Yayasan Media Berkat Nusantara buka suara terkait tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan juga dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Selain itu, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Yayasan Janji Cairkan Duit Mitra

Sementara itu, Perwakilan Yayasan, Mei Imaniar, menegaskan bahwa pihaknya akan mencairkan uang pembayaran operasional mitra tersebut. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Pasti akan dicairkan. Dari Yayasan, akan mencairkan, sesuai arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei, dalam kesempatan yang sama.

Terkait klaim data dan ketentuan tentang transparansi pengeluaran mitra yang menggunakan uang negara itu, yayasan akan serahkan kepada pihak ketiga untuk mengurusnya.

Di sisi lain, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana operasional yang belum dibayarkan. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama," imbuh Timoty.

"Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsinyasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira (Mitra MBG), kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," sambungnya.

SOLO, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendirikan dapur SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi) mandiri di Kota Solo, Jawa Tengah.

Hingga saat ini, jumlah dapur SPPG yang telah beroperasi di Solo baru mencapai empat unit, sementara kebutuhan mencapai 45 dapur untuk mencakup seluruh wilayah.

"Kurang lebih 40-45 SPPG (yang dibutuhkan). Kita membuka peluang bagi masyarakat untuk mendirikan SPPG mandiri," kata Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran, dalam sosialisasi di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Syarat Mendirikan Dapur SPPG

Suardi menjelaskan, masyarakat yang ingin mendirikan dapur SPPG mandiri harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan oleh BGN. Beberapa syarat tersebut meliputi:

• Ketersediaan bangunan dapur
• Peralatan memasak dan makan
• Standar kebersihan dan higienitas
• Legalitas status hukum dapur

Selain itu, ia menegaskan bahwa harga per porsi untuk program MBG ditetapkan sebesar Rp 15.000, kecuali untuk wilayah tertentu seperti Papua dan sekitarnya yang akan disesuaikan.

"Tentunya kalau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan sama (harganya). Tetapi untuk wilayah timur Papua dan sekitarnya tidak boleh disamakan," jelasnya.

Target 45 Dapur SPPG Tercapai Akhir 2025

BGN menargetkan seluruh kebutuhan dapur SPPG di Solo bisa terpenuhi paling lambat akhir tahun 2025.

"Sebisa mungkin akhir 2025 sudah tercapai semua (SPPG)," ujar Suardi.

Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Solo mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari program nasional Presiden Prabowo Subianto.

"Semua yang dibutuhkan regulasi di kota akan kita siapkan semua. Dan tadi sudah disampaikan keterbukaan. Di Solo juga akan terbuka. Silakan pengawasannya normal semua asalkan memenuhi standar dari BGN," kata Respati.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini empat dapur SPPG yang sudah beroperasi tersebar di wilayah Jebres, Laweyan, Serengan, dan Banjarsari. Namun, belum mencakup seluruh kecamatan di Kota Solo.

"Sekarang baru empat SPPG. Belum tersebar di seluruh kecamatan," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan respons soal gugatan perdata yang disiapkan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata atas persoalan ganti rugi biaya operasional program MBG yang belum tuntas.

Menurut Dadan, persoalan tersebut merupakan urusan internal dan bukan ranah BGN.

"Itu urusan internal, bukan urusan Badan Gizi," ujar Dadan saat dijumpai di Menara BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Namun, Dadan memastikan BGN akan melakukan evaluasi atas kondisi di dapur MBG Kalibata itu.

Ia juga memastikan kewajiban BGN terkait pembayaran operasional program MBG sudah tuntas.

"Ya pasti (akan ada evaluasi). Pasti ya. Itu urusan internal, bukan urusan Badan Gizi. Itu urusan internal antara mitra. Tidak ada Badan Gizi. Badan Gizi sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya dan bahkan 10 hari kemudian sudah membayar uangnya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ira Mesra, pemilik dapur MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, akan mengajukan gugatan perdata jika ganti rugi biaya operasional program MBG belum diselesaikan.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengungkapkan, pihaknya kini tengah menyusun gugatan perdata.

"Ini kami sedang disiapkan gugatan (perdata). Kan sudah seharusnya minggu kemarin (dibayarkan) tapi ini belum ada," ucap Danna saat dikonfirmasi, Senin.

Danna menjelaskan, sampai saat ini kliennya belum memperoleh ganti rugi biaya operasional MBG dan masih terus menggunakan dana pribadi.

"Hingga saat ini belum ada lagi (komunikasi), saya akan bersurat lagi (ke Yayasan MBN). Hari ini masih memasak pakai uang pribadi," ungkap Danna.

Menurut dia, saat ini ada satu saksi yang sedang diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana MBG yang diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar.

Sebelumnya, kasus ini terkuak setelah Ira Mesra melaporkan dugaan penggelapan dana MBG ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada Kamis, 10 April 2025.

KOMPAS.com/Febryan Kevin Situasi dapur MBG Kalibata yang dikabarkan berhenti beroperasi, Rabu (16/4/2025)

"Untuk laporan polisi sudah kami serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Danna.

Yayasan MBN diduga tidak menyalurkan dana MBG yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur.

Menurut Harly, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN diketahui telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang mengelola program MBG, tetapi dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang bertanggung jawab atas kegiatan memasak dan distribusi.

Ira Mesra menanggung seluruh biaya operasional sendiri, termasuk pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta akibat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000 atau hampir Rp 1 miliar rupiah.

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen meminta pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng agar menjamin kebersihan dan kualitas makanan yang disajikan. Dia menyinggung tentang adanya kasus kualitas menu MBG di salah satu kabupaten di Jateng yang kurang layak.

"Saya mohon dijaga kebersihannya, dijaga kualitasnya. Tadi saya dengar di salah satu kabupaten yang makanannya sudah tidak baik. Nah, ini harus kita tinjau,” kata Taj Yasin usai berkegiatan di Kabupaten Kudus, Jumat (18/4/2025).

Dia mengingatkan bahwa program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan. Proses evaluasi akan dilaksanakan berkala kepada elemen pelaksananya. “Kalau memang baik, layak, ya diteruskan. Kalau tidak, bisa diganti,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.

Gus Yasin mengungkapkan, sejauh ini terdapat 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jateng. “Di Kabupaten Kudus sendiri sudah ada lima dapur yang berjalan. Kemarin kami sudah kumpulkan seluruh sekda kabupaten/kota di Jawa Tengah di Semarang untuk koordinasi,” ucapnya.

Menurutnya, koordinasi itu penting mengingat adanya arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa setiap kabupaten nantinya akan dibangun tiga SPPG baru oleh pemerintah pusat. “Sekarang kita tinggal menunggu proses seleksi,” kata Gus Yasin.

Pemprov Jateng sendiri telah mengusulkan 21 SPPG tambahan yang dinilai siap beroperasi sebagai dapur MBG. Saat ini BGN tengah menyeleksi SPPG-SPPG tersebut.

Dugaan keracunan

Pada Senin (14/4/2025) lalu, setidaknya 60 siswa dari tingkat TK hingga SMP di Kabupaten Batang, Jateng, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi mi dalam menu MBG. "Untuk perkembangan yang bergejala setelah mengonsumsi makanan dari MBG pada tanggal 14 itu sampai sekarang update-nya ada 60 orang," ungkap epidemiolog Dinas Kesehatan (Dinkes) Batang, Khairunnisa, mewakili Kepala Dinkes Batang Didiet Wisnuhardanto, ketika dihubungi via telepon, Rabu (16/4/2025).

Khairunnisa menambahkan, ke-60 siswa yang diduga mengalami keracunan MBG itu tersebar di beberapa sekolah. Rinciannya yakni TK Salimah (2 siswa), SDN Proyonanggan 5 (19 siswa), TK Al Karomah (3 siswa), TK Aisyiah (2 siswa), SMPN 1 Batang (10 siswa), SDN kauman 1 (9 siswa), SDN Kauman 6 (13 siswa), dan SDN Kauman 3 (2 siswa).

Menurut Khairunnisa, para siswa yang diduga keracunan MBG mengalami sejumlah gejala, antara lain mual, pusing, muntah, hingga diare. "Sebagian besar sih mual," ucapnya.

Dia mengungkapkan, para siswa yang diduga keracunan tidak sampai menjalani perawatan di rumah sakit. Khairunnisa mengeklaim, kondisi mereka pun kini sudah membaik dan telah kembali bersekolah.

Ada dugaan bahwa para murid mengalami gejala-gejala seperti keracunan akibat mengonsumsi mi yang menjadi menu karbohidrat MBG pada Senin lalu. Namun Khairunnisa menyampaikan, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui uji laboratorium.

"Semua makanan yang kemarin dikonsumsi itu kami kirimkan samplingnya ke Balai Kesehatan PAK Semarang. "Sampel yang kami periksa ada mi, sayur sawi, sama telur dadar. Itu sampel sudah kita kirim," kata Khairunnisa dengan menambahkan bahwa hasil uji lab akan diketahui dalam dua pekan.

Mitra dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku sempat dihubungi pihak yayasan berinisial MBN terkait pembayaran yang menunggak. Namun, mitra dapur tetap melanjutkan proses hukum.

"Tadi setengah 6 pada hari ini pihak yayasan memberitahu saya bahwa akan menyerahkan bilyet giro untuk pembayaran hak (Ibu) Ira dan beliau menanyakan di mana alamatnya," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

Danna mengatakan kepada pihak yayasan untuk mengantar bilyet giro ke Polres Metro Jakarta Selatan hari ini. Namun tak ada jawaban dari pihak yayasan.

"Saya sampaikan tadi untuk diantar ke Polres Jakarta Selatan pada hari ini, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Jadi saya juga kurang paham niatnya seperti apa, ingin menyampaikan bilyet giro di tengah hari libur, saat dikonfirmasi tiba-tiba tidak ada kabar lagi. Kurang lebih seperti itu," jelasnya.

Danna menjelaskan kliennya tetap melanjutkan proses hukum perkara tersebut. Hal ini supaya menjadi pelajaran terhadap setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia agar tak melakukan hal serupa.

"Jadi gini, untuk laporan, tadi saya sudah ngobrol cukup panjang dengan Ibu Ira. Pada intinya, beliau sejauh ini tetap akan melanjutkan laporan. Kenapa? Untuk menjadi pelajaran bagi setiap SPPG maupun yayasan di 1.702 SPPG di Indonesia ini," ucapnya.

"Supaya tidak melakukan hal serupa. Dan agar tahu, jika yayasan melakukan hal serupa, akan ditindak tegas dan akan dilaporkan ke polisi," tambahnya.

Danna menegaskan kliennya tetap melanjutkan proses hukum meskipun yauasan membayar uang tersebut. Menurutnya, penyelewengan itu harus ditindaktegas dan tidak ada damai mengenai hal itu.

"(Apkah akan damai apabila pihak yayasan membayar) Dari Ibu Ira tetap lanjut karena ini untuk pembelajaran seluruh SPPG dan yayasan bahwa ketika melakukan penyelewengan seperti ini akan ditindaktegas dan tidak ada damai," ujarnya.

"Dan sekali lagi ini program prioritas Pak Prabowo, jika ada penyelewengan harus ditindaktegas," tutupnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan pihak yayasan berinisial MBN terkait dugaan penggelapan dana hampir Rp 1 miliar. Polisi akan memanggil para saksi terkait kasus ini.

"Akan panggil saksi hari Selasa," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi lewat pesan singkat kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Saksi yang dipanggil yakni pelapor, dalam hal ini Ira Mesra Destiawati selaku pemilik mitra dapur MBG. Selanjutnya ada saksi dari pelapor.

Lantas kapan Yayasan MBN akan dipanggil polisi? "Setelah saksi-saksi pastinya," imbuhnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polres Metro Jakarta Selatan akan memanggil pihak Mitra Dapur yang melaporkan pihak Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN. Polisi akan meminta keterangan sebagai tindak lanjut atas laporan dugaan penggelapan dana yang dilaporkan.

"Saat ini, penyidik sudah menyiapkan pemanggilan untuk dua orang saksi. Saksi pelapor dan saksi satu lagi yang dibawa oleh pelapor," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Nurma mengatakan setelah itu pihaknya juga akan memanggil pihak yayasan MBN selaku terlapor. Dia menyebut ada dua yang akan diperiksa dari pihak terlapor.

"Kalau terlapor, yang jelas dari kita, dari penyidik, pasti memeriksa dulu keterangan-keterangan dari terlapor, saksi-saksi yang ada. Lanjut pasti dijadwalkan untuk yang dilaporkan tentunya. (Laporan) Belum, untuk saat ini belum (dicabut), masih berjalan," terang Nurma.

"(Yang diperiksa) ya terlapor dan saksi, yang mengetahui dilaporkan tentunya. Untuk saat ini yang jelas pemilik (yayasan) dan yang melaporkan," imbuhnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

Lihat juga Video: Mitra Dapur di Kalibata Polisikan Yayasan Makan Gratis soal Dugaan Penggelapan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan jumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah. Dia menyebut saat ini sudah ada seribu lebih mitra SPPG.

"Siapa (mitra SPPG) yang mundur? Yang ada nambah terus," kata Dadan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (16/4/2025).

Dadan merinci awal mula BGN dibentuk ada 190 mitra SPPG. Saat ini dia mengatakan jumlahnya sudah 1.072.

"Memulai 190, sekarang 1.072 SPPG," ujarnya.

Kisruh Mitra Dapur MBG di Jaksel

Sebelumnya, mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan pihak yayasan berinisial MBN terkait dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000. Setelah menemui Kepala BGN, Dadan Hindayana, dapur mitra MBG itu akan beroperasi lagi.

"Tadi kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Dadan, alhamdulillah ditemukan solusi yang cukup baik. Jadi mulai besok pun dapur di Kalibata sudah mulai beroperasi kembali," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4).

Danna mengatakan kliennya mau kembali membuka dapur MBG karena ingin menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Mediasi yang sempat dilakukan sebelumnya juga menegaskan kliennya mau melanjutkan kerja sama tersebut namun dengan syarat adanya pembenahan dari pihak yayasan.

"Alasan dasar kenapa Ibu Ira mau masuk dalam program Makan Bergizi Gratis, karena memang dasarnya Ibu Ira ingin menyukseskan program Bapak Prabowo Subianto. Dan bahkan kan saya sempat mediasi waktu itu, minggu kemarin," jelasnya.

"Saya bilang, kalau misalnya memang bisa lanjut, akan kita lanjutkan. Tapi tolong dibenahi. Dan akhirnya tadi setelah kita ketemu, dibenahi semua, besok kita sudah bisa lanjut beroperasi," tambahnya.

Danna menjelaskan biaya operasional untuk dapur tersebut nantinya dari modal kliennya juga bantuan dari pihak BGN. Namun, teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut dari kliennya dan BGN.

"Jadi untuk beberapa hari ya (biaya operasionalnya) Tapi sudah dibantu juga dari pihak-pihak BGN. Mekanisme seperti apa, nanti kita tunggu. Tapi yang jelas, kita sudah komitmen. Sudah tadi sudah bisa untuk melanjutkan. Ibu Ira nanti modal lagi. Untuk sistemnya semua sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut," ucapnya.

Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman antara mitra dan yayasan. Dadan meminta mitra dapur MBG tersebut untuk tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja. Dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," ujar Dadan.

Dadan menegaskan urusan BGN dalam kasus ini sudah selesai. Dia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata untuk beroperasi kembali.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka. Dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai. Dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," katanya.

Simak juga Video 'Seusai Temui BGN, Dapur MBG di Kalibata Bakal Kembali Beroperasi Besok':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan publik usai tutupnya salah satu mitra dapur di Jakarta. Padahal program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini baru resmi berjalan 4 bulan atau sejak Januari 2025 lalu.

Adapun, mitra dapur MBG yang tutup ini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dapur tersebut tutup dan berhenti beroperasi akibat pembayaran yang tidak kunjung dilakukan oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis.

Penasihat Hukum korban, Danna Harly mengatakan bahwa kliennya atas nama Ira tidak mendapatkan uang sepeser pun dari Yayasan MBG.

Padahal, menurut Danna, kliennya telah mengeluarkan uang hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000. Namun hingga saat ini, tidak ada sepeser uang pun yang masuk ke kliennya dari Yayasan MBG.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4).

Danna membeberkan bahwa kliennya sejak Februari-Maret 2025 lalu, telah membuat masakan untuk 65.025 porsi di Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Merujuk kontrak yang disepakati, kata Danna, perjanjian dengan yayasan MBG dicantumkan seharga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13.000 per porsi.

"Setelah mengetahui ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 tadi, dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong lagi senilai Rp2.500 per porsinya," jelasnya.

Mengetahui ada hal yang tidak wajar, dia mengatakan bahwa kliennya langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar ditindaklanjuti hingga kliennya mendapatkan hak-nya.

Pelaporan tersebut juga telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," ujarnya.

Respons Badan Gizi Nasional (BGN)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana angkat bicara soal dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan yang tutup dan berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025 atau tepatnya sebelum perayaan Idulfitri 1446 H.

Dadan menyatakan bahwa dapur tersebut berhenti beroperasi karena belum ada pencairan dana operasional oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) selaku mitra penyelenggara program. Dia menyebut BGN tengah berupaya memediasi konflik internal antara mitra penyelenggara.

“Ini masalah internal mitra. BGN sedang memediasi,” ujar Dadan kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

Dadan memastian bahwa pihaknya tengah menyelesaikan urusan penutupan dapur ini agar tak menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, mengingat pentingnya keberlanjutan layanan pangan tersebut.

"Dari kemarin [Selasa] pagi sedang dimediasi," pungkas Dadan.

Lebih lanjut, Dadan memastikan bahwa dapur MBG di Kalibata ini akan kembali beroperasi hari ini, Kamis (17/4/2025).

“Besok jalan lagi [salah satu dapur MBG di Kalibata akan mulai beroperasi lagi],” ujarnya.

Evaluasi Calon Mitra

Berkaca dari adanya salah satu dapur MBG yang berhenti beroperasi, Dadan menyatakan pihak BGN akan terus mencermati secara seksama dan detail calon mitra ke depan.

Berdasarkan data BGN, Dadan mengungkap saat ini terdapat 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlahnya terus bertambah dari sebelumnya hanya mencapai 190 SPPG pada Januari 2025.

Untuk diketahui, program prioritas MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

Nantinya, 82,9 juta penerima manfaat MBG itu akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo-Gibran disebut menyiapkan menyiapkan tambahan anggaran untuk pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp100 triliun. Angka tersebut membengkak dari alokasi awal yaitu Rp71 triliun. Dengan demikian, total anggaran MBG nantinya mencapai Rp171 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat menyebut akan menambah anggaran makan bergizi gratis, dari sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025.

Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Apabila program MBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat,” jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

SOLO, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Solo akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan cara membentuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Wali Kota Solo, Respati Ardi, menegaskan bahwa dapur-dapur SPPG seharusnya tidak hanya dijalankan oleh satu kelompok dominan, tetapi melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat.

"Saya pengin SPPG di Solo itu tidak dominan salah satu, tapi memang semua unsur masyarakat bisa terlibat di SPPG-nya nanti," katanya, Kamis (17/4/2025).

Undang Kepala BGN untuk Sosialisasi

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemkot Solo akan mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, guna memaparkan aturan dan teknis pelaksanaan SPPG kepada masyarakat Solo.

"Kami sedang bersurat ke Prof Dadan pimpinan BGN untuk bisa kita undang ke Solo, supaya beliau bisa memaparkan aturan dan bagaimana keterbukaan di Solo ini bisa dirasakan langsung," jelas Respati.

Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program MBG bisa cepat dan merata menjangkau penerima manfaat.

Saat ini, jumlah SPPG di Solo masih sangat terbatas, dan implementasi program MBG baru menyasar 50 sekolah.

"Baru sedikit. Makanya kita genjot untuk segera SPPG di Solo ditambah sebanyak-banyaknya," tandasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Kalibata, Jakarta Selatan, tengah menjadi sorotan.

Operasional dapur yang seharusnya menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat mendadak berhenti, dan hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi serta manajemen dana program pemerintah tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penghentian operasional dapur MBG di Kalibata murni disebabkan oleh persoalan internal mitra pelaksana.

“Itu murni masalah internal mitra,” ujar Dadan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Apa Penyebab Utama Terhentinya Operasional Dapur MBG?

Dadan mengungkapkan bahwa permasalahan terjadi antara dua entitas berbeda yang bekerja sama dalam menjalankan dapur MBG, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) dan mitra operasional dapur, Ira Mesra.

BGN sendiri, menurut Dadan, baru mengetahui bahwa kedua pihak tersebut bukan satu kesatuan.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas, adalah dua pihak yang berbeda,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dadan menyatakan bahwa perjanjian antara yayasan dan pemilik dapur dilakukan secara internal.

“Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” ujarnya.

Benarkah Ada Dugaan Penggelapan Dana?

Persoalan internal ini berkembang menjadi kasus hukum. Mitra MBG, Ira Mesra, melalui kuasa hukumnya, Danna Harly, melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Yayasan tersebut diduga melakukan penggelapan dana hingga Rp 1 miliar yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur MBG.

Menurut Danna, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan bergizi, namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

“Klien kami sudah produksi puluhan ribu porsi, tapi tak mendapat pembayaran,” ungkapnya.

Diketahui, Yayasan MBN telah menerima dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional, namun dana tersebut diduga tidak diteruskan kepada mitra pelaksana. Akibatnya, kegiatan dapur MBG terpaksa terhenti.

Menanggapi persoalan ini, BGN segera mengadakan pertemuan dengan Yayasan MBN. Dalam siaran pers resminya, BGN menyatakan bahwa pihak yayasan mengakui adanya kesalahpahaman antara mereka dan mitra, namun tidak ada permasalahan secara langsung dengan BGN sebagai lembaga pemerintah.

“Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dapur MBG Kalibata Berhenti Operasi, Kepala BGN: Murni Masalah Internal Mitra".

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan pihak Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana senilai hampir Rp 1 miliar. Dalam laporan tersebut, mitra dapur MBG menyertakan bukti kuitansi.

"Kuitansi kerja sama, ada kerja sama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kuitansi senilai Rp 900 juta lebih kita terima untuk sementara ini," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi, kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Laporan tersebut telah diterima Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Nurma menyebut pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.

"Betul masih penyelidikan, tapi sudah kita terima laporannya," tuturnya.

Lanjutnya, sejauh ini penyidik belum menggagendakan pemeriksaan terhadap saksi. Namun ke depannya, sejumlah saksi akan dimintai keterangan.

"Pasti jelas kita memanggil siapa siapa saja yang terlibat dalam kasus ini," bebernya.

Yayasan MBG Dipolisikan

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya