Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diujicobakan pada beberapa sekolah di Klungkung, Bali, sejak Senin (17/2/2025). Uji coba dilakukan pada tiga desa di Kecamatan Klungkung, yakni Selat, Tegak, dan Selisihan.

Uji coba program MBG di Klungkung dilakukan pada tingkat taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD). Salah satu sekolah yang menerapkan uji coba adalah SDN 2 Selat. Total sebanyak 206 siswa menjadi penerima manfaat program MBG di sana.

Siswa sudah bisa menikmati hidangan program MBG yang terdiri dari nasi, lauk ayam, dan tempe-tahu, sayuran, dan buah potong setiap istirahat pertama sekitar pukul 09.15 Wita. Siswa kelas enam secara mandiri membagikan makanan dalam wadah kotak berwarna-warni kepada adik tingkatnya.

Salah satu siswi SDN 2 Selat, Diyah, mengaku suka dengan hidangan program MBG. "Saya suka karena ada buah semangkanya," kata Diyah, Kamis (20/22025). Siswa lain, Mang Sinar, tak bisa menghabiskan hidangan MGB. "Kekenyangan," ungkapnya.

Kepala SDN 2 Selat, Luh Putu Cakrawati, mengatakan ayam, tahu, dan tempe menjadi protein andalan selama uji coba program MBG pada empat hari terakhir. Berbagai hidangan itu diolah dengan cara berbeda-beda.

Belum ada protein lain maupun susu yang masuk dalam menu program MBG di SDN 2 Selat. Selain itu, ada satu anak yang tidak mengonsumsi nasi sehingga disubstitusi dengan kentang maupun bihun.

"Pihak dapur umum mendata dahulu terkait alergi yang mungkin dipunyai anak-anak. Disesuaikan sama anak-anaknya. Bukan alergi pun kalau tidak biasa dimakan di rumahnya juga diupayakan cari penggantinya", terang Cakrawati.

Salah satu guru di SDN 2 Selat, Ni Nengah Suarni, yang mendampingi MBG di salah satu kelas mengungkapkan pihak dapur telah hadir kemarin untuk mengevaluasi program di sana. "Siswa dan kami ditanya. Sempat ada tahu yang tercium bau asam. Itu sudah dicatat untuk diperbaiki," ungkap Suarni.

Sebelum ada program MBG, jelas Suarni, SDN 2 Selat sebenarnya sudah mempunyai program makan sehat sendiri. Orang tua siswa diminta membekali anak-anaknya, tetapi program ini sulit dijalankan.

Menurut Suarni, orang tua tidak selalu bisa membekali anak makanan bergizi karena kesibukan masing-masing. Anak-anak kadang dibekali mi instan atau jajan camilan di kantin.

Maka dari itu, menurut Suarni, program MBG disambut baik oleh orang tua siswa. Mereka tinggal menyiapkan air dan peralatan makan, seperti sendok dan garpu untuk anak-anak selama lima hari sebagaimana diarahkan tim dapur umum seminggu sebelumnya. Hanya pada Sabtu orang tua perlu membekali anak-anaknya.

Berdampak ke Kantin Sekolah

Program MBG di SDN 2 Selat berdampak terhadap penjualan kantin sekolah. Sekolah itu mempunyai tiga kantin yang menjual makanan berat, camilan, dan minuman. Ketiganya mengaku terdampak karena jualannya menurun akibat program MBG.

Semenjak uji coba program MBG, anak-anak yang berbelanja di kantin sekolah berkurang. Walhasil, penjual di kantin sekolah mengurangi porsi jualan, terutama untuk makanan berat.

"Mau bagaimana lagi, namanya sudah aturan. Biasanya stok 10, sekarang lima buah saja," ujar Luh, salah satu pedagang di kantin SDN 2 Selat.

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk jenjang SMA/SMK di provinsi ini akan dimulai pada Februari 2025.

Kepala Disdikpora DIY Suhirman saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (20/1/2025), mengatakan sebagai proyek percontohan MBG jenjang SMA/SMK bakal dilaksanakan di SMKN 4 Kota Yogyakarta.

Menurut Suhirman, Program MBG di DIY sebelumnya telah berjalan di tingkat SD dan SMP.

Sedangkan untuk pelaksanaan di level SMA/SMK masih memerlukan persiapan matang, terutama dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga mundur dari rencana awal yang sedianya diagendakan pada Senin (20/1).

"Sejauh ini komunikasi dengan SPPG berjalan lancar," katanya.

Menurut Suhirman, Disdikpora DIY bertugas menyuplai data pendukung pelaksanaan, termasuk data sekolah yang berada dalam radius 3 kilometer (km) dari SPPG.

Jarak tersebut ditetapkan sesuai dengan standard operating procedure (SOP) atau prosedur operasional standar untuk memastikan makanan tiba dalam kondisi baik.

"Dari jaraknya sesuai SOP itu 3 km kemudian berapa menit dari pengantaran makanan. Kita siap di mana pun SMK, SMA di Yogyakarta siap. Kami sebagai penyuplai data saja," ujar dia.

Suhirman menyebutkan untuk tahap awal setidaknya tercatat 360 SMA/SMK di DIY menjadi sasaran Program MBG.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta Widiatmoko Herbimo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait penunjukan sekolahnya sebagai pilot project, kendati belum mengetahui detail waktu pelaksanaan.

"Kami telah menyerahkan data siswa sebanyak 1.200 orang. Seluruh biaya pelaksanaan MBG ditanggung oleh pihak pelaksana," ujar Widiatmoko.

Ia menambahkan, total siswa di SMKN 4 Yogyakarta mencapai 1.900 orang, namun sebagian di antaranya saat ini sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum mendapatkan perintah detail dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Pemda DIY siap kapanpun jika digerakkan untuk pelaksanaan program MBG.

"Kami digerakkan kapan pun siap," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Beny Suharsono, Jumat (10/1/2025).

Pemerintah DIY diketahui telah menganggarkan Rp 42 miliar untuk program MBG sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah.

"Ketika pemerintah pusat mengamanatkan daerah menyiapkan 2,5 persen dari PAD (pendapatan asli daerah) kita siapkan," ucap Beny.

Beny menyampaikan Pemerintah DIY berkomunikasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan diketahui bahwa MBG langsung dilakukan satuan tugas.

Namun, pemerintah daerah menurut dia tak boleh lengah. Jika sewaktu-waktu diminta menjalankan, harus sudah siap.

"Daerah tidak boleh lena harus mengantisipasi kalau diminta kerjasama atau bahkan sebaliknya menangani," katanya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyebut, hingga saat ini pihaknya belum mendapat jadwal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Memang jadwalnya dari pusat belum. Kita sudah siap untuk menanggapi atau menerima kebijakan dari pusat," ucap Sugeng saat ditemui seusai penetapan Wali Kota Yogyakarta terpilih, Kamis (9/1/2025).

Sampai saat ini, lanjut Sugeng, jadwal makan bergizi gratis untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta dari pemerintah pusat belum diterima.

Dari informasi yang didapat, kata Sugeng, MBG di Kabupaten Sleman rencananya dimulai pada 13 Januari mendatang.

"Kota Jogja belum berjalan, belum didawuhi (diminta) berjalan. Tapi, kita sudah siap. Saya belum tahu itu (jadwal di Yogyakarta)," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis resmi bergulir pada Senin, 6 Januari 2025. Namun berbeda dengan yang digaungkan, tak semua sekolah mendapatkan susu.

Seperti diketahui, Program Makan Bergizi Gratis dicanangkan untuk memenuhi gizi para siswa dengan memberikan makanan sesuai gizi anak. Salah satu menu yang dikabarkan melengkapi program ini adalah susu.

Namun pada pelaksanaannya, tidak semua sekolah mendapatkan susu. Hal ini, menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, karena susu bukan menu yang wajib ada setiap hari dalam program tersebut.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka itu sekali seminggu susunya. Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi susunya di hari Senin," kata Hasan dilansir detikNews, Selasa (7/1/2025).

Alasan menu susu tidak diwajibkan setiap hari, kata Hasan, adalah karena suplai susu di daerah belum merata.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ujarnya.

Dia mengaku belum tahu apakan nantinya akan jadi menu wajib jika persediaan sudah merata.

"Kita belum tau itu kan nanti berdasarkan ininya BGN ya, sekarang kan porsinya porsi makanan, porsi makanan itu yang dihitung kecukupan kalorinya, karbohidrat dan protein," ujarnya.

Menu Disesuaikan Setiap 20 Hari Sekali

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan menu Program Makan Bergizi Gratis akan disesuaikan setiap 20 hari sekali. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebosanan menu yang disajikan.

"Berganti-ganti sampai 20 hari ya, 20 hari sekali baru ganti," kata dia usai meninjau proses MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin (6/1/2025).

Budie Arie mengatakan rata-rata penerima manfaat program ini ada 3.000 orang dari setiap dapur. Maka total penerima manfaat MBG per hari ini ada sekitar 500 ribu orang.

"Hari ini kalau enggak salah ada 190 dapur dengan rata-rata 3.000 berarti 500.000 (penerima manfaat). Ini baru hari pertama kan, nanti kita coba sampai tiga bulan," jelasnya dikutip dari detikFinance.

Wilayah dan Menu Program Makan Bergizi Gratis

Saat ini, Program Makan Bergizi Gratis sudah diterapkan di 26 provinsi di antaranya Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Adapun deretan menu yang diberikan pada hari pertama Program Makan Bergizi Gratis adalah sebagai berikut:

Kota Bogor: Nasi, telur dadar, sayur, buah, dan tanpa susu.

Depok: Nasi, ayam, sayur tumis, tahu, dan jeruk

Jakarta: Ayam teriyaki, tumis buncis, dan susu.

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan dimulai pada hari ini, Senin (6/1/2025), belum dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kepala Bappeda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan, meskipun MBG sudah menjadi kebijakan nasional, pelaksanaannya di DIY masih terhambat.

"MBG sudah menjadi kebijakan nasional dan tertulis dalam kebijakan Presiden, baik itu di dokumen perencanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," ungkap Made saat ditemui di Kantor Bappeda DIY.

Program MBG ditujukan untuk ibu hamil, balita, hingga anak sekolah.

Made menambahkan, Pemerintah DIY telah menyiapkan kontribusi sebesar 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk program ini, yang setara dengan Rp 42 miliar.

"Kami sudah menyiapkan anggaran itu di dinas pendidikan, karena harus ada posnya," jelasnya.

Namun, Made mengungkapkan bahwa Pemerintah DIY belum menerima petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Akibatnya, kick off MBG saat ini masih ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Untuk kegiatan yang ada di daerah ini sementara masih ditangani langsung oleh pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional," imbuhnya.

Made juga menambahkan bahwa Pemerintah DIY saat ini hanya bisa menunggu informasi dari pemerintah pusat mengenai lokasi-lokasi yang sudah melaksanakan MBG.

"Kami mungkin belum terinfokan dengan itu," katanya ketika ditanya mengenai lokasi pelaksanaan MBG di DIY.

Sementara itu, di Kota Yogyakarta, program MBG juga belum dimulai di beberapa sekolah.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Humas SMP 6 Yogyakarta, Widawati, mengonfirmasi bahwa program MBG belum dilaksanakan.

"MBG belum, kalau makan bergizi dari kementerian belum," kata dia.

Dengan adanya kendala ini, pelaksanaan MBG di DIY masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat.