Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan soal konsep 1 juta rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibangun atas kerja sama pemerintah dengan Qatar.

Erick mengatakan rencana Qatar itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok MBR. Rumah yang akan dibangun menyasar kelas menengah bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Erick mengatakan ada beberapa opsi yang mungkin dipakai. Salah satunya, konsep TOD, yaitu membangun perumahan di dekat stasiun seperti yang sudah dilakukan BUMN selama ini.

Ia juga membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima perwakilan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di istana. Pertemuan itu membahas rencana Qatar terlibat membangun 1 juta rumah untuk rakyat Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ditugasi untuk menindaklanjuti kerja sama itu. Ia berkata akan segera mencari lahan untuk pembangunan perumahan.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ungkap Maruarar di istana kemarin.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan beras untuk program makan bergizi gratis pada awal 2025.

Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (3/12), Zulhas menyatakan produksi padi pada Januari dan Februari mendatang tidak mencukupi kebutuhan nasional.

"Jadi nanti Januari, Februari itu kita ada shortage produksi padi ya. Januari itu di bawah 2 juta (ton), 1,5 juta (ton). Februari di bawah 2 juta (ton), Kebutuhan kita 2,6 juta (ton)," ujar Zulhas.

Untuk mengatasi kekurangan ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk bantuan pangan bagi 16 juta warga setiap bulan pada Januari dan Februari.

"Waktu itu saya mengajukan untuk 16 juta orang di Januari, 16 juta di Februari. Berarti 160 ribu ton Januari, 160 ribu ton di Februari," katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan menggelar operasi pasar melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga stabilitas harga beras jika terjadi kenaikan.

"Ada nanti SPHP. Kalau harga naik, agar stabil bisa operasi pasar itu SPHP. 150 ribu ton dan 150 ribu ton. Jadi 300 ribu ton tambah 320 ribu ton. Jadi ada 620 ribu ton yang harus keluar Januari dan Februari," jelasnya.

Zulhas menambahkan Bulog juga akan diminta menyerap lebih banyak beras menjelang puncak panen raya pada Maret hingga Mei 2025.

"Bulog harus menyerap lagi nanti karena panen raya di Maret, April, Mei. Itu kira-kira mungkin 1 juta (ton) lebih," imbuhnya.