Oknum PNS dan Anggota DPRD Sumsel Dilaporkan Perusakan Fasilitas Perumahan
Oknum ASN dan anggota DPRD Sumsel, serta seorang pensiunan dilaporkan ke polisi atas perusakan fasilitas perumahan. Perusakan karena menunggak IPL. [398] url asal
#palembang #perumahan-cgc #dprd-sumsel #oknum-asn #kericuhan #oknum #ancaman #laporan-polisi #dprd-sumatera #asn #polisi #perusakan #klaster-perumahan #perusakan-fasilitas-perumahan #pensiunan #tindakan #ty-anggota-dp
(detikFinance) 20/02/25 19:00
v/31934/
Palembang - Oknum ASN dan anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), serta seorang pensiunan dilaporkan ke polisi atas perusakan fasilitas perumahan. Perusakan itu buntut dari menunggaknya ketiga warga tersebut dalam cicil pembayaran Izin Pemeliharaan Lingkungan (IPL) di Perumahan Citra Grand City (CGC) Palembang.
Diketahui tiga terlapor yakni NH (50) oknum PNS, TY (55) salah satu anggota DPRD Sumsel dan AK seorang pensiunan. Laporan dibuat kuasa hukum CGC Palembang, Affan Arifin pada Selasa (18/2) sore.
Affan mengatakan laporan polisi itu terkait dengan tindakan perusakan yang dilakukan oleh tiga orang yang tinggal di klaster perumahan CGC.
"Ya benar, sudah kita laporkan tiga orang yang tinggal di klaster CGS. Kasus yang kami laporkan adalah perusakan di lingkungan CGC," katanya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).
Affan menjelaskan kronologi perusakan yang dilakukan tiga warga tersebut. Kata dia, masalah ini pembayaran IPL yang tidak terlunasi oleh mereka dan portal ditutup lalu tiga warga itu marah.
"Ketiga warga tersebut sudah tujuh bulan tidak membayar IPL, sebesar Rp 550 ribu per bulan, dan tiba-tiba mereka mengamuk karena fasilitas yang dijanjikan dalam pembayaran IPL, tidak direalisasikan. Salah satunya membuka pintu portal," ungkapnya.
Saat mengamuk NH (50), seorang PNS, itu diduga memutuskan tali portal dengan menggunakan pisau dapur dan melakukan ancaman kepada satpam dengan pisau.
Kemudian, TY anggota DPRD Sumsel merusak pos satpam, dan AK seorang pensiunan, membuat kericuhan dengan memblokir jalan CGC menggunakan mobil selama hampir 12 jam.
"Semua kejadian dan bukti sudah kita laporkan kita berharap laporan ditindaklanjuti," jelasnya.
(csb/csb)
Makan Bergizi Gratis di Palembang Disorot, DPRD: Tidak Akan Tepat Sasaran!
DPRD Sumsel memastikan akan ikut serta mengawasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di wilayahnya. [528] url asal
#makan-bergizi-gratis #sumatera-selatan #dprd-sumsel #politisi #dprd #makan-bergizi #lauk-pauknya #pelaksanaan-makan-bergizi-gratis #pemerintah #bergizi #dprd-sumatera #uji-coba-program-makan-bergizi-gratis #sasar
(detikFinance) 08/01/25 13:00
v/14638/
Palembang - Protes dan keluhan siswa terkait uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lima sekolah Palembang disoroti DPRD Sumatera Selatan. Pengawasan terhadap program ini akan dilakukan, agar berjalan sukses di Sumsel.
"Iya kita sudah dapat informasi ada protes dari anak-anak sekolah bahwa makanan yang disajikan tidak sesuai. Mungkin ke depan kita akan melihat dan kroscek jalannya pembagian MBG," ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, David Hadrianto Aljufri, Rabu (8/1/2025).
Ia menyebut pihaknya terlibat dalam mengawasi penyaluran MBG. Saat ini, masih menunggu informasi petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Termasuk pengawasan kandungan gizi serta menu-menu yang akan diberikan dalam menu MBG tersebut. Pemenuhan gizi menjadi yang utama mengingat pelaksanaan ini untuk meningkatkan kualitas hidup anak.
"Kita belum dapat juklak dan juknisnya, pasti ada standar menu yang sudah ditetapkan pemerintah bahwa MBG senilai Rp 10 ribu per porsi harus memenuhi gizi yang asalnya dari daging, ikan, telur atau ayam," ungkap politisi Golkar ini.
Dia menyebut, setelah mendapat juklak dan juknis akan mengawasi mulai dari pemenuhan gizi, distribusi hingga penyaluran ke siswa.
"Ya nanti kita akan ikut dalam pengawasan secara keseluruhan," tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel Komisi IV, Romiana Hidayati menambahkan, MBG merupakan terobosan yang baik untuk masyarakat asalkan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya benar.
"Program MBG sebetulnya bagus, asalkan tepat sasaran dan penggunaan anggarannya benar sehingga kualitas makanan sesuai dengan harapan," ujarnya.
Namun, lanjut Romiana, program ini juga mempunyai sisi negatif. Apalagi dengan nilai porsi hanya Rp 10 ribu per siswa. Menu yang disediakan dinilai tak akan sesuai harapan siswa, terlebih program ini juga menyasar kalangan menengah ke atas.
"Saya katakan tidak akan tepat sasaran karena melihat program ini juga untuk murid-murid dari kalangan menengah ke atas itu mubazir saja. Dengan budget Rp 10 ribu pasti tidak sesuai dengan harapan mereka. Juga sudah ramai di berita-berita, banyak anak-anak mengeluh dengan makanan yang mereka dapat," ungkap politisi PDIP ini.
Apalagi, kata dia, dengan nilai porsi hanya Rp 8 ribu per siswa (TK-kelas 3 SD), dia memastikan MBG tak akan berkualitas dan porsinya sedikit.
"Iya dengan nilai porsi Rp 8 ribu, tentu akan jadi perhatian kita pada lauk pauknya. Dapat apa untuk kualitas dan kuantitasnya mengingat harga bahan baku terus bergerak naik. Saya yang juga ibu rumah tangga sangat merasakan," ungkapnya.
(dai/dai)