Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan bertemu dengan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani. Pertemuan itu membahas soal pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.

Ara mengatakan dirinya sudah meminta izin kepada Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo untuk rapat bersama sejumlah perbankan.

"KUR bagaimana itu bisa buat perumahan, itulah kita mau bicarakan," ujar Ara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2025).

Ia menyatakan KUR untuk perumahan merupakan goodwill Presiden Prabowo Subianto. Untuk menjalankan hal tersebut, perlu ada pembahasan soal mekanisme aturan, prosedur, payung hukum, penerima, serta nominalnya.

"Bagaimana KUR dari Danantara dari Bank BUMN bisa juga itu dialokasikan untuk perumahan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan Prabowo memberikan arahan kepada BPI Danantara untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri Maruarar Terharu Tukang Becak Dapat Rumah Subsidi di Batang

Video: Menteri Maruarar Terharu Tukang Becak Dapat Rumah Subsidi di Batang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah berjalan. Pelibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai jadi kunci untuk mensukseskan program itu dan mendongkrak perekonomian daerah.

Hal itu diungkapkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Senin (19/5/2025).

"Kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin mensupport, mensukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas luasnya di daerah sekitar, di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi," ujarnya.

Maman mengatakan upaya untuk mendorong UMKM terlibat lebih aktif dalam program MBG terus dilakukan. Bahkan, dia berharap agar program ini bisa menyentuh lebih dari 50 juta UMKM di tanah air.

"Saya memang bercita-cita melalui MBG, 50 juta lebih UMKM di Indonesia itu bisa terbantu. Akhirnya Kementerian UMKM dalam rangka membuka, meluaskan pelibatan UMKM agar ekonomi di daerah, rakyat, menjadi berkeadilan, lebih optimal, lebih hidup, dan besar," jelasnya.

Maman mengatakan setiap UMKM diharuskan bisa memasok keperluan untuk MBG. Mulai dari bahan baku untuk dii dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga keperluan lainnya.

"UMKM harus bisa memasok baku ke SPPG di daerahnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan saat ini sudah ribuan UMKM yang dilibatkan untuk memasok bahan baku bagi 1.343 SPPG seluruh Indonesia.

"Di setiap SPPG berdiri maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier dan itu rata-rata UMKM. Sekarang sudah tercatat 2.700an sudah terlihat di dalam rantai pasok makan bergizi, selain koperasi dan lain-lain," kata Dadan.

Dia menambahkan program ini juga mampu menyerap 52 ribu tenaga kerja. Dengan target hingga 30 ribu SPPG, dia menargetkan jumlah tenaga kerja terserap bisa mencapai 1,5 juta.

"Para pekerja tersebut akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaannya," ucap Dadan.

Dia menambahkan salah satu yang akan menjadi percepatannya adalah wilayah Kabupaten Bandung. Dirinya menargetkan sebanyak 361 SPPG bisa terealisasi.

"Ini ada di wilayah kabupaten Bandung, harus ada 361 SPPG, akan ada uang ke kabupaten Bandung Rp 361 miliar, memanfaatkan untuk menggairahkan, Rp 4,3 triliun tiap tahun, APBD Rp 3,7 triliun," bebernya.

Kata Badan Gizi soal Kasus Keracunan Makanan MBG

Di sisi lain, Dadan juga berbicara soal adanya kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Menurutnya, kasus keracunan disebabkan waktu memasak di dapur SPPG yang terlalu lama. Hal ini berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan.

"Sekarang bahan baku harus yang bagus, fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG yang ada di belakang itu harus berani menolak bahan baku yang jelek. Kemudian, mulai persingkat waktu produksi dengan pengiriman," ujar Dadan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat meninjau MBG di Cileunyi Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Dadan mengungkapkan bahan baku yang segar akan mempengaruhi kualitas jika tidak tepat waktu sampai ke sekolah. Sehingga, ia meminta waktu pengiriman untuk dipangkas secepat mungkin.

"Selama ini banyak kejadian karena masaknya terlalu lama, kemudian delivery nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama disimpan, harus langsung di makan," katanya.

Dadan menambahkan makanan juga harus melalui tahap pengujian sebelum diserahkan ke siswa.

"Harus melakukan uji organ lab, jadi sebelum dibagikan harus dibuka, dicium, dirasakan, kalau bagus kita langsung lanjutkan, kalau jelek kita langsung ditarik," jelasnya.

Dia mengatakan akan terus melakukan pelatihan kepada tenaga kerja yang ada di SPPG.

"Iya banyak kejadian di SPPG yang sudah dua tiga bulan melakukan kegiatan. Sehingga menganggap itu menjadi kegiatan rutin, akhirnya kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan," kata Dadan.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait 'menodong' perusahaan terbuka (Tbk) untuk membantu program 3 juta rumah.

Ia mencontohkan komitmen PT Triputra Agro Persada yang menganggarkan program corporate social responsibility (CSR) untuk pembangunan rumah. Menurutnya, langkah serupa juga harus dilakukan perusahaan besar lain dan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

"TAPG punya Pak TP Rachmat itu resmi dalam RUPS mengalokasikan anggaran CSR-nya untuk perumahan," ucap Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Jadi, kami juga bergerilya kepada perusahaan-perusahaan besar dan beberapa terbuka (Tbk) yang sudah ada di pasar modal, walaupun tidak semuanya. Supaya mereka bisa memutuskan dalam RUPS-nya untuk (CSR) di bidang perumahan," tegasnya.

Ara menyebut APBN cuma bisa menopang 9 persen dari total biaya pembangunan 3 juta rumah. Dengan kata lain, Kementerian PKP masih harus putar otak mencari dana pembangunan sekitar 2,7 juta rumah lainnya.

Ia menyebut upaya PKP mencari 91 persen sumber dana lain membuat kementeriannya sudah bukan lagi di level teknis. Ara menilai PKP sekarang berada di tataran kementerian strategis karena harus cari dana tambahan.

Meski begitu, Menteri Ara menegaskan dirinya masih optimistis program 3 juta rumah bisa terwujud di era Presiden Prabowo Subianto. Ia mengklaim terus bekerja keras, jujur, dan transparan bersama jajaran Kementerian PKP demi mewujudkan mimpi ini.

"Pada waktunya kalau kami tidak yakin, kami siap, pembantu presiden kapanpun kami di-reshuffle siap. Bagi kami kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri satu tahun ini. (Tapi) kami gak ragu-ragu kok, kami bekerja keras untuk mencapai ini," tegasnya.

Di lain sisi, ia menjelaskan pembagian tugas dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Ara menegaskan sang wamen telah 8 kali bolak-balik ke luar negeri dalam 7 bulan terakhir demi mencari investor.

Bagaimana KUR bisa untuk perumahan, itulah yang kita mau bicarakan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani untuk membahas kredit usaha rakyat (KUR) bagi sektor perumahan.

"Bagaimana KUR bisa untuk perumahan, itulah yang kita mau bicarakan," ujar Maruarar atau akrab disapa Ara di Jakarta, Senin.

Pertemuan tersebut rencananya selain dihadiri oleh Menteri PKP dan CEO Danantara, juga akan dihadiri Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan bank-bank BUMN.

Pertemuan itu tentunya akan membahas terkait rencana bagaimana KUR bisa dialokasikan sebagian untuk mendukung sektor perumahan.

Namun, Ara tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan

Menurut dia, bagaimana KUR dari Danantara dan bank-bank BUMN bisa juga dialokasikan untuk perumahan merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bagaimana KUR dari Danantara, dari bank BUMN bisa juga dialokasikan buat perumahan. Itu arahan (Presiden)," katanya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, BPI Danantara mendukung penuh untuk sektor perumahan.

Terkait hal tersebut, dirinya akan menjajaki dan mendalami dengan pihak perbankan, terutama dengan bank-bank BUMN.

Ara mengatakan bahwa pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara mengenai bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada dukungan dari segi pembiayaan yang besar.

Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencapai tujuan strategisnya, Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan menerapkan good governance.

Danantara Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis, sehingga menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketiga di Kota Madiun, Jatim yang berada di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Nambangan Lor siap beroperasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dapur ketiga ini diberi nama Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri. Pemkot Madiun dan pihak terkait terus melakukan penambahan dapur secara bertahap," ujar Maidi di Madiun, Senin.

Pihaknya mengatakan, di Kota Madiun setidaknya ditargetkan akan ada 17 dapur MBG. Sampai saat ini, sudah ada tiga dapur MBG.

Ketiga itu yakni dapur sehat di Jalan Tirta Raya, kedua ada di Kelurahan Banjarejo, dan ketiga di Jalan Mayjend Sungkono yang baru saja diluncurkan.

Wali Kota menambahkan dapur sehat di sejumlah lokasi lain juga terus berproses. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu berharap dapur MBG lain juga bisa segera beroperasi.

"Di lokasi lain juga terus kita persiapkan. Nanti menyusul akan segera kita resmikan. Harapannya, program bisa segera menyentuh seluruh pelajar di Kota Madiun," katanya.

Sementara, Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo mengatakan dapur MBG ketiga ini langsung beroperasi pada Senin (19/5) ini. Keberadaan dapur MBG tersebut akan melayani sebanyak 11 sekolah di sekitarnya dari tingkat TK hingga SMA sederajat.

"Jarak sekolah terdekat yang dilayani mencapai 120 meter. Sedang, sekolah terjauh mencapai 2,7 kilometer. Total pelajar yang dilayani ada sebanyak 3.473 siswa," katanya.

Seperti di tempat lainnya, di Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri juga terdapat kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, dan lain sebagainya.

"Untuk bahan baku menu masakannya akan menggandeng kelompok tani setempat sebagai supplier," katanya.

Dandim menambahkan, pelaksanaan MBG di Kota Madiun sejak pertama bergulir, cukup lancar sejauh ini. Kendala teknis yang mengemuka langsung bisa diantisipasi sebelumnya. Hal itu karena adanya pendampingan menyeluruh yang dilakukan.

Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar 51 ribu anak.

Pihaknya bersama Pemkot Madiun yakin dengan penambahan SPPG secara bertahap tersebut, akan mendukung kelancaran program MBG di Kota Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Ular piton sepanjang 5 meter berkeliaran di kali kecil di tengah permukiman Kelurahan/Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Warga susah payah menangkap ular pembelit yang berukuran besar itu.

"Ular melintas di kali kecil tengah permukiman. Rumah saya di samping kali," kata Hanif Asyari (31), salah satu warga, Senin (19/5/2025).

Hanif mengatakan, predator penyergap itu diketahui mendekati permukiman melalui aliran sungai dangkal. Kemunculannya terlihat oleh warga yang sedang berkumpul pada Sabtu malam (17/5/2025).

Warga spontan mengepung ular dan berusaha menangkapnya. Namun, upaya warga tidak mudah. Warga berjibaku untuk bisa menangkap ular tersebut.

"Untung diketahui dan ditangkap. Kalau masuk rumah-rumah, bahaya," ungkapnya.

Setelah ditangkap, warga kemudian memanggil tim Damkar BPBD Kota Pasuruan. Tim Damkar kemudian memasukkan ular ke kandang dan membawanya ke mako.

"Ular masih kami karantina," kata Kasi Kedaruratan BPBD Kota Pasuruan Anang Sururin.

Video: Lansia 66 Tahun Ditelan Ular Piton 6 Meter

Video: Lansia 66 Tahun Ditelan Ular Piton 6 Meter

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo sempat terhenti sejak Jumat pekan lalu. Apa alasannya?

Komandan Kodim 0802/Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono menegaskan, program tersebut tidak dihentikan secara permanen, melainkan sedang dalam proses penyesuaian administrasi.

"Jadi kami sampaikan ke seluruh masyarakat dan rekan-rekan semuanya, bahwa untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan dihentikan, tapi sementara sedang perubahan administrasi," kata Letkol Dwi Soerjono kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Ia menjelaskan, saat ini pihak yayasan penyelenggara sedang menyiapkan sistem administrasi baru bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu perubahan utama adalah penggunaan virtual account untuk setiap dapur penyedia makanan.

"Kalau dulu anggaran diterima di belakang, kalau sekarang diterima di depan," jelas Soerjono.

"Pengajuan anggaran dilakukan di awal bulan. Untuk bulan Juni nanti, diajukan dari awal Mei sesuai kebutuhan dapur selama satu bulan," imbuhnya.

Proses ini disebut Dwi Soerjono sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pendistribusian dana. Seluruh dapur MBG akan memiliki virtual account masing-masing untuk menerima anggaran langsung dari pusat.

"Setelah kegiatan ini, sedang dilakukan pembuatan virtual account. Kita berhenti Jumat kemarin, sampai fiturnya selesai," papar Soerjono.

Ia juga menyebutkan, informasi ini sudah disampaikan kepada seluruh kepala dapur. Mereka diminta menunggu instruksi dari yayasan dan BGN sebelum kembali beroperasi.

"Titik dapur yang belum mendapatkan virtual account-nya semuanya berhenti. Tapi yayasan yang menggunakan rekening bank setempat tidak berhenti," ujar Soerjono.

Menurut Dandim, tidak ada perubahan dalam jumlah penerima manfaat program. Hanya mekanisme pencairan dan distribusi dana yang kini diubah agar lebih sistematis dan terintegrasi.

"Tidak ada perubahan, jumlah siswa tetap. Hanya perubahan mekanisme saja," pungkas Soerjono.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir secara simbolis di SD Negeri 1 Dencarik, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, Senin (19/5/2025). Program ini dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Buleleng Banjar Dencarik dan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Pada tahap pertama ini, sebanyak 1.844 siswa di Kecamatan Banjar menjadi penerima manfaat. Program ini diterapkan di 15 sekolah yang terdiri atas 5 taman kanak-kanak (TK), 6 sekolah dasar (SD), dan 1 sekolah menengah atas (SMA).

Kepala SPPG Kecamatan Banjar, Rusdianto, mengatakan bahwa penyediaan makanan dilakukan sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Menu yang disiapkan sudah diperhitungkan oleh ahli gizi, mulai dari karbohidrat, protein hingga serat. Kami juga menyediakan menu khusus bagi siswa yang tidak menyukai nasi, misalnya diganti dengan kentang," jelas Rusdianto, Senin.

Ia menjelaskan proses memasak dilakukan sejak dini hari. Bahan makanan yang tahan lama dimasak mulai pukul 01.00 Wita, sementara sayuran dimasak pukul 05.00 Wita agar tetap segar saat dikonsumsi.

Dapur pusat berada di Desa Dencarik dengan jangkauan distribusi maksimal 3 kilometer (km) atau sekitar 30 menit pengantaran ke sekolah. Sebanyak 37 relawan dari masyarakat lokal dilibatkan sebagai tenaga masak. Jumlah ini akan ditambah seiring bertambahnya penerima program.

Pagu anggaran disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu Rp 8.000 per porsi untuk jenjang PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp 10.000 untuk kelas 4 SD hingga SMA. Meski harga bahan pokok mengalami fluktuatif, tim SPPG tetap menyusun menu bergizi berbahan lokal yang terjangkau.

Sementara itu, Asisten III Setda Buleleng Gede Sugiartha Widiada menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tahap awal ini. Pemerintah daerah, kata dia, siap mendukung kelancaran program, termasuk penyediaan aset lahan untuk pembangunan dapur tambahan jika diperlukan.

"Kami siap memfasilitasi dan mendukung penuh, baik dari sisi penyediaan lahan maupun koordinasi lintas OPD untuk menjamin kelancaran program," ujar Gede Sugiartha.

Program ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, jajaran Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai OPD terkait di lingkungan Pemkab Buleleng. Mereka meninjau langsung proses penyiapan makanan dan fasilitas dapur yang digunakan.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Buleleng. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk penyempurnaan program, termasuk kemungkinan penambahan jumlah sekolah penerima manfaat di masa mendatang.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung diberdayakan menjadi kru Dapur Makan Bergizi Gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Hal ini menjadi bukti program Makan Gratis dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Di Sukamiskin warga binaan dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati mengatakan pemberdayaan warga binaan merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan Program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari Program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).

Adita menyatakan bukan cuma warga binaan saja yang mendapatkan kegiatan. Secara ekonomis, koperasi lapas juga mendapat keuntungan karena diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak.

"Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin pun mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

"Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden," kata Firsa.

"Saya terharu, termotivasi, dan bangga ketika peralatan makan sudah kembali ke dapur, kami mendapat surat cinta dari siswa. Saya berharap program ini bisa terus berlanjut. Jadi ketika kami sudah kembali ke masyarakat, bisa terlibat di dapur lagi," ujar Dimas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengungkapkan bahwa di Sumatera Selatan (Sumsel) membutuhkan kurang lebih 965 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk mencapai target 2,2 juta-2,5 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini, kata Dadan, BGN meminta kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan tiga lahan di setiap Kabupaten/Kota untuk membangun dapur SPPG di Sumsel.

"Jadi di Sumsel ini diperlukan kurang lebih 965 SPPG dan masing-masing SPPG ini akan melayani 3.000 daerah-daerah padat dan terpencil, tergantung jumlahnya," katanya usai MoU penyedia lahan SPPG, Kamis (15/5/2025).

Menurut Dadan, saat ini penerima manfaat MBG sudah mencapai 3,8 juta orang. Mereka dilayani 1.335 SPPG di seluruh Indonesia. Untuk di Sumsel, lanjut Dadan, penerima MBG sudah mencapai 180 orang, mereka dilayani 65 SPPG.

"Maka dari itu BGN menargetkan jumlah penerima MBG. Jika pelaksanaanya dilakukan serentak maka kurang lebih sekitar Rp 10 triliun akan masuk ke Sumsel," ungkapnya.

BGN menargetkan sekitar 2,2 juta-2,5 juta penerima program MBG di Sumsel. Selain dua juta anak sekolah dari tingkat TK - SMA yang menerima manfaat MBG, ada juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita.

"Daerah-daerah yang menerima manfaat MBG ini akan berdiri SPPG ini. Untuk anggaran satu SPPG akan menerima sekitar Rp 10 miliar setiap tahunnya. Dengan adanya MoU ini maka pembangunan dapur SPPG bisa lebih cepat dan penerima manfaat MBG juga semakin banyak," katanya.

Dadan mengatakan dengan adanya MoU ini dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyukseskan MBG. BGN ingin rantai pasok bahan baku lokal dengan membina petani, peternak, dan nelayan, untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan dapur SPPG juga dipercepat agar pelaksanaan penyaluran MBG juga cepat terlaksana. Sebab, di Sumsel ini SPPGnya masih 65 dan pelayanan untuk MBG masih 10 persen dari hasil evaluasi.

"Maka dari itu kami ingin pembangunan dapur SPPG cepat dilaksanakan dan MBG membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah," ujarnya.

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya berhenti sementara. Namun, belum diketahui secara pasti alasannya.

Salah satu sekolah penerima program MBG, SMPN 13 Surabaya, membenarkan bahwa sejak Rabu (15/5/2025), sekolah tidak lagi menerima distribusi makanan dari program tersebut. Program MBG libur sementara hingga awal pekan depan.

"Dari tim MBG menyampaikan libur sementara sejak tanggal 15 Mei kemarin," kata Humas SMPN 13 Surabaya Karyadi saat dihubungi detikJatim, Jumat (16/5/2025).

Namun, hari ini ia menerima informasi bila hari Selasa (20/5/2025) program MBG akan dilanjutkan kembali. SMPN 13 tidak menerima makan siang sejak tanggal 15 dan 16 Mei.

"Info yang saya terima setelah salat Jumat tadi, dari tim MBG sekolah bahwa tanggal 20 Mei kemungkinan lanjut lagi," jelasnya.

Perkara berhenti atau libur sementara program MBG, pihak sekolah tidak mengetahui alasannya.

"Terkait alasannya libur, kami tidak mendapatkan informasinya," ujarnya.

Karyadi menyebut, sejauh ini tidak ada masalah pada makanan dari program pemerintah. Sebelumnya pada bulan Februari, SMPN 13 sempat mengeluhkan buah terasa kecut seperti mau basi.

"Tidak ada masalah. buahnya relatif aman karena berkulit, misalnya jeruk, klengkeng, pisang, anggur," pungkasnya.

Sementara itu, pihak dapur MBG masih belum merespons ketika dikonfirmasi detikJatim.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG