Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendampingi Presiden Prabowo bertemu Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani. Keduanya sepakat untuk investasi bersama di BPI Danantara. Bagi Maruarar ini adalah angin segar buat BPI Danantara.

"Jadi Danantara sudah mulai dipercaya oleh investor internasional ," kata Maruarar kepada wartawan di Qatar, Minggu (13/4/2025).

Dalam pertemuan itu Presiden memaparkan visi terkait Danantara. Dan Emir Qatar langsung tertarik untuk berinvestasi bersama.

"Visi Presiden tentang Danantara sudah dipercaya publik internasional. Malah Emir Qatar yang bertanya dan meminta Pak Presiden menjelaskan," kata Maruarar.

"Langsung meminta penjelasan bagaimana agar berinvestasi di Indonesia tersentralisasi supaya efektif dan efisien," tegasnya.

Presiden Prabowo pun menjelaskan beberapa keuntungan investasi di Indonesia. Seperti market yang besar, sektor energi, perumahan dan lainnya.

"Dan langsung oke dalam waktu 20 menit sepakat investasi bersama masing masing 2 miliar USD. Kalau disatukan itu 4 miiliar USD sudah sangat besar jadi Rp 60 Triliun lebih," katanya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait optimis dapat menyalurkan lebih banyak kuota FLPP di atas 220 ribu unit tahun ini.

Hal ini ia ungkapkan setelah Bank Indonesia menyatakan siap memberikan insentif likuiditas makroprudensial senilai Rp 80 triliun kepada bank-bank yang menyalurkan KPR.

"Jadi kita bisa buat itu (penyaluran FLPP) double Pak Gubernur (BI). Ini akan sepanjang sejarah Indonesia dengan apa yang Bapak (BI) lakukan, kita bisa membuat rumah subsidi bagi rakyat kita di tahun ini bisa meningkat luar biasa," kata Ara kepada awak media di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Dengan harga jual rumah subsidi sekitar Rp 170 juta di Jabodetabek dan Rp 166 juta di luar Jabodetabek, Ara memperkirakan insentif dari BI tersebut dapat membantu meningkatkan kuota rumah subsidi. Dari yang semula, hanya dapat menyalurkan sekitar 220 ribu unit setahun, kini bisa naik 2 kali lipat sekitar 440 ribu unit setahun.

"Jadi tadi kita sudah hitung kalau dari Rp 80 juta itu, kita tahun ini membangun yang sudah tersedia dari APBN (75 persen) dan dari perbankan (25 persen) buat 220 ribu rumah. Nah kalau 220 ribu rumah tadi, kita hitung dikali Rp 170 juta, berapa tadi Pak (Heru)? Rp 38 triliun (nilai anggaran yang dibutuhkan) kurang lebih. Jadi kita bisa buat itu (penyaluran FLPP) double Pak Gubernur (BI)," jelas Ara.

Dalam kesempatan ini, Ara mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang bersedia mendukung sektor perumahan, terutama terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Kami memandang bahwa sektor perumahan itu akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan kerja. Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain," ujar Perry di tempat yang sama.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan pihaknya saat ini telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial senilai 23,19 triliun. Setelah adanya pertemuan hari ini, Bank Indonesia setuju untuk menaikkan secara bertahap nilainya menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Yang sekarang Rp 23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp 80 triliun," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara akan bertemu dengan pimpinan dari Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), hingga Himpunan Bank Milik Negara. Lewat pertemuan ini, ia berharap ada solusi untuk memperkuat likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

"Kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan merenovasi rumah di tahun di oleh Presiden Prabowo (Subianto) dan kita berusaha keras ya. Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat, justru kita harus makin kreatif dan optimis seperti Bapak Presiden Prabowo. Nah jadi kami juga akan bertemu besok (11/2/2025)," ujar Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora banyak menjadi sorotan masyarakat dalam sepekan (6-11 Januari 2024), mulai dari penerapan Makan Bergizi Gratis bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, hingga informasi seputar haji 1446 Hijriah/2025.

Berikut rangkumannya:

Indonesia mulai program Makan Bergizi Gratis hari ini

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Baca selengkapnya di sini.

BPOM cegah distribusi makanan tak layak dalam MBG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan setelah mendapat laporan dari sejumlah balai besar, pihaknya mencegah distribusi sejumlah makanan tidak layak untuk konsumsi dalam program makan bergizi gratis (MBG) guna menghindari gangguan kesehatan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam konferensi pers bersama Polri di Jakarta, Jumat (10/1), menjelaskan laporan tersebut diteruskan kepada unit-unit yang membagikan menu tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Makan Bergizi Gratis edukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengedukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga.

"Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, masing-masing orang tua baik ayah atau ibu bisa melihat, 'Oh ternyata sebetulnya setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini,' jadi nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya nanti gizinya dapat terpenuhi setiap hari," katanya di Jakarta Timur, Jumat (10/1).

Baca selengkapnya di sini.

DPR-Pemerintah setujui BPIH 2025 Rp89,4 juta, jamaah bayar Rp55,4 juta

Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

"Berdasarkan besaran BPIH, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebesar Rp89.410.258,79," kata Ketua Panja Abdul Wachid saat membacakan simpulan rapat bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Kemenag paparkan rencana perjalanan haji 2025, awal Mei pemberangkatan

Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan rencana perjalanan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 setelah sebelumnya telah memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersama Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI.

"1 Mei 2025 jamaah haji mulai masuk asrama haji. 2 Mei 2025 awal pemberangkatan jamaah haji gelombang I dari Tanah Air ke Madinah," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Rabu (8/1).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Indonesia, Senin (6/1), mulai dari pengawasan pengelolaan sampah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

KLH siap awasi pengelolaan sampah pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan pihaknya akan mengawasi pengelolaan sampah berjalan baik dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang serentak digelar mulai Senin.

"Besok saya akan pimpin langsung monitoring makan bergizi gratis ini di seluruh Indonesia, saya akan ambil sample-sample meskipun secara teknis kami sudah melakukan surat edaran, tetapi lebih efektif kalau kami lihat langsung," ujar Menteri LH Hanif ketika ditemui usai pelantikan pejabat tinggi madya di Kantor KLH Jakarta, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Wamensos ingatkan anak SD kurangi konsumsi makanan instan

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengingatkan anak-anak Sekolah Dasar (SD) Barunawati, Palmerah, Jakarta Barat, untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji (instan).

"Belajar makan sayur, belajar makan buah. Jangan makanan yang 'instan-instan' terus, harus makanan bergizi supaya menjadi generasi yang hebat," kata Agus saat meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Barunawati Palmerah, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Kemenag pastikan entitas pendidikan Islam gelar program makan bergizi

Kementerian Agama memastikan seluruh entitas pendidikan Islam yang berada di bawah kewenangannya menggelar program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Seluruh entitas Pendidikan Islam siap menyukseskan Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Abu Rokhmad di Jakarta, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Menag: Penurunan biaya Haji 2025 sesuai harapan Presiden Prabowo

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa langkah penurunan biaya Haji 2025 diikuti dengan upaya pemberian kualitas pelayanan yang tidak ikut menurun merupakan harapan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami, Kemenag dan BPH -Badan Penyelenggara Haji- bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jamaah haji akan datang lebih diperingan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji," kata Nasaruddin saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat bersama Panja Biaya Haji dan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

DPR-Pemerintah setujui BPIH 2025 Rp89,4 juta, jamaah bayar Rp55,4 juta

Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

"Berdasarkan besaran BPIH, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebesar Rp89.410.258,79," kata Ketua Panja Abdul Wachid saat membacakan simpulan rapat bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Badung, Bali (ANTARA) - Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT Ivanovich Agusta menyatakan bahwa sistem informasi desa akan diprioritaskan untuk mendukung Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dalam program Makan Bergizi Gratis.

"Sesuai arahan Mendes PDT, sistem informasi desa akan diprioritaskan mendukung BUMDes dalam rangka memberikan pasokan pangan di Badan Gizi Nasional untuk program Makan Bergizi Gratis," katanya saat membuka Lokakarya Exit Strategy Desa Cerdas di Badung, Bali, Selasa.

Ia menjelaskan, sistem informasi desa tersebut akan dioptimalkan untuk proses pengelolaan dapur, pembelian, dan proses-proses lain yang mempercepat BUMDes dalam mendapatkan nomor Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga masuk ke e-katalog.

Selain itu, Ivanovich juga mengemukakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dana desa juga akan dioptimalkan untuk program swasembada pangan.

"Dana desa untuk ketahanan pangan, swasembada pangan ini penting, karena saat ini baru 17 ribu desa yang swasembada beras, jadi, di tahun 2029, pasti yang memproduksi beras dan bahan-bahan lain akan diminta untuk siap menjadi swasembada," ujar dia.

Ia juga menegaskan, sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas, maka dana desa juga mesti disiapkan untuk Internet of Things hingga swasembada energi.

"Untuk swasembada energi juga demikian, jadi desa cerdas itu, Internet of Things dan swasembada energi sangat dibutuhkan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak seluruh kepala desa untuk memanfaatkan dana desa untuk mewujudkan desanya menjadi Desa Berketahanan Pangan.

"Mohon dana desa ini betul-betul dimanfaatkan dan ada jejaknya. Saya enggak mau dana desa itu disalahgunakan. Kita tidak mau dana desa itu tidak bermanfaat bagi warga desanya," kata Yandri.

Selain itu, Yandri juga meminta semua desa mendirikan BUMDes untuk mencapai swasembada pangan.

"Kalau semua desa punya BUMDes yang mengelola pangan dan BUMDes-nya maju, swasembada pangan akan tercapai karena desa sudah swasembada pangan," ujarnya.

Dalam rangka menyejahterakan masyarakat, kata Mendes Yandri, Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran dan persiapan teknis menyukseskan implementasi program Makan Bergizi Gratis.

Upaya menyukseskan program itu, kata dia, melibatkan kolaborasi antarkementerian/lembaga di tingkat nasional.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024