Jakarta (ANTARA) - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

“Kami ingin memastikan bahwa program MBG ini tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi anak-anak, tetapi juga membantu meningkatkan ekonomi lokal dan mempercepat distribusi produk pangan dalam negeri,” kata Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Pada kunjungan itu, Luhut mendengarkan langsung pengalaman siswa mengenai makan siang di sekolah. oa pun optimistis program MBG memberikan dampak positif terhadap siswa.

Adapun terkait penyediaan pangan, kajian DEN menunjukkan MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Maka dari itu, ia menyarankan Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG), yang saat ini berfungsi sebagai dapur penyedia makan bergizi, membeli bahan baku dari petani sayur, peternak telur, dan pelaku UMKM pangan di sekitar mereka. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem lokal yang saling mendukung.

Ia menegaskan kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM akan menciptakan siklus ekonomi yang lebih kuat. SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Namun, pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG juga sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan bahwa ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Ular hitam berbisa jenis black boiga kerap memasuki permukiman warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Fenomena itu diduga karena habitat ular terganggu.

"Biasanya kalau ular muncul di permukiman warga akibat habitat sudah terganggu. Mungkin karena sumber makanannya juga sudah berkurang pada habitatnya," ujar Kabid Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Parepare, Fransiscus kepada detikSulsel, Selasa (29/4/2025).

Fransiscus mengungkapkan tim damkar telah mengevakuasi 3 ular black boiga di Kecamatan Bacukiki. Dia menyebut permukiman di Kecamatan Bacukiki memang dekat dari kawasan hutan.

"Sudah 3 ular Black Boiga itu di wilayah Bacukiki. Biasanya (dari) daerah hutan," kata dia.

Pihaknya mengimbau warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk mencegah munculnya ular. Fransiscus juga meminta warga menghindari tumpukan barang dan menutup lubang di tanah.

"Tutup lubang pembuangan air, lubang tanah, dan jaga jarak antara rumah dengan sawah. Kebun dan pepohonan itu biasanya dekat dari habitat ular," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Damkar Parepare mengevakuasi ular jenis black boiga berukuran 1,5 meter di Kompleks Perumnas, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, pada Minggu (27/4). Ular itu dievakuasi di pohon setelah sempat masuk ke dalam rumah warga.

"Kan itu ular hitam. Dia jenis Black Boiga Sulawesi. Berbisa itu. Membahayakan karena sudah ganti kulit. Warga sudah resah dengan adanya ular itu," ungkap Komandan Peleton Rescue Damkar Parepare, Pato kepada detikSulsel, Senin (28/4).

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Batang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti pentingnya ketersediaan layanan kebutuhan dasar di sekitar rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) karena lokasinya yang relatif jauh dari pusat aktivitas perkotaan.

"Keberadaan mini market dan warung makan yang dikelola pelaku UMKM dinilai penting untuk mendukung kebutuhan harian pekerja, khususnya yang bekerja dalam sistem kerja bergilir (shift)," katanya di Batang, Jawa Tengah, Selasa sore.

Menurut dia, variasi tipe kamar juga menjadi salah satu kekuatan dari rumah susun yang memiliki pilihan hunian mulai dari tipe sederhana hingga kamar berpendingin udara (AC) dengan fasilitas pribadi.

Hal itu, kata dia, akan memberi fleksibilitas bagi pekerja untuk memilih hunian sesuai kemampuan ekonomi mereka.

"Hunian pekerja harus layak, sehat, dan terjangkau. Itu fondasi agar para pekerja dapat hidup lebih baik dan bekerja lebih produktif," katanya.

Ia dalam kunjungan kerja ke rumah susun pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang bertujuan meninjau secara langsung kondisi hunian pekerja serta mengevaluasi penataan dan kelayakan fasilitas pendukung.

Hunian ini disiapkan untuk menampung tenaga kerja industri dari berbagai sektor yang beroperasi di kawasan tersebut.

Dalam peninjauannya, Maruarar Sirait mengamati sejumlah fasilitas mulai dari tampilan bangunan hingga kelengkapan kamar seperti ruang dapur, kamar mandi, dan ruang jemur.

Ia juga menyempatkan berdialog dengan beberapa penghuni rumah susun guna mendengar langsung pengalaman mereka selama tinggal di hunian tersebut.

"Penataan hunian ini sudah jauh lebih baik dibandingkan konsep awal berupa barak. Namun, ke depan perlu lebih hati-hati dalam perencanaan, termasuk jarak ke tempat kerja, zonasi berdasarkan gender, dan kelengkapan fasilitas pendukung," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Rumah susun (rusun) merupakan rumah vertikal yang beberapa tahun belakangan ini pembangunannya tengah didorong oleh pemerintah karena lahan di perkotaan semakin terbatas. Sebelum adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pembangunan rusun tersebut dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan setelah Kementerian PKP terbentuk, tanggung jawabnya diserahkan kepada mereka. Ada pun target Kementerian PKP untuk rusun adalah mereka akan fokus meneruskan pembangunan, perawatan, dan revitalisasi rusun yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR tersebut.

"Pembangunan rusun, tetapi memang untuk tahun 2025 ini fokus pada rusun multi years contract (MYC). Jadi kalau ada program-program rusun dari Kementerian PUPR dulu yang sekarang dilanjutkan oleh PKP, kami pastikan akan berjalan dan akan diteruskan. Untuk seluruh daerah di Indonesia," kata Sri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Dalam paparannya seluruh rusun yang termasuk dalam MYC akan ditargetkan selesai pembangunannya pada 2025 ini.

Sri menyebut saat ini terdapat 1.912 unit rusun baru yang dibangun dalam periode 2024-2025. Lalu untuk rusun yang tengah direvitalisasi atau diperbaiki agar tampak seperti baru kembali sebanyak 6.687 unit.

"Untuk rusun baru ada 1.912 unit dan ada revitalisasi rumah susun 6.687 unit," ucap Sri.

Ke depannya Kementerian PKP akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar penyaluran rusun tersebut tepat sasaran.

Sebelumnya diberitakan Kementerian PKP telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

Tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung yaitu tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan. Nantinya, bangunan tersebut bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Kemudian, tujuh tower di Kemayoran yang tersisa yakni 1-7 akan rampung pada April mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serahterimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Kepala Sekolah SD Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Damiyati (56) dan dua siswanya diduga keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (24/4) lalu.

Damiyati mengatakan menu yang disajikan saat itu berupa daging ayam, soto, dan susu. Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia mengirim makanan tersebut ke sekolah pukul 07.30 WIB.

Damiyati mengatakan sesuai prosedur, makanan harus dicicipi oleh guru penanggung jawab (PIC) sebelum disajikan kepada murid-murid.

"Kebetulan guru PIC-nya puasa, saya yang mencicipi," kata dia, Selasa (29/4).

Saat itu, Damiyati merasakan daging ayam di menu tersebut hambar. Namun ia tidak merasa ada yang salah dengan makanan tersebut.

"Untuk daging saya bisa merasakan itu enggak ada rasanya tapi tidak bisa mengatakan itu basi atau tidak, enggak tahu. Ya, kita makan saja," kata dia.

"Dan saat itu saya juga tidak begitu berpikir aneh-aneh. Karena waktu itu kita rasakan biasa saja," lanjutnya.

Namun pada saat dibagikan ke kelas sekitar pukul 09.30 WIB, beberapa murid mengeluhkan ada masalah dengan daging ayam di menu MBG. Tak hanya daging, mereka juga mengeluhkan kuah soto yang sudah basi.

"Termasuk punya saya, dagingnya kan enggak saya habiskan. Saya lihat lagi, ternyata sudah lengket (berlendir), sudah bau," kata dia.

"Guru yang lain juga memeriksa kuahnya, ternyata sudah asam," kata dia.

Mendapati menu MBG dalam kondisi tidak layak makan, pihak sekolah langsung meminta seluruh murid untuk tidak mengonsumsi menu pada hari itu. Namun sayangnya, sebagian murid terlanjur memakan menu tersebut.

"Yang sudah terlanjur makan itu, sekitar jam 11 itu merasa perutnya sakit. Ada dua anak," kata dia.

Sekolah pun segera melarikan dua murid tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka juga menghubungi SPPG untuk melaporkan kejadian tersebut.

"Pengawas dapur (SPPG) dua orang ke sini, kita crosscheck, saya tanya-tanya," kata Damiyati.

Dari situ, diketahui daging yang disajikan sudah dimasak semalam sebelumnya sekitar pukul 22.00 WIB.

"Baru paginya dikirim ke sini. Rasanya juga hambar, nggak digoreng juga," kata dia.

Sekolah juga menanyakan tentang kuah soto yang sudah basi. Pihak SPPG mengatakan kuah tersebut dimasak pagi.

"Kuahnya dimasak pagi. Cuma mungkin dia basi karena dibungkus saat masih panas, dan ditutup seperti itu sampai setengah sepuluh," kata dia.

Damiyati sendiri tidak merasakan gejala apa pun sampai malam harinya. Sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, ia terbangun karena sakit perut.

"Sakitnya muter. Kadang sakit, kadang hilang. Saya juga diare," kata dia.

"Sampai subuh itu lima kali (ke toilet)," lanjutnya.

Usai salat subuh, ia langsung berangkat ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Beruntung beberapa jam kemudian sakitnya mulai mereda.

"Alhamdulillah, sudah tidak sakit, saya berangkat (ke sekolah," kata dia.

DPRD menyoroti sejumlah persoalan di Kota Bandung yang harus segera dibenahi. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang 2026 da Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Asep menyebut kemiskinan di Kota Bandung masih jadi masalah yang harus mendapat perhatian serius. Menurut data, kata Asep, tingkat kemiskinan di Kota Bandung pada tahun 2023 ada di angka 3,96 persen dan yang menunjukkan di antara kritis dan sejahtera.

"Artinya masih ada 102,8 ribu jiwa yang masih dikategorikan miskin di Kota Bandung, dengan tingkat garis kemiskinan sebesar Rp591.124 per kapita per bulan pada tahun 2023," kata Asep dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

Asep menuturkan, dengan kondisi itu, kemiskinan di Kota Bandung dikategorikan masuk dalam kategori kemiskinan multidimensi yang dipengaruhi banyak faktor. Kemiskinan menurutnya juga terlihat dari kawasan permukiman kumuh.

Di Kota Bandung, Asep menyebut, terdapat 8 kawasan kumuh dengan wilayah terpadat berada di Bojongloa Kaler dengan tingkat kepadatan penduduk 40.050 jiwa per kilometer persegi. Kondisi itulah yang dijadikan salah satu acuan untuk menyusun RPJMD 2025-2029.

"Penurunan kemiskinan tidak hanya berpusat pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga pembangunan mentalitas manusianya. Sehingga program pengentasan kemiskinan masuk ke dinas strategis seperti Dinas Pendidikan, UMKM, DSDABM, Tenaga Kerja, Pariwisata, dan dinas lainnya yang dinilai penting dalam pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Kemudian pada aspek pemukiman, Asep mengungkapkan, anggaran untuk mengatasi kawasan kumuh perlu dievaluasi karena yang diperlukan tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

"Maka saya mendorong untuk mengentaskan kemiskinan tidaklah menjadi beban dari Dinas Sosial saja, namun juga dititipkan di dinas lain seperti DSDABM, Dinas Koperasi, Dinas Ketenagakerjaan, dan dinas yang terkait langsung dengan pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Di sisi lain, Asep mengatakan, dari hasil beberapa kajian menunjukkan, kemiskinan di Kota Bandung tidak ada hubungan dengan aspek layanan kesehatan. Oleh karena itu, secara umum layanan kesehatan untuk masyarakat miskin dianggap cukup baik.

Namun, yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Bandung menurut Asep adalah akses layanan pendidikan. Dia menekankan harus dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana layanan pendidikan dasar terhadap masyarakat miskin di Kota Bandung.

"Berikutnya kaitan dengan peningkatan masyarakat miskin juga perlu diperhatikan agar kualitas SDM terus ditingkatkan dan dinas terkait harus memasukan program tersebut. Kajian untuk pembangunan pemukiman vertikal, sudah masuk ke Bapetlitbang untuk segera bisa diekspose," katanya.

"Tinggal quality improvement dengan membangun Pusdiklat bagi pendidikan tenaga pendidik (tendik) harus segera dirancang agar kualitas guru meningkat dan berkesinambungan menyiapkan guru-guru baru yang lebih muda dan fresh," tutup Asep.

Seekor buaya berukuran 4 meter masuk ke permukiman warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel). Proses evakuasi buaya muara oleh Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pangkep berlangsung menegangkan selama kurang lebih 30 menit.

Peristiwa itu terjadi di Kampung Kokoa, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Senin (28/4) sekitar pukul 06.00 Wita. Buaya itu awalnya masuk ke kolong rumah warga kemudian lari ke areal persawahan.

"Awalnya di rumah warga, di kolong rumah tapi karena kaget dia lari ke sawah. Buaya tersebut ditangkap di sawah," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Damkar Pangkep, Hizbul Wathan kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Hizbul mengatakan sebanyak 9 personel Damkar dikerahkan ke lokasi. Petugas Damkar menggunakan alat seadanya dan buaya tersebut melakukan perlawanan.

"Ada 9 orang yang menangkap buaya. Kita pakai alat seadanya, pakai tali," katanya.

Dia mengungkapkan buaya tersebut berhasil ditangkap setelah kurang lebih 30 menit. Hizbul memastikan tidak ada petugas Damkar yang terluka akibat serangan buaya tersebut.

"Cukup agresif, buayanya melawan," kata Hizbul.

Proses evakuasi buaya tersebut menjadi tontonan warga. Sejumlah warga nekat mendekati lokasi dan buaya yang membuat petugas Damkar terganggu.

"Banyak sekali warga. Kendalanya di situ ada juga yang nekat mau dekati buaya," imbuhnya.

Pihak Damkar rencananya menyerahkan buaya tersebut ke BKSDA Sulsel untuk disimpan di penangkaran. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan BKSDA.

"Akan diserahkan ke BKSDA. Ini sementara kita tunggu," kata Hizbul.

Warga Diimbau Hindari Area Sungai

Hizbul mengatakan dari laporan warga buaya memang kerap muncul di Sungai Desa Manakku. Warga menyebut ada 8 ekor buaya di sungai tersebut.

"Menurut laporan warga ada sekitar 8 ekor buaya di sana," katanya.

Ia pun mengimbau warga untuk menghindari beraktivitas di sekitar sungai karena buaya yang kerap berpindah-pindah. Dia juga berharap agar warga segera melaporkan ke Damkar jika melihat kemunculan buaya.

"Kami imbau hindari beraktivitas di sekitar sungai dan kalau melihat buaya segera laporkan ke kami," pungkasnya.

Video: Kebakaran Rumah di Pangkep Sulsel Diduga gegara Korsleting Listrik

Video: Kebakaran Rumah di Pangkep Sulsel Diduga gegara Korsleting Listrik

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman menemukan sejumlah kejanggalan saat sidak ke sejumlah rumah yang direnovasi dengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep. Kejanggalan itu ditemukan di 3 rumah.

Pantauan detikjatim, total ada 3 rumah yang didatangi pada Senin (28/4/2025). Ketiganya berada di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Di lokasi pertama, Heri langsung berdialog dengan pemilik rumah. Kejanggalan terlihat dari belum selesainya pembangunan padahal berdasarkan data Kementerian PKP progress pembangunan renovasi rumah itu sudah selesai.

"Bahwa sudah dibangun, tetapi dilaporkan sudah selesai. Ini ada fotonya dalam sistem sudah dilaporkan 100%," kata Heri sembari menunjukkan data dari telepon genggamnya, Senin (28/4/2025).

"Tetapi ini bukan rumah ini, beda. Rumah yang lain," kata Heri.

Saat disinggung siapa yang memverifikasi hal ini, Heri mengungkapkan ada dugaan sejumlah oknum yang terlibat.

"Tadi yang terlibat komponennya ada banyak, ada korlap, tenaga ahli, tenaga lapangan, dan PPK. Itu lebih banyak di adminstratif," ujar Heri

Sementara di rumah kedua, penyimpangan langsung terlihat dari penampilan rumah yang dihuni pemilik rumah. Terlihat rumah penerima bantuan berukuran cukup besar bahkan memiliki 2 tingkat. Sementara dana bantuan BSPS digunakan untuk membangun toko yang terletak persis di samping rumah.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

"Ini di rumah pak M, anda tadi sudah mengetahui di depan sudah punya rumah sebelah cukup besar. Kemudian beliau sebagai ketua RT. Kemudian beliau dipanggil oleh aparat desa. Apakah Anda mau? Nah beliau mengatakan ya mau-mau saja," jelas Heri.

Dari jawaban pemilik rumah, Heri juga mendapat kepastian bahwa dana BSPS digunakan untuk membangun warung.

"Nah ternyata rumah ini dijadikan warung, bukan tempat tinggal," ujarnya.

Hal senada ditemukan Heri saat meninjau rumah ketiga. Posisi rumah ini berada di tengah ladang sawah warga. Bahkan ada papan yang menandakan bahwa bangunan itu dibangun dari dana BSPS.

Namun, Tim Irjen PKP mencurigai bangunan itu tidak difungsikan sebagai rumah tinggal tetapi hanya untuk penyimpanan padi. Hal ini terlihat dari kondisi ruangan yang hanya terdiri dari 1 ruangan tanpa dilengkapi kamar mandi maupun dapur.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

Tidak terlihat ada perabotan dasar seperti lemari atau pun alas tidur seperti rumah pada umumnya. Diduga bangunan itu menjadi gudang padi atau tembakau.

"Ini lahan rumah yang dibangun atas nama BSPS, yang katanya untuk rumah tinggal. Padahal bapak itu sudah punya tanah (rumah) bersama anak-anak. Dengan alasan tidak punya tempat tinggal. Dibangun di sini, memang tanahnya di sini, tetapi ini masalahnya di sini apakah itu tempat tinggal? Tidak ada kamar mandi, tidak ada tempat tidur. Saya menduga ini untuk gudang, silakan teman-teman media apakah ini sudah tepat sasaran?" Kata Heri.

Berbagai temuan penyimpangan itulah yang kemudian menjadi bahan pelaporan Heri Jerman ke Kejari Sumenep. Heri melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), menyebut masih ada 7 ekor buaya yang berada di Sungai Desa Manakku setelah penangkapan seekor buaya muara berukuran 4 meter. Warga sekitar pun diimbau untuk menghindari area sungai setelah seekor buaya yang masuk permukiman warga dievakuasi.

"Menurut laporan warga ada sekitar 8 ekor buaya di sana," kata Korlap Dinas Damkar Pangkep Hizbul Wathan kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Buaya berukuran 4 meter sebelumnya telah ditangkap di Kampung Kokoa, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Senin (28/4) sekitar pukul 06.00 Wita. Setelah penangkapan itu, petugas memperkirakan masih ada 7 ekor yang berada di sungai.

"Masih ada 7 ekor," ujar Hizbul.

Dia menambahkan, buaya tersebut sudah kerap muncul di sungai sejak sebulan terakhir. Meski begitu hingga saat ini belum ada laporan serangan buaya ke warga maupun hewan ternak.

"Kemunculannnya sudah hampir sebulan. Sampai saat ini belum ada laporan buaya menyerang manusia atau hewan," ujarnya.

Ia pun mengimbau kepada warga untuk menghindari beraktivitas di sekitar sungai karena buaya yang kerap berpindah-pindah. Dia juga berharap agar warga segera melaporkan ke Damkar jika melihat kemunculan buaya.

"Kami imbau hindari beraktivitas di sekitar sungai dan kalau melihat buaya segera laporkan ke kami," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Damkar Pangkep mengerahkan 9 petugas ke lokasi untuk menangkap buaya. Buaya itu memberontak ketika petugas melakukan penangkapan bermodalkan seutas tali.

"Ada 9 orang yang menangkap buaya. Kita pakai alat seadanya, pakai tali," ujar Hizbul.

Selama 30 menit, buaya itu akhirnya dikendalikan. Beruntung tidak ada petugas Damkar Pangkep yang terkena serangan buaya agresif tersebut.

"Cukup agresif, buayanya melawan," kata Hizbul.

Aksi Warga di Sulteng Gotong Royong Tangkap Buaya 4 Meter Pemangsa Kambing

Aksi Warga di Sulteng Gotong Royong Tangkap Buaya 4 Meter Pemangsa Kambing

Inspektur Jenderal (Irjen), Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman melaporkan dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Kementerian PKP mengambil sampling di 13 kecamatan yang ada di Sumenep, termasuk di kepulauan. Setelah terjun ke lapangan diketahui jika mekanisme yang dijalankan tidak sepenuhnya berjalan.

"(Kami) turun ke lapangan, mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan," katanya.

Dia paparkan 18 temuan penyimpangan yang dia dapatkan kepada awak media. Antara lain bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai yang dilaporkan.

"Saya temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan tapi penerima bantuannya ini suruh tanda tangan slip penarikan kosong,"katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Sigit Waseso mengatakan pihaknya akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh Irjen Kementerian PKP.

"Kami akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya, baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara," katanya.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Buaya berukuran 4 meter masuk permukiman warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel). Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pangkep yang mendapat laporan telah mengevakuasi buaya tersebut.

"Buayanya sudah diamankan tadi oleh anggota kami," terang Korlap Dinas Damkar Kabupaten Pangkep, Hizbul Wathan Mone, Senin (28/4/2025).

Buaya muara di persawahan Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Senin (28/4) sekitar pukul 06.00 Wita. Personel damkar turun ke lokasi 30 menit setelah laporan.

"Buaya tersebut pertama kali terlihat oleh warga sekitar pukul 06.00 wita. Terus dilaporkan ke kita pukul 06.30 Wita," ucapnya.

Hizbul mengatakan, buaya jenis muara itu awalnya naik ke pemukiman warga. Buaya itu kemudian menuju persawahan.

"Awalnya di rumah warga, di kolong rumah tapi karena kaget dia lari ke sawah. Buaya tersebut ditangkap di sawah," ujar Hizbul.

Buaya tersebut ditangkap oleh 9 orang dengan menggunakan tali. Beberapa kali buaya terlihat mengamuk namun petugas berhasil menjerat dan mengikat buaya hingga dapat dikendalikan.

"Cukup agresif, buayanya melawan. Ada 9 orang anggota yang menangkap dengan tali," bebernya.

Pihak Damkar Pangkep rencananya akan menyerahkan buaya tersebut ke BKSDA Sulsel untuk disimpan di penangkaran. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan BKSDA.

"Akan diserahkan ke BKSDA. Ini sementara kita tunggu," kata Hizbul.

Menurut Hizbul, buaya tersebut sudah kerap muncul di sungai sejak sebulan terakhir. Namun sejauh ini belum ada laporan buaya itu menyerang warga maupun ternak.

"Kemunculannnya sudah hampir sebulan. Menurut warga ada sekitar 8 ekor buaya. Sampai saat ini belum ada laporan buaya menyerang manusia atau hewan," pungkasnya.

Video: Bocah Perempuan yang Hanyut di Sungai Kalibone Pangkep Ditemukan Tewas

Video: Bocah Perempuan yang Hanyut di Sungai Kalibone Pangkep Ditemukan Tewas