Provinsi Jawa Tengah menerima bantuan renovasi sebanyak 500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemprov Jateng akan memprioritaskan bantuan RTLH ini bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bantuan ini selaras dengan program Pemprov Jateng yang terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program yang akan digenjot adalah setiap kepala keluarga (KK) di Jateng memiliki satu rumah layak huni.

"Sangat terbantu sekali dengan program dari kementerian (PKP). Jika dihitung kekuatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita, maka ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

Terkait warga mana yang akan mendapatkan bantuan renovasi rumah dari kementerian itu, Luthfi menyampaikan sudah siap untuk disurvei. Sebab, rencananya Menteri PKP Maruarar Sirait akan melakukan survei dua pekan mendatang di Banyumas.

Sebagai informasi, perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) menjadi prioritas Gubernur Ahmad Luthfi. Sebab, jumlah RTLH sampai dengan Desember 2024 tercatat sebanyak 1.022.113 unit. Untuk menanggulangi masalah ini diperlukan penanganan secara kolaboratif dan komprehensif dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibilty (CSR), Baznas, serta swadaya masyarakat.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menginginkan semua penerima bantuan renovasi rumah dilakukan pemeriksaan by name dan by address, sehingga tidak terjadi salah sasaran.

Ia menjelaskan bantuan renovasi rumah warga miskin yang dialokasikan untuk Jateng, Jabar, Banten, dan DKI Jakarta ini berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi di empat provinsi tersebut.

Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan mengatakan, penerima bantuan renovasi ini diharapkan merupakan rumah sendiri atau milik pribadi. Sehingga tidak ada sengketa kedepannya saat rumah sudah selesai direnovasi dan menjadi bagus.

"Sebaiknya rumah sendiri dan ditinggali sendiri. Supaya tidak ada sengketa kedepannya dengan keluarga. Rumahnya tidak di jalur hijau, dan lokasi rumah itu memang peruntukanya untuk permukiman," kata Aguan.

Pemerintah mencatat 39 situ di kawasan Bekasi, Bogor, dan Banten yang terancam punah. Bahkan, Beberapa di antaranya sudah berubah fungsi, termasuk menjadi kawasan perumahan.

Kondisi ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Menghilangnya situ-situ tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir bandang di kawasan Jabodetabek beberapa waktu lalu.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain, karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan pada mulanya kondisi lenyapnya situ-situ ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya pun melakukan perbandingan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang tersisa saat ini.

Kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya baru saja mengantongi data baru, di mana ditemukan 7 situ lainnya yang terancam 'punah' alias menghilang.

Keberadaan ketujuh situ ini berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Dody siang ini. Dengan demikian, jumlahnya bertambah dari 32 situ menjadi 39 situ yang terancam hilang.

"Teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya tadi dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir 'punah'," kata Nusron.

Penemuan 7 situ hampir 'punah' di kawasan Banten ini didapatkan dari hasil pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di Tangerang Raya dan Banten. Terhadap penggunaan ruang di kawasan tersebut, sudah terbit sertifikat hak milik (SHM) maupun sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

Nusron menjelaskan, ketujuh situ ini beralih fungsi karena berbagai alasan, mulai dari reklamasi hingga diokupasi oleh masyarakat lokal di sana. Selain itu, ada temuan sejumlah situ yang luasannya berkurang.

"Ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten, terutama di kawasan Tanglang Raya, yang itu tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek," ujarnya.

Atas kondisi ini, akan dilakukan beberapa langkah antisipasi. Pertama, melakukan sertifikasi lahan sempadan sungai, batang sungai, serta sempadan situ yang masih aman atau kosong belum ada kepemilikan.

Sedangkan terhadap area yang sudah didirikan bangunan di atas sempadan sungai maupun situ, Nusron mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan kemanusiaan untuk mencari jalan keluarnya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore nanti di Balai Kota Jakarta. Pertemuan itu akan membahas nasib sarapan gratis hingga wacana renovasi kantin sekolah di Jakarta.

"Hari ini saya akan menerima (kunjungan Badan Gizi Nasional). Karena sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Pramono menerangkan program sarapan gratis di Jakarta sejatinya sudah dibahas dalam rapat-rapat dan juga di tim transisi. Program sarapan gratis diketahui merupakan janji politik Pramono saat kampanye di Pilkada 2024 lalu.

"Ketika kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub kan memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis. Dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta," ungkap Pramono.

Politikus PDIP itu menyebut tidak ada niat menyaingi program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dan kini tengah berjalan. Dia mengaku hanya ingin anak sekolah juga bisa mendapat sarapan gratis.

"Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Nggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, nggak ada," ungkap Pramono.

"Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," imbuhnya.

Pramono mengatakan pihaknya juga akan menjelaskan ke Badan Gizi Nasional perihal opsi mengganti program sarapan bergizi gratis menjadi renovasi kantin. Pramono melihat tidak semua sekolah di Jakarta memiliki kantin yang baik.

"Kalau nggak, maka kami akan melakukan perbaikan infrastruktur kantin-kantin yang ada di sekolah. Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik," kata Pramono.

Kendati demikian, Pramono mengatakan belum ada kepastian mengenai renovasi kantin itu. Dia menyebut hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional ini nantinya akan disampaikan ke publik.

"Nanti setelah ada arahan dan putusan dari Kepala Badan Gizi saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian," ungkapnya.

Pramono: BGN Tak Izinkan Pemda Bikin Program Mirip Makan Bergizi Gratis

Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pramono menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore nanti di Balai Kota Jakarta. Pertemuan itu akan membahas nasib sarapan gratis hingga wacana renovasi kantin sekolah di Jakarta.

"Hari ini saya akan menerima (kunjungan Badan Gizi Nasional). Karena sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Pramono menerangkan program sarapan gratis di Jakarta sejatinya sudah dibahas dalam rapat-rapat dan juga di tim transisi. Program sarapan gratis diketahui merupakan janji politik Pramono saat kampanye di Pilkada 2024 lalu.

"Ketika kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub kan memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis. Dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta," ungkap Pramono.

Politikus PDIP itu menyebut tidak ada niat menyaingi program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dan kini tengah berjalan. Dia mengaku hanya ingin anak sekolah juga bisa mendapat sarapan gratis.

"Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Nggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, nggak ada," ungkap Pramono.

"Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," imbuhnya.

Pramono mengatakan pihaknya juga akan menjelaskan ke Badan Gizi Nasional perihal opsi mengganti program sarapan bergizi gratis menjadi renovasi kantin. Pramono melihat tidak semua sekolah di Jakarta memiliki kantin yang baik.

"Kalau nggak, maka kami akan melakukan perbaikan infrastruktur kantin-kantin yang ada di sekolah. Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik," kata Pramono.

Kendati demikian, Pramono mengatakan belum ada kepastian mengenai renovasi kantin itu. Dia menyebut hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional ini nantinya akan disampaikan ke publik.

"Nanti setelah ada arahan dan putusan dari Kepala Badan Gizi saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian," ungkapnya.

Pramono: BGN Tak Izinkan Pemda Bikin Program Mirip Makan Bergizi Gratis

Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pramono menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk keberlangsungan program sarapan gratis yang diusung Gubernur Jakarta dan wakilnya, Pramono Anung juga Rano Karno. Menurut Kepala BGN Prof Dadan Hindayana, pelaksanaan sarapan gratis bisa lebih maksimal diberikan pada siswa siswi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

Dadan menekankan tidak mempersoalkan pelaksanaan sarapan gratis, yang beriringan dengan program pemerintah pusat makan bergizi gratis (MBG). Sebelumnya, sempat ada kekhawatiran, dua program tersebut memicu kebingungan di masyarakat.

"Tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," beber Prof Dadan kepada detikcom, Selasa (11/2/2025).

"BGN fokus melaksanakan MBG, dan siap bersinergi dengan pemerintah provinsi," tutur dia.

Kerja sama dengan Pemprov DKI juga disebutnya selama ini sudah berjalan untuk program MBG Presiden Prabowo Subianto. Termasuk dalam upaya memastikan keamanan pasokan makanan juga pendampingan pemberian MBG di sekolah-sekolah.

Sebelumnya diberitakan, Pramono mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin seluruh sekolah di Jakarta, menyusul nihilnya restu dari pemerintah pusat.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan MBG menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya, sebagai pemerintah Jakarta, kami sami'na waato'na, ikut itu," ungkapnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Cahaya Manthovani bersama dengan Aden Bajaj, Plt. Kadis Pendidikan DKI Purwo Susilo, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa bagi-bagi takjil di SLB 07 Jakarta Timur. Kegiatan sosial ini disebut sebagai sinergi dengan program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sebagai makhluk sosial, kita ditakdirkan untuk hidup bersama sehingga kita membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup ini," kata Cahaya Manthovani kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Dia mengatakan manusia diciptakan untuk saling membantu. Cahaya mengatakan kegiatan sosial saling berbagi ini akan melipatgandakan kebahagiaan.

"Kebahagiaan tidak akan habis hanya karena membaginya bahkan kebahagiaan bertambah ketika kamu bersedia untuk berbagi," ucapnya.

Kegiatan sosial ini disebut sebagai sinergi dengan program pemerintah Makan Bergizi Gratis. (dok Istimewa)

Kegiatan sosial ini dilaksanakan dengan tema Tebar Kebaikan. Dia mengatakan kebaikan semestinya disebarkan kepada banyak orang.

"Menurut saya semua orang yang berbahagia harus berbagi karena melalui berbagi kebahagiaan tersebut akan terlahir kembali, dan saya memiliki keyakinan bahwa ketika anda berbagi dengan orang lain sebagian dari apa yang anda miliki, dan apa yang tersisa akan dilipat gandakan dan bertumbuh," ungkapnya.

Cahaya berharap kegiatan sosial berbagi ini dapat menginspirasi orang banyak. Dia berharap kegiatan berbagi kebahagiaan terhadap orang-orang yang berkekurangan tidak berhenti.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dr Dadan Hindayana untuk membahas lebih lanjut terkait Program Sarapan Gratis.

“Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak Kepala Badan Gizi Prof Dadan. Karena memang ketika retret waktu itu tidak diperbolehkan," kata Pramono di Jakarta, Senin.

Tapi dia juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan. "Untuk itu saya dalam waktu dekat akan meminta waktu kepada beliau supaya nggak salah," katanya.

Sebagai Gubernur Jakarta, dia tidak ingin segala sesuatunya terkait program untuk Jakarta tidak terencana dengan baik. Dia juga ingin agar program tersebut dapat berjalan dengan terbuka.

Kemudian soal program revitalisasi kantin, Pramono menjelaskan hal ini juga masih akan dibahas bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kan belum diputuskan. Kemarin kalau tidak boleh (Program Sarapan Gratis), maka 'budget' yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah," katanya.

Tetapi hari ini dia membaca bahwa Prof. Dadan menyampaikan untuk Jakarta diperbolehkan. "Ya saya harus ketemu dulu dengan Prof. Dadan," kata Pramono.

Sebelumnya, Pramono sempat mengganti Program Sarapan Gratis menjadi revitalisasi kantin. Pramono mengatakan revitalitasi atau renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

Untuk Program Sarapan Gratis akan tetap diadakan. "Bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," kata Pramono.

Pramono menyebutkan bahwa program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan menjadi tanggung jawab sama terkait anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta, kami sami'na waato'na, ikut itu," kata Pramono.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

Menteri PKP di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Menteri Ara.

Hal itu ia utarakan seusai pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 1 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Ara menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," kata Ara.

"Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," tambah Ara.

Menteri PKP menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” jelas Menteri Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Pemerintah Provinsi Jakarta segera menetapkan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Ara di Jakarta, Sabtu (1/3/2025), seperti dilansir Antara.

Ia menegaskan, kewenangan penetapan lokasi dan pembebasan lahan ada di tangan Pemda DKI Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Penetapan lokasi ini menjadi tindak lanjut dari kesepakatan pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1).

Mediasi sebelumnya digelar di Kantor Kelurahan Kapuk Muara pada 19 Februari 2025, dipimpin oleh Menteri Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ara meminta agar lokasi yang dipilih memudahkan akses bagi semua orang tanpa perlu menggusur rumah warga.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Ara juga meminta kepolisian segera menyelesaikan masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," katanya.

Kementerian PKP, kata Ara, mendapat tugas dari Presiden Prabowo untuk mengawal penyelesaian masalah ini. Ia memastikan akan kembali pada 15 Maret 2025 untuk melihat perkembangan keputusan Pemda DKI.

Prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga kompleks dan warga sekitar.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda dua dan roda empat, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” kata Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

Menteri PKP di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Menteri Ara.

Hal itu ia utarakan seusai pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 1 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Ara menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," kata Ara.

"Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," tambah Ara.

Menteri PKP menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” jelas Menteri Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap susu pasteurisasi dari koperasi. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan gizi anak-anak serta memperkuat kesejahteraan peternak.

Uji coba penyaluran susu ini dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pada tahap awal 2.348 liter susu pasteurisasi disalurkan melalui lima unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada 10.375 siswa dan santri di 27 sekolah serta madrasah.

"Susu pasteurisasi ini lebih terjangkau tetapi tetap bergizi tinggi karena mengandung protein, mineral, dan vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak-anak," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).

Budi menjelaskan untuk uji coba di Kabupaten Malang, sebanyak 802 liter susu dari Koperasi Kan Jabung Malang yang disalurkan kepada 3.047 santri menggunakan dispenser sehingga lebih higienis dan ramah lingkungan dibandingkan kemasan sekali pakai. Seluruh produk yang diberikan telah melalui uji kelayakan dan pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dengan hasil uji coba ini, Budi menyebut pihaknya akan terus mengevaluasi dan mengembangkan skema penyaluran susu pasteurisasi koperasi agar manfaatnya semakin luas di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Budi juga mengunjungi peternakan Koperasi Agro Niaga Jabung (KAN) Jabung dan turut meresmikan JAB Farm KAN Jabung Syariah Jawa Timur Kec. Jabung, Kab. Malang. Dia menekankan koperasi peternakan harus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

"Kita berharap peternakan seperti ini bisa menggerakkan ekonomi rakyat di lokal terutama yang kondisi geografisnya cocok untuk peternakan sapi. Koperasi dan peternak diuntungkan karena ada kepastian pasar, sementara konsumsi susu secara rutin akan meningkatkan kecerdasan dan kesehatan anak-anak," tambahnya.

Simak juga Video 'BGN soal Progres Makan Bergizi Gratis: Sudah di 38 Provinsi':

Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara meminta akses ke dalam Pantai Indah Kapuk (PIK) dibuka. Alasannya, agar akses warga lebih mudah ke mana-mana, termasuk ke PIK.

Akses jalan tersebut ditutup oleh PT Mandara Permai dengan mendirikan tembok. Sementara PT Lumbung Kencana Sakti menaruh bebatuan di dekat tembok tersebut dengan dalih kawasan itu merupakan daerah rawa-rawa. Penutupan dengan bebatuan tersebut diduga menyebabkan rumah warga di daerah sekitar kebanjiran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendatangi kawasan Kapuk Muara untuk melakukan mediasi antara warga dengan perusahaan. Ara pun menanyakan apa yang diinginkan warga Kapuk Muara pada kesempatan saat itu.

Salah satu perwakilan warga, Mufit mengatakan pihaknya menginginkan jalan tembus masuk ke area PIK karena masih satu kelurahan, mengurangi kemacetan, serta mengantisipasi banjir.

Ara pun meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setia Budi untuk menyiapkan jalan agar bisa dilalui warga setelah tembok dirobohkan.

"Arahan saya tidak boleh ada perumahan eksklusif, bagaimana temboknya itu dirobohkan, cukup buat rakyat bisa lewat, kecuali truk (yang lewat) nanti jalannya rusak," kata Ara di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, Rabu (19/2/2025).

Tembok yang menutupi akses dari Kapuk Muara ke PIK Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Ia pun menanyakan kesiapan PT Lumbung Kencana Sakti dan juga PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan yang ditutup tersebut. Kedua perusahaan tersebut menyatakan kesediaannya untuk membongkar pagar tembok dan bebatuan tersebut.

"Disaksikan ya. Di balik ini ada 2 PT, satu PT Lumbung, satu PT Mandara. Jalannya yang bebaskan DKI (Jakarta) sesuai aturan, yang bangun DKI, yang netapkan penlok (penetapan lokasi) DKI. Begitu selesai, saya akan datang lagi untuk membuka tembok 47 meter kurang lebih, untuk kepentingan rakyat, untuk bisa bersosialisasi dan tidak ada lagi eksklusivitas," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, untuk membuat jalan tersebut harus ada beberapa dokumen yang direvisi seperti rencana detail tata ruang (RDTR) maupun penetapan lokasinya. Sebab, meskipun pembuatan jalan tersebut sudah ada SK Gubernur DKI Jakarta pada 2015 silam, surat tersebut sudah tidak berlaku dan perlu diperbarui.

"Nanti saya kira dari Kemendagri akan mengawal karena pembina dan pengawas fungsi pemda termasuk DKI, kita akan kawal. Termasuk nanti kalau ada pergantian kepemimpinan di DKI kita akan sampaikan," ungkapnya.

Ia berharap bisa terjadi percepatan, termasuk dalam proses administrasi dan juga penganggaran.