seluruhnya di 27 kabupaten dan kota di Jabar.

Lebih lanjut, ada empat daerah yang belum menjalankan program tersebut, yakni Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Banjar.

Adapun penyebab program MBG belum terlaksana di empat daerah tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor teknis di lapangan.

Selain itu, program ini juga akan dijalankan secara bertahap oleh Pemprov Jabar.

"Empat (daerah) yang belum, ini bertahap," ujar Bey dalam keterangan resminya, Rabu (8/1/2025).

"MBG itu sebanyak 23 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan dan terdapat 54 Satuan Pengelola Pelayanan Gizi (SPPG). Ini masih berjalan, jadi memang masih penyesuaian," katanya.

Bey menerangkan pendanaan program MBG saat ini masih berasal dari bantuan Badan Gizi Nasional.

Kompas.com/Faqih Rohman Syafei Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin usai rapat pimpinan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (7/1/2025).

Namun, Pemprov Jabar telah menganggarkan dana Rp 1 triliun dari APBD untuk program tersebut pada masa mendatang.

Ia juga mengaku optimistis ke depannya pelaksanaan program pemerintah pusat ini bisa berjalan lancar, meskipun saat ini masih ditemukan kendala satu dan lain hal di lapangan.

"Ini masalah karena bertahap saja, tetapi pasti juga akan sampai," kata dia.

Bey menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jabar menargetkan memiliki 727 SPPG hingga tahun 2025 untuk mendukung program MBG.

Hal ini mengingat MBG menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jabar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

"Khususnya dalam memantau dan mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak dan ibu hamil," katanya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat empat daerah di Jawa Barat yang belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Banjar.

Meski demikian, Bey memastikan bahwa program yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Jawa Barat.

"MBG itu sebanyak 23 kabupaten dan kota yang sudah melaksanakan dan terdapat 54 SPPG. Ini masih berjalan, jadi memang masih penyesuaian," ungkap Bey dalam keterangan resminya pada Rabu (8/1/2025).

Bey juga menyatakan optimisme bahwa kendala dalam pelaksanaan program MBG bersifat sementara, dan berharap seluruh daerah di Jawa Barat dapat mengimplementasikannya di masa mendatang.

Terkait pendanaan, hingga saat ini, sumber dana program ini berasal dari Badan Gizi Nasional.

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program ini.

"Anggaran masih dari Badan Gizi Nasional. Ini masalah karena bertahap saja, tapi pasti juga akan sampai," tuturnya.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jawa Barat menargetkan untuk memiliki 727 Satuan Pangan Pemberdayaan Gizi (SPPG) hingga tahun 2025.

Program MBG menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama dalam memantau dan mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak dan ibu hamil.

"Khususnya dalam memantau dan mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak dan ibu hamil," pungkas Bey.

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menunggu dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan dimulai pekan kedua Januari ini (6/1).

"Kami mendukung sepenuhnya program ini, dan menunggu BGN terkait teknis pelaksanaannya seperti apa," ujar Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor Kanwil Kemenag Jabar di Bandung, Jumat.

Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dana tersebut, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui bersama DPRD Jabar pada November 2024.

Selain itu, kata Bey, Pemprov Jabar juga beberapa kali telah melakukan uji coba atas program makan bergizi gratis di beberapa daerah dan berjalan lancar, walau saat ini ada perbedaan dengan diharuskan rutin.

"Sudah baik, tinggal rutin dan itu harus siap," ucapnya.

Lebih lanjut, Bey mengungkapkan Program MBG ini selain dapat membantu membentuk generasi baru yang sehat, kuat, dan berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar sumber bahan baku program MBG harus didapat dari masyarakat sekitar.

Karenanya, diharapkan pemerintah desa turun tangan membantu, bisa melalui BUMDes agar bahan baku dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat.

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan, ini (makan bergizi gratis) akan meningkatkan ekonomi lokal. Kalau bisa betul-betul yang menyediakan itu dari lingkungan sekitar, oleh BUMDes, oleh desa. Jadi ekonomi juga bergerak di situ," tuturnya.

Sementara terkait viralnya dugaan penipuan dalam penyediaan jasa katering oleh pihak yang minim moral dan tanggung jawab, Bey mengaku pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait dengan mekanisme dan siapa yang akan ditunjuk sebagai penyedia jasa untuk program tersebut.

"Itu Badan Gizi Nasional nanti," katanya menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar

Bandung (ANTARA) - Sebanyak tiga menteri yakni Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meresmikan apartemen transit Rancaekek dan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Jawa Barat, Rabu.

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Rusunawa Rancaekek Kabupaten Bandung Rabu mengatakan, apartemen transit di kompleks rumah susun sewa (rusunawa) Rancaekek dan Solokanjeruk, diperuntukan bagi peserta program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) perkotaan di tiga wilayah Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung untuk tinggal sementara sampai bisa mandiri.

"Pak Menko, pak Mendagri, pak Menteri Perumahan, kami bangga ada tiga menteri hadir di sini, terima kasih hadir dalam peresmian apartemen transit dan peluncuran program penanganan PPKS perkotaan semoga lancar ke depannya," kata Bey.

Program ini dijalankan, kata Bey, lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, Dunia Usaha, dan Masyarakat Sipil Program ini menghadirkan solusi yang terintegrasi.

"Program ini tidak hanya menyiapkan hunian di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk Tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem," kata Bey.

Bey menjelaskan kepada para menteri yang hadir, bahwa dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini.

"Mereka berasal dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga, yang akan ditempatkan di Rusunawa Rancaekek. Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," katanya.

Bey juga menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Selain mendapatkan tempat tinggal, peserta program juga akan dibina untuk menjalani hidup yang lebih disiplin, dan dilatih sesuai minat dan bakat mereka, serta didampingi agar mampu mandiri, baik dalam bekerja maupun berwirausaha.

"Saya menitipkan kepada Pak Sekda Jabar -Herman Suryatman-, bahwa mereka harus mendapatkan pelatihan betul-betul, agar mereka bisa mandiri nantinya, dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi dibandingkan sebelumnya," ucap dia.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi, yang terdiri atas Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakekerjaan. Namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey.

Bey menekankan bahwa mereka berharap para peserta dapat menjadi individu yang disiplin, terampil, dan mandiri, sehingga keluar dari garis kemiskinan ekstrem.

Bey juga mengatakan, dalam program ini para warga akan direlokasi dari hunian sebelumnya, ke hunian yang lebih layak huni. Sedangkan kawasan sebelumnya diubah untuk kepentingan publik.

Dia mencontohkan, kawasan bawah jembatan Pasupati yang sebelumnya kumuh dan penuh sampah telah berhasil ditata menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka untuk warga masyarakat, taman kota yang dikelola menuju zero waste dengan pemilihan sampah TPS 3R, sampai pengembangan maggot dan komposting.

"Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Penanganan PPKS ini adalah bukti nyata bahwa kita hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan dengan mewujudkan solusi yang lebih inklusif, sejahtera dan berkeadilan," katanya.

Namun demikian, tambah Bey, untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan kolaborasi semua pihak dan evaluasi berkesinambungan.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Semoga langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024