Beberapa waktu lalu Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut angka backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu tidak dibenarkan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

"Oh nggak. Belum, nanti kita lihat datanya setelah Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2025 ya," ujar Amalia kepada awak media di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (24/4/2025).

Ia juga mengatakan dirinya akan menjelaskan terkait angka backlog perumahan dan populasi penduduk Indonesia. Hal itu disampaikan usai kegiatan pengumuman kriteria masyarakat berpenghasilan rendah bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Dalam kegiatan itu, ia menyatakan data backlog perumahan terbaru bakal dikeluarkan pada Juli 2025 mendatang.

"Nah tentunya nanti pada bulan Juli kami akan mengeluarkan hasil Susenas 2025. Nanti akan kita lihat tentunya progres perkembangannya terkait dengan backlog ini," katanya.

Amalia menjelaskan angka backlog 9,9 juta unit (yang diketahui masyarakat saat ini) menunjukkan jumlah orang yang belum memiliki rumah. Kebijakan menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa beli rumah subsidi dinilai bisa membantu menurunkan backlog perumahan.

"Ini adalah memberikan ruang yang lebih besar supaya masyarakat yang belum punya rumah tadi 9,9 juta (unit backlog perumahan) ini bisa mendapatkan akses kepada pemilikan rumah murah," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri sempat mengungkap data backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Pesan itu dikatakan Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Ia menyebutkan populasi Indonesia sekitar 289,5 juta jiwa. Jumlah keluarga yang semula sekitar 74-78 juta pada tahun 2023-2024, sekarang sebanyak 93,1 juta keluarga. Lalu, rata-rata anggota keluarga mengecil.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui program perumahan yang tepat sasaran.

"Tugas dari Kemensos (Kementerian Sosial) adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta beberapa waktu lalu. Rapat yang digelar di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi soal data perumahan.

Agus Jabo menjelaskan Kemensos pada dasarnya bukan kementerian teknis pembangunan, melainkan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun lantaran banyaknya permintaan dari masyarakat, membuat Kemensos turut terlibat dalam program renovasi rumah dan sanitasi.

Dia menambahkan sejak beberapa tahun terakhir Kemensos telah memiliki program Rumah Layak Huni, meski kuotanya sangat terbatas.

"Jadi kita kemarin-kemarin ini punya program untuk membangun rumah layak huni, basisnya adalah rehabilitasi, tahun 2025 kuotanya 1.500. Padahal kebutuhan lebih banyak lagi," kata dia.

Dalam skema yang sedang berjalan, pihaknya berfokus pada pembangunan atau revitalisasi rumah di kawasan miskin. Agus Jabo menyebut banyak warga miskin yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

"Ini yang menjadi program pertama kita, yaitu melakukan pembangunan ataupun revitalisasi terhadap sanitasi-sanitasi yang belum beres di masyarakat miskin," katanya.

Ia mencontohkan salah satu model lain yang sedang dikerjakan, yakni pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Di lokasi tersebut, Kemensos bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Baznas serta instansi terkait menyediakan lahan serta membiayai pembangunan rumah bagi warga yang kerap terdampak banjir rob.

Adapun saat ini progres pembangunannya telah mencapai 95 persen. Terdapat 93 unit rumah yang dibangun di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur. Kemensos menargetkan seluruh rangkaian program selesai maksimal pada 1 Juni 2025, dengan total anggaran yang telah dikucurkan mencapai Rp 9,3 miliar.

Agus Jabo mengusulkan agar sinergi serupa dilakukan di banyak titik rawan lainnya, terutama kampung-kampung nelayan di sepanjang garis pantai yang rentan terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan KemenPKP dalam pembangunan rumah tidak layak huni dan rumah bagi nelayan. Namun ia juga menyoroti bahwa peran Kemensos dalam pembangunan perumahan sebagai pendukung.

"Karena orang tahu urusan orang miskin ke Kemensos, akhirnya lari ke Kemensos semua, maka perlu urusan perumahan ini dibagi-bagi," ujarnya.

Dia pun mendorong adanya rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi program-program antar kementerian. Ia berharap rumah layak huni menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menambahkan perbedaan data kerap menjadi penghambat realisasi program.

"Kami mendapatkan beberapa banyak data yang berubah-ubah dan kita harus memutuskan data yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga nanti begitu melihat data yang sama, kita bisa menciptakan program yang sama," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap data backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikannya dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal ini menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Ia menyebutkan populasi Indonesia sekitar 289,5 juta jiwa. Jumlah keluarga yang semula sekitar 74-78 juta pada tahun 2023-2024, sekarang sebanyak 93,1 juta keluarga. Lalu, rata-rata anggota keluarga mengecil.

"Tinggal tiga orang dalam satu keluarga. Dugaan saya ini karena waktu demographic bonus, itu anak-anak muda ini kemudian dalam usia menikah sekarang ini. Tapi begitu menikah mereka menyaksikan kenyataan bahwa mereka sulit memiliki rumah," katanya.

Selain itu, Fahri mengatakan ada kekeliruan cara pengambilan data. Ia menyebut terkadang ada percampuran antara pengambilan data rumah sebagai fisik dan keluarga sebagai isinya. Untuk itu, ia akan mengundang sepuluh kementerian untuk membahas data yang lebih akurat.

Sebelumnya diberitakan, Iwan Suprijanto yang dulu merupakan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pernah menyampaikan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS angka backlog di Indonesia menyentuh 9,9 juta. Namun, survei ini dilakukan dengan metode purposive random sampling.

"Hasil Susenas 2023, backlog 9,9 juta. Tapi itu berdasarkan hasil survei purposive random sampling dengan keyakinan terbatas. Jadi backlog hanya sebagai indikasi, bukan riil," kata Iwan kepada detikProperti pada Rabu (11/9/2024).

Sementara itu, Herry Trisaputra Zuna yang sempat menjabat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan ada 9,9 juta rumah tangga yang belum mempunyai rumah berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Lalu, terdapat 26 juta rumah tidak layak huni, sehingga jumlah rumah yang perlu diselesaikan sekitar 36 juta.

"Besarnya unit yang harus diselesaikan tadi tentu kalau yang belum punya rumah solusinya bisa KPR atau kredit membangun rumah, bangun sendiri. Tetapi kalau yang rumahnya tidak layak huni, mereka butuh yang namanya kredit renovasi rumah. Jadi dua hal ini harus kita selesaikan," ujar Herry dalam Konferensi Pers Konferensi Pers Kantor Staf Presiden tentang Program Tapera di Jakarta pada Jumat (31/5/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengungkapkan beberapa tantangan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tantangan ini tidak lepas dari masalah jumlah backlog di Indonesia saat ini.

Ia menyebut, pada 2010 lalu jumlah backlog di Indonesia adalah 13,5 juta rumah. Kemudian, 10 tahun kemudian yakni pada 2020 turun menjadi 12,7 juta rumah. Ia menilai penurunan tersebut sedikit, tidak lebih dari 10 persen.

Lalu, berdasarkan data pada 2023, jumlah backlog di Indonesia kembali turun menjadi 9,9 juta rumah. Namun, ini bukan fenomena yang positif.

"Kemudian, pada 2023 tiba-tiba ada angka yang turun menjadi 9,9 juta. Kami sebagai pelaku pun juga agak bertanya. Nah untuk menjawab itu. Di Indonesia saat ini belum ada big data mengenai perumahan," kata Joko saat hadir di acara Mandiri Investment Forum 2025, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ia menuturkan big data perumahan tersebut dibutuhkan bagi pengembang, perbankan, bahkan pemerintah untuk mengetahui jumlah rumah yang dibutuhkan saat in. Big data perumahan juga dapat membantu dalam penyusunan road map perumahan.

"Nah itulah mengapa, kami diminta tim satgas perumahan, selalu meminta BPS ini diajak bicara sehingga kita punya data yang terukur. Ketika kita punya data yang terukur kita bisa berbicara road map," jelas Joko.

Selain itu, adanya big data perumahan dapat mencegah adanya kekeliruan data. Ia menemukan di lapangan ada rumah yang tidak tersalurkan, padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah.

"Salah satu kesulitan kita adalah Ketika kita berbicara backlog ada suasana over supply. Backlognya 9,9 juta tapi ada over supply. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak mendapatkan acuan data yang reliable," ucapnya.

Tantangan kedua adalah mengenai perizinan. Meskipun saat ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait telah berusaha mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, di lapangan kondisinya berbeda.

"Kami pelaku beberapa kali juga sudah menyampaikan bahwa memang Pak Menteri mendapatkan faktual bahwa on the spot ataupun sidak ataupun kunjungan mendapatkan data yang berbeda. Tetapi Ketika operasional daily itu kondisinya berbeda," ungkapnya.

Tantangan berikutnya adalah banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal tidak mendapat kemudahan pelayanan pembiayaan. Sektor informal ini merupakan masyarakat yang bekerja tanpa memiliki slip gaji seperti tukang sayur, tukang ojeg, penjual bakso, dan sebagainya. Padahal masyarakat di sektor informal juga membutuhkan layanan seperti KPR.

Joko mengatakan, pihaknya telah berusaha agar masyarakat dari sektor informal mendapat jatah 10 persen dari total kuota penyaluran FLPP.

"Yang harus kita tahu lagi adalah sektor informal yang jumlahnya sangat besar. Ini kan belum mendapat akomodasi yang proper dari sektor perbankan. Kita akhirnya mendorong, Pak Heru juga setuju, di segmen FLPP ini ada minimal 10 persen itu adalah dari sektor informal," ungkapnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul). Fahri dan Gus Ipul membahas mengenai implementasi data tunggal untuk program perumahan.

"Kami dikasih lihat beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal, yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial, kalau perumahan adalah perumahan sosial umumnya," kata Fahri Hamzah kepada wartawan usai kunjungannya di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri Hamzah menyampaikan pihaknya baru saja melantik sejumlah pejabat untuk memperkuat struktur Kementerian PKP. Dia menjelaskan, ada tiga fokus utama yang akan menjadi prioritas PKP, salah satunya adalah menyiapkan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat dan memperluas program pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.

"Yang kedua adalah tadi Pak Menteri (sosial) mengusulkan kita menyatukan data, dan Insyaallah data tunggal akan datang, mungkin sekitar bulan Maret kita akan bisa mulai pakai secara masif dan yang terakhir tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," jelas dia.

Fahri menuturkan, pihaknya akan membuat tim khusus untuk meningkatkan sinergi antara dua kementerian tersebut. Dia menambahkan, Kementerian Sosial memiliki peran besar dalam berbagai program yang menyasar rumah tangga.

"Khususnya terkait perumahan karena selama ini Kementerian Sosial juga ngurus perumahan cukup banyak ya. Kementerian sosial ini ngurusin sanitasi juga, ada program PKH dan sebagainya itu semua adalah yang berorientasi untuk mengelola atau menata keluarga dan rumah tangga bangsa Indonesia," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Mensos Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dua pokok diskusi dengan Kementerian PKP ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul mengatakan semua kementerian harus berkolaborasi dalam bekerja untuk rakyat.

"Sesuai arahan presiden kita harus bekerja dengan menggunakan data yang sama, yang kedua intervensinya di lapangan harus juga bisa sinergi saling memperkuat, dan juga memiliki daya jangkau yang lebih luas. Sebagaimana yang diketahui data itu akan terus dilakukan pemutakhiran dengan jalur formal dan dengan jalur partisipasi," ujar Gus Ipul.

Dia menambahkan selama ini terdapat kendala akibat perbedaan data antara kementerian dan pemerintah daerah. Akibatnya, banyak program yang dijalankan tidak tepat sasaran.

"Di antaranya yang selama ini kurang adalah mengintegrasikan program dari kementerian dengan pemerintah daerah. Ini yang akan kami perkuat ke depan agar sekali lagi program kita efektif, tepat sasaran dan menjangkau lebih luas lagi masyarakat yang mungkin masih memerlukan fasilitasi dan dukungan dari kita," katanya.

Terkait data tersebut, Gus Ipul menyampaikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam memperbaiki data yang telah ada. Proses perbaikan ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa, kemudian ditandatangani oleh bupati atau wali kota sebelum diajukan ke tingkat yang lebih tinggi.

"Sementara masyarakat bisa memperbaiki, melihat usul sanggah dari pada data-data yang mungkin terjadi ketidaksesuaian di lapangan. Saya gembira sekali karena Pak Fahri datang dengan membawa konsep, dengan membawa semacam usulan untuk kita tindak lanjuti di tingkat lapangan," ucap Gus Ipul.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah merupakan janji Presiden Prabowo Subianto.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB, Jumat (17/1/2025).

Pemilihan NTB sebagai percontohan program 3 juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora. "Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

Sebelum melakukan kunjungan kerja ke NTB, Fahri menyempatkan diri bertemu dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait. "Saya bilang saya nggak minat jadi kepala daerah. Kenapa? Saya ke NTB karena saya kenal NTB," ujarnya.

Fahri mengungkapkan data menjadi masalah utama pembangunan perumahan di NTB. Permasalahan data ini harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

"Data itu harus benar karena kemungkinan selama ini kita ambil keputusan yang salah. Jadi saya minta datanya realnya bagaimana," kata Fahri.

Fahri bakal segera menemui Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, untuk melakukan koordinasi terkait data jumlah penduduk yang belum memiliki rumah layak. Selain itu, Fahri juga meminta waktu untuk bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan lembaga lain.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Sadimin, mengatakan siap membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini sesuai surat keputusan bersama (SKB) bersama 3 kementerian tanggal 25 November 2024 lalu yang penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," terang Sadimin.

Dalam hal ini, kata Sadimin, pemerintah menetapkan 7 juta MBR bagi masyarakat belum menikah dan 8 juta yang sudah menikah.

"Dalam SKB ini sudah sosialisasikan. Ini untuk wujudkan 3 juta rumah. Apa yang menjadi tugas Pemprov dan kabupaten. Karena sementara tugas pemerintah daerah menangani rumah pasca bencana dan rumah realokasi," ungkap Sadimin.

Sadimin mengungkapkan, dari analisa pemerintah, kondisi rumah layak huni mencapai 69,89 persen pada 2025. Sehingga, rumah tidak layak huni mencapai ada 30,18 persen atau setara 498.000 ribu rumah tangga.

Jumlah rumah layak huni di NTB pada 2025 sudah meningkat dibandingkan 2023 yang mencapai 67,74% berdasarkan hitungan BPS. Jumlah rumah layak huni meningkat karena ada pengembangan pada 2024.

"Jadi estimasi pada perhitungan kami tahun 2024 yang dilaksanakan (pembangunan) oleh pengembang dan pemerintah sekitar 20.000 rumah," terang Sadimin.

Sadimin mengatakan jumlah kepemilikan rumah di NTB tahun 2023 mencapai 7,6 persen atau setara 121.782 rumah. Untuk jumlah kawasan kumuh di NTB tahun 2024 seluas 1.412 hektar.

"Nah, yang menjadi Kewenangan pusat ada 25 lokasi atau setara dengan 525,66 hektar," ujar Sadimin.

Ada pun luas area dari kewenangan provinsi mencapai tersebar di 29 lokasi atau setara 365 hektar. Untuk kewenangan kabupaten tersebar di 146 lokasi dengan luas 520 hektar. "Ini sudah ada SK bupati dan gubernur," tegasnya.

Ada pun jumlah rumah susun di NTB sejak 2005 hingga 2024 sebanyak 49 twin block (TB) atau 1.726 unit. Dari 49 TB, 48 di antaranya sudah dihuni. "Yang belum ditempati itu di rumah susun di Kayangan, Lombok Timur," katanya.

Dari 49 TB itu, 36 rumah rusun sudah diserah terimakan. Untuk 11 TB rusun masih dalam proses dan 2 TB masih dilengkapi dokumen.

Sadimin mengatakan untuk jumlah rumah khusus (Rusus) telah dibangun 1.589 unit. Di antaranya 1.542 unit sudah dilakukan serahterima. "Ada 25 unit on proses dan 22 unit dalam melengkapi dokumen," tandas Sadimin.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang sehat, layak, dan terjangkau pada Senin (23/12/2024). Platform tersebut bertujuan agar pendataan perumahan semakin akurat.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Digitalisasi data melalui platform ini diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga menyinkronkan data dalam proses verifikasi. Ia menekankan, pemda harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan. Dengan demikian, implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (26/12/2024).

RumahQu adalah platform yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan. Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang sehat, layak, dan terjangkau pada Senin (23/12/2024). Platform tersebut bertujuan agar pendataan perumahan semakin akurat.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Digitalisasi data melalui platform ini diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga menyinkronkan data dalam proses verifikasi. Ia menekankan, pemda harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan. Dengan demikian, implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (26/12/2024).

RumahQu adalah platform yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan. Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024