Video proyek turap perumahan mempersempit sungai di Kali Cikumpa, Cilodong, Depok, viral di media sosial. Proyek itu kini dihentikan Satpol PP.

Dari video yang dilihat detikcom Rabu (30/4/2025), tampak seorang warga merekam proyek tersebut. Tampak ada warga tengah mengerjakan proyek tersebut. Kemudian bebatuan yang tertumpuk di pinggir sungai.

Tampak pengerjaan itu masih tahap pengerjaan bebatuan. Terlihat turap itu dibangun sepanjang kira-kira 10 meter lebih dan memakan setengah badan sungai.

"Ini terlalu ambil badan GSS (garis sempadan sungai) badan kali, badan sungai. Terlalu kecil ini sungai," kata perekam video.

Dilihat di akun Instagram resmi Satpol PP Depok, proyek tersebut telah dihentikan. Kegiatan itu dihentikan sampai turunnya rekomendasi dari dinas terkait.

"Tim BKO Satpol PP Kecamatan Cilodong bersama dengan Kasi Pemtrantib Kelurahan Jatimulya pada hari Selasa, 29 April 2025 melakukan penghentian kegiatan penurapan badan sungai sampai dapat menunjukkan rekomendasi dari dinas terkait," tulis Satpol PP.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 23 Kota Depok, Jawa Barat.

“Kami ingin memastikan bahwa program MBG ini tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi anak-anak, tetapi juga membantu meningkatkan ekonomi lokal dan mempercepat distribusi produk pangan dalam negeri,” kata Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Pada kunjungan itu, Luhut mendengarkan langsung pengalaman siswa mengenai makan siang di sekolah. oa pun optimistis program MBG memberikan dampak positif terhadap siswa.

Adapun terkait penyediaan pangan, kajian DEN menunjukkan MBG memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk pangan dalam negeri, dan memperkuat ketahanan sosial.

Maka dari itu, ia menyarankan Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG), yang saat ini berfungsi sebagai dapur penyedia makan bergizi, membeli bahan baku dari petani sayur, peternak telur, dan pelaku UMKM pangan di sekitar mereka. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem lokal yang saling mendukung.

Ia menegaskan kolaborasi antara SPPG, petani, peternak, dan pelaku UMKM akan menciptakan siklus ekonomi yang lebih kuat. SPPG yang mengolah bahan baku lokal akan membantu meningkatkan daya beli petani dan pelaku usaha kecil, sambil mempercepat perputaran ekonomi di daerah sekitar.

Namun, pemantauan dan pengawasan yang ketat dalam implementasi program MBG juga sangat penting untuk dilakukan agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, beberapa langkah penguatan implementasi juga diperlukan, seperti business process review dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menekankan bahwa ekosistem ini harus didukung oleh tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat, serta penggunaan data yang akurat dan konsisten.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan rantai pasok dapat tetap terjaga, potensi kebocoran dapat diminimalkan, dan manfaat program dapat dirasakan tepat sasaran tanpa adanya penyimpangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Ular hitam berbisa jenis black boiga kerap memasuki permukiman warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Fenomena itu diduga karena habitat ular terganggu.

"Biasanya kalau ular muncul di permukiman warga akibat habitat sudah terganggu. Mungkin karena sumber makanannya juga sudah berkurang pada habitatnya," ujar Kabid Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Parepare, Fransiscus kepada detikSulsel, Selasa (29/4/2025).

Fransiscus mengungkapkan tim damkar telah mengevakuasi 3 ular black boiga di Kecamatan Bacukiki. Dia menyebut permukiman di Kecamatan Bacukiki memang dekat dari kawasan hutan.

"Sudah 3 ular Black Boiga itu di wilayah Bacukiki. Biasanya (dari) daerah hutan," kata dia.

Pihaknya mengimbau warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk mencegah munculnya ular. Fransiscus juga meminta warga menghindari tumpukan barang dan menutup lubang di tanah.

"Tutup lubang pembuangan air, lubang tanah, dan jaga jarak antara rumah dengan sawah. Kebun dan pepohonan itu biasanya dekat dari habitat ular," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Damkar Parepare mengevakuasi ular jenis black boiga berukuran 1,5 meter di Kompleks Perumnas, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, pada Minggu (27/4). Ular itu dievakuasi di pohon setelah sempat masuk ke dalam rumah warga.

"Kan itu ular hitam. Dia jenis Black Boiga Sulawesi. Berbisa itu. Membahayakan karena sudah ganti kulit. Warga sudah resah dengan adanya ular itu," ungkap Komandan Peleton Rescue Damkar Parepare, Pato kepada detikSulsel, Senin (28/4).

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman menemukan sejumlah kejanggalan saat sidak ke sejumlah rumah yang direnovasi dengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep. Kejanggalan itu ditemukan di 3 rumah.

Pantauan detikjatim, total ada 3 rumah yang didatangi pada Senin (28/4/2025). Ketiganya berada di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Di lokasi pertama, Heri langsung berdialog dengan pemilik rumah. Kejanggalan terlihat dari belum selesainya pembangunan padahal berdasarkan data Kementerian PKP progress pembangunan renovasi rumah itu sudah selesai.

"Bahwa sudah dibangun, tetapi dilaporkan sudah selesai. Ini ada fotonya dalam sistem sudah dilaporkan 100%," kata Heri sembari menunjukkan data dari telepon genggamnya, Senin (28/4/2025).

"Tetapi ini bukan rumah ini, beda. Rumah yang lain," kata Heri.

Saat disinggung siapa yang memverifikasi hal ini, Heri mengungkapkan ada dugaan sejumlah oknum yang terlibat.

"Tadi yang terlibat komponennya ada banyak, ada korlap, tenaga ahli, tenaga lapangan, dan PPK. Itu lebih banyak di adminstratif," ujar Heri

Sementara di rumah kedua, penyimpangan langsung terlihat dari penampilan rumah yang dihuni pemilik rumah. Terlihat rumah penerima bantuan berukuran cukup besar bahkan memiliki 2 tingkat. Sementara dana bantuan BSPS digunakan untuk membangun toko yang terletak persis di samping rumah.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

"Ini di rumah pak M, anda tadi sudah mengetahui di depan sudah punya rumah sebelah cukup besar. Kemudian beliau sebagai ketua RT. Kemudian beliau dipanggil oleh aparat desa. Apakah Anda mau? Nah beliau mengatakan ya mau-mau saja," jelas Heri.

Dari jawaban pemilik rumah, Heri juga mendapat kepastian bahwa dana BSPS digunakan untuk membangun warung.

"Nah ternyata rumah ini dijadikan warung, bukan tempat tinggal," ujarnya.

Hal senada ditemukan Heri saat meninjau rumah ketiga. Posisi rumah ini berada di tengah ladang sawah warga. Bahkan ada papan yang menandakan bahwa bangunan itu dibangun dari dana BSPS.

Namun, Tim Irjen PKP mencurigai bangunan itu tidak difungsikan sebagai rumah tinggal tetapi hanya untuk penyimpanan padi. Hal ini terlihat dari kondisi ruangan yang hanya terdiri dari 1 ruangan tanpa dilengkapi kamar mandi maupun dapur.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

Tidak terlihat ada perabotan dasar seperti lemari atau pun alas tidur seperti rumah pada umumnya. Diduga bangunan itu menjadi gudang padi atau tembakau.

"Ini lahan rumah yang dibangun atas nama BSPS, yang katanya untuk rumah tinggal. Padahal bapak itu sudah punya tanah (rumah) bersama anak-anak. Dengan alasan tidak punya tempat tinggal. Dibangun di sini, memang tanahnya di sini, tetapi ini masalahnya di sini apakah itu tempat tinggal? Tidak ada kamar mandi, tidak ada tempat tidur. Saya menduga ini untuk gudang, silakan teman-teman media apakah ini sudah tepat sasaran?" Kata Heri.

Berbagai temuan penyimpangan itulah yang kemudian menjadi bahan pelaporan Heri Jerman ke Kejari Sumenep. Heri melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Banjir melanda tiga kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat usai hujan deras mengguyur selama beberapa jam, Sabtu (26/2/2025). Akibatnya puluhan rumah dan jalan nasional yang menghubungkan Cianjur-Bandung terendam.

Informasi yang dihimpun detikJabar, banjir yang terjadi sekitar pukul 19.30 WIB merendam sejumlah perumahan di Desa Hegarmanah, Desa Maleber, Desa Bojong, dan Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah.

Selain itu, rumah warga di Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur dan Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu juga turut terendam banjir.

Dedis Sutisna (30) warga Desa Sukataris, mengatakan awalnya hujan deras mengguyur sejak pukul 14.00 WIB. Sekitar pukul 19.30 WIB, tanggul perumahan yang berbatasan dengan sungai kecil pun jebol.

"Tembok yang membatasi perumahan dengan sungai jebol karena sungai meluap. Akibatnya air sungai masuk ke perumahan dan merendam belasan rumah di sini hingga ketinggian air mencapai 1 meter," kata dia, Sabtu (26/4/2025).

Menurut dia, warga terus berusaha mengamankan barang-barang elektronik agar tidak terendam. "Barang-barang berharga dan elektronik diamankan ke tempat yang lebih tinggi supaya tidak terendam dan rusak. Sambil nunggu air surut, baru bersih-bersih rumah dari sisa air dan lumpur yang terbawa banjir," kata dia.

Banjir di Cianjur rendam perumahan dan jalan raya di 3 kecamatan pada Sabtu (26/4/2025) Foto: Ikbal Selamet/detikJabar

Banjir Rendam Jalan Nasional

Tak hanya merendam rumah, banjir juga merendam jalan nasional yang menghubungkan Bandung dan Cianjur.

Rizki (24), pengendara mengatakan air merendam jalan hingga ketinggian 30 centimeter. Akibatnya arus lalulintas tersendat hingga membuat antrean kendaraan sepanjang 1 kilometer.

"Jalan depan Desa Bojong terendam. Kendaraan dari arah Bandung ke Cianjur ataupun sebaliknya banyak yang menunggu banjir surut, karena kalau menerobos banjir takut mesin jadi rusak dan kendaraan mogok," kata dia.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Cianjur Asep Wijaya, mengatakan pihaknya masih mendata wilayah yang terdampak banjir di Cianjur.

"Untuk sementara ada tiga kecamatan yang terdampak. Banjir merendam pemukiman dan jalan nasional. Lebih kurang puluhan rumah terendam, tapi untuk pastinya masih menunggu data dari petugas. Kemungkinan jumlahnya bisa lebih," kata dia.

Asep menambahkan, banjir disebabkan sungai dan drainase yang meluap akibat hujan deras. "Ini disebabkan luapan air sungai dan drainase. Karena hujan deras. Kalau hujan reda, banjir akan cepat surut," pungkasnya.

Sejumlah rumah yang berada di kompleks villa Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terdampak longsor. Kejadian ini sempat viral di media sosial.

Dari video yang beredar memperlihatkan bagian belakang sejumlah rumah longsor. Terlihat juga satu alat berat tengah membongkar bangunan rumah yang terdampak.

Dari keterangan yang dihimpun menyebutkan bahwa longsor terjadi pada Sabtu (26/4/2025), pukul 03.00 WIB.

"Informasi yang kami terima dari pihak desa, memang terjadi longsor di kawasan perumahan di Desa Sumbersekar, Dau," ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan saat dikonfirmasi, Sabtu siang.

Sadono menyebut, bahwa longsor terjadi pada pukul 3 pagi. Tidak ada laporan adanya korban dalam insiden tersebut. "Kejadian tadi jam 3 pagi," sebutnya.

Namun sadono menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi bukan merupakan bencana tanah longsor. Melainkan akibat dari aktivitas alat berat yang kemudian mempengaruhi struktur tanah di kawasan perumahan tersebut.

"Longsor yang terjadi bukan kategori bencana alam. Melainkan dampak dari aktivitas alat berat," tegas Sadono.

Pihaknya menyebut ada beberapa rumah yang terdampak longsor dan untuk penanganan berikutnya telah dilakukan oleh pengembangan perumahan.

"Ada beberapa rumah terdampak, empat atau lima dan sudah dalam penanganan pengembang," pungkasnya.

Video: Detik-detik Tebing Setinggi 50 Meter Longsor di Lumajang

Video: Detik-detik Tebing Setinggi 50 Meter Longsor di Lumajang

Warga perumahan CitraLand Tallasa City di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan buruknya kualitas air dan sejumlah masalah pada bangunan rumah mereka. Manajemen CitraLand Tallasa City pun mengaku terbuka dan bertanggungjawab atas keluhan warga tersebut.

Warga perumahan tersebut menggelar aksi damai di Kantor Pemasaran CitraLand Tallasa City, Jalur Lingkaran Barat, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Sabtu (26/4/2025) pukul 11.00 Wita. Mereka memprotes kualitas air yang menyebabkan gatal-gatal.

"Jadi pembicaraan dari grup-grup WA (WhatsApp) yang dikeluhkan pertama kali itu adalah air, air sangat mahal Rp 10 ribu per meter kubik dan ada biaya Abonemen atau dipakai tidak dipakai tetap bayar Rp 100 ribu atau 10 kubik. Itu cas minimalnya" ujar warga bernama Jemi kepada detikSulsel di lokasi aksi.

"Dan masalah kualitas juga airnya sangat licin, kita sudah pernah tinjau ke lokasi katanya sudah ada air PDAM masuk. Tapi yang diterima mayoritas warga itu bukan kualitas PDAM karena masih licin bahkan masih ada kotoran itu sering di foto dan diupload warga di grup WA," sambungnya.

Jemi mengatakan masalah kualitas air sudah pernah dilaporkan warga ke pihak CitraLand. Bahkan, kata dia, pada tahun 2024 lalu, pihak CitraLand sempat melakukan inspeksi ke sejumlah rumah warga.

"Memang terbukti bahwa airnya pada saat itu masih licin dan di kran, kran yang ada saringannya kran wastafel cuci piring itu ada pasirnya. Itu yang pertama masalah kualitas air," tuturnya.

Tak hanya soal air, Jemi juga menyoroti buruknya kualitas bangunan di Tallasa City. Dia mengungkapkan hampir semua tipe rumah, baik besar maupun kecil mengalami kebocoran.

"Rumah-rumah yang di blok A hampir semua diperbaiki. Jadi memang kualitas bangunannya memang jauh dari yang diharapkan, banyak yang bocor, banyak yang retak, bahkan ada pondasinya yang turun," ungkapnya.

Warga juga mempersoalkan kenaikan tarif iuran pemeliharaan lingkungan dan kebersihan (IPLK) yang dinilai sepihak. Jemi mengatakan warga tidak diberi kesempatan untuk mengoreksi isi Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang menjadi dasar penyesuaian tarif.

"IPLK ini hampir setiap tahun dinaikkan secara sepihak oleh (manajemen) Citra kita pernah menanyakan ke sana diskusi tapi selalu dijawab bahwa warga sudah menandatangani SPJB dan memang di SPJB itu tidak ada pilihan bagi warga karena waktu itu tidak ada kesempatan untuk mengoreksi nah itu yang warga keluhkan," bebernya.

Sementara itu, Manager Teknik CitraLand Tallasa City Makassar Wandy Lionardy menanggapi berbagai keluhan warga. Dia mengatakan perbaikan dilakukan secara selektif karena beberapa rumah sudah direnovasi oleh pemiliknya.

"Sampai hari ini juga saya tetap memperbaiki dan tentunya pasti kita lihat juga kes per kes tidak semua kita perbaiki karena biasa customer sudah renovasi, sudah melakukan perubahan, sudah melakukan modifikasi," katanya.

Wandy menegaskan pihaknya selalu terbuka terhadap keluhan warga dan siap bertanggung jawab atas kerusakan rumah. Dia mengatakan retak halus pada bangunan merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi pada rumah siapa saja.

"Yang bilang 2-3 tahun retak yah kami bertanggung jawab tapi dengan catatan bahwa bukan berarti bahwa retak itu tidak mungkin tidak terjadi, retak halus apa bapak ibu mungkin juga para media mungkin rumahnya ada sedikit retak-retak iyakan itukan bagi customer yah," tegasnya.

Terkait air bersih, Wandy menjelaskan bahwa sejak awal sudah ada penjelasan dalam PPJB antara pihak CitraLand Tallasa City dan pembeli. Dia menuturkan pihaknya berupaya memberikan yang terbaik, salah satunya dengan meminta PDAM untuk masuk ke kawasan tersebut.

"Kami pastinya memberikan tetap memberikan yang terbaik makanya kami meminta PDAM untuk masuk. Sampai hari ini kami hanya mendapat air PDAM via FKS yang merupakan partner kami," bebernya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan penetapan tarif IPLK disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, termasuk kebijakan Upah Minimum Kota (UMK). Dia mencontohkan, untuk pembayaran gaji keamanan di kawasan tersebut, pihaknya tidak bisa membayar di bawah standar UMK.

"Jadi memang disana juga ada penetapan tarif IPL itu ada mengikuti berdasarkan pihak pertama dari waktu ke waktu dari masa ke masa menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing kebijakan UMK," pungkasnya.

Video: Detik-detik Perampokan di Makassar, Kardus Berisi Uang Rp 400 Juta Raib

Video: Detik-detik Perampokan di Makassar, Kardus Berisi Uang Rp 400 Juta Raib

Kabar gembira bagi para pengembang, pemerintah sudah resmi menaikkan batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Hal ini dapat memperluas pasar rumah subsidi. Namun, para pengembang memberikan masukan, salah satunya agar ada segmentasi besaran penghasilan MBR.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad menilai kenaikan batas atas gaji MBR memberikan cukup peluang bagi masyarakat untuk mempunyai rumah. Pria yang akrab disapa Andre Bangsawan itu pun mengucapkan terima kasih atas langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru tersebut.

"Dari kawasan Timur Pak (Menteri PKP Maruarar Sirait) sangat susah kami mendapatkan rumah dulu. Karena kenapa? Di wilayah kami itu banyak pabrik-pabrik besar Pak Seperti di wilayah Sulawesi Tengah Itu penghasilannya mereka besar sampai Rp 15 juta, Rp 20 juta tapi mereka tidak bisa mendapatkan rumah karena tidak masuk dalam kategori MBR. Tapi dengan ada aturan baru ini alhamdulillah," ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara pengumuman aturan soal kriteria MBR oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Hukum.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhamad Syawali Pratna berharap ada kejelasan dari pemerintah tentang harga rumah yang boleh dibeli oleh MBR. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan Rp 14 juta mampu membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami ingin tegas bahwa penghasilan yang Rp 12 (juta) sampai Rp 14 juta tersebut, saya berharap ada segmentasinya, Pak MBT tersebut, Masyarakat Berpenghasilan Tanggung atau Tengah. Jadi mereka tidak beli di harga Rp 166 atau Rp 185 (juta)," kata Syawali.

Di samping itu, ia mengusulkan dari pihak perbankan dapat menaikkan ketentuan kredit scoring. Terutama untuk wilayah yang upah minimum regionalnya di angka Rp 2 juta seperti di Jawa Tengah.

"Miris kalau Rp 2 juta, skoringnya 30 persen. At least bawa Rp 600 ribu pendapatan tidak bisa mengangsur (kredit pemilikan rumah subsidi), Pak. Nah, saya mohon kepada Pak Menteri (Maruarar Sirait) dan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa ini mohon diperjelas atau ada peraturan khusus Pak Menteri untuk Jawa Tengah ini, khusus untuk perbankannya, kita usulkan skoringnya mungkin 50% atau 60%," ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai kenaikan batas maksimum gaji MBR memperluas pasar perumahan. Semula hanya masyarakat berpenghasilan sampai Rp 8 juta boleh beli rumah subsidi. Kini masyarakat yang penghasilannya mencapai Rp 14 juta juga bisa beli rumah subsidi.

Selain menaikkan batas penghasilan MBR, Ari menyarankan agar pemerintah juga memperluas harga jual rumah subsidi. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan Rp 14 tidak harus membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami mengusulkan untuk menambah pasarnya ini, sehingga menjadi rumah-rumah yang selama ini kita menyebutnya MBT rumah tanggung Rp 200-400 juta ini bisa diakses juga dengan perhatian pemerintah dikasih juga subsidi," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pun tidak harus di angka 5 persen, tetapi 7-8 persen.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin menyampaikan apresiasinya atas penerbitan aturan soal batas gaji MBR. Namun, ia mengingatkan agar adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan bisa cepat berjalan.

"Ketika permen (peraturan menteri) ini nanti diundangkan tentu ada perbup-perbup yang masih menggunakan pergub lama. Jadi perbup itu misalnya di daerah Bogor, Kerawang, kemudian Bekasi Kabupaten itu masih menggunakan angka Rp 8 juta," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto juga mengapresiasi sinergitas antara Kementerian PKP, Kementerian Hukum, dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas kebijakan ini. Akan tetapi, ia menyoroti backlog perumahan 9,9 juta unit dapat dilakukan profiling agar bisa menyesuaikan dengan pembangunan perumahan.

"Kita perlu membuat sebuah terobosan kalau boleh profiling terhadap 9,9 juta itu, sehingga nantinya Pak Menteri PKP akan mendapatkan support data sehingga kebijakannya itu akan relive dan reliable," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah. Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi, salah satunya di wilayah Jabodetabek menjadi Rp 14 juta bagi yang sudah menikah.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali ke atas level Rp 1.000/saham. Dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (24/4), emiten berkode BBTN itu diperdagangkan dalam rentang Rp 1.010 - Rp 1.050/saham.

Saham bank yang fokus pada pembiayaan kepemilikan rumah ini sempat menyentuh harga terendahnya Rp 770/saham. Dengan kembalinya ke level Rp 1.000/saham, menjadikan total penguatan saham BBTN mencapai 230 poin atau 29,30% selama sebulan.

Lantas, apakah penguatan ini hanya sementara atau berlanjut? Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan prospek saham BBTN ke depan cukup bagus karena ada program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Jika proyek itu sudah berjalan seluruhnya, maka BTN bisa diuntungkan.

"Prospek BTN ini cukup menarik karena pemerintah ada proyek pembangunan 3 juta rumah itu. Proyeknya memang masih belum jalan banget, tapi kalau nanti proyek pembangunan properti ini berjalan, orang untuk beli rumah diarahkan KPR-nya ke BTN, jadi BTN bisa diuntungkan dalam hal itu, jadi menarik dia," kata Teguh kepada detikcom, Kamis (24/4/2025).

Meski harga saham BBTN sudah kembali ke level Rp 1.000/saham, Teguh menyebut harganya masih turun dibandingkan tahun sebelumnya yang pernah berada di level Rp 1.400-an. Secara 6 bulanan saham BBTN memang masih turun 31,10% dan secara year to date turun 13,87%.

"Kenapa dalam jangka 1-2 tahun terakhir turun karena memang industri properti di kita itu lesu banget, orang beli rumah itu jumlahnya berkurang, otomatis pendapatan kinerjanya BTN turun," ucap Teguh.

Dengan adanya program 3 juta rumah, Teguh memperkirakan kinerja BTN akan ikut terkerek dan berpengaruh positif terhadap harga sahamnya.

"Mungkin tahun 2025 ini ada peluang kinerjanya membaik," imbuhnya.

'Lihat juga video: BTN Meraih Apresiasi sebagai Bank Pionir Pembiayaan Rumah Rendah Emisi'

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan dirinya akan membantu menyelesaikan pengembalian dana atau refund di kasus Meikarta. Caranya dengan menggunakan gajinya selama menjadi advisor di salah satu jaringan usaha milik Lippo Group, Siloam Hospital.

Ara mengaku pernah menjadi advisor di PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) atau Siloam Hospitals. Ia menerima gaji sebesar Rp 100 juta per bulan kala ia menjabat jabatan tersebut.

"Saya pernah menjadi advisor di perusahaannya Pak James namanya Siloam. Dan saya digaji Rp 100 juta per bulan. Dan saya mau menyerahkan semua gaji yang pernah saya terima dari Siloam untuk membantu membereskan masalah ini," katanya saat bertemu dengan bos Lippo Group James Riady dan CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady bersama konsumen Meikarta di Menara Mandiri II, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Selain itu, Ara juga mengajak James dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan Meikarta. Ia menargetkan setidaknya dalam waktu tiga bulan masalah ini sudah selesai.

"James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu," ujar Ara.

"Siap pak," jawab John.

Sebagai informasi, saat ini ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui laporan layanan BENAR-PKP. Dari 102 konsumen tersebut, total kerugian yang tercatat mencari Rp 26,8 miliar.

Dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Akan Berikan Seluruh Gajinya di Siloam untuk Selesaikan Masalah Meikarta

Video: Maruarar Akan Berikan Seluruh Gajinya di Siloam untuk Selesaikan Masalah Meikarta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat (Jabar) dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG).

Dilansir detikJabar, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) usai kejadian tersebut. Para korban tersebut alami keracunan usai santap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Yusman Faisal, mengatakan berdasarkan data terakhir total korban keracunan usai menyantap makanan program MBG mencapai 78 siswa yang terdiri dari 23 siswa SMP PGRI 1 dan 55 siswa MAN 1 Cianjur.

"Kalau keracunan itu pasti langsung ditetapkan KLB," kata dia.

Yusman mengatakan, selama masa KLB, Dinkes akan memaksimalkan penanganan terhadap korban yang sudah terdata, baik yang masuk ke rumah sakit ataupun dirawat di rumah.

Selain itu, lanjut dia, Dinkes juga meminta agar seluruh siswa yang memakan MBG untuk didata.

"Untuk siswa dari SMP PGRI 1 dan MAN 1 Cianjur didata seluruhnya. Yang tidak muncul gejala pun perlu didata untuk dipantau kondisi kesehatannya. Memastikan tidak ada lagi tambahan korban dan semuanya sehat kembali," ucap dia.

"Kita juga terjunkan tim dari setiap puskesmas yang nantinya akan mendatangi setiap korban untuk memantau perkembangan kondisi kesehatannya," kata dia.

Usai kejadian tersebut, dapur di Kecamatan Cianjur menghentikan produksi MBG. Dia menyebut, pihaknya akan melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi oleh para siswa yang mengalami keracunan.

"Sampai masalah ini selesai kita tidak akan dulu produksi (MBG, red)," ujar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kecamatan Cianjur Fakhri Lubis, Selasa (22/4/2025).

"Kita uji laboratorium sampel makannya. Sehingga nanti hasilnya objektif, apakah keracunan ini disebabkan oleh makanan dari MBG atau bukan," lanjutnya.

Fakhri mengklaim, jika proses penyiapan MBG di SPPG dapur Kecamatan Cianjur sudah sesuai standar, dimulai dari bahan baku hingga pengemasan. Bahkan penggunaan kotak nasi dari bahan plastik pun disebutnya merupakan kotak nasi foodgrade.

"Untuk MAN memang kita pakai kotak dari plastik, tapi itu sudah standar dan foodgrade. Proses penyiapan bahan baku, pemasakan, dan pengemasan juga sesuai standar. Tapi untuk pastinya nanti dilihat dari hasil uji laboratorium," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana turun langsung ke Cianjur, Jawa Barat, untuk menjenguk siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang diduga keracunan massal setelah menyantap makanan dari program MBG. Dadan juga mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur.

"Pagi ini Rabu, 23 April 2025, saya berangkat ke Cianjur, Jawa Barat, untuk mengecek SPPG Cianjur dan menemui anak-anak kita para pelajar, guru, tenaga kesehatan dan saudara kita lainnya," ujar Dadan dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu (23/4/2025).

Dadan mengatakan SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026. Dia mengatakan akan mencari tahu penyebab keracunan massal ini. Menurutnya, ini pertama kali terjadi di Cianjur.

"Musibah keracunan ini adalah kejadian pertama, berbagai penyebab terus kami ditelusuri dengan teliti," katanya.

Dia menyebut setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak di sembilan sekolah. Dia mengatakan siswa yang mengalami keracunan ini sudah ditangani.

"Jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1, dan 20 dari 167 Siswa SMP PGRI 1. Semuanya telah ditangani dengan baik," katanya.

Akibat peristiwa ini, Dadan mengatakan pihaknya menambah satu standar operasional prosedur (SOP) MBG. Dadan meminta agar sisa makanan dibersihkan di SPPG.

"Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG. Selain itu akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan," katanya.

Dadan mengatakan pihaknya akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan seluruh SPPG. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tambahnya.

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN