Hasil survei LSI Denny JA soal 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat makan bergizi gratis (MBG) sebagai program yang paling mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Dari rentang penilaian 1 hingga 9, MBG mendapatkan skor 8,4. Survei dilakukan pada 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan ada tiga alasan positif responden atas program itu.

"Pertama mengurangi angka stunting dan malnutrisi yang menjadi masalah kronis di Indonesia," kata Ardian dalam konferensi pers, Jumat (24/1).

Lalu kedua, MBG dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan permintaan produk pangan lokal.

Hal itu dinilai membuat banyak produk lokal pangan yang terserap dalam program ini.

"Kemudian, alasan positif ketiga, meningkatkan kualitas generasi mendatang dengan kesehatan yang lebih baik," ucapnya.

Setelah MBG, di urutan kedua program yang menerima respons positif ialah rehabilitasi dan renovasi sekolah (skor 8,0), swasembada pangan (skor 7,8), peningkatan kesejahteraan guru dengan skor 7,8.

Lalu, kenaikan upah minimum nasional (skor 7,8), keanggotaan Indonesia dalam BRICS (skor 7,8), program transisi energi hijau (skor 7,7), pemberantasan judi online (skor 7,3), hingga penurunan harga tiket transportasi publik di angka 7,2.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan program MBG dimulai 6 Januari 2025 lalu dan telah melayani sekitar 650 ribu anak-anak di 31 provinsi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkap ada 17 masalah yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. Belasan masalah itu akan menjadi perhatian khusus dan ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Pemerintah sebagai pelaksana urusan-urusan rakyat telah dibekali regulasi, aparatur sipil negara (ASN), anggaran dan program kementerian/lembaga. Oleh karena itu menjadi fungsi DPR RI memastikan kinerja regulasi, ASN, kelembagaan, program serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Puan merinci, masalah yang akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yakni, pertama program makan bergizi gratis (MBG), kedua penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, ketiga perizinan penggunaan senjata api oleh aparat.

Kemudian, keempat penanganan berbagai permasalahan bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, kelima stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

"Enam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Tujuh penanganan kasus HMPV, delapan penaganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, sembilan penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi PP3K," ungkapnya.

Lebih lanjut, kesepuluh DPR akan menindaklanjuti permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah. Kesebelas, rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) minimal satu tahun di dalam negeri.

Keduabelas penanganan kasus perdagangan orang terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, tiga belas penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak, empat belas rencana pelaksanaan ujian nasional 2026.

"Lima belas upaya mewujudkan swasembada energi, enam belas meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, tujuh belas bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," pungkasnya.

Ketua DPR Puan Maharani membuka rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025. Pada pidato pembukaannya, Puan menyinggung terkait pelaksanaan makan bergizi gratis hingga bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS.

"DPR RI dan pemerintah, harus dapat merespons secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian atau lembaga," kata Puan dalam pidatonya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Puan ingin DPR menekankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ia ingin anggaran yang diberikan kepada setiap kementerian atau lembaga digunakan dengan semestinya.

"Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI, untuk memastikan kinerja regulasi, aparatur sipil negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran, harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat, dalam setiap menangani urusan rakyat," ujarnya.

Puan kemudian menyoroti permasalahan yang baru-baru ini menjadi atensi publik. Ketua DPP PDIP itu menyinggung soal pengawasan senjata api oleh aparat hingga peristiwa banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.

"Pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat," kata politikus PDIP ini.

Puan juga menyoroti terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga pelaksanaan ujian nasional (UN) 2026. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS juga disinggung Puan.

"Rencana pelaksanaan ujian nasional tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," ucap Puan.

"Pada masa reses persidangan I yang lalu, melalui rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah, telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji," imbuhnya.