Bandung -

DPRD Kota Bandung merespons kasus keracunan menu makan siang bergizi (MBG) yang dialami ratusan siswa SMPN 35 Bandung. DPRD pun meminta pihak penyedia mesti dikoreksi atas kejadian tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati mengatakan, pihaknya sudah meninjau kondisi di SMPN 35 Bandung usai munculnya kasus keracunan itu. Dari laporan yang ia terima, penyedia menyiapkan 3.163 menu untuk siswa yang tersebar di 4 sekolah yaitu SMAN 19 Bandung, SMPN 35 Bandung, SDN 024 Coblong dan SDN 189 Neglasari.

"Kami sebagai anggota DPRD ingin memastikan bahwa, pasti ada kejanggalan atau kesalahan dari pihak ketiga dalam melakukan pelayanan makan bergizi gratis. Sehingga harus dikoreksi, jangan sampai terjadi kembali, karena ini berhubungan dengan generasi muda kita," kata Radea dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025)

"Hari ini hanya gejala dugaan keracunanannya seperti mual-mual dan diare. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dilakukan koreksi, nanti bisa ada risiko lebih buruk lagi. Itu harus kita jaga betul-betul," ungkapnya menambahkan.

Radea pun telah mendapat informasi dari pihak sekolah atas insiden ini. Ia kemudian mendorong ke Pemkot Bandung supaya mendistribusikan obat-obatan bagi siswa yang diduga mengalami keracunan.

"Saya sampaikan ke pihak sekolah kalau ada hal yang kurang, hal yang dibutuhkan, maka DPRD siap mendorong Pemkot Bandung dalam penanganan ini seperti distribusi obat-obatan. Sehingga nanti hari besok kita ke sekolah, atau Senin sudah sehat kembali siswanya," ungkapnya.

Secara pribadi, Radea mengatakan peristiwa ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Ia pun berharap ada kesabaran dan keikhlasan, dan memastikan supaya kejadian ini mendapat penanganan.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, orang tua, ini bukan hal yang diinginkan oleh pihak sekolah, dan juga bukan diinginkan pemerintah. Sehingga harus ada kesabaran, keikhlasan, dan juga tentu kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak," pungkasnya.

(ral/sud)

Bandung -

Sebanyak 500 rumah tidak layak huni di Kota Bandung akan segera mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Program bantuan rutilahu itu disebut akan bermanfaat bukan hanya bagi penerima, tapi juga masyarakat lainnya.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Bandung, Soni Daniswara. Menurut Soni, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal memulai kick off program rutilahu tahun 2025.

Pada Kamis (24/4) kemarin, Soni bahkan telah meninjau langsung kawasan yang bakal mendapat bantuan rutilahu yakni di Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler bersama Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI, Imran.

Menurut Soni, berdasarkan data yang ia terima, ada 500 rumah di Kota Bandung yang akan dibangun ulang melalui program rutilahu itu. Dari jumlah tersebut kata dia, 70 diantaranya berada di Kelurahan Jamika dan Kelurahan Kopo.

"Jadi 500 rumah yang mendapat bantuan rutilahu ini rencananya selesai bertepatan dengan 17 Agustusan," kata Soni, Jumat (25/4/2025).

Soni mengungkapkan, program rutilahu selain bermanfaat bagi masyarakat penerimanya, juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat Kota Bandung lainnya. Sebab nantinya, pekerja yang membangun rumah merupakan warga Kota Bandung.

"Jadi setidaknya masyarakat terbantu untuk rumah layak huni, dan untuk masyarakat lain juga menjadi penggerak atau pekerja untuk membangun rumah tersebut," tandasnya.

(bba/dir)

BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil berjanji menindaklanjuti permasalahan fasos-fasum di Perumahan Taman Cibalagung. Hal ini disampaikan usai menerima audiensi dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nur Hidayah Taman Cibalagung di kantor DPRD Kota Bogor, Kamis (13/2/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 09.30-10.30 WIB, warga Perumahan Taman Cibalagung menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka terkait status tanah fasos dan fasum yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum. Warga menuntut transparansi dan langkah konkret agar tanah tersebut dapat menjadi aset resmi Pemkot Bogor dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Adityawarman Adil mengataka, Komisi I DPRD Kota Bogor akan segera melakukan tindak lanjut untuk memastikan penyelesaian permasalahan ini. ?Kami akan mendorong penyelesaian sengketa tanah ini dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Bogor, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pihak pengembang,? katanya.

Diketahui, Sekda Kota Bogor telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait tanah fasos dan fasum di lokasi tersebut. Namun, implementasi dan kejelasan mengenai kepemilikan serta status hukum tanah masih menjadi kendala yang perlu segera dituntaskan.

?DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memastikan hak masyarakat atas fasilitas umum terpenuhi. Oleh karena itu, kami akan terus mengawal permasalahan ini hingga ada kejelasan hukum yang mengikat dan menguntungkan masyarakat,? tambah politikus PKS ini.

Dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Kota Bogor akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas penyelesaian sengketa ini secara menyeluruh. Dengan langkah ini, diharapkan ada solusi konkret yang dapat memberikan kepastian hukum bagi warga Perumahan Taman Cibalagung serta memastikan tanah Fasos dan Fasum dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan berkeadilan.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilakukan uji coba oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin 13 Januari 2025. Pada tahap awal, uji coba program MBG menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama pimpinan dan anggota DPRD Surabaya memantau langsung uji coba pelaksanaan program MBG perdana di Kota Pahlawan.

Peninjauan ini dilakukan di SD Taquma, Jalan Jemur Ngawinan No. 54 dan SMP Negeri 13, Jalan Jemursari II, Surabaya. Dalam tinjauannya itu, Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan, bahwa uji coba perdana program MBG di Surabaya berjalan lancar. Bahkan makanan yang dibagikan oleh BGN kepada para siswa mayoritas habis.

"Saya tanya ke anak-anak rasanya gimana? enak, Pak. Bahkan banyak anak-anak yang makannya habis," kata Wali Kota Eri dalam siaran pers, Kamis (16/1/2025).

Dalam program MBG ini, para siswa mendapatkan menu makanan empat sehat, lima sempurna, mulai dari nasi, sayuran, ayam, buah, dan ditambah dengan susu. Agar para siswa tidak merasa bosan, BGN juga berencana mengganti variasi menu makanan.

"Insyaallah sudah disampaikan oleh BGN, selama 30 hari (menu) makanan itu berbeda-berbeda. Berarti (rencana) menu itu bisa disampaikan ke anak-anak, inginnya apa, kurangnya apa, karena masing-masing anak tidak bisa disamakan," ujar Wali Kota Eri.

Eri mengungkap bahwa menu makanan MBG telah disesuaikan berdasarkan standar BGN. Untuk itu, ia meyakini jika menu makan yang disiapkan BGN sudah memenuhi kebutuhan kalori anak-anak.

"Saya yakin kalorinya juga tinggi dan kalori itu bisa membantu anak-anak pada waktu belajar," imbuhnya.

Selain variasi menu, porsi makanan juga menjadi catatan evaluasi Wali Kota Eri dalam pelaksanaan uji coba perdana MBG di Surabaya. Sebab, kata dia, setiap siswa di tingkat sekolah memiliki porsi makan yang berbeda-beda.

"Jadi kalau ada anak makannya yang tidak habis, jangan dibuang, tapi dilihat ini kelas berapa. Nanti di situ (selanjutnya) bisa ditentukan, misal porsi kelas 1-3 SD nasi sekian, kelas 4-6 SD, sekian. Jadi (porsi makanan) ini yang saya minta dievaluasi," katanya.

Di samping itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga menekankan pentingnya penggunaan wadah ramah lingkungan. Sebab, uji coba pelaksanaan MBG perdana di Surabaya beberapa di antaranya masih menggunakan wadah plastik.

"Tadi disampaikan (BGN) bahwa tempat makannya nanti seperti aluminium, bukan plastik, jadi selesai makan diambil dan digunakan lagi. Sehingga tidak meninggalkan sampah plastik," paparnya.

Ia berharap ke depan pelaksanaan MBG di Surabaya dapat terus dijalankan dengan menambah jumlah sekolah. "BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN," tuturnya.

Pada sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap program yang baru berjalan pasti belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu, ia menuturkan jika uji coba MBG di Surabaya akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

"Ketika ini masih uji coba, saya harap masyarakat tidak melihat dari sisi negatifnya. Mari kita dukung, kita support, karena ini juga buat anak-anak kita agar memiliki gizi yang
kuat, kalori yang tinggi, sehingga siap menjadi generasi emas," tuturnya.

Untuk mendukung program MBG, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPR menyiapkan anggaran Rp 1 triliun. Namun saat ini pemkot masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat soal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program MBG.

"Kalau nanti juknisnya turun dan diminta menggunakan APBD, maka akan kita lakukan untuk warga Surabaya," Wali Kota Eri.

Selain untuk memenuhi gizi para siswa, Wali Kota Eri berharap, program MBG dapat mendukung perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Apabila dalam juknis MBG nanti diminta menggunakan APBD, ia berharap dapat melibatkan UMKM Surabaya.

"Jadi sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan, pada tahap awal, uji coba pelaksanaan MBG oleh BGN menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan.

"Selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap. Artinya sekolah akan bertambah," kata Yusuf.

Adapun ke-10 sekolah ini terbagi di dua wilayah kecamatan, yakni Wonocolo dan Rungkut Surabaya. Ke-10 sekolah ini meliputi KB-TM Yasporbi, SD Taquma, SMP Negeri 13, SMA Negeri 10, dan SMK PGRI 1 di Kecamatan Wonocolo. Sedangkan di Kecamatan Rungkut, program ini menyasar TK Tunas Pertiwi, SDN Penjaringansari 1, SDN Penjaringansari 2, MTs 3, dan MAN Surabaya.

Yusuf memaparkan bahwa mulai dari menu makanan hingga teknis pengiriman, saat ini seluruhnya dilakukan oleh BGN. Sementara pemkot melalui Dinas Pendidikan, hanya menyiapkan sekolah.

"Semuanya ditentukan BGN, kita adalah penerima manfaat. Jadi teknis menu dan lain-lainnya yang menentukan adalah BGN," terangnya.

Di samping itu, ia juga memastikan pelaksanaan MBG di Surabaya tidak akan mengganggu jam belajar siswa. Sebab, pelaksanaan program ini telah disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan siswa.

"PAUD agak pagi karena jam masuknya pagi dan pulangnya lebih cepat. Kemudian SD menyesuaikan, sekitar pukul 09.00 WIB dan SMP agak siang. Dengan pola itu semoga semua bisa tepat waktu dan terfasilitasi," tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono berpandangan bahwa MBG merupakan program dari pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya mendukung program ini agar dapat dijalankan sebaik-baiknya di Kota Pahlawan.

"Dan, ini membutuhkan kesiapan semua hal di dalamnya, dan juga memerlukan dukungan seluruh warga masyarakat. Sehingga anak-anak pelajar mulai pendidikan dasar sampai menengah dapat menikmati mendapat manfaat dari MBG," kata Adi.

Adi juga memastikan bahwa DPRD Surabaya akan mengambil peran sesuai ranah legislatif dalam mendukung program MBG. Peran tersebut mulai dari aspek penganggaran, legislasi dan pengawasan.

"Terutama aspek penganggaran, kita memastikan MBG di Surabaya dapat tercukupi dengan baik," Adi.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pada akhir tahun 2024, Adi mengungkap, Pemkot Surabaya menjelaskan besaran anggaran MBG di kota ini mencapai Rp 1,1 triliun. Dari hasil rapat ini, pihaknya menyimpulkan bahwa ke depan perlu dilakukan penggeseran-penggeseran program lain di Kota Surabaya.

"Kita simpulkan, bahwa kita menunggu regulasi tentang petunjuk teknis dari program MBG itu," katanya.

Secara garis besar, Adi menyebut jika banyak harapan yang disampaikan kalangan legislator terhadap pelaksanaan MBG. Misalnya, terkait pelibatan UMKM lokal, aspek higienis, perputaran ekonomi, pergerakan tenaga kerja hingga terpenuhinya kecukupan gizi para pelajar dari program MBG.

"Intinya, DPRD Surabaya berharap program MBG bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat hingga aspek kesehatan dan higienis para pelajar," pungkasnya.

Simak juga Video: Suara Warga soal Usulan Dana MBG Pakai Zakat-Iuran Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)

Bandung -

Kota Bandung telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Anggaran yang disiapkan untuk mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto itu mencapai Rp 29,7 miliar.

"Karena ini program pemerintah pusat dan kami di daerah tentu harus mensuport. Ini program bagus juga. Kami di daerah sepakat untuk mengalokasikan untuk mensuport program makan bergizi gratis," kata Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi saat dihubungi detikJabar, Senin (2/12/2024).

"Anggarannya kemarin (pada APBD 2025) yang disepakati sekitar Rp 29,7 miliar," ujarnya menambahkan.

Asep menuturkan, anggaran program Makan Bergizi Gratis tersebut dialokasikan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung. Meski tidak merinci, namun dia menyebut anggaran terbanyak ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

"Kemarin sih lebih banyak di pangan dan pertanian ya, berarti DKPP. Karena pelaksanaan program di tingkat SD SMP dan diharapkan program ini menghidupkan ekonomi lokal ya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Asep mengungkapkan saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Adapun anggaran program itu kata dia akan dikombinasikan dengan anggaran pemerintah pusat.

"Kita masih nunggu aturan dan kemudian kegiatan teknis dari pemerintah pusat. Belum dapat informasi terkini terkait pelaksanaannya. Kita support, tidak seluruhnya oleh kita, pemerintah pusat juga ada anggaran," tandasnya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Makan Bergizi Gratis yakni Rp 71 triliun untuk tahun 2025. Adapun satu porsinya dianggarkan yakni Rp 10 ribu.

"Anggaran Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 tetap 71 triliun," ucap Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi dilansir dari detikNews.

(bba/dir)