Rumah susun (rusun) merupakan rumah vertikal yang beberapa tahun belakangan ini pembangunannya tengah didorong oleh pemerintah karena lahan di perkotaan semakin terbatas. Sebelum adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pembangunan rusun tersebut dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan setelah Kementerian PKP terbentuk, tanggung jawabnya diserahkan kepada mereka. Ada pun target Kementerian PKP untuk rusun adalah mereka akan fokus meneruskan pembangunan, perawatan, dan revitalisasi rusun yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR tersebut.

"Pembangunan rusun, tetapi memang untuk tahun 2025 ini fokus pada rusun multi years contract (MYC). Jadi kalau ada program-program rusun dari Kementerian PUPR dulu yang sekarang dilanjutkan oleh PKP, kami pastikan akan berjalan dan akan diteruskan. Untuk seluruh daerah di Indonesia," kata Sri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Dalam paparannya seluruh rusun yang termasuk dalam MYC akan ditargetkan selesai pembangunannya pada 2025 ini.

Sri menyebut saat ini terdapat 1.912 unit rusun baru yang dibangun dalam periode 2024-2025. Lalu untuk rusun yang tengah direvitalisasi atau diperbaiki agar tampak seperti baru kembali sebanyak 6.687 unit.

"Untuk rusun baru ada 1.912 unit dan ada revitalisasi rumah susun 6.687 unit," ucap Sri.

Ke depannya Kementerian PKP akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar penyaluran rusun tersebut tepat sasaran.

Sebelumnya diberitakan Kementerian PKP telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

Tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung yaitu tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan. Nantinya, bangunan tersebut bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Kemudian, tujuh tower di Kemayoran yang tersisa yakni 1-7 akan rampung pada April mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serahterimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Pemerintah berupaya merenovasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Langkah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha dalam bentuk corporate social responsibility (CSR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan merenovasi 500 rumah, sedangkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 200 rumah.

"Kadin saya senang karena dia nggak pakai MoU. Tapi dia sudah mulai renovasi rumah rakyat di Jakarta," ujar Ara di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Ara mengatakan Kadin mempunyai sistem formal untuk menyalurkan bantuan. Namun, masyarakat yang belum terakomodir tetap dibantu oleh Kadin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan bantuan tersebut akan dialokasikan untuk 200 rumah di Jakarta. Dari angka tersebut, sebanyak 51 berada di Kecamatan Johar Baru.

"Tiga rumah sudah selesai renovasi (di Kecamatan Johar Baru). Total 200 di Jakarta. Di Johar Baru 51. Rencananya kita akan bagikan Jakarta Pusat juga sama Jakarta Utara. Kita paling lambat sampai 17 Agustus (2025)," ucap Thomas.

Adapun sisa 300 rumah akan disebarkan ke provinsi lainnya. Thomas merincikan 100 unit di Jawa Barat, 100 unit di Banten, 50 unit di NTT, dan 50 unit di Bangka Belitung.

Pada kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan Kadin akan merenovasi rumah mulai dari sanitasi air, luas, hingga kekuatan bangunannya. Pihaknya pun tengah mencari rumah-rumah yang dapat dilakukan renovasi.

"Pemerintah ini lagi dalam keadaan berjuang di tengah efisiensi anggaran. Jadi kita dari Kadin selalu memikirkan suatu skema yang bahasanya itu win-win, tapi juga public-private partnership," imbuhnya.

Ia mengaku tidak ada negosiasi antara Kadin dan Kementerian PKP soal program renovasi rumah. Kadin ingin mendukung Program 3 Juta Rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Bidang BPP HIPMI Bidang X Syarif Hasan Alatas mengatakan HIPMI akan merenovasi 200 rumah. Seperti Kadin, program tersebut ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2025.

"Ini kita justru perlu belajar banyak dari teman-teman Kadir. Karena memang kami juga punya antusiasma tentunya dalam rangka membangun, mendukung program pemerintah," tutur Syarif.

Sebelumnya diberitakan, Ara meluncurkan program bebenah kampung Kecamatan Johar Baru. Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati melaporkan Kadin Indonesia berencana merenovasi 200 rumah di Jakarta.

"Setelah diidentifikasi ada 51 dan ternyata Kadin sudah memulai, bahkan nanti hari ini ada tiga rumah yang renovasinya sudah selesai," kata Sri.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam Program 3 Juta Rumah. Salah satu arahannya menyusun aturan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menegaskan kepada daerah yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) tentang hal tersebut segera menyusun dan menyesuaikan dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri. Hal ini juga termasuk mempercepat proses penerbitan izin PBG.

"Saat ini merupakan saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong pembangunan rumah rakyat. Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) rumah subsidi oleh pemerintah daerah," ujar Sri dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

"Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) oleh pemerintah daerah, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan serta pelayanan PBG yang cepat, yakni izin persetujuan bangunan gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh pemerintah daerah, mendorong KPR FLPP untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi serta pembangunan dan renovasi rumah dengan stakeholder," sambungnya.

Hal itu disampaikan Sri dalam Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Kemudian, ia menyebutkan arahan lain yakni pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar segera berperan untuk gotong royong mewujudkan program tersebut dan tidak ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Ketiga, Sri mengarahkan seluruh pemerintah daerah dapat melaporkan penerbitan perkada BPHTB dan retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU. Hal ini sesuai dengan amanat SKB 3 Menteri. Keempat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada Kementerian PKP secara berkala.

Kelima, Sri mengarahkan pemerintah daerah untuk mendorong corporate social responsibility (CSR) dalam membangun rumah untuk masyarakat. Keenam, pemerintah daerah memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya. Ketujuh, penerbitan izin penyelenggaraan perumahan tidak melanggar aturan tata ruang serta berupaya meniadakan segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam perizinan perumahan.

Di samping itu, ia mengatakan Kementerian PKP menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga membutuhkan dukungan dan peran aktif mereka. Hal ini agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni sekaligus untuk mendorong pencapaian target program.

"Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita yang harus didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah. Selain itu juga menjadi program prioritas di mana pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan serta program hasil terbaik cepat untuk masyarakat," katanya.

Sri mengatakan berdasarkan data dari BPS melalui Susenas Tahun 2023, sektor perumahan masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Ia menyebutkan backlog perumahan yang cukup tinggi berdasarkan kepemilikan ada 9,9 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni.

"Atas dasar data ini maka Kementerian PKP fokus pada dua elemen yaitu bagaimana kita mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan juga bagi program-program pemerintahan mendorong semangat gotong royong bersama-sama stakeholder juga melakukan renovasi rumah masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Maruarar Sirait diberi target membangun 3 juta rumah per tahun. Target itu berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di pesisir.

"Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, pembangunan dan renovasi rumah dilakukan dengan cara pembangunan/renovasi rumah oleh negara, Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya, pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui CSR, dan pembangunan rumah oleh pengembang/developer," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengumumkan rencana renovasi 700 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Program tersebut akan melibatkan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Renovasi 500 unit RTLH akan didanai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi melalui Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan). Sementara tambahan 200 rumah lainnya akan direnovasi oleh Kadin Indonesia.

"Buddha Tzu Chi menyiapkan 500 rumah yang mau dibangun maupun direnovasi," ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3), dikutip dari detikcom.

Aguan mengatakan, anggaran yang digelontorkan untuk bedah rumah adalah Rp20 juta per unit.

"Satu rumah kan Rp 20 juta, tinggal dikali aja," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan kesiapan Kadin Indonesia yang akan merenovasi 200 rumah warga.

"Pak Menteri tadi memang totalnya 500 rumah, tetapi memang kita sebar ke lima provinsi, salah satunya DKI siap (renovasi) 200 (unit rumah)," katanya.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebut sudah ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Biaya renovasi maupun sewa kontrak untuk warga yang pindah sementara ditanggung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Pembangunan tahap pertama sebanyak 148 unit rumah akan dimulai pada 14 April 2025. Para warga sementara akan tinggal di kontrakan selama 6 bulan, mulai 10 April 2025.

"Itu kisarannya (biaya sewa) antara Rp800 (ribu per bulan) sampai dengan Rp1 juta (per bulan) yang nantinya akan ditanggung oleh Buddha Tzu Chi selama 6 bulan. Untuk yang 84 lagi, tadi sudah dibicarakan, setelah 6 bulan. Jadi, sekitar 8 November itu akan dilakukan tahap kedua," jelas Sri.

Aguan juga menjanjikan uang sewa tambahan selama 3 bulan apabila proses renovasi belum rampung dalam 6 bulan.

"Tambah 3 bulan (bayar sewa kontrakan)," ujarnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan perwakilan Asian Development Bank (ADB) pada Senin (10/12). Pertemuan itu membahas peluang kerja sama untuk pembiayaan serta pemanfaatan Program 3 Juta Rumah.

Saat melakukan pertemuan itu Fahri didampingi Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati. Fahri menjelaskan, saat ini backlog perumahan di Indonesia cukup tinggi. Untuk itu, intervensi pemerintah dalam penyediaan hunian diharapkan mampu mendorong masyarakat bisa tinggal di hunian yang layak.

"Adanya ADB diharapkan juga menambah dukungan pembiayaan perumahan dimana sebelumnya pemerintah Qatar juga telah memberikan bantuan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Fahri mengungkapkan bawha pihak ADB menilai program pembangunan perumahan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Selain itu, pihak ADB juga menyatakan minat untuk mendukung pembiayaan perumahan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini di Indonesia maupun negara-negara lainnya," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, kedua belah pihak juga mendiskusikan tentang Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGHAP).

"IGHAP adalah program yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk membiayai pembangunan perumahan hijau, tahan terhadap perubahan iklim, dan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia," jelasnya.

Sebagai informasi, tujuh orang delegasi dari ADB yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Senior Director of Finance Sector Group Christine Engstorm, Director of Water and Urban Sector Group Srinivas Sampath, Country Director Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga, Country Operations Head Indonesia Resident Mission Joris van Etten, Principal Finance Sector Specialist Vivek Rao, Senior Urban Development Specialist Hong Soo Lee, dan National Coordinator for Nusantara/ Loan Preparation Expert Indonesia Resident Mission Yulia.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Perumusan dan penetapan kebijakan Tapera dilakukan oleh Komite Tapera. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo, meminta Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) dapat berperan di dalam Komite Tapera.

Hal ini ia sampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Ara Ingin Tapera Tidak Diwajibkan

Seperti yang diketahui, iuran Tapera telah menuai polemik. Menurut Ara seharusnya, Tapera seharusnya bukan kewajibkan, melainkan iuran sukarela.

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," ujar Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ara dan Erick Thohir Tengok Apartemen Nempel Stasiun di Margonda dan Tanjung Barat

Proyek Perum Perumnas yang dikunjungi Ara dan Menteri BUMN, Erick Thohir berada di Apartemen Mahata yang berlokasi di Margonda dan Tanjung Barat.

Ara menyebut unit Apartemen Mahata Margonda yang paling diminati saat ini adalah untuk kalangan bawah. Sementara apartemen untuk kalangan menengah dan atas ada yang belum terisi.

"Di sini kita mengecek, dari Perumnas ini ada satu projek yang berhasil. Di sini ada (unit) untuk masyarakat ke bawah, menengah, dan atas. Yang masih kosong justru yang (unit untuk masyarakat) atas masih ada yang kosong," ungkapnya.

Serah Terima Rusun Pasar Rumput

Menteri Ara dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," tuturnya.

Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto menuturkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait Tapera. Dalam surat tersebut, mereka meminta ada penataan ulang dan mengikutsertakan Menteri PKP, Maruarar Sirait berperan di dalamnya.

Hal ini ia sampaikan di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Ara dan BP Tapera telah bertemu minggu ini. Namun, bahasannya masih seputar masalah umum yakni evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait keinginan Ara ada revisi aturan Tapera yang semula diwajibkan bagi pekerja yang gajinya di atas UMR menjadi sukarela, belum ada bahasan lebih lanjut.

"Nah masalah regulasinya, kalau kami sih mungkin masih bisa tetap seperti itu, karena itu menurut kami cukup baik. Cuma, Tapera ini kan menerima paling banyak apa? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu menurut saya, supaya nggak resistensi (berlawanan). Kalau ke orangnya sih, orang yang pasti resistensi semua. Motong lagi," tutur Iwan.

"Tapi yang kita dorong adalah pemberi kerja itu terlibat. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga dari pemberi kerja itu terhadap karyawannya. Jadi ini yang kami juga sedang merancang," tambahnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menekankan perlu ada bank khusus untuk membiayai ekosistem bidang perumahan. Ia pun kembali meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dapat menjadi Bank Perumahan.

Hal ini untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia. Ara menyebut BTN selama ini memegang peran penting dan strategis dari berbagai sudut bidang perumahan.

"Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan. Untuk itu perlu transformasi besar BTN menjadi Bank Perumahan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Dengan berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja BTN, Ara menilai transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar. BTN akan dapat bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia.

Lalu, BTN bisa membangun kerja sama dengan berbagai mitra dalam ekosistem perumahan. Mitra tersebut antara lain dari pengembang, pengusaha yang bergerak di sektor material perumahan seperti cat, kaca, semen, pasir dan lainnya.

"Bank BTN sangat strategis di bidang perumahan dan berbagai sudut keuangan juga sangat siap. Selain itu, hubungan baik BTN dengan developer, pengusaha di sektor perumahan dan konsumen juga baik," katanya.

Di samping itu, ia berharap cost of fund BTN ke depannya dapat lebih efisien. Kemudian, uga membangun desain besar mulai dari perubahan nama, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) yang baik.

Adapun perubahan nama bank harus bersamaan dengan target besar penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) komersial dan bersubsidi untuk masyarakat. Selain itu, Ara mengatakan BTN harus mempunyai mimpi besar agar bisa bersaing dengan bank besar lainnya.

"Tolong dipikirkan ke depan perubahan nama bank BTN, sisi IT dan SDM akan juga penting sekali dalam desain besar perbankan agar fokus di sektor perumahan," tuturnya.

Sebelumnya, dalam diskusi Program 3 Juta Rumah di Menara BTN di Kawasan Harmoni Jakarta, Ara sempat meminta agar BTN mengubah nama menjadi Bank Perumahan agar lebih fokus dalam pembiayaan perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan BTN siap mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP. Menurutnya, dukungan di sektor perumahan sangat diperlukan untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

"Saat langkah percepatan pembangunan yang dilaksanakan Menteri PKP sangat baik supaya rumah yang dibangun oleh dapat terjangkau oleh semua pihak. Mungkin rumah selama ini jadi kebutuhan mahal di daerah tertentu jadi terjangkau baik dari suku bunga dan angsuran atau kemampuan masyarakat membayar angsuran untuk memiliki rumah yang menjadi hak rakyat di Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Risk Management Setiyo Wibowo, Direktur Operasional and Customer Experience Hakim Putratama.

Kemudian, ada Direktur SME and Retail Funding Muhammad Iqbal dan SEVP Wholesale Banking Benny Yoslim, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto Direktur Rumah Umum dan Komersial, Fitrah Nur, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait datang mengunjungi Nenek Hasna yang kini pindah ke rumah kontrakan. Pria yang akrab disapa Ara itu akan mengecek proses renovasi rumah Nenek Hasna.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba pukul 16.06 WIB. Tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Ia tampak mengenakan kemeja berwarna putih dan celana krem. Ia datang ditemani sama Setdirjen Perumahan, M. Hidayat dan Direktur Rumah Swadaya Salahudin.

Ara menemui Nenek Hasna dan mengatakan rumahnya akan selesai direnovasi dalam tiga bulan. Rencananya proses renovasi akan rampung pada bulan Februari.

"Doain mudah-mudahan 3 bulan lagi Ibu (Hasna) bisa pindah bulan Februari," ujar Ara di rumah Nenek Hasna.

Ia pun akan membeli rumah tetangga sebelah untuk memperluas rumah. Rumah tersebut akan dibeli seharga Rp 250 juta.

"Saya ini mau bantu Bu Hasna. Ini boleh saya beli?" tanya Ara ke tetangga Bu Hasna.

"Kalau begitu saya beli ya. Ibu ikhlas ya? Rp 250 juta tolong siapkan nomor rekeningnya," sambungnya.

Saat ditanya dari mana uang untuk membeli rumah tetangga Nenek Hasna, Ara mengaku bahwa bersumber dari kocek pribadinya. "Kalau buat bu Hasna dari kami pribadi," ucapnya.

Sebelumnya, Ara telah memberikan bantuan berupa rumah sewa sejak Jumat (8/11) lalu. Ara datang menengok wanita berusia 62 tahun itu di rumahnya.

"Menteri Ara mendapatkan laporan bahwa ada seorang ibu yang bekerja sebagai pengumpul botol plastik. Tinggal di rumah dengan luas 2x3 meter, dengan kondisi yang tidak layak," tulis narasi dalam video kunjungan Ara ke rumah Nenek Hasna seperti yang dikutip dari unggahan TikTok resmi Kementerian PKP pada Sabtu akhir pekan lalu.

Nenek Hasna sempat viral lantaran tinggal di rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Kini ia dipindahkan ke rumah kontrakan berukuran sekitar 14x4 meter.

Sementara itu, rumah Nenek Hasna akan direnovasi agar lebih layak huni. Rumahnya sekarang hanya berisi bahan bangunan dan tembok lantai dua sudah dibongkar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan anggaran perumahan untuk 2025 turun dari anggaran 2024. Pada 2024, anggaran perumahan menyentuh angka Rp 14 triliun namun pada 2025 hanya Rp 5,078 triliun.

Pria yang sering disapa Ara ini membeberkan dengan anggaran Rp 14 triliun memiliki target pembangunan rumah 145 ribu unit dan hingga saat ini baru sampai 34 ribu unit. Sementara itu, dengan anggaran Rp 5,078 triliun ini pihaknya diminta untuk membangun 3 juta rumah per tahun.

"(Tahun) 2024 targetnya 145 ribu saya mendapat data dari Dirjen Perumahan baru 34 ribu per hari ini, anggarannya Rp 14 triliun. Bayangkan, ini kita tahun ini itu targetnya hanya 145 ribu per hari ini baru tercapai 34 ribu. Saya mohon sebagai fungsi pengawasan DPR, kritisi saya, betul nggak datanya?" katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (29/10/2024).

"Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta (rumah)," sambungnya.

Ia pun meminta anggota DPR untuk mengkritisi anggaran yang diberikan untuk tahun depan. Sebab, target yang harus dicapai cukup berat yaitu pembangunan 3 juta rumah per tahun.

"Anggaran kami dari Rp 14 (triliun) jadi Rp 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Tolong juga kritisi apa juga betul anggaran itu karena mungkin sebagian bapak ibu yang membuat anggaran ini bersama kementerian sebelum saya, apakah anggarannya layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka ya, dari awal mau terbuka sejelas-jelasnya," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendapat anggaran sebesar Rp 5,078 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut awalnya merupakan milik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebelum dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Dengan anggaran sebesar Rp 5,078 triliun ini Ara membeberkan rincian penggunaan dana tersebut yaitu untuk melanjutkan proyek yang sudah berjalan.

"Jadi (anggaran tahun depan) Rp 5,07 triliun. Untuk IKN (sekitar Rp 1,2 T untuk sektor perumahan), jadi palingan hanya sekitar Rp 4,5 sekian triliun (anggaran tahun depan)," tuturnya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah, di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Rinciannya adalah sebagai berikut.

Rumah susun: Rp 3,5 triliun

- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk Personil TNI di IKN (Ibu Kota Nusantara) 240 unit
- Penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN-Hankam di IKN sebanyak 2.820 unit
- Pembangunan baru rumah susun MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit
- Pembangunan baru rusun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, dan lembaga perguruan tinggi dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit
- Lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC) 701 unit
- Lanjutan pemeliharaan dan perawatan tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower
- Lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC) 460 unit

Rumah Swadaya: Rp 0,7 triliun

- Pembangun rumah Swadaya melalui BSPS sebanyak 34.289 unit

Rumah khusus: Rp 0,105 triliun

- Pembangunan rumah khusus untuk mendukung DOB (Daerah Otonom Baru) sebanyak 50 unit
- Pembangunan Rusus suku Moi sebanyak 72 unit
- Lanjutan pembangunan rumah khusus pasca bencana di Ternate 49 unit
- Pembangunan Rusus Malawei 100 unit
- Pembangunan Rusus pasca bencana di Lebak sebanyak 94 unit

Rumah umum dan komersial: Rp 0,121 triliun

- Pembangunan PSU sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tersebar di seluruh provinsi

Dukungan manajemen dan teknis lainnya: Rp 0,575 triliun

- Pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan penugasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan
- Gaji dan tunjangan, operasional kantor, dan administrasi kesatkeran

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar 'Diskusi Program Tiga Juta Rumah' bersama jajaran stakeholder terkait perumahan sore ini.

Acara ini digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan detikProperti, Menteri PKP Maruarar Sirait tiba di lokasi pukul 16.07. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam kecokelatan.

Setibanya di depan auditorium, ia langsung menyapa dan berbincang dengan tamu-tamu undangan.

Dalam kegiatan hari ini, ia akan berdiskusi tentang isu, regulasi, strategi, hingga anggaran dalam pengadaan perumahan terutama terkait program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Sudah tampak hadir Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Lalu, terlihat kehadiran stakeholder perumahan, di antaranya Ketua Umum DPD Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang, Dirjen Perumahan Kementerian PUP Iwan Suprijanto, Direktur Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, dan Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga.

Kemudian, turut hadir juga jajaran kementerian dan lembaga terkait perumahan, perbankan, BUMN, BUMD, asosiasi pengembang, asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, hingga praktisi.

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan

Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah datang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka datang untuk melakukan serah terima jabatan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pantauan detikcom di lokasi, Fahri Hamzah datang lebih dulu yaitu sekitar pukul 18.47 WIB. Ia datang dengan setelan jas dan dasi berwarna biru.

Fahri mengatakan, setelah sertijab dilakukan dirinya akan langsung bekerja seperti yang dipinta oleh Basuki.

"Kita lihat aja hari ini kelanjutan dari prosesi pengumuman dan pelantikan dan malam ini Pak Bas minta kita langsung kerja mudah-mudahan lancar malam ini sehingga mulai besok kita sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara PU dan PR yang semua ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," katanya kepada awak media, Senin (21/10/2024).

Tak lama setelah Fahri, Basuki pun datang untuk melakukan sertijab. Kepada awak media, Basuki sempat menyapa dan melambaikan tangannya.

Tak lama berselang, Menteri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Raden Dody Hanggodo dan Diana Kusumastuti datang.

Terakhir, Maruarar Sirait datang sekitar pukul 19.35 WIB lengkap dengan setelan jas. Pria yang akrab disapa Ara mengatakan pihaknya akan bekerja cepat dalam harmonisasi pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada acara sertijab ini juga hadir sejumlah pejabat, seperti Direktur Utama PT SMF Heliantopo, Dirjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Triono Junoasmono, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Proses sertijab dilangsungkan tertutup.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi