Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) diisyaratkan mendapatkan modal. UMKM tersebut harus lebih dulu mendapatkan surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai, pemberian akses permodalan merupakan bentuk keberpihakan negara bagi UMKM yang menjadi mitra MBG. Akbar mengatakan, dengan skema ini, Indonesia bukan hanya akan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dari MBG, tetapi juga membuat pelaku UMKM naik kelas.

"Hasilnya, ekonomi akan tumbuh, baik di sektor mikro maupun makro. Sendi-sendi perekonomian di daerah akan bergeliat, sehingga mengerek pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Selain itu, pemberian modal awal juga merupakan bukti bahwa negara hadir untuk UMKM. Mengingat, program bersejarah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini membutuhkan uang yang tidak sedikit.

Untuk diketahui. Pada APBN 2025, anggaran untuk Program MBG sebesar Rp 71 triliun. Namun, anggaran itu belum mencakup seluruh penerima.

"Bayangkan, perputaran uang sekitar Rp 171 triliun dalam setahun hanya dari program MBG. Jika UMKM terlibat di dalamnya, sudah pasti efek ekonominya sangat besar," ulas Akbar.

Meski begitu, ia berpesan kepada industri perbankan agar tidak menyulitkan pelaku UMKM yang telah ditunjuk Badan Gizi Nasional sebagai mitra program MBG. Khususnya, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Akbar juga meminta kepada pelaku UMKM yang nantinya ditunjuk oleh BGN untuk meningkatkan kualitas dan mengikuti aturan main yang telah ditetapkan.

"Teman-teman UMKM juga harus profesional. Terlebih, program ini menyasar kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi harus diprioritaskan gizi dan kualitasnya," pesan Akbar.