Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendaftarkan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Keputusan itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana di Plaza BP JAMSOSTEK, Jakarta, Senin (21/4).

Dadan mengatakan pihaknya akan membayar iuran program JKK dan JKM sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, upah pekerja tidak akan dipotong untuk membayar iuran.

"Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami menambahkan, membayar preminya untuk mereka. Sehingga semua yang terlibat di dalam program Makan Bergizi secara sosial terlindungi," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Dadan mengatakan saat ini sudah ada 1.083 SPPG yang berisi 50 pekerja. Artinya saat ini ada sekitar 54 ribu pekerja SPPG yang akan didaftarkan dalam program JKK dan JKM.

Ke depan, sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

Dana premi pekerja, sambungnya, akan diambil dari anggaran MBG yang sebesar Rp71 triliun tahun ini. Ia mengatakan anggaran MBG Rp71 tersebut terbagi untuk tiga komponen yakni bahan baku, operasional, dan, insentif.

"Yang Rp71 triliun iya dari situ. Nah, tenaga kerja itu masuk di dalam komponen operasional, dan di situ lah seluruh yang menjadi relawan dialokasikan pendapatannya. Nah, di dalam operasional itu kan sifatnya at cost jadi beberapa orang yang bekerja disitu kita bisa tambahkan premi untuk BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo mengatakan manfaat yang diterima pekerja SPPG dari program JKK dan JKM sama seperti yang diterima pekerja umumnya.

Manfaat itu di antaranya perlindungan kecelakaan saat bekerja, mulai berangkat dari rumah ke tempat kerja hingga kembali lagi rumah.

Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja, maka biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga sembuh dan bisa kembali bekerja.

Kemudian, jika terjadi kecelakaan kerja hingga menyebabkan kematian, sambungnya, maka akan diberikan santunan sebesar Rp42 juta kepada ahli waris.

"Dan dua orang anaknya akan mendapatkan beasiswa dari TK hingga perguruan tinggi," katanya.

Melansir situs BPJS Ketenagakerjaan, Program JKK memberikan perlindungan kepada pekerja dari saat berangkat, aktivitas selama bekerja hingga pekerja kembali ke rumahnya.

Apabila pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja mendapatkan santunan kematian sebesar 56 kali upah. Adapun manfaat beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak senilai Rp174 juta dari TK hingga perguruan tinggi.

Kemudian, Program JKM juga memberikan santunan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris. Agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia.

CIMAHI,iNews BandungRaya.id - Manfaat layanan tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) memberi peluang bagi pekerja untuk memiliki hunian.

Pejabat Penganti Sementara (Pps) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Suarni menyampaikan MLT program perumahan itu bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian para pekerja dalam memiliki rumah.

“Program MLT Perumahan ini sebagai wujud nyata BP Jamsostek dalam menyukseskan program ‘sejuta rumah’ dari pemerintah. Tujuannya meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan menjaga pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya," tuturnya, Selasa (25/2/2025).

Suarni menjelaskan, kemudahan mendapatkan renovasi dan hunian itu adalah manfaat layanan tambahan dari program Jaminan Hari Tua (JHT).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT. 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga kerja (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan.

“Ada empat jenis manfaat layanan tambahan yang dapat diakses peserta BP Jamsostek, yakni kredit kepemilikan rumah (KPR), pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan fasiitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (FPPP/KK),” sebut Suarni.

Adapun MLT merupakan fasilitas layanan tambahan yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta berupa bunga bank yang lebih ringan dibandingkan bunga komersil lain.

Misalnya pada pinjaman KPR dengan maksimal harga rumah 500 juta, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan maksimal sebesar Rp200 juta.

Pada program kepemilikan Rumah ini BP Jamsostek bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara dan Bank BJB, serta developer untuk membantu pekerja dalam kepemilikan rumah.

Dengan harga sangat kompetitif, subsidi bunga, suku bunga lebih rendah dari suku bunga komersil, dan tenor pinjaman lebih panjang, maksimum sampai dengan 30 tahun.

Suarni mengungkapkan, untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek minimal satu tahun.

Serta mengikuti minimal tiga program antara lain JHT, Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan aktif membayar iuran.

“Masing-masing jenis produk MLT bertujuan untuk membantu pekerja penerima upah mendapatkan rumah dengan plafond yang berbeda-beda. Bagi peserta yang ingin memanfaatkan jenis layanan dari program JHT ini bisa mengakses melalui aplikasi JMO atau datang ke kantor BP Jamsostek," pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana

CIMAHI,iNews BandungRaya.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberi peluang bagi seluruh pekerja untuk memiliki hunian.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Ahmad Feisal Santoso mengatakan seluruh pekerja dapat mewujudkan mimpi memiliki hunian melalui manfaat layanan tambahan (MLT) program perumahan.

Adanya MLT tersebut yang merupakan program perumahan, bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian para pekerja dalam memiliki rumah.

“MLT program perumahan ini sebagai wujud nyata BP Jamsostek dalam menyukseskan program ‘sejuta rumah’ dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja serta menjaga pekerja/buruh untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja," ucap Feisal, Jumat (20/12/2024).

Feisal menjelaskan, kemudahan mendapatkan renovasi dan hunian itu adalah manfaat layanan tambahan dari program jaminan hari tua (JHT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT. 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga kerja (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan.

“Ada empat jenis manfaat layanan tambahan yang dapat diakses peserta BP Jamsostek, yakni kredit kepemilikan rumah (KPR), pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan fasiitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (FPPP/KK)," sebutnya.

Untuk diketahui, MLT merupakan fasilitas layanan tambahan yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta berupa bunga bank yang lebih ringan dibandingkan bunga komersil lain.

Semisal pada pinjaman KPR dengan maksimal harga rumah 500 juta, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan maksimal sebesar Rp200 juta.

“Dalam program miliki hunian BPJS Ketenagakerjaan ini bekerja sama dengan beberapa perbankan (Bank Tabungan Negara dan Bank BJB) dan developer untuk membantu pekerja dalam kepemilikan rumah. Yakni dengan harga sangat kompetitif, subsidi bunga, suku bunga lebih rendah dari suku bunga komersil, dan tenor pinjaman maksimum 30 tahun," ucap Feisal.

Dia mengungkapkan, untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek minimal satu tahun.

Serta mengikuti minimal tiga program antara lain JHT, Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan aktif membayar iuran.

“Masing-masing jenis produk MLT bertujuan untuk membantu pekerja penerima upah mendapatkan rumah dengan plafond yang berbeda-beda. Bagi peserta yang ingin memanfaatkan jenis layanan dari program JHT ini bisa mengakses melalui aplikasi JMO, datang ke kantor BP Jamsostek terdekat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyebut pekerja dapat memanfaatkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk memperoleh rumah atapun renovasi. Program ini dapat memperkuat program tiga juga rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto meski badan belum melakukan pembahasan integrasi layanan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyusul adanya rencana Satgas Perumahan untuk merumuskan skema pembiayaan program tersebut, salah satunya bauran sumber dana perumahan dari lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri.

“Kita belum ada pembicaraan tentang hal itu,” kata Anggoro kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Anggoro menyebut, BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah memiliki program serupa, yakni manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT).

Melalui program tersebut, dia mengatakan bahwa, para pekerja bisa mendapatkan manfaat salah satunya untuk pembelian rumah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), renovasi rumah, atau untuk membayar DP awal rumah.

Namun demikian, pemanfaatan MLT sendiri tergantung dari masing-masing pekerja. “Saat ini memang bergantung dengan pekerja mereka butuh rumah atau nggak,” ujarnya.

Sebagai informasi, program MLT sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.17/2021 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua. Fasilitas yang diberikan yakni pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi program JHT.

Melansir laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, tujuan dari adanya program tersebut yakni memenuhi kebutuhan primer pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan berupa kepemilikan rumah sendiri.

Adapun, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan bank dan juga developer properti dalam menjalankan program ini.

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap, butuh anggaran Rp53,6 triliun untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

Untuk itu, Kementerian PKP membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp48,4 triliun untuk pagu 2025. Pasalnya, pagu Kementerian PKP di 2025 hanya Rp5,1 triliun.

“Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024).