Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencabut regulasi terkait Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Keputusan tersebut dirilis di situs resmi Kementerian PU. Melansir dari belied tersebut, Satgas Pembangunan IKN dibentuk dalam rangka mempersiapkan infrastruktur IKN. Dalam perjalanannya, pemerintah telah membentuk Otorita IKN.

"Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga tidak diperlukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis, (17/4/2025).

Untuk itu, Menteri PU Doddy Hanggodo menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara dan diteken pada 26 Maret 2025. Melalui aturan tersebut, Satgas Pembangunan IKN tidak diperlukan lagi.

"Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi beleid tersebut.

Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN dibentuk oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, pada 2021. Pembentukan Satgas tersebut melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

Saat ini, jabatan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN diemban oleh Danis H. Sumadilaga. Sebelumnya, Danis pernah menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Simak juga Video: Gubernur Kaltim Tepis IKN Mangkrak: Hari Ini Sudah Luar Biasa

JAKARTA, investor.id – Tiga BUMN Karya yang terdiri dari PT PP Tbk (PTPP), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Hutama Karya (Persero) alias HK mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membangun dapur MBG.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, ketiga BUMN Karya tersebut sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program MBG. “Ada HK, PTPP, dan Adhi Karya yang sudah berkenan menghibahkan sedikit dana corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung program MBG,” ujar Dody dalam konferensi pers di Kementerian PU, Sabtu (22/3/2024).

Sementara dari sisi Kementerian PU, Dody mengatakan, akan menyiapkan lahan beserta perizinannya dan BUMN Karya menyiapkan bangunan beserta peralatan perlengkapan dapurnya. Proses pembangunan kurang lebih akan memakan waktu 3-4 bulan. “Nanti, PTPP membangun (dapur MBG) di Kota Banjar, Jawa Barat, ADHI di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan HK membangun di Kota Jambi, Provinsi Jambi,” tutur Dody.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menambahkan, sebagai salah satu BUMN Karya, PTPP memiliki tanggung jawab untuk membangun dapur MBG lengkap beserta isinya melalui dana CSR. “Sesuai dengan kontrak, kami bangun di Banjar, Jawa Barat,” ujar dia.

Pembangunan dapur MBG menggunakan dana CSR BUMN Karya hanya diperuntukkan bagi tiga lokasi di tahap pertama. Selebihnya, sebagaimana disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, diperlukan sekitar 1.500-an yang akan dibangun melalui proses tender. “Tadi sudah disampaikan, lainnya dibangun melalui dana APBN dan proyek dapur MBG akan menjadi salah satu sumber kontrak baru PTPP ke depan,” ucap Novel.

Biaya Dapur MBG

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar-Lembaga Triono Junoasmono menambahkan, Kementerian PU merencanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan ±900m2, yang akan mencakup bangunan dapur seluas ±300m2 dan lahan parkir kendaraan,” papar Triono.

Kementerian PU melalui Balai PU sudah melakukan survey, hasilnya kata Triono, terpilih 9 dari total 51 lahan Kementerian PU yang dijadikan sekolah Yayasan Pendidikan Putra di seluruh Indonesia. Kesembilan lokasi tersebut yaitu di Provinsi Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

“Dari 9 lokasi tersebut, kami memilih 3 lokasi yang akan dibangun dapur SPPG dalam waktu dekat ini yaitu Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kota Banjar, Jawa Barat, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG,” jelas Triono.

Seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai melalui skema CSR oleh Adhi Karya, Hutama Karya, dan PTPP. Di mana, pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan kurang lebih Rp 4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.

Kepala MBG Dadan Hindayana menyampaikan sinergi antara BGN dan Kementerian PU dalam upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Program MBG. Sebab, infrastruktur merupakan sesuatu yang krusial untuk percepatan program MBG agar dapat memberikan bermanfaat secara nasional.

“Kami sampaikan, kami sering dapat masukan dan kritikan dari semua pihak kenapa Badan Gizi tidak memprioritaskan wilayah 3T? Karena untuk sampai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. Sekarang (APBN) sudah siap. Kami akan membangun sebanyak 1.542 dapur SPPG,” ungkap Dadan.

Untuk bisa membangun sebanyak 1.542 dapur SPPG tersebut, dia bilang, Badan Gizi Nasional memerlukan bantuan dari Kementerian PU agar implementasinya dapat dilaksanakan secara meluas. Mengingat, Kementerian PU memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kami harapkan agar percepatan bisa dilakukan,” pungkas Dadan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengadakan pertemuan pada hari ini, Sabtu (22/3/2025), di Pendopo, Kementerian PU, Jakarta.

Pada pertemuan yang turut dihadiri Kepala Bappenas Rachmat Pambudy itu, kedua pejabat tinggi negara tersebut bersepakat bersinergi mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama (PKS) sinergi dukungan MBG.

“Baru saja kita saksikan penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan BGN tentang sinergi dukungan program MBG sekaligus perjanjian kerja sama antara Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang dukungan untuk pembangunan dapur beserta fasilitas pendukungnya pada program MBG dan PKS antara BGN dan BUMN tentang dukungan untuk peralatan dapur umum beserta fasilitas pendukungnya pada program makan MBG,” ucap Dody, Sabtu (22/3/2025).

Dody menjelaskan, kesepakatan dan perjanjian tersebut merupakan langkah konkret wujud sinergi antar-lembaga untuk mendukung program MBG, yang merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC/Quick Wins) dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Kesepakatan dan perjanjian ini, Dody melanjutkan, juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.

“Kami menyadari, dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program MBG. Karena itu, pada hari ini Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, dan BUMN Karya telah menandatangani PKS untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan pembiayaan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR),” tambah Dody.

Beberapa fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL). Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

“Kami berharap, inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi yang telah disebutkan, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari program MBG,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU Triono Junoasmono menyebut, dana CSR yang akan digunakan untuk membangun SPPG berasal dari tiga BUMN Karya yaitu PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT PP Tbk (PTPP).

Triono memperkirakan, untuk pembangunan satu unit dapur SPPG akan memerlukan dana CSR kurang lebih Rp 4,5 Miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.

“Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Pembangunan dapur SPPG akan berlangsung selama kurang lebih selama empat bulan, sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini,” kata dia.

Kepala MBG Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kementerian PU dalam rangka agar pengembangan pembangunan infrastruktur bisa lebih dipercepat. Sebab, infrastruktur merupakan sesuatu yang krusial untuk percepatan program MBG dapat memberikan bermanfaat secara nasional.

“Kami sampaikan, kami sering dapat masukan dan kritikan dari semua pihak kenapa Badan Gizi tidak memprioritaskan wilayah 3T? Karena untuk sampai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. Sekarang (APBN) sudah siap. Kami akan membangun sebanyak 1.542 SPPG,” ungkap Dadan.

Untuk bisa membangun sebanyak 1.542 SPPG tersebut, dia bilang, Badan Gizi Nasional memerlukan bantuan dari Kementerian PU agar implementasinya dapat dilaksanakan secara meluas. Mengingat, Kementerian PU memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kami harapkan agar percepatan bisa dilakukan,” pungkas Dadan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait dukungan pembangunan infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kementerian PU bersama sejumlah BUMN Karya juga meneken Perjanjian Kerja Sama untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 m² yang mencakup bangunan dapur 300 m² dan lahan parkir kendaraan. Untuk ukuran dan desain dapur, akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Lokasi Dapur MBG

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kesepakatan ini merupakan komitmen penuh untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pihaknya menyadari bahwa dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program.

Dody menjabarkan, pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

"Fasilitas pendukung yang akan dibangun, antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL)," ujar Dody, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono menjelaskan, saat ini tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra. Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG.

"Dari 9 lokasi tersebut kami memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini yaitu Kebumen Jawa Tengah, Kota Banjar Jawa Barat, Kota Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG," terang Triono.

Dibangun Pakai Dana CSR

Triono mengatakan, seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh tiga BUMN Karya yaitu dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). Pembangunannya membutuhkan anggaran Rp 13,5 miliar.

"Untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar, yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi," ujarnya.

Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Triono mengatakan, rencananya pembangunan dapur SPPG selama kurang lebih empat bulan.

"Sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini," kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menambahkan, pengembangan pembangunan infrastruktur dan SPPG perlu lebih cepat karena itu menjadi faktor yang krusial untuk percepatan pemenuhan gizi penerimaan manfaat secara nasional. Pihaknya juga menargetkan bisa mengembangkan hingga sebnayak 1.542 SPPG yang akan dibangun oleh APBN.

"Kami sering mendapatkan masukan kritikan dari semua pihak kenapa badan kita tidak mendahulukan daerah-daerah terpencil terluar dan tertinggal (3T). Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," ujar Dadan.

Pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap kasus 32 situ di kawasan Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, yang menghilang. Sebagian di antaranya kini sudah berubah menjadi perumahan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, saat ini kondisi 32 situ tersebut cukup beragam. Beberapa di antaranya ada yang berubah menjadi perumahan.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain. Karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan, pada mulanya kondisi 32 situ yang lenyap ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya membandingkan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang eksisting.

Hingga saat ini, kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

"Itu kan sesuatu yang lagi kita bahas terus-terusan sama Menteri ATR, sama gubernur, kemarin kan sama Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung), Gubernur Jawa Barat (Dedk Mulyadi), sekarang sama Gubernur Banten Andra Soni banten hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga sempat menyinggung tentang hilangnya 32 situ tersebut. Data itu dibahas bersama saat Rapat Koordinasi (Rakor) tanah dan pengendalian banjir beberapa waktu lalu.

"Kemarin sudah ada 32 situ di kawasan Jawa Barat, Wetan Jakarta ini, Timur Jakarta Yang hilang," kata Nusron, dalam media gathering di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Nusron mengaku belum mengetahui secara detail penyebab dari hilangnya situ-situ tersebut karena belum melakukan pengecekan satu per satu. Dalam waktu dekat, ia akan kembali melangsungkan rapat bersama Gubernur Banten dalam rangka pengecekan.

"Hari Jumat nanti saya rapat dengan Gubernur Banten (Andra Soni), saya mau hitung lagi yang Banten ada berapa, baru kita lihat detailnya satu per satu," ujar dia.

"Ya kan lokasinya, karena situnya udah nggak ada, kita nggak tahu dulunya di mana. Saya kan baru juga di sini. Nanti akan saya tanya ini dulu di mana sih letak situnya, sekarang jadi apa. Nanti akan saya pelajari satu per satu," sambungnya.

Ia juga belum dapat memastikan bagaimana alih fungsi lahan di kawasan tersebut sehingga situ-situ tersebut bisa menghilang. Sebab dalam rapat kemarin, pihaknya berfokus pada persoalan sungai dan sempadan sungai di kawasan Kali Bekasi.

Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan bencana banjir di Bekasi, Jawa Barat.

“Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir di Bekasi,” kata Dody di Jakarta, Rabu.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memobilisasi 2 perahu karet beserta mesin untuk membantu mengevakuasi masyarakat terdampak bencana banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, terdapat 7 kecamatan yang terdampak bencana banjir, yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Kecamatan Rawalumbu.

Banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrem sejak Senin (3/3) yang menyebabkan sungai-sungai di Kota Bekasi meluap dan menggenangi permukiman
warga serta beberapa fasilitas umum.

Kondisi lapangan per tanggal 4 Maret 2025 yaitu air banjir belum surut dan di beberapa lokasi terdampak mengalami listrik padam. Pihak berwenang masih dalam tahap evakuasi warga dan pendataan korban serta fasilitas umum yang terdampak.

Kementerian PU terus berkoordinasi dengan BPBD Kota Bekasi serta survei ke lokasi terdampak bencana untuk membantu langkah-langkah tanggap darurat guna mengurangi dampak bencana dan memastikan keselamatan masyarakat terdampak. Selain memobilisasi perahu karet, Tim BPPW Jawa Barat juga telah mendirikan tenda darurat di lokasi pengungsian daerah Kemang Pratama.

Dukungan sarana dan prasarana air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi para pengungsi juga telah didistribusikan di posko-posko logistik milik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), salah satunya di Perumahan Pondok Gede Permai. Di lokasi tersebut sudah terpenuhi sanitasi, namun masih membutuhkan kebutuhan air bersih. Saat ini Tim Tanggap Darurat Cipta Karya telah memobilisasi 1 unit mobil tangki air dan 2 unit hidran umum untuk di lokasi pengungsian.

Dukungan juga diberikan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU dengan menurunkan alat berat berupa 6 unit dump truck beserta 4 pompa air berkapasitas 250 liter/detik serta sandbad sebanyak 250 di Kemang Pratama dan 500 sandbag di daerah Rawalumbu Kota Bekasi.

Kementerian PU bersama dengan instansi terkait terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik. Identifikasi lanjutan akan dilakukan untuk memetakan kebutuhan penanganan jangka menengah, terutama di wilayah aliran Sungai Bekasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jadi, ini 100 persen menurut kami bertiga adalah kebijakan yang sangat pro pada rakyat kecil, sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Upaya pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR, kata Mendagri Tito, dapat dilakukan salah satunya dengan membuat biaya pembangunannya menjadi lebih murah.

"Nah, kami melihat bahwa ada beberapa yang bisa kami ringankan biayanya dalam rangka percepatan sekaligus mempercepat prosesnya," kata Tito.

Dijelaskan pula bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh pemerintah daerah (pemda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Namun, lanjut Mendagri, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR. Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022 serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikutnya pada Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

Adapun kriteria MBR tersebut, diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Melalui SKB tersebut, Mendagri Tito menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penghapusan BPHTB dalam Mendukung 3.000.000 Rumah bagi MBR.

Peraturan lainnya, yakni Perkada tentang Penghapusan Retribusi PBG dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan 3.000.000 Rumah bagi MBR.

"Kami sudah lakukan dialog dengan ketua asosiasi gubernur, asosiasi bupati dan wali kota, DPRD tingkat satu, DPRD kota, DPRD kabupaten, semua sepakat mendukung,” kata Mendagri.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa program Pembangunan 3.000.000 Rumah bagi MBR merupakan agenda bersama di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dengan kebijakan yang diatur dalam SKB tersebut, menurut dia, harga rumah bagi MBR bisa lebih murah.

"Jadi, ini 100 persen menurut kami bertiga adalah kebijakan yang sangat pro pada rakyat kecil, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," tambah Maruarar.

Menteri PKP juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala daerah karena rela menerapkan kebijakan ini meski berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).

Kendati demikian, Maruarar yakin kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.

"Jadi, saya salut nih kepada bupati, wali kota, gubernur, dan pj. (penjabat) gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia yang mengikhlaskanuntuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Di lain pihak, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan dukungannya terkait dengan percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Menteri PU mengatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, persediaan air baku, maupun pengelolaan air limbah dalam mendukung pembangunan perumahan MBR.

"Walaupun itu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetap menjaga kualitas bangunan, tetap menjaga kualitas infrastruktur, dasarnya tetap terjaga dan manusiawi," pungkas Dody.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah telah resmi menghapus retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu disebut mulai berlaku bulan depan.

Awalnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanyakan kapan aturan tersebut bisa berlaku. Ia bertanya apakah aturan tersebut sudah bisa berlaku pada Januari 2025 kepada Menteri Dalam Negri Tito Karnavian.

Kemudian, Tito menjawab aturan tersebut bisa berlaku setelah diturunkan dalam peraturan kepala daerah. Pihaknya menargetkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bisa selesai pada bulan Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Tito melanjutkan, jika aturan ini sudah berlaku maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

"Untuk SKB ini berlaku jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perkada, berlaku terus sampai nanti ada pencabutan. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman daerah, hati-hati. BPHTB, pembebasan BPTB dan PBG hanya untuk program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Kementerian Perumahan dibentuk lagi di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maruarar Sirait, diumumkan menjadi pemimpin kementerian tersebut dan ditemani oleh Fahri Hamzah sebagai wakilnya.

"Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo dalam pengumuman Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu malam (20/10/2024).

Setelah beberapa waktu berselang, Prabowo mengumumkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengumumkan bahwa Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Diana Kusumastuti sebagai wakilnya.

Setelah pengumuman menteri dan wakil menteri, pagi ini di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai berdatangan karangan bunga.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (21/10/2024), pukul 08.59 WIB, terdapat beberapa karangan bunga berisi ucapan selamat di sekitar Auditorium, baik untuk Menteri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum maupun Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Karangan Bunga berisi ucapan selamat di Kementerian PUPR Foto: Almadinah Putri Brilian

"Selamat Bertugas Bapak Maruarar Sirait Menteri Perumahan Rakyat," tulis salah satu karangan bunga.

"Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Bpk. Dody Hanggodo Sebagai Menteri Pekerjaan Umum RI Kabinet Merah Putih," tulisan ucapan di karangan bunga lainnya.

"Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Ibu Diana Kusumastuti Sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 2024-2029," tulisan ucapan karangan bunga.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia