Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menghadap Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan 3 juta rumah. Ara mengatakan sesuai arahan Prabowo Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim (Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan) bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara dikutip detikProperti

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny.

Video: Ara Minta Pengembang Tak Pakai Lahan Sawah untuk Perumahan

Video: Ara Minta Pengembang Tak Pakai Lahan Sawah untuk Perumahan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Bali resmi diluncurkan, Rabu (7/5/2025). Satuan yang lokasinya berada di Jalan Plawa, Denpasar, ini menjadi tempat pengolahan dan pendistribusian makan bergizi gratis (MBG) sebagai tindak lanjut atas program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peningkatan gizi anak usia sekolah.

Peresmian SPPG dilakukan oleh Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya. Dalam sambutannya, dia menyampaikan program MBG merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung peningkatan kualitas generasi muda, khususnya dalam aspek kesehatan dan kecukupan gizi.

Ada dua sekolah yang mendapatkan distribusi MBG di hari pertama launching SPPG Polda Bali.

"Adapun dua sekolah yang menerima distribusi makanan bergizi kali ini, yaitu SD Negeri 29 Dangin Puri dengan jumlah 123 porsi, serta SMP Negeri 3 Denpasar yang menerima 328 porsi makanan, sehingga total keseluruhan mencapai 451 porsi," beber Daniel dalam acara yang dihadiri Wakapolda Bali Brigjen Komang Sandi Arsana, Ketua Bhayangkari Daerah Bali beserta anggota, dan beberapa instansi terkait.

Daniel berharap melalui program ini, para siswa mendapatkan asupan gizi yang baik guna menunjang konsentrasi belajar dan tumbuh kembang optimal.

"Polda Bali sendiri berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa," tandas Daniel.

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Bill Gates disebut bakal ikut meninjau program makan bergizi gratis (MBG) dalam kunjungannya, usai tiba hari ini di Indonesia, Rabu (7/5/2025). Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Bill Gates mendukung program dengan target sasaran lebih dari 20 juta orang hingga Agustus 2025.

"Yang jelas akan meninjau program Makan Bergizi Gratis," kata Dadan kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (6/5/2025).

"Salah satunya kedatangan beliau ingin mendukung program Makan Bergizi, (tapi) mekanisme dukungannya juga belum disampaikan secara detail," ujar Dadan.

Jadwal bertemunya pendiri Microsoft Bill Gates dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini, juga disebut sebagai bentuk penghargaan atas berjalannya MBG. Sebelumnya diberitakan, permintaan untuk kedatangan ke Indonesia sudah diajukan dalam bentuk surat sejak November lalu.

"Surat permintaan kedatangan sudah masuk sejak November lalu. Salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap program makan bergizi yang kita jalankan," ujar Prabowo dalam memberikan arahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Prabowo juga sebelumnya menyoroti keberhasilan MBG yang diklaim mencapai 99,9 persen, di tengah sejumlah laporan keracunan pada siswa-siswi sekolah dasar. Insiden keracunan disebut 'hanya' terjadi pada 0,5 persen dari total penerima.

Prabowo menargetkan program tersebut bisa diperluas hingga 82,9 juta penerima di Desember 2025.

Video Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis

Video Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis

Jangan menggunakan orang yang bukan ahli gizi, karena mereka tidak tahu bagaimana menyusun menu dari bahan mentah sampai ke mulut konsumen

Yogyakarta (ANTARA) - Pakar gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang mengatasi stunting jika pelaksanaannya didesentralisasi dengan melibatkan ahli gizi dalam setiap tahapan.

"Jangan menggunakan orang yang bukan ahli gizi, karena mereka tidak tahu bagaimana menyusun menu dari bahan mentah sampai ke mulut konsumen," ujar Toto dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu.

Dengan pendekatan desentralisasi hingga ke tingkat desa, dia meyakini pengawasan dan pelaksanaan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu bakal lebih optimal.

Toto menilai Program MBG layak didukung karena bisa menjadi intervensi langsung untuk menekan angka kekurangan gizi kronis pada kelompok rentan.

Namun, menurutnya, penyaluran bantuan makanan bergizi itu harus tepat sasaran, khususnya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan remaja putri.

Toto mengatakan gizi yang cukup bagi remaja putri penting untuk mencegah anemia dan mempersiapkan mereka menjadi ibu yang sehat pada masa depan.

"Kalau remaja putri bisa ditargetkan di sekolah, sedangkan untuk kelompok ibu hamil dan menyusui bisa melalui kerja sama dengan posyandu," jelasnya.

Menurut Toto, Program MBG seharusnya mampu menyumbang setidaknya sepertiga dari kebutuhan gizi harian penerima manfaat, terutama asupan protein.

"Protein adalah growth factor. Itu yang paling utama karena selama ini yang tercukupi hanya karbohidrat," ujar dia.

Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan kualitas dan tingkat penerimaan makanan oleh anak-anak.

Menurutnya, makanan yang sedikit tetapi habis dikonsumsi jauh lebih baik ketimbang makanan dalam jumlah besar tapi terbuang. "MBG itu jangan melihat volumenya, tapi kualitasnya," kata Toto.

Untuk mengatasi kebiasaan anak-anak yang cenderung pemilih, Toto menyarankan agar menu MBG dapat dibuat menarik serta mengikuti tren makanan kekinian.

"Buat yang kecil-kecil tapi enak. Misalnya bola-bola daging atau makanan kekinian lainnya yang disukai anak-anak," ucapnya.

Meski pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah menuai kritik akibat kasus keracunan makanan dan tunggakan pembayaran kepada vendor, Toto berharap publik tetap memberi kesempatan agar program ini dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan.

"Mimpi saya, Insya Allah ini bisa terus dievaluasi dan disempurnakan. Jangan langsung dicaci, tapi beri waktu setahun, dua tahun. Jika konsisten, kita bisa menyiapkan generasi yang sehat," ujar Toto.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengumumkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek naik menjadi Rp 14 juta per bulan. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta.

Lalu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta, kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," kata Ara dalam acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025) lalu.

Menanggapi hal ini, Direktur INDEF, Tauhid Ahmad menjelaskan, klasifikasi kelas dalam masyarakat berdasarkan penghasilan salah satu tujuannya untuk menentukan prioritas pemberian bantuan sosial. Semakin kecil penghasilan per bulannya berarti mereka adalah penerima bantuan prioritas dari pemerintah.

Tauhid menyampaikan masyarakat kelas bawah atau yang berpenghasilan rendah adalah yang memiliki total pemasukan di bawah Rp 8 juta. Sementara penghasilan antara Rp 8-14 juta sudah termasuk kelas menengah.

"Kalau kita lihat yang tadi kelas menengah memang, Rp 8-15 juta itu kelas menengah. Kalau yang di bawah Rp 8 juta itu kelompok menengah bawah per keluarga ya dan (kelompok ekonomi) di bawah mungkin Rp 4-5 juta yang masyarakat miskin gitu per keluarga," kata Tauhid kepada detikProperti, Jumat (11/4/2025).

Ia melihat dengan kenaikan batas penghasilan penerima rumah subsidi ini akan menimbulkan beberapa dampak. Salah satunya adalah semakin besar opsi rumah yang bisa dipilih oleh kelas menengah.

"Akhirnya tercampur antara yang bisa mendapatkan KPR non-subsidi (dengan yang harus mendapat subsidi) karena sekarang dibantu pemerintah melalui program ini," ungkapnya.

Dampak kedua, dikhawatirkan pilihan harga rumah untuk MBR berpenghasilan di bawah Rp 7 juta semakin sedikit karena pengembang lebih memilih melebarkan pasar untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 8-14 juta.

"Karena melihat kemampuan, batas atasnya dilebarkan, sementara kelompok bawah yang dulunya dapat akhirnya marketnya semakin berkurang karena pengembang senangnya yang punya kapasitas keuangan lebih bagus," ujarnya.

Kemudian, dari sisi bank, kelas menengah juga bisa mendapat kesempatan lebih besar untuk mendapatkan persetujuan pengajuan KPR karena kemampuan membayarnya.

"Slip gajinya dan sebagainya yang satu punya gaji Rp 8 juta sama gaji yang katakanlah Rp 14 juta, pasti kan bank lebih senang yang gede karena kreditnya pasti lebih banyak. Bank senang karena semakin banyak yang dipinjam, bunganya juga bagus bagi bisnis bank," tuturnya.

Untuk mengatasi dampak yang mungkin terjadi, Tauhid menyarankan lebih baik batas penghasilan untuk MBR yang mendapatkan rumah subsidi kembali menjadi Rp 8 juta per bulan. Apabila ingin memberikan peluang bagi kelas menengah, bunga yang diberikan dibedakan antara yang penghasilan Rp 7 juta ke bawah dengan penghasilan Rp 8-14 juta.

Terpisah, Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda memandang positif keputusan kenaikan batas penghasilan penerima rumah subsidi menjadi Rp 14 juta. Menurutnya, dengan kebijakan ini kelas menengah di perkotaan juga bisa mendapat kemudahan untuk memiliki rumah.

"Batas penghasilan menjadi Rp 14 juta cukup memperluas pasar sasaran. Saya menyoroti tidak hanya untuk MBR namun pemerintah perlu juga memperhatikan kaum menengah khususnya menengah perkotaan," ucapnya.

Ali menambahkan jika memungkinkan MBR seharusnya bisa mendapat insentif lebih dibandingkan dengan masyarakat kelas menengah agar semua kelas dapat terbantu untuk memiliki rumah.

"Harusnya ada (perbedaan suku bunga), bila MBR sekarang sampai Rp 14 juta, maka yang di atas itu yang tergolong menengah harusnya juga dapat insentif meski nggak setinggi yang MBR, supaya dapat mendongkrak daya beli," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek.

Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk buruh yang bisa masuk," paparnya.

Pemerintah kembali menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek jadi Rp 14 juta/bulan. Padahal dua hari yang lalu baru saja diumumkan, batas maksimal penghasilan MBR yang sudah menikah untuk membeli rumah di area Jabodetabek Rp 13 juta/bulan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025). Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan membeli rumah subsidi di Jabodetabek tetap Rp 12 juta.

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," katanya di lokasi.

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut akan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Keputusan Menteri PKP.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan saat ini sedang menggodok aturan tersebut. Aturan itu ditargetkan rampung paling lambat 21 April 2025.

"Targetnya akan ditetapkan paling lambat 21 April pas Hari Kartini," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek. Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk guru yang bisa masuk," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Polres Indramayu bersama Bhayangkari Cabang Indramayu terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Larangan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu.

Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Indramayu, Rini Ari Setyawan, turun langsung untuk melakukan monitoring pembangunan fasilitas tersebut pada Sabtu (29/3/2025).

Kapolres melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Iptu Junata mengatkan, program itu merupakan bagian dari dukungan Polri dan Bhayangkari terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian khusus.

"Kami sepenuhnya mendukung program makan siang bergizi yang dicanangkan oleh Presiden. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan anak-anak, khususnya di Indramayu, mendapatkan asupan makanan sehat dan seimbang demi masa depan yang lebih baik," ujar Junata.

Junata berharap, keberadaan SPPG itu dapat membantu mengurangi angka kekurangan gizi serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di wilayah Indramayu. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa,” kata Junata.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena berkolaborasi perkuat pelaksanaan sejumlah hal, mulai dari dukungan bagi UMKM hingga menyukseskan Makan Bergizi Gratis.

Ketika ditemui di Jakarta, Kamis, Taruna mengatakan bahwa di Nusa Tenggara Timur terdapat ratusan hingga ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta inisiatif berupa program 'satu desa, satu produk' yang mendorong desa-desa NTT untuk memiliki satu produk unggulan. BPOM berperan untuk menjamin agar produk-produk UMKM tersebut aman dikonsumsi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa.

Dengan penjaminan itu, kata Taruna, maka perekonomian juga dapat ditingkatkan. Terkait hal itu, katanya, mereka juga mengupayakan hilirisasi produk-produk terkait, seperti pangan, kosmetik, dan obat asli Indonesia.

"Mulai dari cara pembuatannya, harus ada sertifikatnya, kemudian setiap produknya, setiap nomor izin edarnya ada. Kemudian kalau mau diekspor, mau diimpor juga harus ada surat keterangan impor ekspor. Kemudian post marketnya, distribusinya juga kami yang sertifikasi. Dan terakhir kalau ada penindakan kami juga yang dikasih tugas oleh negara," dia menjelaskan.

Kerja sama lainnya, kata Taruna, yakni untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diprioritaskan sebagai upaya penanganan masalah gizi, seperti stunting, defisiensi mikronutrien, dan kelebihan nutrisi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyebutkan, pihaknya mengapresiasi dukungan serta kerja sama dengan BPOM. Kolaborasi tersebut, katanya, mendorong berbagai produk unggulan NTT mulai dari pertanian hingga kelautan agar dapat memiliki nilai tambah.

Melki juga menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk semakin memajukan UMKM NTT.

Gubernur itu juga menyatakan dukungannya bagi BPOM agar dapat segera meraih status sebagai otoritas terdaftar WHO (WHO-Listed Authority) agar produk-produk nasional semakin mudah diterima di pasar global.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang dikerjakan secara gotong royong oleh sejumlah perusahaan swasta menggunakan dana CSR mereka bakal dimulai April 2025.

Maruarar, yang juga dikenal dengan nama Ara, menilai aksi gotong-royong itu merupakan dukungan swasta terhadap program 3 juta rumah yang saat ini dijalankan oleh pemerintah.

“Berkat kewibawaan Bapak Presiden, gotong royong CSR dari perusahaan swasta sudah jalan, dari Harum Energi, dari Agung Sedayu, dari Berau, kemudian akan jalan dari Adaro dan Astra,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam.

Ara melanjutkan Yayasan Buddha Tzu Chi beserta Kamar Dagang bakal merenovasi 500 rumah tidak layak huni di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, kemudian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membiayai renovasi sekitar 200 rumah di kawasan yang sama.

“Itu sekitar tanggal 14 April, kita akan mulai,” kata Maruarar.

Dalam kesempatan yang sama, dia menyebut Agung Sedayu akan merenovasi 250 rumah warga di Tangerang, kemudian Berau Coal bakal bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun 500 rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Maruarar saat menghadap Presiden di Istana, Rabu malam, melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemajuan pembangunan tower-tower rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menerima kunjungan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia. Kemlu RI menegaskan bahwa PBB harus mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Kunjungan itu dilakukan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, dan rombongannya, Kamis (27/2/2025).

Dalam unggahannya di akun media sosial X, Kemlu RI menjelaskan bahwa pihak Kemlu RI yang menemui Gita adalah Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir atau Tata. Tata menjelaskan bahwa program prioritas Indonesia, termasuk makan bergizi gratis, sejalan dengan program global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Program PBB di Indonesia harus mendukung prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, yang berkontribusi langsung bagi capaian SDGs," ujar Wamenlu Tata.

Gita Sabharwal juga mencuit di akun X-nya. Dia menggarisbawahi soal makan bergizi gratis. Program unggulan Prabowo itu mencari sumber pendanaan baru. Dia berbicara soal SDG Bond, semacam surat obligasi untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

"Saya menyoroti bagaimana SDG Bond sebagai instrumen dapat mendukung program makan bergizi nasional Indonesia, menghubungkannya dengan SDG untuk menarik pembiayaan baru. Wakil Menteri menekankan pentingnya pendekatan ini langkah selanjutnya: diskusi dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) RI untuk melanjutkannya," cuit Gita Sabharwal.

Dia menyatakan Wamenlu Tata menyambut baik pendekatan soal ide pembiayaan makan bergizi gratis ini sebagai Kerangka Kerja Sama PBB 2026-2030, termasuk ide soal bioderversitas dan soal ekonomi yang turut dibicarakan dalam pertemuan itu.

Mereka juga berbicara soal ekonomi syariah, soal pendanaan zakat dan wakaf yang punya aset USD 27 miliar. Ada potensi besar dari ekonomi syariah untuk meningkatkan pembiayaan SDG.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini