JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, diminta tidak hanya merevitalisasi kantin sekolah, tetapi juga membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) dengan standar hotel.

Usulan ini didorong oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang menilai bahwa membangun dapur MBG lebih efektif karena dapat mengontrol kualitas gizi makanan yang disajikan di sekolah.

"Kami usulkan itu, karena ini lebih baik daripada hanya memperbaiki kantin yang belum mampu mengontrol kualitas gizi makanan yang dijual,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Yudha Permana dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Menurut Yudha, konsep dapur di sekolah ini telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Jepang.

Dengan program tersebut, para pedagang kantin yang selama ini berjualan di sekolah dapat diberdayakan. sebagai tenaga kerja di dapur MBG.

Adapun program perbaikian kantin sekolah ini dinilai dapat menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemprov Jakarta dapat membangun infrastruktur dapur, sementara pemerintah pusat melalui BGN menyediakan tenaga koki hingga bahan makanan.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini berkelanjutan sehingga ekosistemnya jadi programnya sukses,” kata Yudha.

Sebelumnya diberitakan, rencana Pramono dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menghadirkan program Sarapan Gratis bagi siswa sekolah terhalang restu pemerintah pusat.

Program yang digagas Pramono-Rano pada awal masa kampanye mereka pada Oktober 2024 itu kini resmi diganti dengan proyek renovasi kantin sekolah.

Pembatalan progam tersebut disampaikan langsung oleh Pramono dalam acara pembubaran tim sukses mereka di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono.

Pramono menuturkan, program Sarapan Gratis untuk siswa di sekolah diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat meminta agar gagasan itu diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat. Untuk itu, ia bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memberi usul kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar dapat membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) berstandar bintang 5 dibanding renovasi kantin sekolah. Sebab keberadaan dapur MBG diyakini bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam menyikapi rencana Pramono yang akan mengalihkan program sarapan bergizi gratis jadi merenovasi kantin sekolah.

"Kami Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah, daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual," kata Yudha dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah. Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan dana ntuk MBG sebesar Rp 2,5-3 triliun, yang ditaruh di BTT (belanja tidak terduga). Maka dari itu, pihaknya berencana akan menyuarakan hal tersebut saat pembahasan APBD-P tahun 2025 mandatang.

"Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah," ungkapnya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," ucapnya.

Di sisi lain, nantinya para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini, kata Yudha juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memberi usul kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar dapat membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) berstandar bintang 5 dibanding renovasi kantin sekolah. Sebab keberadaan dapur MBG diyakini bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam menyikapi rencana Pramono yang akan mengalihkan program sarapan bergizi gratis jadi merenovasi kantin sekolah.

"Kami Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah, daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual," kata Yudha dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah. Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan dana ntuk MBG sebesar Rp 2,5-3 triliun, yang ditaruh di BTT (belanja tidak terduga). Maka dari itu, pihaknya berencana akan menyuarakan hal tersebut saat pembahasan APBD-P tahun 2025 mandatang.

"Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah," ungkapnya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," ucapnya.

Di sisi lain, nantinya para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini, kata Yudha juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - DPRD DKI menyebutkan perlunya menggandeng kantin sekolah dan pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta agar perekonomian bisa bergerak.

"Sebenarnya MBG ini juga melibatkan banyak masyarakat, termasuk pedagang kantin dan UMKM. Bahkan, dengan makan bergizi gratis perputaran ekonomi begitu luar biasa," kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

Khoirudin mengatakan banyak warga yang terlibat lantaran adanya kebutuhan beras, sayuran, lauk lauk, sehingga tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam program MBG.

Pihaknya pun optimis MBG bisa berjalan lancar, karena secara fiskal keuangan di terbilang cukup memadai.

Kemudian, dia juga meyakini sampah sisa makanan dari MBG nantinya akan terolah dengan baik di tempat pengelolaan sampah yang ada di sekolah.

"Mudah-mudahan kepala sekolah bisa mengajak anak-anaknya untuk mengelola sampah makanan jadi pupuk," ujarnya.

Pada Rabu ini, DPRD DKI bersama Pemprov DKI, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan jajaran mendatangi SDN Cipulir 01 Pagi memastikan koordinasi makan bergizi gratis (MBG) berjalan dengan baik.

Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk makan bergizi gratis yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

Tahun ini, diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi, salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta meninjau SDN 01 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, hari ini. Pihaknya mengecek pembagian makan bergizi gratis (MBG) di sekolah ini.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin tampak didampingi Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino; pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Hendra Hidayat; Plt Kadisdik Sarjoko; dan beberapa jajaran lainnya.

Dalam kesempatannya itu, Khoirudin mengatakan pihaknya menargetkan sebanyak 557 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur peladen makan bergizi gratis di seluruh Jakarta hingga akhir Desember 2025.

"Ketika jumlah dapurnya ditambah sampai mencapai 557 bisa salin-tempel (copy-paste) apa yang sudah dilakukan dengan baik di 14 dapur kita," kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Sejak Januari 2025, sudah terhitung sebanyak 14 dapur yang melayani makan bergizi gratis kepada 42 ribu siswa.

Kedatangan rombongan Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta bersama aparat Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) ke SDN Cipulir 01 Pagi adalah untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik. Khoirudin mengatakan makan bergizi gratis ini mampu membuat suasana kebersamaan yang tinggi di lingkungan sekolah.

"Tadi sebagian besar sudah bagus, sudah bawa tumbler sendiri, bawa sendok sendiri. Ada beberapa siswa yang terlupa yang bawa sendok dan dia bisa cuci tangan untuk bisa tetap makan bergizi gratis bareng-bareng," ujarnya.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Hendra Hidayat mengatakan, dalam kegiatan hari ini pihaknya mengakomodasi 293 siswa SDN Cipulir 01 Pagi.

"Sampai dengan tanggal 31 Januari ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan seluruh pihak terkait telah melaksanakan MBG di 14 SPPG dengan jumlah total 126 sekolah," kata Hendra.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini