Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye mengungkap kesiapan pihaknya menjalankan program makanan bergizi di wilayahnya. Dia berharap program yang menjadi Asta Cita Presiden dapat terealisasi dengan baik.

Hal itu diungkapkan Firdaus saat bertemu dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)Ratu Prabu Sulawesi Selatan di Makassar pada Senin, 17 Maret 2025. Pertemuan itu juga dihadiri oleh pengurus pusat Prabu Center 08.

"Pemerintah Kabupaten Takalar siap mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran, terutama makan bergizi gratis dan ketahanan pangan di Kabupaten Takalar," kata Firdaus.

Dia berharap tim Prabu Center dapat mengatasi kendala di lapangan agar program makan bergizi gratis. Khusus di Takalar, kata Firdaus, program makan bergizi dapat terealisasi dengan sebanyak mungkin dapur.

"Apalagi di Takalar rencananya akan ada 23 dapur MBG," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Prabu Center 08, Abednego Panjaitan mengatakan pihaknya akan meninjau langsung lokasi untuk melihat segala kekurangan. Hal ini untuk mendeteksi potensi masalah-masalah di daerah agar dapat teratasi.

"Selain di Sulawesi Selatan, kegiatan serupa juga akan dilakukan di seluruh provinsi yang ada di penjuru tanah air," kata Abednego.

"Terkhusus di Sulsel, Abednego berharap DPW Ratu Prabu Sulsel bisa menjadi garda terdepan untuk mengawal program Prabowo-Gibran," katanya.

Video: 6 Orang Sekeluarga Tenggelam di Pantai Ammani Pinrang, 3 Orang Tewas

Video: 6 Orang Sekeluarga Tenggelam di Pantai Ammani Pinrang, 3 Orang Tewas

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Kedatangan keduanya untuk konsultasi terkait program yang ada di setiap kementerian agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi.

"Dan inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah. Inilah pencegahan yang kita lakukan, yang dipikirkan oleh Pak Menteri berdua bersama BPS agar ada pencegahan, tidak terjadi korupsi," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Tanak mengatakan program yang dikonsultasikan terkait program 3 juta rumah milik Kementerian PKP dan Kemensos terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi penerima bansos. Diskusi dilakukan agar keuangan negara tidak disalahgunakan.

"Ini tidak lain adalah untuk mewujudkan asta cita yang ketujuh dalam menjalankan program-program pemerintah khususnya yang ada pada dua kementerian ini tidak disalahgunakan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ara mengatakan berkonsultasi dengan KPK terkait program 3 juta rumah. Ara mengatakan KPK memberikan masukan agar data yang ada harus tepat sasaran.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan bahwa masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar harus tepat sasaran terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Ara.

Dia melanjutkan turut berkonsultasi dengan KPK terkait program rumah subsidi. Ara mengatakan rumah subsidi menjadi salah satu program utama pemerintah.

"Kemudian yang kedua karena rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia dan itu juga ada APBN-nya jelas itu adalah bagian dari keuangan negara jadi itu juga menjadi perhatian KPK karena sesuai arahan presiden Prabowo termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan," sebutnya.

Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan DTSEN akan jadi acuan untuk pemberian bansos yang 3 bulan sekali datanya diperbaharui. Sehingga bansos yang diberikan bisa tepat sasaran.

"Berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan Kemensos dan KPK sudah ada kerja sama dalam hal pencegahan korupsi. Dirinya pun berharap hal itu bisa terus berlanjut.

"Jujur kami sampaikan dengan adanya kerjasama itu, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat. Jadi, ini satu hal yang saya syukuri dan mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja kita khususnya di dalam pencegahan korupsi itu," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sebanyak 28 sekolah tingkat taman kanak-kanak, dasar dan menengah di Kabupaten Banyuwangi telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah Pusat, dengan total jumlah siswa sebanyak 5.642 siswa yang dilayani melalui 3 Dapur Umum di 3 kecamatan berbeda.

Sejak di launching pada 3 Februari 2025 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Dapur Umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kecamatan Rogojampi telah menyasar 17 sekolah dengan capaian siswa penerima sebanyak 2.915 orang.

Komandan Kodim (Dandim) 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo menyampaikan sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN), selain di Rogojampi, SPPG Jambewangi dan Kebalenan juga sudah dioperasikan.

"Arahan BGN yang di Desa Jambewangi dan Kebalenan sudah beroperasi, artinya, dapur umum pendistribusi menu MBG itu sudah sama seperti SPPG yang ada di Kecamatan Rogojampi," kata Joko Sukoyo, Kamis (27/2/2025).

Dia menambahkan saat ini SPPG Jambewangi melayani 8 sekolah dengan jumlah siswa 1.347 orang, sementara SPPG Kebalenan melayani 3 sekolah dengan 1.380 siswa.

"Dengan demikian saat ini program MBG di Banyuwangi telah menjangkau 28 sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP, dan pondok pesantren," tabah Joko.

Dia tegaskan pihaknya berkomitmen mengawal dan melaksanakan program MBG di Banyuwangi demi menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo. Sementara, terkait operasional SPPG lainnya di Banyuwangi dia sebutkan masih menunggu persetujuan dari BGN.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Ketua Pembina Yayasa Kemala Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo, mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Juliati hangat berbincang dengan para siswa.

Pada kunjungannya itu, Juliati didampingi oleh Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Timur, Ade Imam Sugianto, Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, dan jajaran Polres Gresik. Dia juga disambut hangat oleh Kepala SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik dan para siswa peserta didik.

Dalam kesempatan itu, Juliati mengaku hendak menyaksikan implementasi program makan bergizi gratis (MBG) kepada siswa kelas XI dan XII SLB. Hal itu, tuturnya, sesuai dengan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kehadiran kami dari Yayasan Kemala Bhayangkari untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dicanangkan dalam Astacita, salah satunya dunia pendidikan dan makan bergizi gratis (MBG)," kata Juliati melalui keterangannya dikutip pada Kamis (27/2/2025).

Ketum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Jawa Timur. (dok. Polri)

Istri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu mengatakan SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik harus mendapat hak yang sama dengan sekolah lain. Tak lupa dia memberi semangat kepada anak-anak peserta didik.

"Jadi, sekolah ini pun perlu mendapatkan hak yang sama dengan sekolah lainnya. Adik-adik harus semangat belajarnya," ucapnya.

Pertemuan Juliati dengan para peserta didik berlangsung ceria penuh tawa lepas. Juliati juga memberikan seragam polisi kepada seorang anak, momen itu berlangsung hangat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Dede Idawati, berterima kasih atas kedatangan Juliati. Menurutnya, Julianti telah memberi support sistem luar biasa bagi sekolah.

"Sehingga SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik menjadi inspiratif semua SLB di Jawa Timur," tuturnya.

Dia menyebutkan siswa dan siswi sangat antusias mempersiapkan permainan angklung untuk menyambut Juliati.

"Mereka sangat cepat untuk belajar angklung karena kami sudah mengajar mereka sejak SD, SMP, sampai SMA sehingga tidaklah sulit untuk komunikasi sama mereka," sebut Dede.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Penerbitan SBN ini merupakan bagian dari skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dengan adanya SBN ini diharapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat bertambah sehingga semakin banyak yang dapat merasakan manfaatnya.

Ia mengungkapkan adanya SBN dapat membantu pertambahan kuota FLPP sampai dengan 100 persen.

"Mungkin ya bisa 100% mungkin ya. Ya sampai dengan ya. Tapi itu masih ancang-ancang karena menyesuaikan kemampuan MBR juga pastinya," kata Heru saat ditemui di Tangerang, Sabtu (22/2/2025).

Melihat dari catatan detikcom, jumlah kuota FLPP yang tersalurkan sepanjang 2024 tercatat sekitar 200 ribuan unit. Pasokan ini tengah diusahakan dapat bertambah pada 2025 mengingat target rumah yang harus terbangun lebih tinggi dari sebelumnya yakni 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, kuota rumah subsidi di 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut data yang dihimpun BP Tapera, sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga Kamis (13/2/2025) lalu, penyaluran rumah subsidi telah mencapai 40.669 unit. Jumlah tersebut merupakan total penyaluran dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

Dilihat dari Data Rumah Subsidi KPR FLPP dan Pembiayaan Tapera 20 Oktober 2024 hingga 13 Februari 2025, realisasi FLPP mencapai 39.285 unit. Lalu dari program Tapera sebanyak 1.384 unit yang dikhususkan untuk rumah aparatur sipil negara (ASN).

Dalam data tersebut juga disebutkan ada 13.915 unit rumah yang sudah melakukan akad dan terdapat 24.871 unit rumah yang masih dalam persetujuan akad kredit tetapi belum terjadi akad. Lalu, 12.242 unit rumah telah ready stock tetapi belum diakadkan dan ada 9.888 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan.

Sementara itu, penerbitan SBN menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani berfungsi untuk meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," jelas Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan siap membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry.

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka bersama Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah mengecek penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan menyusui di Kabupaten Tangerang.

Pada kesempatan itu, Wamen juga melaksanakan kegiatan sosial dengan penyaluran donasi untuk Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat.

"Beberapa waktu yang lalu Kementerian BKKBN telah bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk berkolaborasi dalam program makan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kami akan memberikan data-data di lapangan di seluruh wilayah kepada badan gizi nasional agar pemberian program makan bergizi ini tepat sasaran," ungkapnya.

Ia mengatakan, program Astacita Presiden Prabowo ini ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada ibu hamil, balita dan anak-anak agar masa depan Indonesia bisa tercukupi. Sehingga, ke depan target untuk Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

"Program pemberian makanan bergizi gratis dari Presiden dan Wakil Presiden ini bertujuan agar masa depan anak-anak Indonesia bisa tercukupi dan menjadi generasi yang sehat, cerdas dan unggul untuk Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Dia mengajak seluruh elemen, baik itu unsur pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong menyukseskan program MBG agar nantinya generasi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini dengan baik para program ini memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mencerdaskan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Wabup Tangerang Intan Nurul Hikmah mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh program MBG yang merupakan program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pemkab Tangerang, dalam hal ini akan melakukan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan program MBG tersebut.

"Ke depan kami akan terus berupaya melakukan inovasi dan juga kolaborasi dengan stakeholder terkait bahkan kami akan menggandeng pihak swasta yang ada untuk membantu program MBG baik melalui CSR maupun mekanisme lainnya, untuk ikut mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah," jelasnya.

Menurut dia, dukungan sinergisitas dan kolaborasi dari berbagai stakeholder sangat diperlukan demi suksesnya program MBG ini yang bertujuan untuk mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Selain itu, dengan program MBG ini diharapkan juga Kabupaten Tangerang bisa terbebas dari stunting dan mampu menciptakan generasi yang sehat dan unggul.

"Dengan adanya program ini kami berharap Indonesia bisa menjadi generasi emas pada 2045 dan yang paling utama adalah Kabupaten Tangerang bisa terbebas dari stunting dan ibu hamil dan balitanya semua sehat dan kita memiliki generasi penerus yang unggul," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal meluncurkan surat berharga negara (SBN) perumahan demi membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara bisa membangun 3 juta rumah.

"Kami hari ini berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) perumahan," katanya dalam Konferensi Pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).

"Nanti akan dialokasikan, terutama di dalam pembiayaan MBR ini," sambung Sri Mulyani.

Wanita yang kerap disapa Ani itu menegaskan langkah tersebut merupakan modifikasi dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Namun, volumenya ditingkatkan.

Sri Mulyani mengatakan APBN 2025 sebenarnya sudah menyiapkan dua skema pembangunan 220 ribu rumah untuk orang miskin. Ini mencakup FLPP dan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dengan total alokasi keduanya senilai Rp18 triliun.

"Ini untuk rumah yang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah, yaitu dari APBN langsung," tegas Ani.

"Dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand, yaitu masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas MBR," sambungnya.

Sudah sejak Rabu (19/2) Menteri Ara berkunjung malam-malam ke Kemenkeu. Menkeu Sri Mulyani yang menyambut Ara menegaskan bakal terus ikhtiar mencari pendanaan untuk program 3 juta rumah.

Di lain sisi, sang Bendahara Negara menekankan dirinya juga mengelola APBN untuk program Asta Cita lain.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama. Sehingga dari sisi APBN, disiplin fiskalnya tetap terjaga, namun responsif," jelasnya.

"Dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar. Tidak hanya untuk perumahan, tapi juga sektor lain," tutup Sri Mulyani.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Astacita ini.

Sebagaimana diketahui, BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks COVID, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Adapun Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan komposisi 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sinyal mengevaluasi pendanaan sejumlah program usai didatangi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara.

Ara datang ke Kementerian Keuangan sekitar pukul 20.00 WIB. Agenda malam hari ini juga diikuti Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

"Pak Ara memiliki target yang lebih tinggi (pembangunan 3 juta rumah) dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan," beber Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

Sang Bendahara Negara menekankan apa yang disampaikan Ara terkait kebutuhan dana program 3 juta rumah bakal ditindaklanjuti tim teknis. Ia mengklaim sudah menemukan beberapa cara untuk merealisasikan target tersebut.

Ia kemudian menyinggung soal target Presiden Prabowo Subianto membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen. Sri Mulyani menegaskan pentingnya untuk saling mendukung program-program yang sudah dicanangkan.

"Banyak program-program di dalam rangka mencapai Asta Cita dan growth 8 persen, apakah itu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi. Ini juga akan kita evaluasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo)," jelasnya.

"Kalau memang kita bisa memobilisasi dana lebih banyak, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat powerful dan memiliki dampak. Ini yang akan kita bahas bersama mengenai mekanisme dari sisi pembiayaan," tambah Ani, sapaan akrab Menkeu.

Ani mengatakan sebenarnya APBN 2025 sudah menyiapkan dana pembangunan 220 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada Rp18 triliun yang dialokasikan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan penyertaan modal negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Akan tetapi, Menteri PKP Maruarar Sirait punya target membangun rumah lebih banyak dari yang sudah dialokasikan APBN 2025.

Di lain sisi, Ani mengungkapkan beberapa skema lain yang sedang dipikirkan pemerintah. Ini meliputi perbaikan atau renovasi rumah sampai bantuan uang muka.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terus menggenjot upaya percepatan pembangunan desa. Hal itu dilakukan dengan menggandeng berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.

Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI penting untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, kata dia, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

"Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk sektor ini," ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Lebih lanjut, Yandri mengatakan Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi," ungkapnya.

Selain itu, Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menciptakan desa bebas sampah melalui program 'No Residu'. Program ini bertujuan untuk mengelola sampah desa dengan lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah lingkungan, terutama saat musim hujan dan kemarau.

Kemendes juga menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa.

Selain itu, untuk memastikan Dana Desa tidak disalahgunakan, Kemendes juga kerja sama dengan PPATK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Tujuan utamanya agar pengelolaan Dana Desa transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, Yandri juga menandatangani kerja sama dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, karena kita tahu juga persoalan perempuan dan anak banyak di desa.

"Kami akan bersama-sama membuka ruang bersama ibu dan anak. Di kantor-kantor desa ada pusat-pusat pengaduan sehingga kekerasan terhadap anak dan perempuan, bisa kita tekan sedemikian rupa dan ujungnya kita ingin desa-desa itu menjadi ramah terhadap ibu dan anak," katanya.

Ke depan, Kementerian Desa akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa," jelasnya.

Sebagai informasi, hadir dalam MoU ini Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Selain itu, Ketua ISSF Sudarmanto, Perwakilan BNI, BRI, Bank Mandiri dan Universitas Padjajaran. Mendampingi Yandri, Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Sekjen Taufik Madjid dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemendes PDT.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut berkontribusi dalam program pencegahan stunting sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Melalui program tersebut, BNI menyalurkan tambahan Makan Bergizi untuk anak-anak, bantuan sembako, hingga edukasi orang tua dan kader posyandu.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, komitmen nyata BNI dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto salah satunya dilakukan melalui sejumlah aktivitas TJSL.

"Dalam rangkaian kegiatan TJSL yang dimulai sejak 2 Desember 2024 hingga 2 Februari 2025 di Tasikmalaya Jawa Barat ini, BNI memberikan tambahan Makan Bergizi, edukasi hingga beragam aktivitas edukasi dalam rangka mengurangi stunting di Indonesia," kata Okki dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

Melalui TJSL di Desa Leuibudah, Tasikmalaya, Jawa Barat ini, BNI menyalurkan bantuan makanan tambahan bergizi kepada 47 anak stunting selama 2 bulan, bantuan sembako kepada orang tua anak stunting, hingga seminar gizi ibu hamil dalam rangka pencegahan stunting.

"Kami juga memberikan pelatihan smart parenting dan mental health, pelatihan bidan dan kader sigap stunting, serta memberikan alat permainan edukasi untuk 8 posyandu di desa tersebut," tutur Okki.

Okki menambahkan, program serupa akan terus dilanjutkan di lokasi yang berbeda sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencetak generasi masa depan Indonesia emas. BNI akan kembali melakukan kegiatan serupa di beberapa tempat untuk berkolaborasi mendukung program prioritas pemerintah.

"Dengan adanya peran aktif seluruh pihak dalam mendukung program pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing, kami yakin akan mempermudah pencapaian tersebut," tutup Okki.

Video: Mendikdasmen Sebut Poin Keempat Asta Cita Prabowo Sesuai Ajaran Islam

Video: Mendikdasmen Sebut Poin Keempat Asta Cita Prabowo Sesuai Ajaran Islam