UNGARAN, KOMPAS.com – Tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus melakukan investigasi terhadap persoalan yang terjadi di Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae), yang berada di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Brigjen Pol Dr. Azis Andriansyah, menyebutkan bahwa timnya telah meminta keterangan dari puluhan warga dan pihak pengembang.

"Selain dari warga, juga dari pihak pengembang sudah dimintai keterangan. Tinggal nanti dicari siapa yang bertanggung jawab," kata Azis saat meninjau langsung lokasi perumahan, Rabu (30/4/2025).

Investigasi Komprehensif

Azis menjelaskan, timnya juga meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, termasuk perbankan, ahli teknis, dan Pemkab Semarang.

Semua informasi ini akan digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi, dan untuk penegakan hukum akan diserahkan ke aparat kepolisian dan instansi terkait.

"Cek lingkungan kondisi rumah per rumah. Mulai dari struktur dan non-struktur, pondasi, kolom dan balok, termasuk arsitektur lingkungan dan kelayakan sebagai kawasan lingkungan perumahan," ujarnya.

Investigasi dilakukan setelah adanya pengaduan warga melalui surat dan pemberitaan di media. Keluhan yang diterima mencakup sertifikat rumah yang belum diserahkan, ketidakhadiran fasilitas umum, dan ancaman longsor.

Azis menegaskan bahwa pemeriksaan mengacu pada UU Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU Perlindungan Konsumen.

"Perumahan itu ada kriteria dan spesifikasi yang harus dipenuhi. Atas berbagai temuan dan keluhan masyarakat, akan ditindaklanjuti untuk proses hukum," tegasnya.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, menyebutkan bahwa masalah utama yang dihadapi warga adalah ketidakjelasan sertifikat rumah dan ancaman longsor yang terus meluas.

"Kami sudah membayar lunas, tapi sertifikat belum diserahkan dan malah diagunkan pengembang ke BTN. Kasus terkait sertifikat ini ada sekitar 66 rumah," ungkap Deni.

"Sementara yang terkena longsor ada 10 rumah. Ini juga terus meluas dan banyak rumah warga yang tidak ditempati karena takut menjadi korban longsor," tambahnya.

Menteri PKP Minta Kasus Diusut Tuntas

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meminta agar persoalan di Perumahan Punsae diselesaikan secara hukum. Ia bahkan menugaskan Brigjen Azis selama tiga hari untuk mengusut dan mengaudit seluruh pihak yang terkait.

"Ini perumahan memprihatinkan dan bermasalah, karena itu 100 persen harus diselesaikan di ranah hukum. Pelakunya harus dihukum berat," tegas Ara, Senin (28/4/2025).

Ara juga menyoroti bahwa Punsae adalah perumahan subsidi, namun proses jual-beli dilakukan langsung antara pembeli dan pengembang tanpa melalui bank pemberi kredit seperti BTN.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Tanggapan Pemkab

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan bahwa perizinan pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan saat dirinya menjabat.

Namun ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak pengembang saat ini, yakni Prayit, yang menyatakan siap menyelesaikan masalah secepatnya.

Perubahan iklim telah menjadi ancaman yang semakin nyata bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Banjir, kekeringan, serta polusi udara yang mengkhawatirkan adalah contoh dampak yang semakin terasa di berbagai kota. Menghadapi tantangan besar ini, kita perlu beradaptasi dan mencari solusi yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Salah satu solusi yang semakin mendapat perhatian adalah Perumahan Rendah Emisi (PRE). Selain berperan dalam pengurangan emisi karbon, sektor ini menawarkan potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi hijau, dan mendorong inovasi teknologi di Indonesia. Namun, meskipun prospeknya sangat menjanjikan, perjalanan untuk mewujudkan sektor ini sebagai mesin ekonomi masih dipenuhi dengan tantangan yang harus diatasi.

PRE tidak hanya berfungsi sebagai jawaban atas perubahan iklim. Lebih dari itu, PRE juga dapat menjadi mesin dan/atau pendorong pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor. Tiga pilar utama yang dapat mengoptimalkan kontribusi sektor ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi hijau, dan mendorong inovasi teknologi.

Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Pembangunan PRE membuka banyak peluang lapangan pekerjaan, baik di sektor konstruksi maupun di sektor pendukung. Diperlukan tenaga kerja terampil seperti ahli energi terbarukan, arsitek yang fokus pada desain ramah lingkungan, serta insinyur yang merancang dan memasang sistem efisiensi energi. Permintaan untuk bahan bangunan ramah lingkungan, seperti material daur ulang dan beton ramah lingkungan, juga akan menciptakan banyak lapangan kerja baru.

Selain itu, sektor terkait seperti transportasi berkelanjutan turut berkembang. Dengan semakin banyaknya permintaan terhadap kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya, peluang kerja di sektor ini akan meningkat signifikan. Teknologi pengelolaan air hujan dan limbah yang efisien juga menjadi kebutuhan dan memperluas pasar tenaga kerja teknologi ramah lingkungan.

Sebagai gambaran, dampak penciptaan lapangan pekerjaan dapat dilihat pada proyek Green Building di Singapura, yang telah berhasil menciptakan banyak sekali pekerjaan baru dalam bidang konstruksi, energi terbarukan, dan pengelolaan air. Proyek ini mengintegrasikan konsep ramah lingkungan pada bangunan komersial dan residensial dan berkontribusi signifikan pada pengurangan emisi, dan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Menarik Investasi Hijau

Selain membuka lapangan pekerjaan, pembangunan PRE berpotensi besar untuk menarik investasi domestik dan internasional. Seiring tren global yang semakin fokus pada keberlanjutan, banyak investor yang tertarik pada proyek yang mendukung pengurangan emisi karbon.

Indonesia, dengan sumber daya melimpah dan pasar besar, berpeluang menjadi magnet bagi investasi hijau. Laporan United Nations Environment Programme (UNEP) menjelaskan bahwa investasi hijau yang meningkat pesat di sektor perumahan dapat membantu Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca.

Di sisi lain, Indonesia juga berpeluang untuk menarik investasi internasional melalui kemudahan insentif fiskal dan kebijakan ramah investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sementara, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan berbagai program untuk mempercepat pembangunan hunian ramah lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan kawasan perumahan dengan fasilitas energi terbarukan menarik minat investor hijau global.

Mendorong Inovasi Teknologi

Pembangunan PRE mendorong inovasi teknologi, baik di sektor konstruksi, energi, maupun transportasi. Misalnya, di sektor konstruksi, penggunaan bahan bangunan efisien seperti kaca cerdas, beton ramah lingkungan, dan material daur ulang semakin berkembang. Teknologi pemanas dan pendingin berbasis energi terbarukan, serta desain bangunan yang memanfaatkan pencahayaan alami, juga semakin diminati untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Selain itu, teknologi energi terbarukan seperti panel surya, pembangkit listrik tenaga angin, dan solusi penyimpanan energi berkembang pesat untuk mendukung pembangunan rumah ramah lingkungan. Integrasi sumber energi terbarukan di PRE juga berpotensi mempercepat transisi Indonesia menuju energi bersih.

Kita bisa berguru ke Jerman yang telah memberikan contoh konkret. Jerman berhasil mengembangkan sektor perumahan hijau dengan teknologi tinggi. Jerman mengintegrasikan teknologi energi terbarukan, yang membantu negara tersebut mengurangi emisi karbon secara signifikan. Inovasi ini tidak hanya mempercepat peralihan ke energi hijau tetapi juga menciptakan banyak sekali pekerjaan baru di sektor energi terbarukan.

Beberapa Kendala

Meskipun sektor PRE menawarkan berbagai manfaat, implementasinya di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kendala yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah biaya awal pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perumahan konvensional. Penggunaan teknologi hijau, bahan bangunan ramah lingkungan, dan sistem energi terbarukan disinyalir membutuhkan investasi yang lebih besar di awal. Meski pada akhirnya lebih efisien dan berkelanjutan, banyak pengembang yang enggan mengambil risiko ini.

Menurut World Bank, biaya awal yang lebih tinggi menjadi salah satu faktor penghambat terbesar dalam pengembangan proyek perumahan hijau di negara berkembang. Oleh karena itu, insentif fiskal dan pembiayaan hijau menjadi sangat penting dalam upaya mempercepat implementasi PRE.

Selain itu, infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala besar. Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki sistem pengelolaan air yang efisien, transportasi ramah lingkungan, atau integrasi energi terbarukan untuk mendukung PRE. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, pengembang dan konsumen tidak dapat merasakan manfaat penuh dari PRE.

Kendala lainnya adalah ketidakjelasan dalam kebijakan dan regulasi yang ada. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, pengembang sering menghadapi ketidakpastian dalam peraturan yang berlaku. Ketidakkonsistenan kebijakan dan ketidakjelasan implementasi seringkali membuat pengembang ragu untuk berinvestasi dalam proyek PRE.

Karena itu, sangat penting agar regulasi yang ada terus disempurnakan, dengan memberikan panduan yang jelas, guna mendukung terciptanya PRE yang berkelanjutan. Kejelasan ini akan membuka peluang lebih besar bagi pengembang untuk berinovasi dan berinvestasi dalam sektor yang ramah lingkungan.

Langkah Strategis

Untuk mengoptimalkan potensi PRE sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia, sejumlah langkah strategis perlu diambil. Salah satunya adalah dengan memberikan kebijakan fiskal yang mendukung, seperti insentif pajak atau subsidi bagi pengembang yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Ini akan mengurangi beban biaya awal dan mendorong pengembang untuk memilih proyek perumahan hijau.

Pembangunan infrastruktur yang kompatibel dengan PRE juga sangat penting. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan ketersediaan infrastruktur seperti energi terbarukan, sistem pengelolaan air yang efisien, dan transportasi hijau. Kolaborasi publik-swasta ini akan memastikan terciptanya kawasan perumahan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan teknologi yang mengurangi jejak karbon.

Pembiayaan hijau juga perlu didorong lebih lanjut. Lembaga keuangan harus lebih aktif menyediakan produk pembiayaan hijau yang mudah diakses oleh pengembang dan konsumen. Produk seperti green bonds atau pinjaman dengan bunga rendah untuk proyek perumahan hijau dapat mempercepat pendanaan dan memungkinkan sektor ini berkembang lebih cepat.

PRE bukan hanya solusi terhadap perubahan iklim, tetapi juga potensi besar bagi ekonomi Indonesia. Dengan menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan mendorong inovasi teknologi, pembangunan PRE bisa menjadi penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, sektor ini memiliki kemampuan untuk merangsang pertumbuhan sektor-sektor lainnya, menciptakan peluang baru, dan mendatangkan manfaat jangka panjang.

Ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat meraih kemajuan besar dalam pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mengukir nama sebagai pelopor dalam transisi hijau global. PRE adalah kunci untuk masa depan yang lebih bersih, efisien, dan sejahtera bagi seluruh bangsa. PRE bukan sekadar mimpi utopis, tapi kesempatan. Tinggal kita mau serius atau tidak. Bola ada di tangan para pengambil kebijakan. Jangan sampai momentum ini berlalu begitu saja.

Wilson ArafatGRC & ESG Specialist

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ular hitam berbisa jenis black boiga kerap memasuki permukiman warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Fenomena itu diduga karena habitat ular terganggu.

"Biasanya kalau ular muncul di permukiman warga akibat habitat sudah terganggu. Mungkin karena sumber makanannya juga sudah berkurang pada habitatnya," ujar Kabid Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Parepare, Fransiscus kepada detikSulsel, Selasa (29/4/2025).

Fransiscus mengungkapkan tim damkar telah mengevakuasi 3 ular black boiga di Kecamatan Bacukiki. Dia menyebut permukiman di Kecamatan Bacukiki memang dekat dari kawasan hutan.

"Sudah 3 ular Black Boiga itu di wilayah Bacukiki. Biasanya (dari) daerah hutan," kata dia.

Pihaknya mengimbau warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk mencegah munculnya ular. Fransiscus juga meminta warga menghindari tumpukan barang dan menutup lubang di tanah.

"Tutup lubang pembuangan air, lubang tanah, dan jaga jarak antara rumah dengan sawah. Kebun dan pepohonan itu biasanya dekat dari habitat ular," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Damkar Parepare mengevakuasi ular jenis black boiga berukuran 1,5 meter di Kompleks Perumnas, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, pada Minggu (27/4). Ular itu dievakuasi di pohon setelah sempat masuk ke dalam rumah warga.

"Kan itu ular hitam. Dia jenis Black Boiga Sulawesi. Berbisa itu. Membahayakan karena sudah ganti kulit. Warga sudah resah dengan adanya ular itu," ungkap Komandan Peleton Rescue Damkar Parepare, Pato kepada detikSulsel, Senin (28/4).

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, malam-malam blusukan ke Perumahan Bahtera 4, Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Ia mengecek kualitas bangunan dan fasilitas perumahan.

Usai melakukan pengecekan di perumahan tersebut, Maruarar memberikan penilaian 7,5 pada kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang.

"Saya kasih nilai hari ini 7,5 kualitas bangunan. Saya minta pengembang ya, soal sampah juga, kalau bisa ada biopori, kemarin saya lihat di Kendal bagus. 7,5 sudah bagus," kata Maruarar Sirait, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, pihaknya tidak main-main untuk menindak pengembang yang bernilai jelek dalam pembuatan rumah subsidi.

"Ada juga kita temukan pengembang yang tidak bertanggungjawab, contoh tidak hujan saja banjir, longsor, bocor, retak-retak, airnya kuning, dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi," katanya.

"Negara harus hadir mencegah pengembang yang tidak bertanggungjawab. Jangan cari untung dari penderitaan rakyat. Tidak ada tempat pengembang yang seperti itu, agar dihukum seberat-beratnya," ucapnya.

Beberapa pengembang, dari hasil temuannya belum lama ini, langsung diproses hukum. Agar menjadi efek jera bagi pengembang lainnya.

"Sudah dilaporkan KPK, polisi, termasuk temuan saya beberapa hari ini," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menjelaskan warga yang tidak punya slip gaji, berkesempatan untuk mengambil rumah subsidi dalam programnya yang baru.

"Pak Prabowo pro rakyat, kita menerima juga yang non-gaji, seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ayam, bakso dan tahun ini total 25 ribu. Negara harus hadir, pemerintah Presiden Prabowo memperhatikan, yang tidak punya gaji, tetapi punya penghasilan seperti tadi bisa (rumah subsidi)," jelasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya program tersebut, warga yang tidak punya slip gaji bisa memanfaatkan untuk mengambil perumahan.

Sebelum mengecek perumahan, Maruarar berkunjung ke Rusun Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang). Dalam kunjungan tersebut, menteri menyoroti beberapa fasilitas dan kelayakan hunian bagi para pekerja di KIT B yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

Hunian para pekerja yang sebelumnya barak diubah menjadi bilik atau kamar bagi para pekerja. Itu pun berdasarkan kemampuan para pekerja, dari berukuran sedang dengan fasilitas kipas hingga kamar berukuran besar, dengan menggunakan AC.

"Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian tadi fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki," katanya.

Menteri juga menyoroti jarak tempuh dari 10 tower ke sejumlah pabrik lokasi kerja yang dinilai kurang dekat. Namun, menteri apresiasi pada KIT B, terkait fasilitas pendukung, termasuk mendekatkan kebutuhan keseharian dengan minimarket.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan menyebut beberapa catatan yang disampaikan Menteri Maruarar.

"Alhamdulillah buat kami catatan Pak Menteri itu bagus, karena kan beliau orang lapangan. Jadi yang disampaikan itu hal-hal yang riil, buat saya itu bagus untuk melakukan penyempurnaan beberapa hal yang disampaikan oleh beliau tadi," terangnya.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Banjir rob atau pasang laut merendam permukiman warga di Kompleks Muara Karang, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara sejak semalam hingga pagi ini.

"Air pasang laut mulai naik mulai pukul 20.00 WIB dan terus meningkat. Sepertinya pagi baru surut," kata warga Penjaringan Wibisono di Jakarta, Selasa (29/4), dikutip dari Antara.

Wibisono mengaku rumahnya sudah lima kali terendam banjir rob, bahkan pada Desember 2024 terendam mencapai 120 cm.

Banjir rob ini menggenangi akses jalan yang berada di depan Bywalk Mall dan juga merendam rumah warga di RT 21/RW 02 Perumahan Muara Karang dengan ketinggian sekitar 60 cm.

"Air merendam perabotan seperti kursi dan meja yang ada di dalam rumah," ujar Wibisono.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan banjir rob yang merendam 1 RT di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan masih terjadi pagi ini.

"Ada satu RT dan satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob pagi ini," kata Yohan.

Yohan mengatakan banjir rob yang merendam pemukiman warga ini cukup tinggi mencapai 25 cm.

Sementara itu satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob ada di Jalan Pluit Karang Ayu Barat atau di depan Green Bay.

"Untuk ketinggian air di sini mencapai 15 cm," kata dia.

Sementara Jalan RE Martadinata di depan Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok yang sempat terendam pada pagi ini sudah surut.

BPBD DKI Jakarta bersama Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat mengerahkan personel untuk menyurutkan banjir rob yang merendam pemukiman warga dan akses jalan di Penjaringan.

"Bersama instansi terkait, kami menargetkan banjir ini surut dalam waktu cepat," ujar Yohan.

Sebelumnya BPBD DKI Jakarta meminta warga yang bermukim di wilayah pesisir agar mewaspadai banjir rob pada 27 April sampai 4 Mei 2025.

Kepala Pelaksana BPBD DKI  Isnawa Adji mengatakan berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang peringatan dini banjir pesisir (rob), pasang air laut terjadi karena adanya super new moon (fase bulan bulan baru atau perigee).

"Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta," kata Isnawa, Senin (28/4).

UNGARAN, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penyelesaian polemik kepemilikan rumah di Perumahan Punsae, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, melalui jalur hukum.

Ara, sapaan akrabnya, menugaskan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko PKP, Brigjen Azis Andriansyah, untuk mengusut dan meminta keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam waktu tiga hari.

"Ini pak Dirjen selama tiga hari harus bisa mengungkap semua, audit juga minta dari BPKP dan BPK, semua harus jelas," tegas Ara saat meninjau lokasi, Senin (28/4/2025).

Permasalahan Sertifikat dan Longsor

Menurut Ara, kasus Perumahan Punsae sudah sangat serius sehingga harus diselesaikan di ranah hukum agar ada efek jera.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pemberian kredit dan meminta perbankan lebih selektif memilih pengembang.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan bahwa izin pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan pada masa kepemimpinannya.

Namun, ia telah berkomunikasi dengan pengembang saat ini yang berjanji menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan dua masalah utama yang dihadapi warga:

Sertifikat rumah belum diserahkan dan malah diagunkan ke BTN, melibatkan sekitar 66 rumah.

Lalu, ada ancaman longsor yang telah berdampak pada 10 rumah dan membuat warga enggan menempati rumah mereka.

Kekecewaan Warga

Sebelumnya diberitakan, sekitar 100 warga Perumahan Punsae resah karena rumah yang telah dibayar lunas terancam dilelang oleh BTN.

Bina Laudhi, salah satu warga, mengungkapkan bahwa dirinya membeli rumah pada 2017 dengan janji akan segera dibangun dan disertai serah terima sertifikat.

Namun, realisasi pembangunan baru dilakukan empat tahun kemudian, itu pun dengan luas tanah yang berbeda dari kesepakatan.

"Masak kami sudah membayar lunas kepada PT. ACK, harus membayar lagi Rp 72 juta ke BTN. Ini kan tidak masuk akal dan sangat memberatkan kami," kata Odi, sapaan Bina Laudhi.

Warga sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan BTN dan pengembang, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Semarang.

Mereka dijanjikan adanya keputusan sebelum 15 April 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

BANDUNG, KOMPAS.com - Bau tak sedap yang menyengat menyelimuti Komplek Panghegar Permai, yang terletak di sekitar Pasar Gedebage, Kota Bandung, pada Senin (28/4/2029).

Sumber bau tersebut berasal dari tumpukan sampah yang berada di belakang pasar.

Bau tidak sedap tersebut dapat tercium hingga jarak satu kilometer dari lokasi tumpukan sampah, terutama ketika angin berembus.

Hal ini dikeluhkan oleh warga setempat, Fina Monika (33), yang menyatakan bahwa hampir seluruh warga kompleks merasakan dampak dari bau yang sudah berlangsung lama.

"Sebenarnya, bau sampah itu sudah lama. Saya saja sudah 20 tahun lebih tinggal di sini. Baunya itu sampai ke area depan kompleks," ungkap Fina kepada Kompas.com, Senin pagi.

Dia menambahkan bahwa meskipun masalah ini sudah lama ada, bau paling menyengat terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Fina, hal ini disebabkan oleh tumpukan sampah yang semakin mendekat dan meluas.

"Kalau hujan itu bau banget. Sekarang makin parah," imbuhnya.

Warga lainnya, Azis Warno (29), juga mengeluhkan bau menyengat tersebut.

KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA Tumpukan sampah di Pasar Gedebage, Kota Bandung, Senin (28/4/2029).

Dia mengaku sudah merasa bosan dengan kondisi yang ada.

"Sudah pusing, maunya enggak bau lagi. Apalagi kalau sudah banjir, airnya sampai kesini," ungkapnya.

Iis Listyani (62), seorang pedagang gorengan yang lokasinya tidak jauh dari tumpukan sampah, menambahkan bahwa sampah di belakang Pasar Gedebage sangat melimpah.

"Saking penuhnya sampah, banyak yang terparkir di sekitar jalan Komplek Panghegar Permai," jelasnya.

Iis berharap agar masalah bau menyengat ini segera teratasi.

"Setiap hari seperti ini, apalagi kalau hujan dan ada pengedukan, minta ampun baunya. Semoga saja bisa cepat diberesin lah," tandasnya.

Kembali gaduh laporan kasus keracunan massal makanan bergizi gratis (MBG). Teranyar terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tepatnya SDN 33 Kasipute pada Rabu, (23/4/2025).

Belasan murid dilaporkan setelah mencium aroma amis dari paket MBG yang berisi nasi, chicken karaage, tahu goreng, dan sayur sop. Kepala sekolah setempat, Santi Jamal, menyebut aroma tak sedap berasal dari ayam krispi yang sudah tidak layak konsumsi. Kepolisian mengonfirmasi ada 53 dari 1.026 paket makanan yang tidak segar.

Beberapa hari sebelumnya, kasus yang mirip terjadi di Cianjur. Pada Senin (21/4), keracunan massal terjadi pada 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur. Peristiwa itu menjadi bagian dari Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan pemerintah daerah, setelah total 176 warga mengalami gejala serupa akibat konsumsi makanan dari acara hajatan warga.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menekankan sudah ada evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah. Utamanya pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas sebagai distribusi dan pengawasan MBG.

Khusus terkait kasus Cianjur, dua perbaikan yang diminta BGN adalah pergantian food tray dari berbahan plastik, menjadi stainless steel. Kedua, alur proses yakni akses bahan baku yang berbeda dengan akses makanan setelah selesai dimasak, untuk dikirim.

"Seperti diketahui, MBG di SPPG Cianjur telah dilaksanakan mulai 15 Januari 2025 dan baru pertama kali terjadi. Jadi butuh penyegaran dan tambahan pelatihan," tandas Prof Dadan saat dihubungi detikcom Jumat (25/4/2025).

Sementara di Kabupaten Bombana, disebutnya berhasil dicegah di sekolah-sekolah lain.

"Sekolah lainnya aman, BGN akan melakukan pelatihan peningkatan kualitas makanan secara berkala," pungkasnya.

Video: Kepala BGN Sentil PSSI Sulit Menang Karena Gizi Tak Bagus

Video: Kepala BGN Sentil PSSI Sulit Menang Karena Gizi Tak Bagus

KOMPAS.com -Kabupaten Nabire, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia, merupakan salah satu lokasi yang menarik calon pemilik rumah.

Dengan tawaran rumah subsidi yang terjangkau, banyak pilihan dapat ditemukan di wilayah ini, khususnya melalui website Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Nabire.

1. Perumahan Waharia Permai: Tipe 36/82 (2017)

Perumahan ini terletak di Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.

Rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 82 meter persegi ini ditawarkan dengan harga per unit Rp 194 juta.

Dikemmbangkan oleh PT Baliem Indah Property, perumahan ini masih dipasarkan dengan jumlah tersisa 27 unit.

2. Perumahan Citra Buana Nabire: Tipe 36

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Buana Papua Adil, ini terletak di Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 85 meter persegi, perumahan ini ditawarkan dengan harga per unit Rp 212 juta.

Hingga kini, masih tersedia 91 rumah yang menanti calon pembeli.

3. Raihana Residence: Tipe 36

Raihana Residence, yang dikembangkan oleh PT Semangat Papua Sejahtera, berlokasi di Nabire, Kabupaten Nabire.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, perumahan ini dibanderol Rp 219 juta per unit.

Semua 42 rumah masih tersedia untuk dipasarkan.

4. Samabusa Residence: Tipe T36

Perumahan yang dikembangkan PT Cipta Agung Propertindo ini terletak di Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.

Masing-masing rumah tapak dirancang dengan luas 36 meter persegi dan luas lahan 126 meter persegi.

Dengan banderol Rp 219 juta, masih tersedia 58 rumah lagi.

Mengapa Memilih Nabire?

Keberadaan berbagai pilihan rumah subsidi di Kabupaten Nabire, dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, membuat wilayah ini menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah.

Dengan informasi yang jelas mengenai ketersediaan dan harga, calon pemilik rumah dapat melakukan keputusan yang lebih baik dalam memilih tempat tinggal mereka.

Bangunan tempat tinggal di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, hangus terbakar. Sebanyak 19 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

Dari postingan yang diunggah akun media sosial Humasjakfire, terlihat api dan asap hitam tebal sempat membubung tinggi. Bangunan rumah warga yang terbakar tampak hangus terbakar.

"Kebakaran melanda bangunan rumah tinggal," tulis keterangan Humasjakfire, Kamis (24/4/2025).

Proses pemadaman dimulai pada pukul 20.09 WIB. Sebanyak 19 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

"Mengerahkan 19 unit gabungan (17 unit Jakarta Pusat dan 2 unit Jakarta Timur), serta 49 personel," ujarnya.

Api bisa dilokalisir pada pukul 20.43 WIB. Proses pemadaman selesai seluruhnya pada pukul 20.50 WIB.

"Operasi pemadaman dinyatakan selesai pukul 20.50 WIB," tuturnya.

'Lihat juga Video: Kebakaran Rumah di Pangkep Sulsel Diduga gegara Korsleting Listrik'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sepuluh siswa sekolah dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami muntah-muntah usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga ada 53 paket MBG yang dalam kondisi basi.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," kata Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi dilansir detikSulsel, Kamis (24/4/2025).

Hadi mengatakan sebanyak 1.026 paket MBG yang dibagikan ke tiga sekolah yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Sedangkan lokasi MBG diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

Hadi mengatakan para siswa yang muntah-muntah itu tidak dirawat di rumah sakit (RS) ataupun puskesmas di Kecamatan Rumbia. Para siswa pulih dengan cepat usai mengalami gejala tersebut.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah. Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4) pagi. Diduga paket MBG itu basi karena ada kesalahan dalam penyimpanan bahan.

Simak selengkapnya di sini.

'Simak juga Video: Respons Mendikdasmen soal Siswa Keracunan Menu Makan Gratis di Cianjur'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Siswa MAN 1 Cianjur alami trauma pasca keracunan massal yang terjadi usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan siswa enggan memakan tempe hingga daging ayam yang dimasak orang tuanya lantaran teringat dengan menu terakhir MBG yang diterimanya.

Orang tua siswa MAN 1 Cianjur yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan dua hari setelah peristiwa keracunan massal, dia memasak tempe goreng tepung untuk anaknya.

Namun ternyata sang anak yang duduk di kelas 10 itu enggan memakannya lantaran teringat dengan menu makanan MBG yang disantap sesaat sebelum keracunan massal.

"Iya trauma, kemarin dibuatkan tempe mendoan tapi katanya sama seperti makanan MBG. Jadinya tidak dimakan," kata dia, Kamis (24/4/2025).

Menurut dia, anaknya tidak hanya trauma dengan menu olahan tempe, tetapi juga olahan daging ayam. "Sama daging ayam juga tidak mau. Mungkin karena masih trauma, inget kejadian sebelumnya," ungkapnya.

Kepala MAN 1 Cianjur Erma, mengatakan keracunan massal yang terjadi beberapa hari lalu memang memberikan trauma pada siswanya.

"Karena baru terjadi, makanya masih ada yang trauma. Tapi kemungkinan setelah beberapa hari akan membaik," ujar Erma.

Menurut dia, untuk mencegah trauma terjadi, pihaknya akan memberikan penjelasan terhadap siswa terkait program tersebut.

Dia juga akan mendiskusikan dengan para orangtua terkait penyedia program MBG, apakah diusulkan untuk diganti atau tetap dengan penyedia yang sama.

"Nanti didiskusikan, apakah dengan dapur yang sama atau diganti. Karena kalau diganti pun tidak menjamin akan lebih baik, tapi kalau masih yang sama bisa jadi ada perbaikan setelah kejadian kemarin," jelas Erma.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur Ruhli, menuturkan pihaknya juga akan menerjunkan tim untuk mengobati trauma pada siswa.

"Sejak kejadian kami langsung turunkan tim untuk turut melakukan pengawasan dan evaluasi. Tapi juga akan mengupayakan pemulihan trauma agar program pemulihan gizi ini tetap berjalan dengan baik," kata dia.

Menurutnya Disdikpora juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin kualitas dari makanan yang diberikan pada siswa sesuai dengan standar.

"Ini kan masih percobaan, di Cianjur juga baru beberapa yang menerima program ini. Kami harap jadi evaluasi agar saat resmi dilaksanakan tidak ada kejadian serupa," tutur Ruhli.

Diberitakan sebelumnya, puluhan siswa MAN 1 dsn SMP PGRI 1 Cianjur juga alami keracunan usai santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sempat dirawat di rumah sakit, semua siswa itu sudah tuntas menjalani perawatan.