Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto resmi dilaksanakan per Senin (6/1/2025). Setidaknya ada 26 provinsi dan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan setiap SPPG akan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Hal ini untuk menjaga standar terkait pelaksanaan program yang telah ditetapkan pemerintah.

"Menurut saya luar biasa SOP-nya sangat ketat masuk ke dalam harus ganti baju, pakai tutup kepala, pakai masker dan bagaimana makanan tadi dipersiapkan di sana," ujar Hasan Nasbi di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025).

Terkait pemenuhan gizi anak, Hasan menambahkan bahwa setiap dapur dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG ini juga dibantu oleh satu ahli gizi dan akuntan untuk pengawasan nutrisi dan distribusi makanan.

Kebersihan makanan, lanjut Hasan Nasbi, juga menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, Badan Gizi Nasional telah memiliki sistem sendiri untuk menjaga makanan tetap higienis.

"Teman-teman bisa lihat tidak ada sampah, sampai pengelolaannya dipikirkan oleh mereka. Sampah pun di SPPG sudah dipisah, seperti sampah plastik, sisa makanan, di dapur sudah dipisah. Yang keluar tidak akan menjadi problem," katanya.

Budget Rp10.000-15.000 Apakah Cukup?

Seperti yang diketahui, besaran nilai paket untuk MBG tersebut telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.000. Lantas, apakah dengan anggaran ini cukup memenuhi nutrisi anak untuk sekali makan?

Menjawab hal ini, spesialis gizi klinik dr Putri Sakti, MGizi, SpGK, AIFO-K, CBCFF mengatakan anggaran tersebut sebenarnya terbilang cukup untuk satu porsi menu makanan bergizi. Dengan catatan, pemerintah harus benar-benar mengoptimalkan produk lokal.

"Dengan budget Rp10 ribu sampai Rp15 ribu asalkan pemerintah bisa mengoptimalkan menggunakan produk lokal yang sehat dan murah meriah. Tapi dengan catatan harus divariasikan," kata dr Putri saat dihubungi oleh detikcom, Senin (6/1/2025).

"Contohnya untuk karbohidratnya kadang nasi, kadang olahan jagung, atau bihun dari beras putih. Protein bisa dari ikan, besoknya ayam, telur, atau cari yang paling murah meriah," sambungnya.

dr Putri menambahkan bahwa di masing-masing daerah tentunya memiliki makanan bergizi khas, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan untuk bisa membuat menu makan yang seimbang.

"Tergantung olahan lokal masing-masing ya, sehingga anak-anak tersebut lebih familiar dengan lidah mereka, gaya olahannya, dan rasa bumbu-bumbunya," katanya.

"Kalau secara umum bisa ayam ditumis, kemudian sayurnya gabungan wortel dengan buncis yang murah meriah. Karbohidratnya bisa nasi, buahnya misalkan pisang atau jeruk. Ditambah proteinnya tahu atau tempe," lanjut dia.

NEXT: Tidak Ada Susu di Menu Makan Bergizi Gratis Hari Pertama

Di beberapa wilayah seperti Jakarta dan Bogor, SPPG tidak memberikan susu pada menu makan bergizi gratis. Menurut Hasan Nasbi, susu memang bukan menjadi variasi protein wajib yang ada di menu makan anak-anak. Tetapi dirinya menegaskan bahwa anak-anak pasti akan mendapatkan susu ke depannya.

"Ada susu, tapi kan nggak setiap hari. Ada yang seminggu sekali, ada yang dua kali seminggu," ujar Hasan Nasbi.

Merespons hal ini, dr Putri mengatakan bahwa susu memang bisa diganti dengan protein lainnya.

"Susu memang menjadi salah satu sumber protein yang bisa menjadi variasi protein pilihan, tapi sekali lagi di atas dua tahun susu tidak lagi wajib dikonsumsi anak-anak," kata dr Putri.

Menkes Minta Standar Gizi Terus Dijaga

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa pihaknya juga turut serta dalam penetapan standar gizi makanan yang akan diberikan pada masyarakat bersama Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara.

"Kita perannya bekerja sama dengan teman-teman dari gizi dari Badan Gizi Nasional menentukan standar gizinya seperti apa. Mereka waktu itu sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di puskesmas, kita juga sudah memberikan akses tersebut," kata Menkes Budi ketika ditemui awak media di Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).