Jakarta -

Yayasan Media Berkat Nusantara menyampaikan klarifikasi soal tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan sendiri telah dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menyampaikan beberapa poin klarifikasi. Pertama, ia menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Kedua, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan yayasan, Mei Imaniar, mengatakan pihaknya akan mencairkan uang pembayaran mitra tersebut sesuai dengan arahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan hindayana.

"Kami akan cairkan, dari Yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira. Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara itu, kami serahkan kepada pihak lain. Begitu arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei.

Namun demikian, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana tersebut. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar seperti yang digugat Ira. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama. Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsignasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira, kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," imbuh Timoty.

Sebagai informasi, sebelumnya mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Presiden Prabowo Subianto juga telah merespons dugaan penggelapan dana tersebut. Prabowo mengatakan dirinya akan menelusuri secara langsung hal ini. Ketika ditanya, Prabowo nampak kaget dengan adanya penggelapan dana yang terjadi. Dia mengaku belum tahu dan akan mengecek secara langsung kasus ini.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

(acd/acd)

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menambah standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) usai adanya insiden keracunan massal yang menimpa siswa-siswi di Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menerangkan, SOP yang akan diterapkan yakni sisa dari makanan tersebut akan dibersihkan di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

?Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG,? kata Dadan dalam keterangannya dikutip Kamis (24/4/2025).

Selain itu, Dadan juga menerangkan pihaknyga juga akan memberikan pelatihan tambahan dalam rangka penguatan SDM di lapangan.



?Selain itu akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan,? jelas dia.

Siswa Keracunan Massal

Sebagai informasi, puluhan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur, Jawa Barat diduga keracunan massal seusai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pada Senin (21/4/2025). Para pelajar tersebut dirawat di dua rumah sakit yakni 28 siswa dirawat di RSUD Sayang Cianjur dan 10 pelajar dirawat di RS Bhayangkara Cianjur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya mengatakan, puluhan pelajar yang dirawat tersebut rata-rata mengeluhkan gejala meyerupai keracunan, seperti pusing, mual, muntah, hingga diare.

"Para pelajar tersebut mengeluhkan keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di sekolah. Namun berbeda-beda ada yang mengalami gejalanya disekolah dan ada juga yang merasakan sakit setelah di rumah. Jadi kemungkinan ada yang masih dirawat di rumah atau di Puskesmas," terang Frida.

Dia mengimbau kepada Puskesmas untuk mendata pasien yang diduga mengalami keracunan, terutama pelajar untuk memastikan jumlah korban.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan penghasilan sebesar Rp 2 juta per bulan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa menerimanya. Dadan menyebut IRT yang berusia sekitar 40-45 tahun ini dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG sendiri merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program makan bergizi gratis (MBG).

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Dadan menyebut program MBG merupakan program investasi sumber daya manusia terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menjelaskan MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " terang Dadan.

Selain itu, keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Simak juga Video: BGN Targetkan Bangun 1.542 SPPG, Daerah 3T Jadi Fokusnya

(rea/rrd)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memperbolehkan tenaga-tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggunakan fasilitas di berbagai Balai Pelatihan milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai pusat edukasi.

Hal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Yassierli dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang tentang Sinergi 'Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional' pada Senin (14/4) lalu.

Yassierli menyatakan komitmen penuh mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat sambutan positif dari masyarakat luas serta pihak-pihak terkait. Yassierli menegaskan dengan berbagai fasilitas seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kemnaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mensupport pelatihan dan sertifikasi tenaga-tenaga yang terlibat. Kami yakin MBG bakal berjalan sukses apabila didukung oleh personal yang memiliki kompetensi standar, " kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Yassierli berharap sinergi ini dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, responsif terhadap isu gizi, serta mendukung terciptanya tenaga kerja sehat, produktif, dan kompetitif.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan MBG merupakan program investasi SDM terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menyebut MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " ujar Dadan.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja. Dadan menambahkan keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Lihat juga Video Momen Wamen PPPA Tinjau SPPG di Malang: Semua Rapi Sekali

(rea/rrd)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperketat proses seleksi usai adanya kasus mitra program makan bergizi gratis (MBG) yang tak dibayar. Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan proses seleksi ketat ke mitra MBG akan dilakukan terutama ke mitra yang berpartner. Saat ditanya mengenai penyelesaian masalah yayasan tersebut, Dadan menerangkan akan mengambil langkah kerja yang tidak membuat gaduh.

"Kami akan makin ketat menyeleksi mitra terutama mitra yang berkongsi/berpartner," kata Dadan kepada detikcom.

Terkait kasus tersebut, Dadan menerangkan hal itu merupakan masalah internal antara yayasan dengan mitra. Dadan menerangkan, dana yang telah disalurkan ke yayasan masih aman dalam rekening.

Menurut Dadan, sistem pencairan dana tersebut dilengkapi dengan sistem keamanan melalui virtual account. Dana tersebut hanya dapat dicairkan melalui persetujuan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Masalah internal mitra. Dana di virtual account hanya bisa dicairkan melalui approval ke SPPG, dana pasti aman," imbuh Dadan.

Mitra MBG Tak Dibayar Hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dikutip dari detikNews, Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

(fdl/fdl)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa dugaan penyelewengan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan masalah internal yang melibatkan pihak pengelola dapur dengan mitranya.

"Bukan akibat kesalahan penyaluran dana oleh BGN. Isu penyelewengan dana MBG ini persoalan internal yayasan dan mitranya dan kami telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

Dikatakan Dadan, dirinya telah menggelar pertemuan bersama pihak terkait yakni yayasan, Media Berkat Nusantara (MBN), yang menangani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata beserta mitranya atas nama Ibu Ira.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut digelar sebagai respons atas beredarnya isu dugaan penyelewengan dana MBG di SPPG Kalibata yang menyeret nama BGN selaku penanggung jawab program MBG.

Dalam pertemuan itu, kata Dadan, mitra MBN menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada permasalahan antara mereka dengan pihak BGN, dan menyebut kesalahpahaman internal sebagai akar persoalan.

Ia menambahkan bahwa BGN selama ini telah menjalankan proses penyaluran dana sesuai ketentuan yang berlaku, yakni melalui transfer langsung ke rekening Virtual Account atas nama Yayasan MBN.

Sebagai langkah antisipasi kejadian serupa terulang, Dadan menegaskan komitmen BGN untuk memperketat seleksi mitra kerja serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi di seluruh SPPG.

“Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” ujarnya.

BGN juga memastikan bahwa program MBG di lokasi itu akan tetap berjalan sesuai jadwal dan komitmen terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kasus ini bermula dari kerja sama antara Ibu Ira dengan Yayasan MBN dan SPPG Kalibata untuk penyediaan menu MBG sejak Februari hingga Maret 2025.

Dalam perjanjian awal, disepakati harga Rp15 ribu per porsi untuk total 65.025 porsi, namun sebagian harga kemudian diubah menjadi Rp13 ribu meskipun diketahui sebelum kontrak ditandatangani.

Permasalahan muncul ketika pembayaran tahap kedua tidak dibayarkan, sehingga Ibu Ira melaporkan dugaan penggelapan dana senilai Rp975.375.000 ke kepolisian.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dibayar hampir Rp 1 miliar oleh Yayasan MBG. Yayasan MBG berinisial MBN dilaporkan ke kepolisian oleh mitra dapurnya karena diduga menggelapkan dana Rp 975.375.000.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal tersebut merupakan masalah internal antara yayasan dengan mitra. Dadan menerangkan, dana yang telah disalurkan ke yayasan masih aman dalam rekening.

Menurut Dadan, sistem pencairan dana tersebut dilengkapi dengan sistem keamanan melalui virtual account. Dana tersebut hanya dapat dicairkan melalui persetujuan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Masalah internal mitra. Dana di virtual account hanya bisa dicairkan melalui approval ke SPPG, dana pasti aman," kata Dadan kepada detikcom, Rabu (16/4/2025).

Sebagai tindak pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, Dadan menerangkan akan lebih ketat menyeleksi mitra MBG. Saat ditanya mengenai penyelesaian masalah yayasan tersebut, Dadan menerangkan akan mengambil langkah kerja yang tidak membuat gaduh.

"Kami akan makin ketat menyeleksi mitra terutama mitra yang berkongsi/berpartner," jelas Dadan.

Mitra MBG Tak Dibayar Hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dikutip dari detikNews, Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 per porsi, namun di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13.000. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

(rea/ara)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendatangi Yayasan Media Berkat Nusantara selaku Mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. Pertemuan itu guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengevaluasi dan mengecek penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta. Ia menyebut telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

"Yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara)," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu (16/4/2025).

Pada dialog tersebut, pihak mitra menjelaskan tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG disebut akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," terang Dadan.

Dadan menyebut pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

"BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat," ucapnya.

Mitra MBG Tak dibayar hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dikutip dari detikNews.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 per porsi, namun di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13.000. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

(aid/hns)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli siap mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Yassierli dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang tentang Sinergi 'Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional' di kantor Kemnaker Jakarta, Senin (14/4).

"Kemnaker tentu siap komitmen untuk support (MBG) karena prospek program MBG ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, " ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Yassierli berharap sinergi ini diharapkan dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, responsif terhadap isu gizi, serta mendukung terciptanya tenaga kerja sehat, produktif, dan kompetitif.

Dia menyebut berbagai fasilitas seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kemnaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mensupport pelatihan dan sertifikasi tenaga-tenaga yang terlibat. Kami yakin MBG bakal berjalan sukses apabila didukung oleh personal yang memiliki kompetensi standar," katanya.

Sementara itu, Dadan Hindayana menyatakan MBG merupakan program investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar pemerintah, yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, kata dia, MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " ujarnya.

Dia mengatakan hingga bulan April 2025 terdapat 1.072 SPPG. Artinya sudah ada 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah beroperasi.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan.

Dadan meyakini keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan, mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

(akd/akd)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim berhasil memberdayakan restoran yang hampir bangkrut di sejumlah wilayah melalui program kemitraan. Hal ini dinilai sebagai dampak dari program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, MBG memberikan dampak berganda bagi sektor makanan dan minuman karena menjadi mitra penyedia paket pemenuhan gizi.

"Ini (MBG) peluang juga yang bekerja di food and beverage, restoran-restoran di Jakarta yang kurang laku sekarang dikonversi untuk menjadi layanan pemenuhan gizi, untuk menjadi mitra Badan Gizi. Di daerah-daerah juga banyak yang restorannya sudah hampir bangkrut sekarang bangkit kembali," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Melalui MBG, kata Dadan, BGN berhasil menjadi offtaker bagi produk lokal. Pasalnya, MBG membutuhkan 200 kilogram (kg) beras dan 6.000 telur ayam untuk 3.000 penerima manfaat setiap harinya.

"Kalau 82,9 juta sudah dilaksanakan pada bulan November (2024), maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton. Kalau dua kali saja seminggu kita masak, maka butuh 10.000 ton. Artinya, kalau satu tahun itu butuh 400 ribu ton telur," ungkapnya.

Selain telur, BGN juga membutuhkan 350 kg daging ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah setiap hari untuk memenuhi gizi pada menu MBG. Bahkan, Dadan mengatakan, penjual pisang di Bogor mengaku senang lantaran hasil panennya diserap program MBG.

"Jadi ini produk-produk lokal akhirnya sekarang bangkit karena adanya program Makan Bergizi Gratis," ungkapnya.

MBG membutuhkan hingga 50 liter susu per hari di satu SPPG. Artinya, secara nasional MBG membutuhkan 1,5 juta ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan susu segar.

"Kami untuk awal ini mewajibkan susu diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, di daerah-daerah yang ada sapi perahnya. Ini adalah potensi pertumbuhan ekonomi," tutupnya.

(ara/ara)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Saat ini, 30.000 sarjana itu masih menjalani pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan selesai Juni.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, 30.000 sarjana baru itu yang akan menjalankan program MBG. Dengan begitu, ia meyakini tidak ada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tidak tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

"Itu adalah SDM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini, kemudian mengeksekusi program, sehingga tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Dadan mengatakan, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia tersebut menempuh studi di Unhan selama 3-4 bulan dengan rincian, 2 bulan pertama dididik untuk komponen cadangan (Komcad) dan 2 bulan sisanya untuk pendidikan teknis meliputi keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budi daya pertanian.

"Alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik dua batch yaitu masing 1.000, dan sudah 2.000 yang kita hasilkan sudah ada di lapangan di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Ada 6 orang yang mengundurkan diri dan untuk batch pertama ini murni didanai oleh hamba Allah," ungkapnya.

Pada batch pertama, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia telah bekerja sejak Februari. Sementara batch kedua didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tambahan.

"Sekarang sudah diterima kurang lebih 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dididik di Unhan," tutupnya.

Simak juga Video Prabowo Bicara Kasih Makan ke Anak yang Lapar: 'What is Wrong with That'

(ara/ara)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyinggung kekalahan tim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ia mengaitkannya dengan permasalahan gizi anak di Indonesia.

Mulanya, Dadan bicara tentang penduduk Indonesia yang terus bertumbuh, khususnya di kelas masyarakat miskin dan rentan miskin, dengan rasio kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menengah atas. Sedangkan masyarakat miskin ini cenderung sulit memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

"Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup," ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Dadan, asupan gizi seimbang bagi anak di masa yang akan datang bisa mempengaruhi produktivitas anak tersebut. Apabila tidak diintervensi, dikhawatirkan akan menciptakan tenaga kerja berkualitas rendah. Ia pun berkelakar, mengaitkannya dengan kekalahan timnas RI beberapa waktu lalu.

"Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," kelakar Dadan.

Meski demikian, menurutnya saat ini PSSI sudah cukup membaik dengan adanya pemain naturalisasi dari beberapa negara, yang menurutnya punya gizi yang lebih baik.

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di Belanda, meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang. Apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi di dunia di Jepang," kata dia, diiringi suara tawa hadirin.

"Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan. Karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat, selain melihat, butuh kecerdasan. Bisa membaca permainan lawan, dan lain-lain," sambungnya.

Dengan demikian, Dadan berharap kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa menjadi solusi untuk masa mendatang. Adapun hingga akhir tahun ini, targetnya penyaluran MBG bisa tembus hingga 82,9 juta penerima.

"Kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai anak SMA itu memiliki hal strategis. Karena kita harapkan dengan investasi besar-besaran pemerintah RI akan dihasilkan SDM berkualitas 2045," ujar Dadan.

(shc/ara)