Konglomerat Sugianto Kusuma atau yang biasa disapa Aguan akan ikut membangun 3 juta rumah, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program 3 Juta Rumah ini telah digaungkan oleh Prabowo sejak masa kampanye. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki hunian sendiri dengan harga terjangkau dan mengentaskan kemiskinan. Dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah akan membangun dan merenovasi rumah tak layak huni.

Aguan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam dua program tersebut. Pertama, program renovasi rumah tak layak huni dan kedua adalah program pembangunan rumah untuk MBR yang tidak dikenakan biaya alias rumah gratis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengatakan untuk program renovasi rumah tak layak huni, pemerintah dan Aguan menargetkan dapat membantu 2.000 unit rumah. Lokasinya berada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Program ini tidak ada yang memakai anggaran negara baik APBN dan APBD, semuanya dibiayai oleh Aguan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk renovasi ini sekitar Rp 30-50 juta per unit. Namun, Aguan enggan menyebutkan total anggaran yang ia siapkan untuk 2.000 unit rumah tersebut.

"Saya kan udah bilang, budget kita kan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta. Liat keadaan rumahnya. Coba dihitung aja tuh 2.000 rumah dikali berapa itu," tutur Aguan saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

detikcom mencoba menghitung total modal yang disiapkan Aguan untuk merenovasi 2.000 unit rumah. Dengan anggaran Rp 30-50 juta per unit, maka total anggarannya sekitar Rp 60-100 miliar.

Tidak hanya itu, Aguan juga ikut menggarap proyek pembangunan rumah subsidi untuk MBR yang semuanya akan diberikan secara gratis. Total ada 750 unit rumah yang akan mereka bangun bersama Kementerian PKP. Sebanyak 250 unit berada di Kabupaten Tangerang di atas lahan milik Ara dan 500 unit akan dibangun di Kalimantan Selatan.

"Kemudian yang membangun rumah 250 di Kabupaten Tangerang dan 500 di Kalimantan Selatan. Yang sedang berjalan sekarang pembangunan di Kota Tangerang," sebut Ara di tempat yang sama.

Rumah gratis di Kabupaten Tangerang sudah mulai dibangun sejak awal November 2024 lalu. Ini merupakan salah satu program pertama yang dijalankan Ara setelah Kabinet Merah Putih terbentuk. Ara menyampaikan pembangunannya akan selesai pada 28 Oktober 2025.

"Sudah pengurukan, lagi pembangunan," ucap Aguan.

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis, jauh lebih besar dari modal renovasi rumah yakni lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Apabila dihitung, dengan modal Rp 100 juta per rumah dikalikan dengan 750 rumah yang akan dibangun, Aguan sedikitnya harus menyiapkan Rp 75 miliar.

Aguan menyampaikan keputusannya ikut dalam menggarap Program 3 Juta Rumah ini dikarenakan hal seperti ini sudah dilakukannya sejak lama. Selain itu, setiap pelaku usaha, terutama perusahaan besar memiliki kewajiban untuk melakukan CSR.

"Saya rasa itu kan semuanya kan di undang-undang kan ada ya 2,5 persen dari keuntungannya wajib untuk CSR dan semua perusahaan besar walaupun yang udah go publik, dia ada selokannya ESG, Environment, Social, Governance. Jadi itu semuanya udah digerakin, memang internasional. Jadi saya rasa sekarang walaupun asing pun kalau dimintain bangun sendiri kan dia bisa keluar cost, saya yakin itu semua mau kerja," jelas Aguan.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang membangun 250 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak November 2024 lalu. Rumah tersebut berdiri di tanah pemberian dari Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dan PT Bumi Samboro Sukses seluas 2,5 hektare.

Sementara itu, untuk pembangunannya, Konglomerat Sugianto Kusuma atau yang biasa disapa Aguan ikut serta dalam pembiayaan dan pembangunannya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Rumah hasil kerja sama pemerintah dan pihak swasta ini akan diberikan secara gratis kepada MBR yang terpilih.

Setelah 5 bulan pengerjaan, bagaimana progres pembangunannya?

Pendiri Agung Sedayu Group, Aguan, menyampaikan proses pengerukan telah selesai dilakukan. Saat ini pembangunan rumah masih berlangsung.

"Sudah pengurukan, lagi pembangunan," kata Aguan di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Pemilik PIK 2 ini menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis ini lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Dalam kesempatan ini, Ara menanyakan apakah pihak Aguan sudah siap untuk menentukan tanggal perampungan proyek tersebut. Ara dan Aguan langsung sepakat pembangunan 250 gratis rumah di Kabupaten Tangerang bisa selesai pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

"Pas Sumpah Pemuda ya, Deal ya pak Aguan ya, 28 Oktober," tutur Ara ke Aguan sembari berjabatan tangan.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan mengenai usulan Aguan soal penyaluran 250 rumah gratis. Aguan mengusulkan jika rumah gratis tersebut bisa diberikan kepada MBR yang saat ini aktif bekerja, tetapi belum mampu memiliki rumah yang layak.

"Nanti baginya bagaimana, Pak Aguan tadi idenya bagus, misalnya nanti di Tangerang, bisa nggak 250 dibagi buat 10 komunitas (profesi) guru-guru, perawat, TNI yang berpangkat rendah, Polri-Polri yang berpangkat rendah," jelas Ara.

Groundbreaking rumah gratis Menteri PKP Maruarar Sirait dan Aguan/Almadinah-detikcom Foto: Groundbreaking rumah gratis Menteri PKP Maruarar Sirait dan Aguan/Almadinah-detikcom

Ada pun terkait spesifikasi rumah, berdasarkan catatan detikcom, rumah tersebut dibangun tipe 36 di atas luas lahan 60 m2 atau 6x10 meter. Isi rumah terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang keluarga, dan dapur.

Selain itu, akan ada area untuk parkir 1 mobil dan 1 motor. Desain rumahnya tampak memiliki bergaya minimalis serta bernuansa warna abu-abu. Rumah akan dibuat desain yang inklusif dan hijau atau ramah lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Akses keluar masuk perumahan akan menggunakan one gate system. Adapun fasilitas umum yang bakal dibangun di rumah ini antara lain taman, masjid, lapangan serbaguna, dan sekolah.

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Konglomerat Sugianto Kusuma atau yang biasa disapa Aguan akan ikut membangun 3 juta rumah, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program 3 Juta Rumah ini telah digaungkan oleh Prabowo sejak masa kampanye. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki hunian sendiri dengan harga terjangkau dan mengentaskan kemiskinan. Dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah akan membangun dan merenovasi rumah tak layak huni.

Aguan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam dua program tersebut. Pertama, program renovasi rumah tak layak huni dan kedua adalah program pembangunan rumah untuk MBR yang tidak dikenakan biaya alias rumah gratis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengatakan untuk program renovasi rumah tak layak huni, pemerintah dan Aguan menargetkan dapat membantu 2.000 unit rumah. Lokasinya berada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Program ini tidak ada yang memakai anggaran negara baik APBN dan APBD, semuanya dibiayai oleh Aguan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk renovasi ini sekitar Rp 30-50 juta per unit. Namun, Aguan enggan menyebutkan total anggaran yang ia siapkan untuk 2.000 unit rumah tersebut.

"Saya kan udah bilang, budget kita kan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta. Liat keadaan rumahnya. Coba dihitung aja tuh 2.000 rumah dikali berapa itu," tutur Aguan saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

detikcom mencoba menghitung total modal yang disiapkan Aguan untuk merenovasi 2.000 unit rumah. Dengan anggaran Rp 30-50 juta per unit, maka total anggarannya sekitar Rp 60-100 miliar.

Tidak hanya itu, Aguan juga ikut menggarap proyek pembangunan rumah subsidi untuk MBR yang semuanya akan diberikan secara gratis. Total ada 750 unit rumah yang akan mereka bangun bersama Kementerian PKP. Sebanyak 250 unit berada di Kabupaten Tangerang di atas lahan milik Ara dan 500 unit akan dibangun di Kalimantan Selatan.

"Kemudian yang membangun rumah 250 di Kabupaten Tangerang dan 500 di Kalimantan Selatan. Yang sedang berjalan sekarang pembangunan di Kota Tangerang," sebut Ara di tempat yang sama.

Rumah gratis di Kabupaten Tangerang sudah mulai dibangun sejak awal November 2024 lalu. Ini merupakan salah satu program pertama yang dijalankan Ara setelah Kabinet Merah Putih terbentuk. Ara menyampaikan pembangunannya akan selesai pada 28 Oktober 2025.

"Sudah pengurukan, lagi pembangunan," ucap Aguan.

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis, jauh lebih besar dari modal renovasi rumah yakni lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Apabila dihitung, dengan modal Rp 100 juta per rumah dikalikan dengan 750 rumah yang akan dibangun, Aguan sedikitnya harus menyiapkan Rp 75 miliar.

Aguan menyampaikan keputusannya ikut dalam menggarap Program 3 Juta Rumah ini dikarenakan hal seperti ini sudah dilakukannya sejak lama. Selain itu, setiap pelaku usaha, terutama perusahaan besar memiliki kewajiban untuk melakukan CSR.

"Saya rasa itu kan semuanya kan di undang-undang kan ada ya 2,5 persen dari keuntungannya wajib untuk CSR dan semua perusahaan besar walaupun yang udah go publik, dia ada selokannya ESG, Environment, Social, Governance. Jadi itu semuanya udah digerakin, memang internasional. Jadi saya rasa sekarang walaupun asing pun kalau dimintain bangun sendiri kan dia bisa keluar cost, saya yakin itu semua mau kerja," jelas Aguan.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Konglomerat Sugianto Kusuma atau yang biasa disapa Aguan akan ikut membangun 3 juta rumah, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program 3 Juta Rumah ini telah digaungkan oleh Prabowo sejak masa kampanye. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki hunian sendiri dengan harga terjangkau dan mengentaskan kemiskinan. Dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah akan membangun dan merenovasi rumah tak layak huni.

Aguan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam dua program tersebut. Pertama, program renovasi rumah tak layak huni dan kedua adalah program pembangunan rumah untuk MBR yang tidak dikenakan biaya alias rumah gratis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengatakan untuk program renovasi rumah tak layak huni, pemerintah dan Aguan menargetkan dapat membantu 2.000 unit rumah. Lokasinya berada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Program ini tidak ada yang memakai anggaran negara baik APBN dan APBD, semuanya dibiayai oleh Aguan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk renovasi ini sekitar Rp 30-50 juta per unit. Namun, Aguan enggan menyebutkan total anggaran yang ia siapkan untuk 2.000 unit rumah tersebut.

"Saya kan udah bilang, budget kita kan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta. Liat keadaan rumahnya. Coba dihitung aja tuh 2.000 rumah dikali berapa itu," tutur Aguan saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

detikcom mencoba menghitung total modal yang disiapkan Aguan untuk merenovasi 2.000 unit rumah. Dengan anggaran Rp 30-50 juta per unit, maka total anggarannya sekitar Rp 60-100 miliar.

Tidak hanya itu, Aguan juga ikut menggarap proyek pembangunan rumah subsidi untuk MBR yang semuanya akan diberikan secara gratis. Total ada 750 unit rumah yang akan mereka bangun bersama Kementerian PKP. Sebanyak 250 unit berada di Kabupaten Tangerang di atas lahan milik Ara dan 500 unit akan dibangun di Kalimantan Selatan.

"Kemudian yang membangun rumah 250 di Kabupaten Tangerang dan 500 di Kalimantan Selatan. Yang sedang berjalan sekarang pembangunan di Kota Tangerang," sebut Ara di tempat yang sama.

Rumah gratis di Kabupaten Tangerang sudah mulai dibangun sejak awal November 2024 lalu. Ini merupakan salah satu program pertama yang dijalankan Ara setelah Kabinet Merah Putih terbentuk. Ara menyampaikan pembangunannya akan selesai pada 28 Oktober 2025.

"Sudah pengurukan, lagi pembangunan," ucap Aguan.

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis, jauh lebih besar dari modal renovasi rumah yakni lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Apabila dihitung, dengan modal Rp 100 juta per rumah dikalikan dengan 750 rumah yang akan dibangun, Aguan sedikitnya harus menyiapkan Rp 75 miliar.

Aguan menyampaikan keputusannya ikut dalam menggarap Program 3 Juta Rumah ini dikarenakan hal seperti ini sudah dilakukannya sejak lama. Selain itu, setiap pelaku usaha, terutama perusahaan besar memiliki kewajiban untuk melakukan CSR.

"Saya rasa itu kan semuanya kan di undang-undang kan ada ya 2,5 persen dari keuntungannya wajib untuk CSR dan semua perusahaan besar walaupun yang udah go publik, dia ada selokannya ESG, Environment, Social, Governance. Jadi itu semuanya udah digerakin, memang internasional. Jadi saya rasa sekarang walaupun asing pun kalau dimintain bangun sendiri kan dia bisa keluar cost, saya yakin itu semua mau kerja," jelas Aguan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan merenovasi 2.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Jawa Tengah. Renovasi ini akan dilakukan bekerja sama dengan pengusaha swasta Agung Sedayu Group melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Program renovasi ini tidak memakai anggaran negara seperti APBN dan APBD, melainkan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR). Agung Sedayu Group telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 30-50 juta per unit.

Lebih lanjut, Ara menyebutkan dari 2.000 rumah yang akan direnovasi 500 unit berada di Jakarta, 500 unit di Jawa Barat, 500 unit di Jawa Tengah, dan 500 unit di Banten.

"Yang sudah banyak sekali membantu di sektor perumahan dalam bentuk komitmen CSR, 500 merenovasi di Jawa Barat, 500 di Jawa Tengah, Banten 500, dan Jakarta 500 yaitu Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi dan itu renovasi ya. Jadi 2.000 totalnya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain merenovasi rumah, Agung Sedayu juga akan menyediakan sekitar 750 unit rumah gratis, terdiri dari 250 unit di Kabupaten Tangerang dan 500 unit di Kalimantan. Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi langkah pemerintah yang ia sebut selaras dengan program daerahnya yakni Satu KK, Satu Rumah Layak Huni.

"Sangat terbantu sekali pak, itu selaras dengan program kita terkait dengan RTLH. Jadi di Jawa Tengah itu punya program Satu KK Satu Rumah Layak Huni dan ini sudah kita hitung berdasarkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita. Kalau nanti dibantu oleh Pak Menteri, itu sangat membantu sekali Untuk masyarakat kita," ujar Ahmad Luthfi yang hadir di Jakarta.

Ara menambahkan pihaknya akan mengunjungi Banyumas dan Bandung minggu depan untuk melakukan survei terkait program renovasi rumah di daerah tersebut. Ia berharap program ini dapat tepat sasaran yakni dapat memperbaiki rumah masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih layak. Pihaknya juga akan mencocokkan data di lapangan dengan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Aguan menyampaikan bahwa bantuan renovasi dan pembangunan melalui program CSR sudah dilakukannya sejak lama dan memang kewajiban bagi pelaku usaha.

"Saya rasa itu kan semuanya kan di undang-undang kan ada ya 2,5 persen dari keuntungannya wajib untuk CSR dan semua perusahaan besar walaupun yang udah go publik, dia ada selokannya ESG, Environment, Social, Governance. Jadi itu semuanya udah digerakin, memang internasional. Jadi saya rasa sekarang walaupun asing pun kalau dimintain bangun sendiri kan dia bisa keluar cost, saya yakin itu semua mau kerja," jelas Aguan.

Sebelumnya diberitakan, Ara bersama Aguan akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Kalau untuk direnovasi, budget-nya Rp 30-50 juta," kata Aguan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) lalu.

Aguan menyatakan siap membantu pemerintah untuk renovasi rumah. Ia pun bersedia membangun rumah vertikal untuk permukiman padat.

"Saya rasa bangunnya (renovasi) mulai sekarang, kita udah mulai. Ntar kita bisa lihat semuanya. Jadi saya rasa, saya yakin dalam sebulan, dua bulan semua bisa kita beresin," ujar Aguan.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan seluruh 232 keluarga akan siap pindah untuk mulai direnovasi rumahnya pada 22 April 2025 mendatang. Kemudian, sisa 268 keluarga akan siap pindah pada 22 Juni 2025.

"232 (keluarga) siap pindah minggu depan dari sekarang, tanggal 22 bulan April semuanya 232," imbuhnya.

Selain rumah di Johar Baru, Jakarta, Aguan mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga akan merenovasi rumah di Jawa Barat dan Banten, masing-masing 500 unit. Dengan begitu, total 1.500 unit rumah akan direnovasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Video: Menteri PKP Janjikan Renovasi 700 Rumah Tak Layak Huni di Johar Baru

Video: Menteri PKP Janjikan Renovasi 700 Rumah Tak Layak Huni di Johar Baru

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang dikerjakan secara gotong royong oleh sejumlah perusahaan swasta menggunakan dana CSR mereka bakal dimulai April 2025.

Maruarar, yang juga dikenal dengan nama Ara, menilai aksi gotong-royong itu merupakan dukungan swasta terhadap program 3 juta rumah yang saat ini dijalankan oleh pemerintah.

“Berkat kewibawaan Bapak Presiden, gotong royong CSR dari perusahaan swasta sudah jalan, dari Harum Energi, dari Agung Sedayu, dari Berau, kemudian akan jalan dari Adaro dan Astra,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam.

Ara melanjutkan Yayasan Buddha Tzu Chi beserta Kamar Dagang bakal merenovasi 500 rumah tidak layak huni di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, kemudian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membiayai renovasi sekitar 200 rumah di kawasan yang sama.

“Itu sekitar tanggal 14 April, kita akan mulai,” kata Maruarar.

Dalam kesempatan yang sama, dia menyebut Agung Sedayu akan merenovasi 250 rumah warga di Tangerang, kemudian Berau Coal bakal bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun 500 rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Maruarar saat menghadap Presiden di Istana, Rabu malam, melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemajuan pembangunan tower-tower rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal landasan hukum penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.

"Berkat imbauan Presiden Prabowo Subianto sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP selanjutnya berkoordinasi dengan komisi antirasuah soal landasan hukum pelaksanaan program tersebut dan memastikan bahwa penyaluran CSR swasta oleh Kementerian PKP mempunyai landasan hukum yang sah.

"Dan ini jadi ada suatu kepastian hukum, bahwa itu bisa dilakukan sesudah hari ini kami mendapatkan arahan yang jelas, clear dan tegas dari KPK," ujarnya.

Selain soal pekerjaan pembangunan dan perbaikan rumah, dalam kunjungan tersebut Maruarar juga membahas soal ketepatan data bantuan sosial bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga membahas soal ketepatan dan akurasi data penyaluran bantuan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta rumah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) ini mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Kami sangat mendukung program yang diinisiasi Gojek, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi konkret bagi kebijakan yang ada," ungkap Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2025).

Apresiasi ini disampaikan Yusuf saat berkunjung ke SDN Lowokwaru 3 Malang, Jawa Timur, yang merupakan salah satu sekolah penerima manfaat dari CSR GoTo. Program MBG bertujuan untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, serta mendapat akses pendidikan berkualitas.

Kolaborasi dengan Gojek dalam program ini menjadi contoh penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Program MBG diharapkan dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang masih menghadapi masalah gizi.

"Digitalisasi memberikan banyak kemudahan, tidak hanya dalam hal efisiensi waktu, tetapi juga dalam memastikan bahwa bantuan sampai pada target yang tepat. Penggunaan platform digital, seperti yang dilakukan oleh Gojek, dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses bantuan dengan lebih mudah, transparan, dan terjamin kualitasnya," kata Yusuf.

"Ini adalah langkah penting dalam memastikan program-program lainnya lebih inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak orang secara efektif," sambungnya.

Sementara itu Chief Public Policy and Government Relations GoTo Ade Mulya mengakui pihaknya mendapatkan pengalaman dan pelajaran dari inisiatif CSR ini. Harapannya, pendekatan digital yang dilakukan dapat berguna bagi penerapan program MBG oleh pemerintah ke depannya.

Ade menerangkan GoTo menggunakan pendekatan digital terintegrasi. Caranya memanfaatkan portal untuk pemesanan makanan dari pihak sekolah yang akan dikirimkan langsung ke mitra UMKM GoFood, dan juga secara otomatis dikirimkan ke mitra driver Gojek ketika makanan siap diambil.

Mitra UMKM GoFood yang berpartisipasi dalam program ini menerima pesanan paket makanan empat hari sebelumnya dari pihak sekolah. Sehingga UMKM dapat menyiapkan kebutuhan belanja bahan baku agar bahan yang dipakai selalu segar. Lebih lanjut, GoTo juga memberikan pelatihan dan panduan untuk para mitra UMKM GoFood agar dapat memastikan kandungan nutrisi dan higienitas tetap terjaga.

Ekosistem digital GoTo memungkinkan orang tua untuk memantau proses pemesanan makanan bagi anak secara transparan, sehingga meningkatkan rasa aman. Fitur ini juga memberikan kontrol kepada orang tua untuk terlibat aktif, bahkan dapat membatalkan pesanan jika anak berhalangan hadir.

Dengan demikian, GoTo memberikan solusi praktis bagi orang tua dalam mengawasi konsumsi makanan anak.

Sedangkan untuk memastikan makanan diantar tepat waktu, aplikasi mitra UMKM GoFood yang disebut GoBiz secara otomatis menjadwalkan panggilan ke mitra driver Gojek untuk mengambil makanan ketika sudah siap. Untuk memastikan keamanan saat pengiriman, GoTo membatasi jarak pengiriman maksimal 3 kilometer (km) dari lokasi mitra UMKM GoFood ke sekolah.

"Dengan menggunakan ekosistem digital GoTo yang terintegrasi, mulai dari teknologi, hingga UMKM GoFood dan mitra Gojek, kami ingin mempermudah seluruh proses pengiriman dan pengantaran makanan untuk siswa, dengan higienitas yang terjaga, sembari memberikan dampak ekonomi positif ke mitra kami," ujar Ade.

Program MBG yang berbasis teknologi juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan lebih banyak pihak, seperti UMKM lainnya, hingga semua stakeholder yang ingin memantau distribusi bantuan dengan lebih terorganisir. Selain itu, digitalisasi memungkinkan evaluasi dan pelaporan yang lebih cepat, membantu pihak terkait untuk menilai sejauh mana program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Program MBG CSR GoTo di SDN Lowokwaru 3 Malang telah dimulai sejak 19 Agustus 2024 dengan total lebih dari 34.000 paket MBG telah didistribusikan kepada siswa.

Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Lowokwaru 3 Malang Anis Yuniati. Anis memuji inovasi teknologi yang diterapkan GoTo dalam menjalankan program ini.

Dengan adanya fitur admin portal, pihak sekolah dapat memberikan masukan terkait variasi menu, alergi siswa, dan preferensi makanan secara mudah dan efektif.

"Misalnya, jika ada menu yang terlalu pedas, kami bisa langsung memberitahu pihak GoTo dan UMKM melalui fitur feedback. Alhamdulillah, masukan kami selalu ditindaklanjuti sehingga menu yang disediakan kini lebih sesuai dengan selera siswa," kata Anis.

Efek Pengganda Ekonomi

Sejak uji coba yang dimulai pada 20 Mei 2024, program MBG CSR GoTo ini telah menjangkau 13 kota/kabupaten, termasuk Bogor, Bandung, Jakarta Timur, Malang, Surabaya, dan Medan, dengan total 31 sekolah dan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat setiap harinya. Secara total, GoTo menargetkan penyaluran sekitar 3 juta porsi makanan bergizi gratis.

Direktur Utama GoTo Patrick Walujo menjelaskan inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan sebagai karya anak bangsa. Menurut Patrick, program ini merupakan salah satu wujud nyata dari upaya GoTo Group untuk berjuang bersama pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

"Kami juga memanfaatkan program ini untuk mengukur dampak ekonomi, seperti efek pengganda pada UMKM dan mitra pengemudi," kata Patrick.

Hasil riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan. UMKM yang terlibat dalam program ini rata-rata menambah tiga tenaga kerja baru dan mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti program. Sementara itu, mitra pengemudi yang terlibat juga mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada siswa melalui makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan UMKM dan mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem GoTo. UMKM yang berpartisipasi dalam program ini telah memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) serta dipantau oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Kami mendukung program yang diinisiasi Gojek ini, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat

Malang (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) di SDN Lowokwaru 3 Kota Malang, Jawa Timur.

Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan mengapresiasi Gojek dalam menjalankan program MBG yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi generasi muda.

Chief Public Policy and Government Relations GoTo Ade Mulya saat dikonfirmasi di Malang, Jawa Timur, Minggu, membenarkan kunjungan Tim KemenPAN-RB tersebut di SDN Lowokwaru 3 Kota Malang sebagai penerima manfaat Program MBG pada Sabtu (25/1).

“Melalui program CSR ini, kami mendapatkan pengalaman dan pelajaran. Kami berharap berguna dalam penerapan MBG ke depan,” ujar Ade Mulya.

Ade mengatakan dalam pelaksanaan MBG, GoTo menggunakan pendekatan digital terintegrasi dengan memanfaatkan portal untuk pemesanan makanan dari pihak sekolah yang akan dikirimkan langsung ke mitra UMKM GoFood dan secara otomatis dikirimkan ke mitra driver Gojek ketika makanan siap diambil.

Mitra UMKM GoFood yang berpartisipasi dalam program ini menerima pesanan paket makanan 4 hari sebelumnya dari pihak sekolah, sehingga UMKM dapat mengkaji kebutuhan belanja bahan baku agar bahan yang dipakai selalu segar.

GoTo, katanya, juga memberikan pelatihan dan panduan untuk para mitra UMKM GoFood agar dapat memastikan kandungan nutrisi dan higienitas tetap terjaga.

Ekosistem digital GoTo memungkinkan orang tua memantau proses pemesanan makanan bagi anak secara transparan, sehingga meningkatkan rasa aman. Fitur ini juga memberikan kontrol kepada orang tua untuk terlibat aktif, bahkan dapat membatalkan pesanan jika anak berhalangan hadir.

Untuk memastikan makanan diantar tepat waktu, aplikasi mitra UMKM GoFood, yakni GoBiz secara otomatis menjadwalkan panggilan ke mitra driver Gojek mengambil makanan ketika sudah siap. Untuk memastikan keamanan, GoTo membatasi jarak pengiriman maksimal 3 km dari lokasi mitra UMKM GoFood ke sekolah.

“Dengan menggunakan ekosistem digital GoTo yang terintegrasi, mulai dari teknologi hingga UMKM GoFood dan mitra Gojek, kami ingin mempermudah proses pengiriman dan pengantaran makanan untuk siswa, dengan higienitas yang terjaga, serta memberikan dampak ekonomi positif ke mitra kami,” ujar Ade.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan menyarankan dukungannya terhadap aplikasi yang diinisiasi Gojek tersebut.

“Kami mendukung program yang diinisiasi Gojek ini, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi konkret bagi kebijakan yang ada,” ujarnya.

Yusuf menambahkan program MBG bertujuan memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, serta mendapat akses pendidikan berkualitas.

Kolaborasi dengan Gojek dalam program ini menjadi contoh penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Program MBG diharapkan dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang masih menghadapi masalah gizi.

“Digitalisasi memberikan banyak kemudahan, tidak hanya dalam hal efisiensi waktu, tetapi juga dalam memastikan bahwa bantuan sampai pada target yang tepat.

Penggunaan platform digital seperti yang dilakukan oleh Gojek, lanjutnya, mempermudah masyarakat untuk mengakses bantuan dengan lebih mudah, transparan, dan terjamin kualitasnya.

"Ini adalah langkah penting dalam memastikan program-program lainnya lebih inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak orang secara efektif,” ujar Yusuf Kurniawan.

Program MBG CSR GoTo di SDN Lowokwaru 3 Malang dimulai sejak 19 Agustus 2024. Lebih dari 34.000 paket MBG telah didistribusikan kepada siswa.

Sejak uji coba pada 20 Mei 2024, program ini telah menjangkau 13 kota/kabupaten, termasuk Bogor, Bandung, Jakarta Timur, Malang, Surabaya, dan Medan, dengan 31 sekolah dan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat setiap harinya. GoTo menargetkan penyaluran sekitar 3 juta porsi makanan bergizi gratis.

Direktur Utama GoTO, Patrick Walujo menjelaskan inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan sebagai karya anak bangsa.

“Program ini merupakan salah satu wujud dari komitmen GoTo Group untuk berjuang bersama pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kami juga memanfaatkan program ini untuk mengukur dampak ekonomi, seperti efek pengganda pada UMKM dan mitra pengemudi,” katanya.

Hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

UMKM yang terlibat dalam program ini rata-rata menambah tiga tenaga kerja baru dan mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 33,7 persen per bulan dibandingkan sebelum mengikuti program. Sementara mitra pengemudi juga mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 17 persen.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat kepada siswa melalui makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan UMKM dan mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem GoTo.

UMKM yang berpartisipasi dalam program ini telah memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) serta dipantau oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Karawang (ANTARA) - PT Pupuk Kujang mendistribusikan ribuan paket Makan Bergizi Gratis yang disalurkan ke 17 sekolah yang ada di sekitar perusahaan, untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Kujang, Ade Cahya Kurniawan, di Karawang, Jawa Barat, Kamis mengatakan bahwa Pupuk Kujang mendukung program Makan Bergizi Gratis kepada para pelajar.

"Di tahap pertama ini, kita menyalurkan makanan bergizi gratis kepada para pelajar di sejumlah sekolah yang ada di sekitar perusahaan," katanya.

Pada tahap pertama ini, kata dia, sebanyak 1.453 paket makanan bergizi didistribusikan ke 17 sekolah. Pendistribusian pada tahap pertama ini dilaksanakan setiap hari selama sepekan ini, mulai Senin (20/1) hingga Jumat (24/1).

Ade Cahya menyampaikan, dalam menjalankan program tersebut, Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pupuk Kujang bekerja sama dengan Baitul Maal Pupuk Kujang.

Para ahli gizi juga dilibatkan dalam mengatur menu yang sehat. Termasuk para juru masak andal untuk memastikan agar makanan yang didistribusikan rasanya lezat dan menggugah selera.

Menurut dia, menu yang diberikan dipastikan mengandung gizi seimbang yang memberikan energi, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga daya tahan tubuh para pelajar. Pada akhirnya, berdampak positif pada kesehatan dan kecerdasan mereka.

Dalam menentukan menu makanan, Pupuk Kujang menyusunnya sedemikian rupa. Setiap paket makanan mengandung nilai gizi ideal yang dibutuhkan. Menu yang diberikan bervariasi, di hari kedua misalnya, para pelajar mendapat sepotong ayam goreng, tahu, tempe, dan tumis sayuran. Sepotong pisang dan susu kotak melengkapi paket makan siang tersebut.

Didin Nahrudin Syah dari Departemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup PT Pupuk Kujang menuturkan, dalam satu paket makanan, memenuhi kebutuhan kalori, keamanan makanan, dan variasi masakan.

Untuk kandungannya disesuaikan dengan konsep piring gizi seimbang, yaitu karbohidrat, protein, vitamin. Dalam menu hari kedua misalnya, terdiri dari nasi 150 gram, ayam goreng 150 gram, sayur 150 gram, buah 150 gram, tahu tempe 100 gram.

"Sebelum didistribusikan, kami lakukan pemeriksaan secara visual, aroma, dan rasa. Jadi menu yang kita berikan tak hanya mencukupi gizi, kita juga harus pastikan makanannya enak dan disukai para pelajar, katanya.

Disebutkan bahwa program itu merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk menjangkau sasaran yang lebih luas di luar mustahik zakat, bisa menggunakan CSR dari lembaga usaha milik negara maupun swasta,” kata Fikri dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi usulan pemanfaatan dana zakat dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis. Dengan pemanfaatan dana CSR, menurut dia, program Makan Bergizi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak mengurangi porsi dana zakat yang seharusnya diterima oleh mustahik.

Sementara itu, apabila program Makan Bergizi Gratis memanfaatkan dana zakat, maka perlu dipastikan mereka yang menerimanya termasuk dalam mustahik zakat atau kelompok yang memang berhak menerima zakat.

"Kalau program MBG ini menyasar fakir, miskin maupun kelompok rentan, maka dana zakat bisa saja untuk program ini,” ucapnya.

Akan tetapi, ujarnya melanjutkan, pemerintah harus memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG yang menggunakan dana zakat.

Untuk itu, Fikri menyarankan agar penyaluran dana zakat untuk program ini dikembalikan kepada lembaga amil zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), atau lembaga sejenis.

“Hanya pelaksanaannya agar akuntabel maka dikembalikan lembaga amil zakat, baik LAZ, Baznas dan atau sejenis,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan lantas melanjutkan, "Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG)."

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak 500 rumah layak huni (RLH) untuk masyarakat yang membutuhkan mulai dibangun di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pembangunan tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan PT Berau Coal (BC).

"Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemkab tidak akan bisa melakukan program ini tanpa ikut serta dari swasta seperti PT Berau Coal yang memberikan kontribusinya dalam membangun perumahan untuk masyarakat, yang rencananya akan dibangun sebanyak 500 unit rumah di Kabupaten Berau yang terdiri dari beberapa titik," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan Fitrah Nur dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (29/12/2024).

Kegiatan groundbreaking dilaksanakan di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur pada Jumat (27/12) lalu.

Fitrah berharap dukungan seperti yang dilakukan PT BC ini bisa terus berlanjut. Sebagai dukungan, Fitrah mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi regulasi agar pemerintah daerah dapat lebih cepat memberikan izin dan berperan aktif dalam pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tujuan kemudahan perizinan tersebut agar masyarakat mudah ketika nanti mendapatkan rumah yang dibangun oleh PT Berau Coal. Saya optimis dalam menjadikan sektor properti atau sektor perumahan sebagai faktor yang mendorong efisiensi pembangunan dan juga CSR dari PT Berau Coal ini dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekeliling pertambangan," jelasnya.

Sementara itu, Dewan Komisaris PT Berau Coal Edy Santoso menegaskan bahwa perusahaan mengedepankan pengembalian manfaat kepada masyarakat. Pihaknya memfokuskan pembangunan di Kabupaten Berau karena Berau Coal berada di wilayah tersebut.

"Kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Dengan membangun 500 rumah di Kabupaten Berau melalui Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, kami ingin berkontribusi nyata bagi masyarakat," kata Edy.

Pembangunan tersebut menggunakan dana CSR Berau COAL , lalu berkolaborasi dengan Kementerian PKP. Adapun rumah tersebar di Dusun Birang (7 rumah), dusun Gurimbang (47 rumah) dan dusun Lati (11 rumah).

Sementara untuk sisa lokasinya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Berau. Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini