Sebanyak 190 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) beroperasi di 26 provinsi. Salah satunya ada di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Makan bergizi gratis tersebut resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025). Berikut lokasi dapur yang ada di Bali dan NTT yang dikutip dari detikFinance.

1. Provinsi Bali

Kab. Jembrana - Ke. Negara

Calon Mitra - Boga Bahagia Jembrana
Boga Bahagia Jembrana
Alamat Yayasan/SPPG : Jln Basudewa No. 8, Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Provinsi Bali/Jl Danau Tondano No. 22, Dusun Lelateng

2. Nusa Tenggara Timur

Kab. Kupang - Kec. Kupang Tengah

Calon Mitra : Yayasan No Fito Timor
Yayasan No Fitu Timor
Alamat Yayasan/SPPG : Jl. RCTI No 8 Kel Bello, Kec Maulafa, Kota Kupang, NTT/Noelbaki RT.029/RW.011, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang

Pelaksanaan dapur program MBG diawasi langsung oleh kepala yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap kepala SPPG telah bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi dan keamanan distribusi makanan.

"Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi.

Program MBG ini menyasar balita, anak sekolah, santri, serta ibu hamil dan menyusui.

"Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan awal kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal," lanjut Hasan.

Meski pada tahap awal baru 190 dapur yang beroperasi, jumlah ini ditargetkan bertambah hingga mencapai 937 dapur pada akhir Januari 2025. Pemerintah memperkirakan sasaran penerima MBG hingga akhir 2025 mencapai 15 juta orang.

Angka ini akan terus bertambah secara bertahap hingga target 82,9 juta penerima manfaat terpenuhi pada tahun 2029. Adapun program MBG ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025.

Baca selengkapnya di sini

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

Program makan bergizi gratis (MBG) resmi dimulai. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menyebut ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang siap beroperasi mulai Senin (6/1/2025).

Dapur-dapur tersebut sedikitnya tersebar di 26 provinsi yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Adapun pelaksanaan dapur program MBG diawasi langsung oleh kepala yang ditunjuk Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG disebut sudah bekerja sama dengan ahli gizi untuk mengawasi setiap kualitas gizi dan keamanan distribusi makanan.

"Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah," jelas Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Makan bergizi gratis ditujukan tidak hanya untuk balita, tetapi anak sekolah, santri, ibu hamil juga menyusui.

"Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal," terang dia.

Meski pada tahap awal, baru 190 dapur MBG yang siap beroperasi sejak Senin (6/1), jumlahnya disebut bakal terus bertambah hingga mencapai 937 dapur berdasarkan target akhir Januari 2025.

Estimasi pemerintah sasaran penerima hingga akhir 2025 berjumlah 15 juta. "Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," katanya, terkait program yang menghabiskan anggaran Rp71 triliun dari APBN 2025.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menargetkan program makan bergizi gratis (MBG) dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat mulai dari balita, pelajar hingga ibu menyusui.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," katanya.

Di sisi lain, Hasan berharap target 937 dapur program MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Ia juga merinci sudah ada 140 UMKM terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

"Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi," kata dia.

Hasan memastikan bahwa ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja program ini. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Ia juga mengatakan program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," kata Hasan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.