Badan Koordinasi Nasional Desa Indonesia (BKNDI), salah satu organisasi pengelola teknis program makan bergizi gratis (MBG) mengatakan bahwa kasus keracunan di sejumlah daerah di luar koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua BKNDI Isra A Sanaky bahkan menyebut bahwa kasus keracunan MBG merupakan hoaks. Dia menyebut kasus tersebut terjadi karena dilakukan secara swadaya tanpa koordinasi dengan BGN.

"Ya hoaks itu oknum yang di masyarakat bikin dapur, enggak koordinasi dengan MBG, tahu-tahu ngasih makan orang. Terus keracunan, yang disalahin pemerintah, padahal yang bersangkutan enggak pernah koordinasi dengan yang berwenang," kata Isra di Jakarta, Rabu (7/5).

Pernyataan itu disampaikan Isra di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sosialiasi program MBG di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Rakernas dihadiri para tenaga lapangan program MBG di bawah BKNDI.

Dia termasuk menyebut kasus keracunan MBG di Cianjur dan Sulawesi Tenggara baru-baru ini di luar sepengetahuan BGN.

"Kita udah trial di mana-mana, alhamdulillah enggak pernah [keracunan]. Kita sampai hari ini alhamdulilah lihat di media, kita BKNDI enggak pernah ada keracunan, karena sudah lima bulan kita sudah melakukan percontohan, enggak ada," katanya.

Menurut Isra, kasus keracunan MBG terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap program tersebut. Dia menegaskan kasus keracunan MBG merupakan ulah oknum.

"Itu personal bukan BGN," katanya.

Sejumlah kasus keracunan dari program MBG terjadi di beberapa daerah baru-baru ini. Sejumlah kasus keracunan massal siswa ini diduga terjadi karena makanan yang disediakan basi dan mengandung bakteri.

Di Cianjur, Jawa Barat, sekitar 21 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 di Cianjur mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah menyantap makanan MBG yang disediakan di sekolah pada Senin (21/4) lalu.

Kasus serupa terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana. Puluhan siswa dilaporkan mengalami muntah-muntah setelah menyantap makanan MBG.

Kasus keracunan juga terjadi di SD Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kepala sekolah, Damiyati (56), dan dua siswanya mengalami gejala sakit perut dan diare setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan pada Rabu, (24/4).

JAKARTA, investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) tidak melibatkan organisasi masyarakat (ormas) manapun dalam menjalankan program makan siang bergizi gratis. Hal ini ditegaskan Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan menanggapi klaim sejumlah pihak yang mengaku mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI).

“BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat,” kata Lalu Iwan, dalam keterangan resmi, Kamis (26/12/2024). 

Menurut Iwan, hal ini bukan hanya membuat publik bingung, juga melukai nama baik institusi BGN. Dia pun menyayangkan sikap sejumlah pihak tersebut, dan tidak akan membiarkannya.

BGN melalui Biro Hukum akan mengambil langkah tegas dan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini,” ujarnya.

Iwan pun mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

“Kami sangat berharap masyarakat lebih kritis. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi,” pesannya.

Iwan menegaskan, BGN tetap menjalankan program-program sesuai aturan yang berlaku, dengan memastikan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga.

“Kami tidak akan pernah main-main dengan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami,” tutupnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News