Kepala BGN Ungkap Tukin Pegawai Struktural Cair Tunggu Perpres
Kepala BGN Dadan mengatakan tukin belum diterima oleh pegawai struktural, termasuk dirinya. Dadan menyebut pembayaran tukin menunggu peraturan presiden. [189] url asal
#bgn #badan-gizi-nasional #dadan-hindayana #tukin #gaji #kepala-bgn-dadan #jakarta-pusat #penandatanganan #dpr-ri #bentuk-perpres #cair #lantaran #tukin-pegawai #sekretariat-negara #perpres #dpr #dadan #komisi-ix-dp
(detikFinance) 06/05/25 14:00
v/50722/
Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tunjangan kinerja (tukin) belum diterima oleh pegawai struktural, termasuk dirinya. Dadan menyebut pembayaran tukin menunggu peraturan presiden.
"Gaji sudah lengkap semuanya. Oh struktural, kalau struktural menunggu Perpres. Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara, jadi kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).
Dadan mengaku tak masalah lantaran tukin yang belum dibayarkan itu akan dirapel. Ia menyebut penandatanganan Perpres akan segera dilakukan.
"Saya dilantik kapan? Agustus kan, sekarang bulan apa? Itu Perpresnya baru akan diselesaikan," ujar Dadan.
"Hak keuangan dan tukin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf, nggak apa-apa kan itu dirapel," ujarnya.
Ia mengatakan BGN adalah badan baru yang hak keuangannya perlu didapatkan dalam bentuk Perpres. Dadan mengungkap Perpres terkait tukin ada di meja Mensesneg.
"Gini Badan Gizi Nasional kan badan baru, seluruh badan baru perlu mendapatkan hak keuangan. Dan hak keuangan itu, termasuk tukinnya itu harus dalam bentuk Perpres. Nah Perpresnya sekarang sudah di meja Mensesneg karena sudah diparaf" ujarnya.
(dwr/maa)
Kepala BGN Pastikan Gaji SPPI MBG Cair Sebelum Lebaran
Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang menjabat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi cair sebelum Lebaran. [153] url asal
#kepala-bgn #mbg #sppi #sppg #penggerak-pembangunan-indonesia #makan #pemenuhan-gizi #jakarta-selatan #bgn #bergizi #cair #pemenuhan #1-000-sppg #gaji-sarjana-penggerak-pembangunan-indonesia #jumlah-penerima-manfaat
(detikFinance) 21/03/25 14:00
v/40804/
Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara mengenai gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih belum cair. Dadan mengatakan gaji yang tertunda itu akan selesai sebelum hari raya Lebaran 2025.
"Sebelum Lebaran selesai," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Dadan juga mengiyakan saat ditanya gaji para pegawai SPPG dipastikan cair sebelum Lebaran.
"Cair," kata dia.
Diketahui, saat ini sudah ada sebanyak 1.000 SPPG yang mendukung program MBG (makan bergizi gratis) dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap, pada akhir 2025, jumlah penerima manfaat program MBG bisa mencapai 82,9 juta orang.
"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3).
(fca/wnv)
Anggaran Kementerian Perumahan Belum Cair, Program 3 Juta Rumah Kapan Dieksekusi?
Kementerian PKP masih menunggu anggaran pelaksanaan program 3 juta rumah. Program perumahan tersebut belum ada kepastian. [328] url asal
#kementerian-perumahan #perumahan #dirjen-kementerian-perumahan #anggaran-kementerian-perumahan-belum-cair #program-3-juta-rumah-kapan-dieksekusi
(Bisnis.Com) 29/10/24 14:00
v/1170/
Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan non-definitif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menyebut Kementerian PKP belum mendapat anggaran pelaksanaan program 3 juta rumah.
Anggaran yang dimiliki Kementerian PKP saat ini masih sebesar Rp5,07 triliun, yang merupakan pagu anggaran Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2025.
“Anggaran ini jangan dilihat sebagai anggaran kementerian ya, itu [Rp5,07 triliun] anggaran Ditjen Perumahan pada Kementerian PUPR untuk 2025, “ tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).
Dengan demikian, tambah Iwan, alokasi anggarannya masih difokuskan untuk menyelesaikan beberapa proyek kontrak tahun jamak (multi year contracti/MYC).
Dia juga menjelaskan, hingga saat ini pihaknya juga belum secara rinci merumuskan berapa kebutuhan anggaran Kementerian PKP untuk membangun 3 juta rumah. Pasalnya, saat ini pihaknya masih terlebih dahulu fokus merumuskan struktur Kementerian PKP terlebih dahulu.
Apabila hal tersebut rampung dilaksanakan, barulah pejabat terstruktur Kementerian PKP bakal merumuskan kebutuhan anggaran program, termasuk proyek 3 juta rumah.
“Belum [ada anggaran program 3 juta rumah], ya makannya kita harapkan ini Pak Menteri membuka struktur, struktur kita selesaikan dan jadi, baru nanti struktur organisasi membentuk struktur program, nanti struktur program itu [selesai dibuat] baru anggaran,” tambahnya.
Meski belum mengantongi anggaran tambahan sepeserpun, sebelumnya Menteri PKP, Maruarar Sirait mengaku bakal segera melakukan groundbreaking program 3 juta rumah dengan menggunakan anggaran dan koneksi pribadi.
Ara memastikan, pihaknya bakal menyumbang lahan seluas 2,5 hektare (Ha) di wilayah Tangerang. Untuk eksekusinya dirinya bakal menggaet pengembang raksasa Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma (Aguan).
“Tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).
Lebih detail, Ara menyebut proses groundbreaking perdana program tiga juta rumah itu bakal dilakukan pada 10 November 2024.
Dia menjelaskan, nantinya rumah-rumah tersebut tak akan disewakan atau dijual. Melainkan pemerintah murni menyediakan rumah layak bagi masyarakat secara gratis.
“[Dibangun] buat siapa? Ya buat rakyat. Lalu mau disewakan atau dijual? Mau dikasih saja,” pungkasnya.