Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan kebutuhan beras untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 4,5 juta ton. Untuk itu peningkatan produksi dibutuhkan agar tidak perlu impor.

Kebutuhan beras itu untuk memenuhi MBG bagi 82 juta masyarakat yang masuk kategori program tersebut. Program MBG telah dimulai serentak di beberapa provinsi pada 6 Januari 2025.

"Itu kan program pokok, bayangkan kalau 82 juta (penerima manfaaat), beras saja harus tambah 4,5 juta ton. Itu baru beras saja, belum telur, belum ikan, belum lagi ayam, sayur sayuran dan lain lain. Nah oleh karena itu program kedaulatan pangan, atau swasembada pangan memang nggak boleh ditawar-tawar," kata Zulhas dalam Blak-blakan detikcom, Jumat (7/2/2025).

Selain kebutuhan beras, program ketahanan pangan juga akan digenjot untuk meningkatkan produksi bahan pokok lainnya. Zulhas menyebut utamanya pada sayuran dan protein.

Saat ini pemerintah tengah menggenjot beberapa komoditas terlebih dahulu, seperti beras dan jagung. Sementara garam dan gula konsumsi diputuskan untuk tidak impor, guna mendukung produksi dalam negeri

"Saya, kalau ini beres, kalau sampai bulan April Bulog bisa di gudangnya masuk beras 2 juta sampai 2,5 juta, maka mungkin Juni kita sudah dengan fokus protein. Karena kita ini di Pulau Jawa aja kan budidaya besar sekali, budidaya tangkap, belum lagi budidaya. (Akan menggenjot kebutuhan) Ikan, ayam, susu, daging," jelasnya.

Selain itu, Mantan Menteri Perdagangan itu juga menyebut anggaran untuk MBG rencananya akan ditambah. Meski rencana itu harus melihat kemampuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden, APBN kita longgar, tambah lagi Rp 140 triliun di bulan Agustus atau September. Maka akan bermanfaat kepada 82 juta orang. Artinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapat manfaat itu. Nah kalau itu nanti diukur, kelihatan hasilnya, fisiknya, kesehatannya, kecerdasan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima. Di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Terkait produksi padi, sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras di triwulan pertama 2025 ini dapat mencapai 8,67 juta ton dengan Januari di 1,33 juta ton, Februari 2,10 juta ton, dan Maret di 5,24 juta ton. Sementara produksi di triwulan awal 2024 totalnya 5,69 juta ton, sehingga tahun ini ada selisih lebih dari produksi hingga 2,98 juta ton atau 52,37 persen.

Lebih lanjut, untuk selisih produksi dan konsumsi di Januari-Maret tahun ini diestimasikan surplus 900 ribu ton. Ini mengalami peningkatan 2,91 juta ton dengan produksi terhadap konsumsi periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini karena selisih produksi dan konsumsi 3 bulan pertama di tahun lalu masih mengalami defisit 2,01 juta ton.

(ada/eds)

SURABAYA - Perum Bulog bersama TNI menggelar sosialisasi tentang pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk Tahun 2025 di Gedung Graha Sativa Perum Bulog Kanwil Jatim, Surabaya, Rabu (22/1/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting terkait pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yaitu sebesar Rp6.500/kg dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen sebagaimana keputusan terbaru Kepala Badan Pangan Nasional.

Keputusan ini mengatur perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga gabah serta beras dalam negeri, yang diharapkan bisa memberikan harga yang lebih baik bagi petani.

Acara yang berlangsung dengan penuh semangat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Marga Taufiq; Pangdam V/Brawijaya Mayjend Rudy Saladin; Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Brigjen TNI Heri Susanto; dan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, Sumrambah.

Dalam kesempatan tersebut Marga Taufiq mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi antara Perum Bulog dan TNI AD Kodam V Brawijaya.

"Kami berharap dapat mempercepat proses penyerapan hasil panen petani agar cadangan beras pemerintah (CBP) tetap terjaga dengan baik, serta menciptakan stabilitas pangan yang menguntungkan bagi masyarakat,? ujarnya.

Mayjend Rudy Saladin menyambut baik pelibatan TNI AD dalam mendukung program ini, ?Kami siap mendukung pelaksanaan pengadaan gabah dan beras tahun 2025 guna mendukung program swasembada pangan, terutama beras yang dicanangkan pemerintah pusat,? ucapnya.

Selain itu, Brigjen TNI Heri Susanto juga menambahkan bahwa TNI AD selama ini terlibat aktif dalam pendampingan petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, Perum Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara maksimal dan menjadikannya sebagai cadangan pangan pemerintah yang dapat menjamin ketahanan pangan nasional,? katanya.

Sosialisasi ini juga turut memperkenalkan berbagai program penting seperti Rumah Pangan Kita (RPK) dan Program Mitra Tani, yang bertujuan untuk memfasilitasi petani dalam menjual hasil pertaniannya dengan harga yang wajar.

Dengan perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang lebih menguntungkan bagi petani, Bulog dan TNI berharap produksi padi di Indonesia pada tahun 2025 akan meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan teknis kepada jajaran Kodim dan Cabang Bulog seluruh Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan meluncur pada Januari 2025. Pemerintah juga telah menetapkan anggaran senilai Rp10.000 per porsi untuk program MBG.

Di tahun yang sama pula, pemerintah menegaskan tak akan ada impor pangan, terutama beras. Lantas, bagaimana stok beras dalam negeri di tengah bergulirnya program MBG mulai Januari 2025?

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan produksi beras dalam negeri masih cukup untuk memenuhi implementasi program MBG di tahun pertama.

Khudori menuturkan bahwa program MBG menyasar 15 juta orang hingga akhir 2025. Nantinya, pada tahap awal 2025, akan ada sebanyak 3 juta orang sebagai penerima program MBG.

“Jika semua sumber karbohidrat dari beras butuh sekitar 0,34 juta ton beras untuk 15 juta jiwa sasaran. Nggak besar dan bisa dicukupi dari produksi domestik,” kata Khudori kepadaBisnis, Selasa (31/12/2024).

Terlebih, pemerintah juga memproyeksikan produksi beras pada 2025 mencapai 32,29 juta ton. Menurut Khudori, dengan mempertimbangkan kondisi iklim yang normal dan berbagai langkah pemerintah, maka target ini bisa berhasil.

Lebih lanjut, total ketersediaan beras pada 2025 juga diperkirakan mencapai 39,36 juta ton. Dengan kebutuhan konsumsi sebanyak 31,03 juta ton, maka akan ada stok beras sekitar 8,32 juta ton pada akhir tahun. Artinya, tanpa impor oleh Perum Bulog maka stok beras masih akan tetap aman.

Khudori juga menjelaskan bahwa impor beras oleh Bulog terjadi pada 2018, 2023, dan 2024. Adapun sepanjang 2019–2022, Bulog tidak mengimpor beras.

“Impor beras oleh Bulog biasanya berjumlah besar dan hanya terjadi di tahun tertentu,” terangnya.

Tercatat, total impor beras baik dari swasta dan Bulog pada periode 2018–2023 hanya 3,85% dari total konsumsi.

Mengutip laman resmi Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (31/12/2024), untuk saat ini program MBG sedang dalam tahap uji coba dan direncanakan akan diluncurkan secara resmi pada Januari 2025 mendatang.

Adapun, sasaran pemenuhan gizi BGN meliputi peserta didik, yakni SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri. Program MBG ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

BGN juga menyatakan pihaknya tidak pernah meminta biaya atau donasi dalam bentuk apa pun terkait program MBG. Hal ini sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat mengenai oknum yang mengaku sebagai petugas BGN.

“⁠Petugas resmi Badan Gizi Nasional selalu dilengkapi dengan dokumen tugas yang dapat diverifikasi,” jelas Biro Hukum dan Humas BGN dalam pengumuman resminya, dikutip pada Selasa (31/12/2024).

Di samping itu, BGN juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang mencemarkan nama baik BGN.

Bulog saya pandang sebagai bagian yang sangat penting dari program makan bergizi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Perum Bulog bersinergi untuk mendukung terciptanya Indonesia sehat melalui penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

“Bulog saya pandang sebagai bagian yang sangat penting dari program makan bergizi, seperti kita ketahui program makan bergizi akan menyasar kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA/SMK sederajat yang kita kenal dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

BGN dan Perum Bulog telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional melalui pangan berkualitas. Sinergi itu mencakup penyediaan pangan bergizi dan distribusinya hingga pelosok.

Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan bahwa pihaknya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) berperan dalam pengelolaan logistik pangan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Penting bagi kita untuk memastikan bahwa tidak hanya ketersediaan pangan yang tercapai, tetapi juga pemenuhan gizi yang tepat," kata Wahyu.

Oleh karena itu, melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, Wahyu berharap dapat berkolaborasi untuk mengoptimalkan distribusi pangan yang bergizi dan mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia

Kerja sama itu meliputi berbagai aspek penting, mulai dari penyediaan pangan bergizi hingga pemberdayaan komunitas dalam program makan bergizi gratis.

Selain itu, BGN dan Bulog juga akan menyediakan data dan sistem pendukung terkait kebutuhan pangan, memastikan langkah yang diambil berbasis data yang akurat.

Langkah konkret lainnya adalah pengembangan pangan berfortifikasi. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

"BGN dan Bulog sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama ini dapat diperluas sesuai kebutuhan di masa depan, sejalan dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, melalui penandatanganan kerja sama dengan BGN, maka diharapkan masyarakat mendapatkan distribusi pangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

"Sinergi antara BGN dan Bulog menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera," kata Wahyu.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional melalui pangan berkualitas di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sinergi tersebut mencakup penyediaan pangan bergizi dan distribusi hingga ke pelosok wilayah Indonesia yang menyasar kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak sekolah.

“Bulog saya pandang sebagai bagian yang sangat penting dari program makan bergizi, seperti kita ketahui program makan bergizi yang kita kenal dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin.

Direktur Utama (Dirut) Bulog Wahyu Suparyono menambahkan bahwa Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan dalam pengelolaan logistik pangan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Oleh karena itu, melalui kerja sama dengan BGN, kami berharap dapat berkolaborasi untuk mengoptimalkan distribusi pangan yang bergizi dan mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Sebagai informasi, kerja sama tersebut meliputi berbagai aspek penting, mulai dari penyediaan pangan bergizi hingga pemberdayaan komunitas dalam program Makan Bergizi Gratis. BGN dan Bulog juga akan menyediakan data dan sistem pendukung terkait kebutuhan pangan, memastikan langkah yang diambil berbasis data yang akurat.

Kemudian, langkah konkret lainnya adalah pengembangan pangan berfortifikasi. Inisiatif itu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Adapun BGN dan Bulog sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama tersebut dapat diperluas sesuai kebutuhan di masa depan, sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Dengan penandatanganan MoU tersebut, masyarakat dapat berharap pada distribusi pangan yang lebih merata dan berkelanjutan. Sinergi antara BGN dan Bulog menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera.

JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Perum Bulog menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (23/12). Kesepakatan ini menjadi tonggak baru untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional melalui pangan berkualitas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan sinergi ini mencakup penyediaan pangan bergizi dan distribusinya hingga pelosok.

“Bulog saya pandang sebagai bagian yang sangat penting dari program makan bergizi, seperti kita ketahui program makan bergizi akan menyasar kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari Paud sampai SMA/SMK sederajat yang kita kenal dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” kata Dadan.

Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berperan dalam pengelolaan logistik pangan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Penting bagi kita untuk memastikan bahwa tidak hanya ketersediaan pangan yang tercapai, tetapi juga pemenuhan gizi yang tepat. Oleh karena itu, melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, kami berharap dapat berkolaborasi untuk mengoptimalkan distribusi pangan yang bergizi dan mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” tambahnya. 

Kerja sama ini meliputi berbagai aspek penting, mulai dari penyediaan pangan bergizi hingga pemberdayaan komunitas dalam program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, BGN dan Bulog juga akan menyediakan data dan sistem pendukung terkait kebutuhan pangan, memastikan langkah yang diambil berbasis data yang akurat. Langkah konkret lainnya adalah pengembangan pangan berfortifikasi. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. BGN dan Bulog sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama ini dapat diperluas sesuai kebutuhan di masa depan, sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Dengan penandatanganan MoU ini, masyarakat dapat berharap pada distribusi pangan yang lebih merata dan berkelanjutan. Sinergi antara BGN dan Bulog menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Tampilnya BUMN dalam mengantarkan kebaikan untuk mengatasi stunting di berbagai daerah, tentu patut diberi acungan jempol.

Salah satunya Perum Bulog sebagai operator pangan, yang berkiprah dalam program makanan bergizi untuk masyarakat, di tengah pembahasan dan uji coba penerapan makan bergizi gratis, yang kini sedang digarap Badan Gizi Nasional.

Sesuai dengan regulasi yang ada, gizi sebagai zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Mengacu pada beragam regulasi yang ditetapkan, pengertian gizi selalu terkait dengan masalah pangan.

Investasi di bidang gizi merupakan bentuk investasi pintar dan paling menguntungkan karena dapat menghasilkan keuntungan hingga 30 kali lipat.

Itulah alasannya, mengapa investasi di bidang gizi merupakan "smart investment". Masalahnya adalah apakah para pengambil kebijakan di bidang gizi sudah memahami betapa pentingnya asupan gizi bagi pembangunan generasi mendatang.

Nilai investasi di sektor gizi dan nutrisi akan terus meningkat, khususnya bila ditujukan pada hal yang berdampak tinggi dan berpeluang menambah kualitas hidup.

Dengan kata lain, dalam pembangunan, intervensi gizi adalah intervensi yang paling efektif dari segi biaya. Inilah yang mendorong terbentuknya Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi atau SUN Movement.

Perbaikan gizi masyarakat, bukan hanya menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah lebih memerankan diri selaku "prime mover" atas kebijakan dan strategi yang diterapkan.

Justru yang lebih utama lagi adalah bagaimana keberadaan pentahelix dalam membangun gerakan perbaikan gizi masyarakat itu sendiri. Di sini, semangat sinergi dan kolaborasi menjadi titik kuat dalam menciptakan pola gerakan yang berkelanjutan.

Kolaborasi perbaikan gizi, selayaknya dikemas dalam sebuah gerakan dan tidak dalam bentuk proyek jangka pendek, yang biasanya dibatasi oleh kurun waktu tertentu.

Sebagai gerakan pentahelix (pemerintahan, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media), kolaborasi perbaikan gizi masyarakat, memang perlu dibangun lewat sistem yang utuh, terukur dan komprehensif. Sebagai sistem, tentu harus mempertimbangkan aspek hulu hingga hilir.

Di sisi lain, masyarakat juga memahami, kriteria makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial tubuh seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serat dan air.

Ada beberapa pilihan makanan sehat untuk jantung, lambung, dan organ tubuh lainnya yang baik untuk dikonsumsi, antara lain, sayuran, buah-buahan, daging dan telur, kacang-kacangan dan biji-bijian, ikan dan makanan laut lainnya, susu dan produknya.

Mengubah konsep

Presiden Prabowo Subianto mengubah konsep program makan siang gratis yang ia janjikan saat kampanye lalu dan kini berencana menyediakan makan bergizi seimbang bagi siswa sekolah yang membutuhkan.

Nama programnya pun berganti menjadi "makan bergizi gratis". Peralihan fokus itu sudah dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, perubahan waktu ini lebih tepat, yakni sarapan menjelang proses kegiatan pembelajaran.

Dalam perjalanannya, Pemerintah telah menetapkan lembaga yang akan bertugas melaksanakan program makan bergizi gratis adalah Badan Gizi Nasional yang dibentuk menjelang Presiden Jokowi lengser.

Dalam perkembangannya, program unggulan Prabowo/Gibran ketika kampanye Pemilihan Presiden 2024, ternyata mengundang banyak dukungan dan simpati.

Salah satunya, dari Pemerintah Jepang yang disampaikan oleh Duta Besarnya Masaki Yashusi. Kepada wartawan Masaki mengatakan bahwa Jepang akan membantu untuk berbagi pengalaman dengan pemerintahan Prabowo dalam hal pelaksanaan makan gratis di sekolah. Menurutnya, Jepang telah memiliki pengalaman selama 100 tahun dalam mengimplementasikan hal ini.

Nyatanya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memberikan makan bergizi gratis di sekolah. Ini terkait dengan komposisi distribusi makanan tersebut.

Dalam mewujudkan hal ini, masyarakat perlu memahami siapa yang akan memberikan makanan, dan juga apa yang perlu diisi dalam menu makanan tersebut.

Pemerintah Jepang pun siap untuk membantu Indonesia dan Prabowo dalam memberikan penyuluhan makanan bernutrisi apa yang perlu dikonsumsi oleh siswa.

Anak-anak perlu tahu makanan apa saja yang seharusnya dikonsumsi untuk perkembangan nutrisinya. Ini adalah kunci dari pemberian makanan ini.

Kebijakan makan bergizi seimbang, sebetulnya bukan hal baru. Di era Pemerintahan Orde Baru, kita mengenal adanya program 4 sehat 5 sempurna.

Program ini betul-betul memasyarakat dan diketahui benar oleh segenap komponen bangsa. Hal ini wajar, karena Pemerintah Orde Baru, betul-betul merancangnya dengan serius.

Mengoptimalkan peran dan keberadaan ibu-ibu PKK, program ini mampu menukik hingga ke pelosok-pelosok desa, pinggiran pantai dan daerah-daerah terpencil lainnya.

Di era Reformasi pun bangsa ini dikenalkan dengan program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman yang lebih populer lewat ikon B2SA.

Tujuan utama Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang (B2SA) adalah meningkatkan kesadaran dan membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif kepada masyarakat.

Peduli gizi

Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak yang tidak tahu apa itu B2SA. Padahal B2SA adalah istilah lain yang selama ini dikenal dengan sebutan empat sehat lima sempurna, yaitu nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu, tapi tidak ada porsi keseimbangan. Artinya, B2SA hanya berbeda ikon saja dengan 4 sehat 5 sempurna. Substansinya itu-itu juga.

Beragam artinya pangan yang dikonsumsi berbagai macam, baik hewani maupun nabati, baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.

Setiap jenis/kelompok pangan mempunyai kelebihan atau kekurangan nutrisi/gizi tertentu, sehingga dengan mengkonsumsi pangan yang beragam maka nutrisi/gizi dari berbagai pangan saling menutupi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selain itu ada juga yang mempertanyakan kenapa harus beragam.

Hal ini sejalan dengan kemauan politik Pemerintah sebagaimana yang ditugaskan Perpres 66/2021 kepada Badan Pangan Nasional dalam rangka peningkatan diversifikasi pangan. Jadi disini diharapkan masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan tertentu saja. Misalnya tergantung pada beras atau terigu saja.

Bergizi artinya pangan yang dikonsumsi harus mengandung gizi. Gizi adalah unsur yang ada dalam makanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tubuh.

Manfaat itu antara lain memelihara tubuh serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memproduksi energi, mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral serta cairan tubuh lainnya, sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

Seimbang artinya pangan yang dikonsumsi harus seimbang dari berbagai jenis/kelompok pangan serta sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Konsumsi pangan dikatakan seimbang tergantung pada umur, jenis kelamin, aktivitas, ukuran tubuh dan keadaan fisiologi.

Seimbang maksudnya adalah seimbang jumlah antar kelompok pangan (pangan pokok, lauk pauk, sayur dan buah), seimbang jumlah antar waktu (3 kali makan sehari)

Terakhir, komponen yang tidak kalah penting dari produk pangan adalah aspek keamanannya. Suatu produk pangan yang aman harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi.

Keamanan dari setiap makanan yang dikonsumsi perlu diperhatikan agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan suatu produk pangan. pangan yang bebas dari pangan yang membawa penyakit.

Gagasan Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, pada intinya merupakan pengejawantahan dari semangat pembangunan sumber daya manusia.

Secara akal sehat, gagasan ini cukup cemerlang. Catatan kritisnya adalah apakah dalam pelaksanaan di lapangan akan senapas dengan yang digagasnya.

Akhirnya penting disampaikan, apa yang dijadikan program Prabowo/Gibran terkait makan bergizi gratis, memberi gambaran kepada segenap warga bangsa, akan kesungguhannya untuk melahirkan generasi masa depan yang lebih cerdas.

Presiden Prabowo memang punya visi untuk bercitra akan masa depan. Di benaknya selalu tertanam bagaimana menyejahterakan rakyat sesegera mungkin dan mewujudkan generasi mendatang yang semakin berkualitas.

Makan bergizi gratis adalah obsesi yang sejak lama sering dikumandangkan dalam berbagai kesempatan.

Semua tentu ingat dengan kata-kata "Revolusi Putih", ketika ia menjadi Ketua Umum DPN HKTI selama dua periode (2004-2015). Dikatakan generasi masa depan harus diisi oleh anak bangsa yang tahan pangan dan tahan gizi. Minum susu dan makan bergizi adalah solusinya.

Semoga program Perum Bulog dalam kemasan "peduli gizi" menjadi langkah awal penerapan program makan bergizi gratis sebagaimana yang digagas Prabowo/Gibran dalam menakhodai bangsa dan negara untuk 5 tahun ke depan.

Semua berharap kiprah BUMN khususnya Perum Bulog akan memberi berkah bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

*Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2024