Yayasan Media Berkat Nusantara buka suara terkait tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan juga dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Selain itu, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Yayasan Janji Cairkan Duit Mitra

Sementara itu, Perwakilan Yayasan, Mei Imaniar, menegaskan bahwa pihaknya akan mencairkan uang pembayaran operasional mitra tersebut. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Pasti akan dicairkan. Dari Yayasan, akan mencairkan, sesuai arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei, dalam kesempatan yang sama.

Terkait klaim data dan ketentuan tentang transparansi pengeluaran mitra yang menggunakan uang negara itu, yayasan akan serahkan kepada pihak ketiga untuk mengurusnya.

Di sisi lain, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana operasional yang belum dibayarkan. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama," imbuh Timoty.

"Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsinyasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira (Mitra MBG), kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," sambungnya.

Mitra dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku sempat dihubungi pihak yayasan berinisial MBN terkait pembayaran yang menunggak. Namun, mitra dapur tetap melanjutkan proses hukum.

"Tadi setengah 6 pada hari ini pihak yayasan memberitahu saya bahwa akan menyerahkan bilyet giro untuk pembayaran hak (Ibu) Ira dan beliau menanyakan di mana alamatnya," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

Danna mengatakan kepada pihak yayasan untuk mengantar bilyet giro ke Polres Metro Jakarta Selatan hari ini. Namun tak ada jawaban dari pihak yayasan.

"Saya sampaikan tadi untuk diantar ke Polres Jakarta Selatan pada hari ini, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Jadi saya juga kurang paham niatnya seperti apa, ingin menyampaikan bilyet giro di tengah hari libur, saat dikonfirmasi tiba-tiba tidak ada kabar lagi. Kurang lebih seperti itu," jelasnya.

Danna menjelaskan kliennya tetap melanjutkan proses hukum perkara tersebut. Hal ini supaya menjadi pelajaran terhadap setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia agar tak melakukan hal serupa.

"Jadi gini, untuk laporan, tadi saya sudah ngobrol cukup panjang dengan Ibu Ira. Pada intinya, beliau sejauh ini tetap akan melanjutkan laporan. Kenapa? Untuk menjadi pelajaran bagi setiap SPPG maupun yayasan di 1.702 SPPG di Indonesia ini," ucapnya.

"Supaya tidak melakukan hal serupa. Dan agar tahu, jika yayasan melakukan hal serupa, akan ditindak tegas dan akan dilaporkan ke polisi," tambahnya.

Danna menegaskan kliennya tetap melanjutkan proses hukum meskipun yauasan membayar uang tersebut. Menurutnya, penyelewengan itu harus ditindaktegas dan tidak ada damai mengenai hal itu.

"(Apkah akan damai apabila pihak yayasan membayar) Dari Ibu Ira tetap lanjut karena ini untuk pembelajaran seluruh SPPG dan yayasan bahwa ketika melakukan penyelewengan seperti ini akan ditindaktegas dan tidak ada damai," ujarnya.

"Dan sekali lagi ini program prioritas Pak Prabowo, jika ada penyelewengan harus ditindaktegas," tutupnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyiapkan empat langkah untuk mencegah kasus dapur makan bergizi gratis (MBG) tutup, tak terulang kembali.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

1. Perketat identifikasi mitra

Dadan mengatakan, pihaknya akan memperketat mekanisme pengawasan dan memperkuat sistem identifikasi mitra setelah kasus tutupnya MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dadan bilang, pihaknya akan memperkuat proses identifikasi mitra dengan meminta data jati diri yang lebih lengkap sejak awal kerja sama.

“Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

2. Audit berkala

BGN juga berkomitmen untuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga audit independen guna melakukan pemeriksaan rutin.

“Secara rutin meminta BPKP dan lembaga lain melakukan audit agar deteksi dini dilakukan,” ujarnya.

3. Virtual account rekber

BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan MBG dan memperbaiki tata kelola guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Penggunaan virtual account yang merupakan rekening bersama sudah menjadi salah satu bentuk pengawasan ketat di sistem kami,” kata Dadan.

4. Penetapan biaya at cost

BGN juga akan menerapkan biaya berbasis at cost. Hal ini disebut akan memastikan transparansi biaya operasional sebagai bentuk pengawasan.

“Selain itu, penetapan biaya berbasis at cost, baik untuk bahan baku maupun operasional, disertai dengan referensi harga yang umum berlaku, adalah bagian dari sistem pengawasan kami,” ujar Dadan.

Melansir dari Antara, Selasa (15/4/2025), Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Ira Mesra Destiawati, telah bekerja sama dengan pihak yayasan MBN dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Pihak Ira kurang lebih sudah memasak 65.025 porsi makan bergizi gratis yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 975.375.000 dan sudah melapor ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana oleh yayasan MBN.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperketat mekanisme pengawasan dan memperkuat sistem identifikasi mitra setelah kasus tutupnya Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, yang diduga akibat penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat proses identifikasi mitra dengan meminta data jati diri yang lebih lengkap sejak awal kerja sama.

“Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

BGN juga berkomitmen untuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga audit independen guna melakukan pemeriksaan rutin.

“Secara rutin meminta BPKP dan lembaga lain melakukan audit agar deteksi dini dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan MBG dan memperbaiki tata kelola guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Penggunaan virtual account yang merupakan rekening bersama sudah menjadi salah satu bentuk pengawasan ketat di sistem kami,” kata Dadan.

“Selain itu, penetapan biaya berbasis at cost, baik untuk bahan baku maupun operasional, disertai dengan referensi harga yang umum berlaku, adalah bagian dari sistem pengawasan kami,” ujar Dadan.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

Dilansir dari Antara, Selasa (15/4/2025), Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Ira Mesra Destiawati, telah bekerja sama dengan pihak yayasan MBN dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Pihak Ira kurang lebih sudah memasak 65.025 porsi makan bergizi gratis yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 975.375.000 dan sudah melapor ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana oleh yayasan MBN.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan jumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah. Dia menyebut saat ini sudah ada seribu lebih mitra SPPG.

"Siapa (mitra SPPG) yang mundur? Yang ada nambah terus," kata Dadan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (16/4/2025).

Dadan merinci awal mula BGN dibentuk ada 190 mitra SPPG. Saat ini dia mengatakan jumlahnya sudah 1.072.

"Memulai 190, sekarang 1.072 SPPG," ujarnya.

Kisruh Mitra Dapur MBG di Jaksel

Sebelumnya, mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan pihak yayasan berinisial MBN terkait dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000. Setelah menemui Kepala BGN, Dadan Hindayana, dapur mitra MBG itu akan beroperasi lagi.

"Tadi kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Dadan, alhamdulillah ditemukan solusi yang cukup baik. Jadi mulai besok pun dapur di Kalibata sudah mulai beroperasi kembali," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4).

Danna mengatakan kliennya mau kembali membuka dapur MBG karena ingin menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Mediasi yang sempat dilakukan sebelumnya juga menegaskan kliennya mau melanjutkan kerja sama tersebut namun dengan syarat adanya pembenahan dari pihak yayasan.

"Alasan dasar kenapa Ibu Ira mau masuk dalam program Makan Bergizi Gratis, karena memang dasarnya Ibu Ira ingin menyukseskan program Bapak Prabowo Subianto. Dan bahkan kan saya sempat mediasi waktu itu, minggu kemarin," jelasnya.

"Saya bilang, kalau misalnya memang bisa lanjut, akan kita lanjutkan. Tapi tolong dibenahi. Dan akhirnya tadi setelah kita ketemu, dibenahi semua, besok kita sudah bisa lanjut beroperasi," tambahnya.

Danna menjelaskan biaya operasional untuk dapur tersebut nantinya dari modal kliennya juga bantuan dari pihak BGN. Namun, teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut dari kliennya dan BGN.

"Jadi untuk beberapa hari ya (biaya operasionalnya) Tapi sudah dibantu juga dari pihak-pihak BGN. Mekanisme seperti apa, nanti kita tunggu. Tapi yang jelas, kita sudah komitmen. Sudah tadi sudah bisa untuk melanjutkan. Ibu Ira nanti modal lagi. Untuk sistemnya semua sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut," ucapnya.

Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman antara mitra dan yayasan. Dadan meminta mitra dapur MBG tersebut untuk tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja. Dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," ujar Dadan.

Dadan menegaskan urusan BGN dalam kasus ini sudah selesai. Dia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata untuk beroperasi kembali.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka. Dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai. Dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," katanya.

Simak juga Video 'Seusai Temui BGN, Dapur MBG di Kalibata Bakal Kembali Beroperasi Besok':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, berhenti beroperasi setelah pihak mitra, Ira Mesra, tidak menerima uang operasional sekitar Rp 1 miliar dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Kasus dugaan penggelapan itu terungkap usai Ira Mesra melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan bahwa Yayasan MBN tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada Ira Mesra. Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975,3 juta, baru dua tahap. Makanya, kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan murni masalah internal yayasan. “Itu murni masalah internal mitra,” ujar Dadan kepada wartawan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan juga mengaku baru tahu bahwa mitra BGN memiliki mitra atau partner lagi.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas adalah dua pihak yang berbeda,” kata Dadan.

“Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” tutur dia.

Dadan hanya mengetahui bahwa mitra BGN merupakan satu kesatuan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. “Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

BGN juga telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran tersebut sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara).

Pada mediasi, Rabu kemarin, Dadan mengatakan bahwa yayasan dan pihak mitra saling mendengarkan masalah satu sama lain.

Mulai hari ini, Dadan pun meminta SPPG Kalibata beroperasi lagi. “Kami tadi sudah minta agar besok (hari ini) SPPG Kalibata sudah operasional kembali,” ujar Dadan.

Dadan juga tidak mempermasalahkan apabila pihak mitra telah melaporkan Yayasan MBN ke polisi. “Ya itu urusan mereka lah. Bagi kami sudah selesai masalahnya. Jadi kalau bisa, ya sudah. Kalau bisa kekeluargaan, kenapa harus ke polisi?” kata Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. “BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” kata Dadan.

BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, kasus dapur makan bergizi gratis (MBG) yang berhenti beroperasi di Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan murni masalah internal pada mitra.

“Itu murni masalah internal mitra,” ujar Dadan kepada wartawan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan juga mengaku baru tahu bahwa mitra BGN memiliki mitra atau partner yang lain.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas, adalah dua pihak yang berbeda,” kata Dadan. “Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” tutur dia.

Dadan hanya mengetahui bahwa mitra BGN merupakan satu kesatuan.

Sebagai informasi, mitra MBG, Ira Mesra, melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan karena dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis hingga Rp 1 miliar.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025) bahwa yayasan itu diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

KOMPAS.com/Febryan Kevin Situasi dapur MBG Kalibata yang dikabarkan berhenti beroperasi, Rabu (16/4/2025)

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Terbaru, pada hari ini, Rabu, BGN telah mengadakan pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara.

Siaran pers BGN menulis, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

“Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

Dapur program makan bergizi gratis di Pamulang, Tangerang Selatan terbakar. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas.

"Untuk penyebab diduga adanya kebocoran gas di dapur itu," kata Danton Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tangerang Selatan, Banten, Imam, seperti dikutip Antara, Selasa (18/2/2025).

Kebakaran itu terjadi pukul 02.43 WIB dini hari tadi. Dua unit kendaraan pemadam dan sembilan personel dikerahkan untuk memadamkan api.

Sejumlah barang dan bangunan hangus dilalap api. Termasuk bahan-bahan untuk program MBG juga terdampak kebakaran.

"Sebagian bahan makanan ikut terdampak," ucapnya.

Api berhasil dipadamkan pukul 02.55 WIB dan selesai pemadaman pukul 03.45 WIB. Damkar Tangsel memastikan tidak ada korban akibat peristiwa tersebut.

"Korban nihil. Kerugian Rp 100 juta," kata Imam.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap kedua akan ditambah sebesar Rp 100 triliun pada Februari 2025. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Muazzim Akbar.

Politikus PAN ini menjelaskan, anggaran program MBG telah disetujui DPR sebesar Rp 71 triliun untuk tahap pertama. Kemudian anggaran tahap kedua ditambah sebesar Rp 100 triliun pada Februari. Sehingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dibekali anggaran Rp 171 triliun.

"Komisi X sudah setuju tahap pertama menyetujui Rp 71 triliun. Kedua, kami akan tambah Rp 100 triliun bulan Februari. Jadi total Rp 171 triliun," kata Muazzim ditemui di kediamannya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (9/2/2025).

Ketua DPW PAN NTB itu mengatakan khusus pelaksana MBG di NTB, telah dilakukan uji coba di Kecamatan Sakra, Lombok Timur, dan Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Anggaran per porsi MBG ditetapkan sebesar Rp 10.000. Namun, biaya per porsi tidak dibatasi hanya Rp 10.000. Anggaran MBG ini disesuaikan dengan kondisi harga bahan makanan di daerah masing-masing.

Sebelumnya, Muazzim mengawal pembangunan 128 dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis di NTB. Muazzim menyebut satu dapur MBG membutuhkan tenaga kerja sebanyak 47 orang. Tenaga kerja tersebut dari masyarakat sekitar.

"Baik tukang masaknya, tukang antar, tukang beli bahan pokok, dan lain sebagainya berasal dari masyarakat sekitar. Karena tak mungkin kami merekrut SDM di luar," kata Muazzim.

BGN menargetkan 128 dapur di NTB pada semester pertama 2025. Pembangunan dapur ini dilakukan secara bertahap.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto meninjau dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rawamangun, Jakarta Timur. Prabowo melihat lebih dekat proses penyajian makan bergizi gratis di dapur tersebut.

Dilihat dari video yang diterima, Senin (3/1/2025), Prabowo memakai baju safari lengan pendek warna cokelat muda dan celana hitam. Tiba di lokasi, Prabowo langsung masuk ke dalam dapur.

Sejumlah petugas tengah melakukan pekerjaannya masing-masing. Beberapa petugas ada yang memasukkan makanan ke dalam food tray atau tempat makan yang dijejerkan di meja panjang. Ada juga yang koki yang memasak.

Prabowo awalnya meninjau proses penyajian makanan. Prabowo tampak didampingi seorang petugas yang menjelaskan proses tersebut.

Setelah itu, Prabowo lanjut memeriksa proses memasak yang dilakukan beberapa koki. Terlihat Prabowo sesekali menyapa para petugas di lokasi. Semua petugas di dapur umum itu lengkap memakai penutup kepala dan masker.

Sebelumnya, Prabowo secara dadakan berkunjung ke sekolah di Jakarta Timur. Prabowo meninjau langsung program makan bergizi gratis.

"Iya betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan makan bergizi gratis ke sekolah," kata Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya kepada wartawan, Senin (3/2).

Teddy menyebut ada dua sekolah yang dikunjungi, yakni SD Negeru 05 Jati dan TK Negeri 02 di wilayah Pulo Gadung, Jakarta Timur. Prabowo juga mengunjungi dapur penyajian program makan bergizi gratis di kawasan setempat.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya, di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

SUMENEP, KOMPAS.com - Sepasang suami istri di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengundurkan diri sebagai relawan di dapur makan bergizi gratis (MBG).

Pasutri tersebut adalah Moh Farid (56) dan Asia Wulandari (48), warga Desa Pandian, Kecamatan Kota, yang sehari-hari menjalankan usaha warung nasi.

Farid awalnya bertugas di bagian pemorsian, sementara istrinya, yang akrab disapa Wulan, ditugaskan di bagian penyayuran.

Farid menjelaskan bahwa relawan di bagian penyayuran bekerja sejak pukul 01.00 WIB hingga selesai, memasak sayur bersama relawan lain yang bertugas memasak nasi.

Sementara itu, relawan di bagian pemorsian mulai bekerja sejak pukul 04.00 WIB hingga semua menu selesai dimasak.

Keduanya memutuskan untuk mengundurkan diri setelah dipindahtugaskan ke bagian lain.

Farid ditugaskan sebagai sekuriti dapur, sedangkan Wulan dipindah ke bagian pemorsian.

Farid mengungkapkan bahwa istrinya memilih mundur karena jam kerja di dapur makan bergizi gratis bersamaan dengan jadwal buka warung nasi mereka yang telah dirintis selama 13 tahun.

Farid juga merasa tidak nyaman karena harus bekerja sendirian sebagai sekuriti.

Alasan lain di balik pengunduran diri mereka adalah tidak adanya kepastian mengenai gaji yang akan diterima selama bekerja di dapur makan bergizi gratis.

Farid mengungkapkan bahwa sejak mengikuti pelatihan di Kodim 0827 Sumenep pada September 2024, tidak ada dokumen yang ditandatangani terkait besaran gaji.

"Tidak ada sama sekali hitam di atas putih, Mas," kata Farid kepada Kompas.com saat ditemui di rumahnya, Kamis (30/1/2025).

Farid juga sempat menanyakan kepada Kepala Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG), Mohammad Kholilur Rahman, mengenai kepastian gaji saat berkunjung ke rumahnya pada 11 Januari 2025.

Namun, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Farid hanya mengetahui bahwa nominal gaji relawan yang bertugas di malam dan siang hari berbeda.

Hingga pengunduran diri mereka, Farid tetap tidak tahu berapa gaji yang akan diterima.

Bahkan, setelah pengunduran diri, tidak ada perwakilan dari SPPG Sumenep yang menghubunginya untuk klarifikasi.

Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, membenarkan bahwa ada sejumlah relawan yang mengundurkan diri.

Menurutnya, data terakhir menunjukkan bahwa ada lima relawan yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, termasuk jam kerja yang dinilai terlalu lama.

"Relawan yang mengundurkan diri terjadi antara dua pekan setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada tanggal 13 Januari 2025 lalu, tapi sudah ada penggantinya," ujar Kholilur Rahman kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Saat ditanya mengenai tidak adanya kepastian gaji bagi relawan, Kholilur Rahman menyatakan bahwa semua kewenangan terkait hal itu berada di tangan Kodim 0827 Sumenep.

Ia menjelaskan bahwa seluruh proses rekrutmen dilaksanakan oleh Kodim 0827 Sumenep.

"Saya hanya diperkenalkan dengan mereka (relawan), lalu menjalani program sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN)," pungkasnya.

SUMENEP, KOMPAS.com - Sepasang suami istri di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengundurkan diri sebagai relawan di dapur makan bergizi gratis (MBG).

Pasutri tersebut adalah Moh Farid (56) dan Asia Wulandari (48), warga Desa Pandian, Kecamatan Kota, yang sehari-hari menjalankan usaha warung nasi.

Farid awalnya bertugas di bagian pemorsian, sementara istrinya, yang akrab disapa Wulan, ditugaskan di bagian penyayuran.

Farid menjelaskan bahwa relawan di bagian penyayuran bekerja sejak pukul 01.00 WIB hingga selesai, memasak sayur bersama relawan lain yang bertugas memasak nasi.

Sementara itu, relawan di bagian pemorsian mulai bekerja sejak pukul 04.00 WIB hingga semua menu selesai dimasak.

Keduanya memutuskan untuk mengundurkan diri setelah dipindahtugaskan ke bagian lain.

Farid ditugaskan sebagai sekuriti dapur, sedangkan Wulan dipindah ke bagian pemorsian.

Farid mengungkapkan bahwa istrinya memilih mundur karena jam kerja di dapur makan bergizi gratis bersamaan dengan jadwal buka warung nasi mereka yang telah dirintis selama 13 tahun.

Farid juga merasa tidak nyaman karena harus bekerja sendirian sebagai sekuriti.

Alasan lain di balik pengunduran diri mereka adalah tidak adanya kepastian mengenai gaji yang akan diterima selama bekerja di dapur makan bergizi gratis.

Farid mengungkapkan bahwa sejak mengikuti pelatihan di Kodim 0827 Sumenep pada September 2024, tidak ada dokumen yang ditandatangani terkait besaran gaji.

"Tidak ada sama sekali hitam di atas putih, Mas," kata Farid kepada Kompas.com saat ditemui di rumahnya, Kamis (30/1/2025).

Farid juga sempat menanyakan kepada Kepala Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG), Mohammad Kholilur Rahman, mengenai kepastian gaji saat berkunjung ke rumahnya pada 11 Januari 2025.

Namun, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Farid hanya mengetahui bahwa nominal gaji relawan yang bertugas di malam dan siang hari berbeda.

Hingga pengunduran diri mereka, Farid tetap tidak tahu berapa gaji yang akan diterima.