Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (6/5) malam, guna membahas penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan wartawan.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu, mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, yang meminta adanya rumah subsidi bagi pekerja.

Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana pembangunan 20.000 unit rumah subsidi di Jawa Timur.

“Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri terkait hal tersebut,” ujar Khofifah.

Rumah subsidi tersebut akan disalurkan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera, dengan sejumlah kemudahan, seperti uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen hingga tenor maksimal 20 tahun.

Gubernur menegaskan meski harganya terjangkau, rumah subsidi ini tetap mengutamakan kualitas dan kelayakan huni.

“Rumah yang layak dan berkualitas untuk kehidupan lebih baik masyarakat Jatim,” katanya.

Sebagai tahap awal, Pemprov Jatim bersama Kementerian PKP menyepakati pembangunan 200 unit rumah subsidi di Kabupaten Gresik yang akan diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni 2025.

Selain itu, disepakati pula kerja sama renovasi 500 rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group, yang akan dimulai dari rumah-rumah tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, pihaknya bersama BP Tapera menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi secara nasional, terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia.

“Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Rumah subsidi ini untuk buruh, guru, petani, nelayan, ART, hingga pekerja migran,” katanya.

Ia berharap program ini dapat menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor yang terkait langsung dengan industri perumahan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi, serta Ketua Kwarda Pramuka Jatim Arum Sabil.

Selain itu turut dihadiri Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Lippo Group James Riyadi, serta sejumlah pejabat Pemprov Jatim.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP dikutip dari Antara, Jumat, 2 Mei 2025.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” ungkap dia.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menghadirkan angin segar berupa program cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang sangat terjangkau buat buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lainnya, yakni hanya sekitar Rp 1 juta per bulan.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yassierli menyampaikan, peringatan May Day kali ini dijadikan momentum untuk memperkuat kolaborasi antar berbagai pihak dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

"Kondisi global penuh ketidakpastian, dan itu kemudian berdampak sangat signifikan. Kemudian pergeseran demografi, budaya, dan seterusnya, tuntutan industri," ujarnya, di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung kebutuhan perumahan bagi para pekerja.

"Negara hadir, negara tentu dengan bidang kami Pak Menteri, kami mensupport dari segi tugas kami dari Presiden Prabowo di bidang perumahan," tegas Ara.

Lebih lanjut, Ara mengungkapkan program serupa sebelumnya telah diluncurkan untuk berbagai profesi lain seperti bidan, perawat, guru, dan wartawan.

Ke depan, program ini akan terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak lagi kalangan pekerja seperti nelayan, petani, dan supir.

Angsuran Ringan, Syarat Mudah

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, uang muka untuk program KPR subsidi ini sangat ringan, hanya 1 persen.

Sementara itu, perkiraan angsuran bulanan yang harus dibayarkan adalah sekitar Rp 1 juta dengan tenor hingga 15 tahun untuk rumah seharga sekitar Rp 100 jutaan.

"Angsurannya 1 jutaan itu sudah termasuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kredit," jelas Heru.

Bahkan, terdapat klausul yang sangat membantu, di mana jika kepala keluarga meninggal dunia, ahli waris akan otomatis bebas dari angsuran dan rumah tersebut menjadi hak milik mereka.

Meskipun antusiasme terhadap program ini sangat tinggi, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh para buruh untuk dapat fasilitas KPR subsidi ini.

Proses pendaftaran dilakukan melalui usulan dari serikat pekerja. Data para pekerja yang diusulkan kemudian akan diverifikasi oleh BP Tapera berdasarkan beberapa kriteria, termasuk batasan gaji bulanan dan kepemilikan rumah pertama.

"Jadi kita ingin, dan bukan ingin, program ini melibatkan serikat buruh dan serikat pekerja," tegas Heru.

Sebagai simbolisasi peluncuran program ini, telah dilakukan serah terima kunci secara simbolis kepada 100 buruh dan akad massal di lima lokasi berbeda, yaitu Bekasi (Simpro), Batam, Pasuruan (Jawa Timur), Batang (Jawa Tengah), Palembang (Sumatera Selatan), dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Kamis (1/5), mulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serahkan 100 kunci rumah subsidi buruh pada May Day 2025 hingga Produksi beras RI diprediksi tertinggi di ASEAN versi USDA AS.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

1. Menteri PKP serahkan 100 kunci rumah subsidi buruh pada May Day 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Wamenaker sebut masih akan kaji soal penghapusan outsourcing

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji lebih jauh soal penghapusan sistem outsourcing yang menjadi salah satu tuntutan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Baca berita selengkapnya di sini.

3. RI dapat pendanaan 60 juta dolar untuk proyek PLTS Terapung Saguling

Pemerintah Indonesia resmi mengantongi pendanaan sebesar 60 juta dolar AS atau setara Rp994,68 miliar (kurs Rp16.578) dari tiga mitra internasional guna membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Ekonom nilai status UMKM jadi jalan tengah bagi ojol

Sejumlah ekonom menilai usulan pemerintah terkait mitra pengemudi ojek online (ojol) dimasukkan ke dalam kategori pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi jalan tengah antara fleksibilitas dalam bekerja dan meraih manfaat langsung.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Produksi beras RI diperdiksi tertinggi di ASEAN versi USDA AS

Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan berdasarkan laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton tahun 2025, menjadikannya yang tertinggi di kawasan ASEAN.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah sudah mengalokasikan 20 ribu rumah subsidi khusus untuk para buruh. Bagi buruh yang ingin membeli rumah murah, bisa coba mendaftarkan diri dalam program ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program perumahan tersebut melibatkan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Ia menjelaskan proses pendaftaran rumah subsidi melalui usulan dari bottom up.

"Jadi dari serikat pekerja, kemudian datanya dikumpulkan Pak Menteri, kemudian nanti ada proses cek, karena ada beberapa kriteria, terkait tentang pagu, gaji bulanannya berapa, dan dia harus rumah yang pertama ya," ujar Yassierli kepada awak media, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan di sela-sela kegiatan Mayday 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan.

Menurutnya para buruh tentu sudah membandingkan program-program perumahan, sebelum memutuskan program rumah subsidi ini. Ia menyebut ada banyak buruh yang mendaftarkan diri, sehingga menandakan mereka melihat program ini sangat baik.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan program perumahan untuk buruh yang difasilitasi dengan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi baru pertama kali dilakukan. Untuk itu, saat ini belum ada kriteria khusus yang ditetapkan untuk buruh. Ia juga menyebut siapapun yang mendaftar lebih dulu akan diproses oleh BP Tapera.

"Ada dorongan dari Pak Menteri (Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait), dari Pak Presiden Prabowo (Subianto) untuk meningkatkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun ini, tentu harus ada upaya-upaya khusus, upaya-upaya ekstra untuk perluasan potensi dari demand-nya itu sendiri, dari permintaannya sendiri," ucap Heru.

"Dan selama ini berbagai segmen profesi, yang masuk kriteria MBR, belum secara khusus diperhatikan, termasuk kaum buruh," sambungnya.

Dalam sambutan acara Mayday 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berbincang dengan dua perwakilan buruh penerima rumah subsidi. Dua buruh tersebut merupakan assistant chief of store sebuah perusahaan minimarket dan staff leader sebuah produsen sepatu.

Ia memastikan keduanya memenuhi syarat, yakni tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sebelumnya tidak memiliki rumah alias saat ini pembelian rumah pertama. Ara juga mengonfirmasi bahwa mereka sudah melihat kondisi rumah dalam keadaan baik.

"Jadi kita harus klarifikasi yang benar, jangan sampai lagi ada rumah subsidi yang sampai kepada orang kaya. Tidak boleh. Kita harus tepat sasaran," kata Ara.

Sebelumnya diberitakan, Ara secara simbolis menyerahkan 13 kunci rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah disalurkan hari ini di lima lokasi.

"Hari ini buat tenaga kerja, buat buruh 100 rumah ya subsidi. Kemudian tanggal 6 (Mei 2025) buat teman-teman media wartawan ya tanggal 6, Tanggal 8 (Mei 2025) buat tenaga migran," kata Ara kepada awak media.

Ia pun menegaskan negara hadir untuk masyarakat dengan menyediakan rumah subsidi. Pihaknya akan terus menyediakan rumah untuk buruh sebanyak 20 ribu unit tahun ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025 ini diwarnai dengan semangat kolaborasi lintas sektor.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerja sama dengan PT Pertamina Persero dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) memperingati May Day dengan tema “May Day is Collaboration Day”.

Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan global, seperti ketidakpastian ekonomi, pergeseran demografi, dan tuntutan industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendukung kesejahteraan buruh, salah satunya melalui program rumah subsidi.

Namun, ketika ditanya Kompas.com mengenai jumlah buruh yang belum memiliki rumah, Menaker tidak mengetahuinya, terlebih angka pasti.

"Waduh, nanti kita lihat lebih detail ya," ujarnya.

Ketidaktahuan ini menunjukkan kurangnya informasi spesifik terkait kebutuhan perumahan buruh. Padahal, saat ini pemerintah tengah meggencarkan kebijakan Satu Data Indonesia.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses oleh semua pihak di pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks ini, data yang jelas, spesifik dan akurat dapat mencegah penyaluran rumah subsidi yang tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa program rumah subsidi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung berbagai profesi, termasuk buruh, guru, bidan, perawat, wartawan, hingga pekerja migran.

“Kami ingin negara hadir untuk rakyat. Bukan sekadar groundbreaking, tapi kami ingin serahkan kunci rumah kepada buruh,” ujarnya.

Program rumah subsidi ini dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan, program ini menawarkan uang muka hanya 1 persen, angsuran sekitar Rp 1 juta per bulan, dan tenor hingga 15 tahun.

Angsuran tersebut sudah mencakup asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit. Jika kepala keluarga meninggal, ahli waris akan terbebas dari angsuran, dan rumah menjadi hak milik mereka.

Pendaftaran program ini dilakukan secara bottom-up melalui serikat pekerja, dengan kriteria khusus seperti gaji sesuai pagu, rumah pertama, dan proses verifikasi data.

Hingga kini, telah dilakukan serah terima kunci secara simbolis kepada 100 buruh di lima lokasi, yakni Batam, Pasuruan, Batang, Palembang, dan Makassar.

Antusiasme buruh terhadap program ini cukup tinggi, menunjukkan tingginya kebutuhan akan perumahan terjangkau.

Pada peringatan Hari Buruh ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) secara simbolis menyerahkan 13 kunci rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah disalurkan hari ini.

Ara menyatakan penyerahan kunci ini merupakan kali ketiga bekerja sama dengan kementerian. Pihaknya sudah menyalurkan rumah subsidi untuk guru, tenaga kesehatan, dan kali ini untuk buruh.

"Hari ini buruh adalah komponen yang sangat penting yang ketiga mendapatkan rumah subsidi dari program Presiden Prabowo (Subianto)," ujar Ara di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara Mayday 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain 13 buruh yang menerima kunci, ada 87 unit rumah yang juga disalurkan kepada buruh hari ini.

"Hari ini buat tenaga kerja, buat buruh 100 rumah ya subsidi. Kemudian tanggal 6 (Mei 2025) buat teman-teman media wartawan ya tanggal 6, Tanggal 8 (Mei 2025) buat tenaga migran," kata Ara kepada awak media.

Ia menegaskan negara hadir dengan menyediakan rumah subsidi untuk masyarakat. Pihaknya akan terus menyediakan rumah untuk buruh sebanyak 20 ribu unit tahun ini.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho membenarkan rumah subsidi untuk buruh tersebar di sejumlah wilayah.

"Di sini ya (Jabodetabek). Kemudian ada juga yang di Batang, ada yang di Pasuruan. Kemudian ada yang di Makassar, Palembang," ucap Heru.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyediakan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah akan diserahkan pada awal Mei 2025.

Penyediaan rumah subsidi tersebut ditandai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

"Jadi negara hadir untuk buruh dan tenaga kerja hari ini, pemerintah Presiden Prabowo bantu buruh minimal 20.000 rumah subsidi," katanya dalam acara penandatangan MoU rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Ara mengatakan akan ada penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada buruh pada 1 Mei 2025. Hari tersebut dipilih karena bertepatan dengan Hari Buruh.

Adapun lokasinya masih akan ditetapkan lebih lanjut baik dari pihak Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"1 Mei (serah terima) 100 rumah, titiknya di sekitar Jakarta, nanti bisa ada 3-4 titik," ungkap Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam semangat memperingati Hari Buruh Internasional, pemerintah menyerahkan 100 rumah subsidi kepada para buruh sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan kunci secara simbolis ini berlangsung di Jakarta, dengan lokasi rumah tersebar di Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyerahan rumah subsidi ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk hadir bagi rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, wartawan, dan tenaga migran.

“Saya sengaja pakai baju merah putih. Supaya merah putih hadir buat buruh. Presiden Prabowo sampaikan kita harus hadir, negara harus hadir untuk rakyat kecil,” ujar Ara menjawab Kpmpas.com, Kamis (1/5/2025).

Penyerahan 100 unit rumah ini menjadi bagian dari target ambisius pemerintah untuk menyediakan 20.000 unit rumah subsidi khusus untuk buruh pada tahun 2025.

Hingga kini, sejak 20 Oktober 2024 (pelantikan Presiden Prabowo) sampai 1 Mei 2025, pemerintah telah merealisasikan 157.000 rumah subsidi atau sekitar 5 persen dari target tahunan 3 juta rumah.

“Kami optimistis, meski targetnya berat. Kami tahu tantangannya, tapi kami bersemangat melakukan terobosan,” tambah Ara menanggapi skeptisisme beberapa pihak.

Dukungan Tapera dan Sinergi Lintas Sektor

Menurut Ara, keberhasilan acara ini tidak lepas dari kerja keras Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), khususnya di bawah arahan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

“Ini berkat dukungan dari TAPERA, Pak Heru yang kerja keras, dan teman-teman kami dari Komisi 5, terutama Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra,” ungkap Ara.

Ia juga menyoroti sinergi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian, untuk memastikan rumah subsidi menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Demikian halnya dengan mekanisme pembiayaan rumah subsidi, melibatkan koordinasi antara BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang perumahan.

“Semua mekanisme sudah siap. Ada banknya, ada pengembangnya, dan ini sudah kami kerjakan sejak awal,” jelas Ara.

Program ini juga mendapat dukungan pembiayaan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui terobosan nyata.

Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah menandatangani sejumlah memorandum of understanding (MoU) program rumah subsidi untuk sejumlah segmen profesi, seperti buruh, wartawan, ojol, guru, hingga tenaga kesehatan.

Setelah penandatanganan MoU, pemerintah menjadwalkan akan melakukan serah terima kunci kepada beberapa pembeli pertama. Seperti rumah subsidi untuk buruh, serah terima kunci untuk 100 pembeli pertama dijadwalkan akan digelar pada 1 Mei, bertepatan dengan Hari Buruh. Kemudian, serah terima kunci program rumah subsidi untuk wartawan akan digelar pada 6 Mei 2025 untuk 100 pembeli pertama.

Pengamat Properti Anton Sitorus mengharapkan pemerintah benar-benar dapat mewujudkan program ini, bukan hanya menebar janji. Sebab, sejak awal kabinet Prabowo berjalan, belum ada satu pun program dari Kementerian PKP yang terlihat hasilnya.

"Kalau ada yang ngomong gitu, lalu pejabat kita ngomong apa, ya udah, didengar aja. Dia bilang bulan Mei akan ada serah terima ini dan segala macam, ya tunggu aja bulan Mei ada apa nggak gitu. Kan sampai sekarang kita belum melihat realisasi dari omongan-omongannya," kata Anton kepada detikProperti, Jumat (11/4/2025) lalu.

Lebih lanjut, menurutnya MoU bukanlah sebuah kesepakatan yang mengikat. Banyak proyek yang telah melakukan MoU berakhir kandas di tengah jalan. Seharusnya setelah adanya MoU ada perjanjian atau sebuah kontrak lanjutan, kemudian baru dimulainya pembangunan. Proses pembangunanya pun pasti memakan waktu, tidak terburu-buru.

"MoU itu baru rencana bahwa kedua pihak sepakat untuk berencana begini, tapi belum menjadi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak. Kalau sudah ada kontrak, perjanjian yang bersifat hukum, legally binding gitu ya. Itu baru namanya sudah ada kesepakatan. Kita bisa lihat berapa banyak MoU yang akhirnya nggak jadi," jelasnya.

Anton pun mempertanyakan bagaimana skema yang akan disiapkan pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah pembelian rumah subsidi untuk segmen-segmen profesi tersebut. Sebab, untuk mengajukan KPR memerlukan slip gaji untuk melihat pemasukan per bulan calon debitur. Sementara beberapa segmen profesi yang disasar pemerintah merupakan sektor informal yang terkadang tidak memiliki slip gaji.

"Dia sendiri mungkin ngerti apa nggak gitu, emang bisa nggak? Kayak terbit slip misalnya, kalau kayak ojol gitu, kayak pekerja yang penghasilan nggak tetap, itu bagaimana? Makanya kan dulu sempat ada tuh fasilitas kredit khusus. Tapi kan kita belum dengar gimana jadinya," ujarnya.

Terpisah, Direktur INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan biasanya pengurusan pengajuan KPR di bank memakan waktu 2-3 bulan. Namun, jika jangka waktu MoU dengan serah terima yang kurang dari sebulan ini, ia memprediksi kemungkinan pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk mempercepat penyetujuan KPR.

"Kalau normal ya, bisnis as usual sih sulit ya. Menurut pengalaman saya dulu memfasilitasi (pengajuan KPR) ya kurang lebih 2-3 bulan ya. Tetapi karena ini program biasanya itu diajukan oleh masing-masing organisasi. Nah itu yang kemudian difasilitasi secara cepat. Misalnya kementerian akan menggandeng misalnya BTN, BRI, atau BSI atau bank apa pun yang ada program KPR-nya," ungkapnya.

Ada pun, menurut Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan jika program rumah subsidi tersebut bisa berjalan tepat waktu kurang dari sebulan, kemungkinan rumah yang akan digunakan merupakan rumah-rumah yang sudah dibangun dan memang siap untuk ditempati dan dijual.

"Rumah subsidi untuk ojol, wartawan, dan buruh itu udah berjalan, ini lebih pada penekanan aja menurut saya. Waktu sebulan itu masuk akal aja karena rumah subsidi memang harus ready stock, dan program ini akan meningkatkan penjualan rumah-rumah yang saat ini sudah terbangun namun belum terjual," jelasnya.

Sementara itu, Ara menyebutkan salah satu syarat untuk membeli rumah subsidi adalah mereka termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki gaji maksimal Rp 14 juta per bulan bagi pasangan suami-istri dan Rp 12 juta per bulan bagi yang masih single.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek.

Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk buruh yang bisa masuk," paparnya.

KOMPAS.com - Ada banyak pertanyaan yang mencuat dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atas program rumah subsidi bagi 13 profesi prioritas.

Pertanyaan yang mengemuka adalah, di manakah lokasi rumah subsidi tersebut?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan, rumah subsidi ini berlokasi di kawasan Jadebotabek.

"Meski demikian, bukan di jantung kota, melainkan di kawasan sub urban dan bisa diakses transportasi publik," ujar Ara.

Salah satu perumahan yang disiapkan untuk mengakomodasi program rumah subsidi ini adalah Pesona Kahuripan yang berada di Cileungsi, Bogor.

Akun Facebook Perumahan Pesona Kahuripan, Bogor.

Direktur Utama PT Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma mengungkapkan, telah menyediakan 290 unit rumah subsidi siap huni (ready stock) dengan harga Rp 185 juta.

Rinciannya, terdapat 90 unit di Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 200 unit lainnya di Kompleks Pesona Kahuripan 12.

"Kami berkomitmen untuk mendukung program perumahan nasional dan memberikan akses hunian layak bagi berbagai kalangan, termasuk para pekerja media," ujar Angga kepada Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

Lebih lanjut, Angga menyampaikan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menghubungi pihaknya untuk menyiapkan rumah bagi 13 profesi sasaran, terutama para wartawan.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Rumah buat Guru di pesona Kahuripan 11 dengan Tipe 36/60 di Cileungsi, Bogor

Sebelumnya, PT Pesona Kahuripan juga telah berperan aktif dalam menyediakan rumah siap huni bagi para guru di wilayah Kabupaten Bogor.

Serah terima kunci rumah-rumah tersebut bahkan telah diresmikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait pada akhir Maret lalu.

Spesifikasi Rumah Subsidi

Setiap unit rumah subsidi yang ditawarkan oleh PT Pesona Kahuripan ini dirancang dengan tipe 30/60, yang berarti luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Meskipun berstatus rumah subsidi, pengembang tetap mengedepankan kualitas bangunan.

Setiap unit dilengkapi dengan dua kamar tidur yang menggunakan dinding hebel ganda (double) untuk memberikan privasi dan kenyamanan maksimal.

Pesona Kahuripan Interior rumah untuk wartawan di Pesona Kahuripan, Cileungsi, Bogor. Rumah ini mencakup dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan dapur.

Untuk menambah kenyamanan penghuni, setiap unit juga dilengkapi dengan carport untuk kendaraan, taman di bagian depan, serta area belakang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Lokasi Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 12 di Cileungsi, Bogor, menawarkan akses yang cukup strategis.

Perumahan ini dapat dijangkau dalam waktu sekitar 30 menit dari Stasiun LRT Harjamukti dan hanya 10 menit dari pintu Tol Nagrak.

Kemudahan akses ini tentu menjadi nilai tambah bagi para pekerja yang beraktivitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengumumkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek naik menjadi Rp 14 juta per bulan. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta.

Lalu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta, kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," kata Ara dalam acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025) lalu.

Menanggapi hal ini, Direktur INDEF, Tauhid Ahmad menjelaskan, klasifikasi kelas dalam masyarakat berdasarkan penghasilan salah satu tujuannya untuk menentukan prioritas pemberian bantuan sosial. Semakin kecil penghasilan per bulannya berarti mereka adalah penerima bantuan prioritas dari pemerintah.

Tauhid menyampaikan masyarakat kelas bawah atau yang berpenghasilan rendah adalah yang memiliki total pemasukan di bawah Rp 8 juta. Sementara penghasilan antara Rp 8-14 juta sudah termasuk kelas menengah.

"Kalau kita lihat yang tadi kelas menengah memang, Rp 8-15 juta itu kelas menengah. Kalau yang di bawah Rp 8 juta itu kelompok menengah bawah per keluarga ya dan (kelompok ekonomi) di bawah mungkin Rp 4-5 juta yang masyarakat miskin gitu per keluarga," kata Tauhid kepada detikProperti, Jumat (11/4/2025).

Ia melihat dengan kenaikan batas penghasilan penerima rumah subsidi ini akan menimbulkan beberapa dampak. Salah satunya adalah semakin besar opsi rumah yang bisa dipilih oleh kelas menengah.

"Akhirnya tercampur antara yang bisa mendapatkan KPR non-subsidi (dengan yang harus mendapat subsidi) karena sekarang dibantu pemerintah melalui program ini," ungkapnya.

Dampak kedua, dikhawatirkan pilihan harga rumah untuk MBR berpenghasilan di bawah Rp 7 juta semakin sedikit karena pengembang lebih memilih melebarkan pasar untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 8-14 juta.

"Karena melihat kemampuan, batas atasnya dilebarkan, sementara kelompok bawah yang dulunya dapat akhirnya marketnya semakin berkurang karena pengembang senangnya yang punya kapasitas keuangan lebih bagus," ujarnya.

Kemudian, dari sisi bank, kelas menengah juga bisa mendapat kesempatan lebih besar untuk mendapatkan persetujuan pengajuan KPR karena kemampuan membayarnya.

"Slip gajinya dan sebagainya yang satu punya gaji Rp 8 juta sama gaji yang katakanlah Rp 14 juta, pasti kan bank lebih senang yang gede karena kreditnya pasti lebih banyak. Bank senang karena semakin banyak yang dipinjam, bunganya juga bagus bagi bisnis bank," tuturnya.

Untuk mengatasi dampak yang mungkin terjadi, Tauhid menyarankan lebih baik batas penghasilan untuk MBR yang mendapatkan rumah subsidi kembali menjadi Rp 8 juta per bulan. Apabila ingin memberikan peluang bagi kelas menengah, bunga yang diberikan dibedakan antara yang penghasilan Rp 7 juta ke bawah dengan penghasilan Rp 8-14 juta.

Terpisah, Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda memandang positif keputusan kenaikan batas penghasilan penerima rumah subsidi menjadi Rp 14 juta. Menurutnya, dengan kebijakan ini kelas menengah di perkotaan juga bisa mendapat kemudahan untuk memiliki rumah.

"Batas penghasilan menjadi Rp 14 juta cukup memperluas pasar sasaran. Saya menyoroti tidak hanya untuk MBR namun pemerintah perlu juga memperhatikan kaum menengah khususnya menengah perkotaan," ucapnya.

Ali menambahkan jika memungkinkan MBR seharusnya bisa mendapat insentif lebih dibandingkan dengan masyarakat kelas menengah agar semua kelas dapat terbantu untuk memiliki rumah.

"Harusnya ada (perbedaan suku bunga), bila MBR sekarang sampai Rp 14 juta, maka yang di atas itu yang tergolong menengah harusnya juga dapat insentif meski nggak setinggi yang MBR, supaya dapat mendongkrak daya beli," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek.

Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk buruh yang bisa masuk," paparnya.

Pemerintah akan menyiapkan 20.000 rumah subsidi untuk buruh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi buruh yang ingin membelinya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, salah satu syarat buruh bisa membeli rumah subsidi adalah masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, rumah subsidi yang dibeli adalah kepemilikan rumah pertama atau belum pernah punya rumah sebelumnya.

"Terus kemudian belum pernah menerima subsidi perumahan apa pun. Itu cross-checking-nya dengan beliau Pak, dengan BPS Pak," kata Heru saat acara penandatanganan MoU rumah subsidi untuk buruh, di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Jl. Kebon Sirih, Kamis (10/4/2025).

Jika dilihat di website BP Tapera, syarat lainnya untuk bisa membeli rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) adalah WNI, bisa dibeli orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami-istri. Selain itu, batas maksimal pendapatan tetap maupun tidak tetap tidak melebihi Rp 8 juta per bulan merujuk pada Keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Lebih lanjut, Heru mengatakan bahwa tenor cicilan rumah subsidi maksimal 20 tahun dengan bunga fixed 5 persen. Saat ingin membeli rumah subsidi, calon pembeli harus membayar down payment (DP) 1 persen dari harga rumah.

"Harga rumah kalau Bodetabek, harga jual rumah maksimal Rp 185 juta per unit. Jawa, Sumatera, di luar Bodetabek, itu Rp 166 juta Pak. Sulawesi Rp 182 juta, Kalimantan Rp 177 juta. Maluku, Papua Rp 240 juta," ungkapnya.

Untuk cicilan rumah yang dibayarkan, kata Heru, sudah mencakup berbagai jenis asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit.

"Hanya 1 persen (DP). Kalau Bodetabek Rp 185 juta, berarti hanya ada 1.850.000 uang mukanya. Angsuran sudah termasuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit. Kalau meninggal, otomatis dianggap lunas," tambahnya.

Untuk rumah subsidi yang didapatkan yaitu bangunan dengan luas minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi. Lalu untuk luas tanahnya minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi.

Saat ditemui wartawan seusai acara, Heru menuturkan lokasi rumah subsidi untuk buruh, rencananya akan berada di dekat sentra-sentra industri agar tidak terlalu jauh jarak rumah ke tempat kerja. Nantinya, BP Tapera juga akan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjaring peminatan, cara menggunakan sistem informasi KPR subsidi perumahan (SiKasep) untuk membeli rumah subsidi, persyaratan administrasi hingga melibatkan bank penyalur.

Terkait pembelian rumah subsidi ini, Heru mengatakan bagi buruh bisa saja bergabung menjadi anggota Tapera. Namun hal itu tidak wajib untuk dilakukan.

"Ya bisa (jadi anggota Tapera) tapi tawarannya nggak wajib, nanti kita tawarkan sukarela, nabungnya sukarela," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini