Kabinet Israel mengeklaim secara sepihak 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat. Pengakuan ini membuat Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah dan kelompok perlawanan Hamas murka.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kabinet keamanan setuju rencana untuk memisahkan 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat dari Palestina.

Permukiman itu, lanjut dia, akan diakui sebagai permukiman independen.

"Kami terus memimpin revolusi normalisasi dan regulasi di permukiman. Alih-alih meminta maaf, kami mengibarkan bendera, membangun, dan bermukim," kata Smotrich dikutip Reuters, Minggu (23/3).

Dia lalu berujar, "Ini adalah langkah penting lain di jalan menuju kedaulatan sejati di Yudea dan Samaria [istilah pemerintah Israel untuk Tepi Barat]."

Menanggapi tindakan Israel, Kementerian Luar Negeri Palestina buka suara.

Kemlu Palestina menegaskan persetujuan kabinet Israel memisahkan Tepi Barat dari tanah airnya mengabaikan resolusi dan legitimasi internasional.

Hamas turut mengecam klaim Israel.

"Ini upaya putus asa [Israel] memaksakan realitas di lapangan dan mengkonsolidasikan pendudukan kolonial di tanah Palestina," ungkap Hamas.

Sekitar 700.000 dari 2,7 juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Selama menjadi negara, Israel terus-terusan mengeklaim atau mencaplok wilayah di Palestina.

Otoritas Israel memberikan pengakuan terhadap 13 area permukiman Yahudi yang baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pengakuan ini menuai kecaman keras dari Otoritas Palestina.

Pengakuan yang diberikan kabinet keamanan Israel itu meningkatkan status permukiman Yahudi di Tepi Barat menjadi permukiman independen, setelah sebelumnya menjadi bagian dari permukiman Yahudi lainnya yang sudah dibangun terlebih dahulu.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (24/3/2025), mengecam keputusan kabinet keamanan Israel itu sebagai bentuk "pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya".

Tepi Barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam, menjadi rumah bagi sekitar 3 juta warga Palestina, juga bagi hampir 500.000 warga Israel yang tinggal di area-area permukiman Yahudi, yang ilegal menurut hukum internasional.

Pengakuan untuk belasan permukiman Yahudi baru di Tepi Barat itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, pada Minggu (23/3). Dia mengatakan bahwa kabinet keamanan Tel Aviv telah menyetujui rencana untuk memisahkan 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat dari komunitas tetangga mereka.

Dikatakan Smotrich bahwa permukiman-permukiman itu pada akhirnya akan diakui sebagai permukiman independen. Smotrich mengumumkan persetujuan itu dalam pernyataan via media sosial X, menyusul persetujuan untuk puluhan ribu unit rumah di seluruh area Tepi Barat.

"Pengakuan masing-masing (area permukiman) sebagai komunitas terpisah... merupakan langkah penting yang akan membantu pengembangannya," sebut Smotrich dalam pernyataannya.

"Kita terus memimpin revolusi normalisasi dan regulasi di permukiman-permukiman (Yahudi). Alih-alih bersembunyi dan meminta maaf -- kami mengibarkan bendera, membangun dan menetap," kata Smotrich.

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

"Ini adalah langkah penting lainnya pada rute menuju kedaulatan yang sebenarnya di Yudea dan Samaria," ucapnya, menggunakan istilah yang dipakai Israel untuk menyebut Tepi Barat.

Smotrich memuji keputusan itu sebagai "langkah penting" bagi permukiman Israel di Tepi Barat. Smotrich dikenal sebagai tokoh terkemuka yang menyerukan Israel untuk secara resmi menganeksasi Tepi Barat, seperti yang telah dilakukan terhadap Yerusalem Timur -- langkah yang tidak diakui oleh komunitas internasional.

Kecaman juga datang dari kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Hamas menyebut langkah Israel itu menjadi bukti bahwa permukiman Yahudi di Tepi Barat merupakan "proyek penggantian rasis".

Disebutkan juga oleh Hamas bahwa langkah Tel Aviv itu menjadi "upaya putus asa untuk memaksakan kenyataan di lapangan dan mengkonsolidasikan pendudukan kolonial di tanah Palestina".

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Uni Emirat Arab (UEA) berkomitmen untuk berinvestasi dalam 1 juta rumah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mubadala.

“Dan pemerintah Abu Dhabi melalui BUMN-nya namanya Mubadala akan 1 juta. Akan investasi 1 juta apartemen,” tegas Hashim, saat acara di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain UEA, Qatar diketahui akan membawa modal 18 juta dollar AS sampai dengan 20 juta dollar AS atau setara Rp 294 triliun hingga Rp 327 triliun dalam membangun 1 juta rumah pada April mendatang.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah lebaran saya denger. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

”Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” lanjutnya lagi.

Selanjutnya, Pemerintah Qatar pun akan membangun 3 juta rumah hingga 5 juta rumah lagi untuk dibangun di perdesaan.

Menurut Hashim, ini merupakan bentuk dari Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing dalam sektor perumahan.

“Ini adalah penanaman modal asing ke dalam sektor properti dan perumahan kita,” lanjut Hashim.

Program 3 Juta Rumah diketahui bakal berlanjut apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

Dalam konteks program MBG yang memerlukan pendanaan besar, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen pajak melalui mekanisme 'earmarking'

Jakarta (ANTARA) - Program makan bergizi gratis (MBG) sebagai program unggulan Presiden Prabowo resmi dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu. Belum genap dua pekan sejak peluncurannya, muncul ide penggunaan dana zakat untuk mendanai program MBG. Tidak tanggung-tanggung, pencetusnya adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin.

Wacana penggunaan dana zakat tersebut menuai perhatian luas. Meskipun tujuan mendukung perbaikan gizi generasi muda sangatlah mulia, penggunaan dana zakat untuk program MBG memunculkan potensi penyimpangan.

Persoalan utamanya adalah karena zakat memiliki fungsi khusus dalam sistem ekonomi Islam, yakni membantu memberdayakan mustahik yang terdiri dari delapan kelompok. Di antara mereka misalnya fakir, miskin, dan orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang belakangan ini semakin relevan untuk dibantu dengan maraknya pinjaman daring.

Ketentuan terkait penggunaan dana zakat telah diatur jelas dalam Islam dan telah diartikulasikan dalam peraturan zakat nasional. Karana itu, mengalihkan dana zakat untuk program universal semacam MBG berpotensi melanggar prinsip syariat.

Terlebih, bila ditelisik lebih lanjut, program MBG menyasar semua anak sekolah tanpa memandang kondisi ekonomi mereka. Artinya, anak-anak dari keluarga mampu juga akan menerima MBG sehingga penggunaan dana zakat menyalahi tujuan awal pengenaannya.

Lebih jauh lagi, penggunaan dana zakat secara tidak tepat dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Dalam hal ini, para muzakki (pembayar zakat) sangat mungkin menjadi enggan menyalurkan zakat mereka melalui lembaga resmi. Pada akhirnya, hal ini akan melemahkan kapasitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mencapai tujuan lainnya yang telah digariskan.

Karena itu, penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG merupakan langkah yang kurang tepat. Sebagai gantinya, pemerintah perlu menggali instrumen yang sudah ajeg, misalnya melalui optimalisasi pemungutan dan pengelolaan dana pajak.

Pajak Opsi Ajeg

Sebagai instrumen keuangan publik, dana dari pajak secara pengalokasian memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibanding zakat. Pajak menurut sejumlah sumber berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg”, yang berarti tetap atau tidak berubah. Ketika diserap sebagai pajak, maknanya menjadi pungutan tertentu pada waktu tertentu.

Sebagaimana kata asalnya, pajak dapat menjadi sumber pendanaan yang ajeg, termasuk untuk program MBG. Melalui pengelolaan dana pajak yang baik, pemerintah bisa menggunakan dana yang terkumpul tersebut untuk mendanai program-program pembangunan secara ajeg.

Dalam konteks program MBG yang memerlukan pendanaan besar, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen pajak melalui mekanisme earmarking, yaitu pengalokasian secara khusus penerimaan pajak untuk tujuan tertentu.

Meskipun tidak secara langsung berkontribusi pada penambahan pendapatan negara, earmarking tetap penting mengingat sifat dasar pajak yang tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya.

Dengan karakter pajak yang demikian, sering kali timbul keraguan atau skeptisisme dari masyarakat mengenai pengelolaan dan penggunaannya. Dengan demikian, adanya mekanisme earmarking memungkinkan masyarakat untuk melihat secara jelas manfaat yang dihasilkan dari pajak yang mereka bayarkan.

Untuk mendanai MBG, ada beberapa opsi earmarking yang dapat dipertimbangkan. Pertama, earmarking Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor makanan dan minuman. PPN merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara.

Dengan secara jelas mengalokasikan sebagian penerimaan dari penyerahan makanan dan minuman yang dikenai PPN, pemerintah bisa mendanai MBG secara pasti. Upaya ini cukup logis karena tidak memerlukan pengenaan pajak baru, melainkan hanya penyesuaian alokasi anggaran.

Kedua, earmarking pajak restoran yang saat ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak restoran (kini masuk kelompok pajak barang dan jasa tertentu), yang umumnya dikenakan sebesar 10 persen dari total nilai transaksi makanan dan minuman di restoran, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.

Dengan mengarahkan sebagian penerimaan pajak restoran untuk MBG, pemerintah daerah dapat menyumbang terhadap pendanaan program gizi anak-anak sekolah sesuai dengan kebutuhan spesifik di tiap wilayah.

Selain melalui earmarking, ada pula peluang pendanaan tambahan secara fiskal, yaitu dengan implementasi segera cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang sudah tertunda sekian lama. Selain untuk mengendalikan konsumsi minuman yang berisiko bagi kesehatan, penerimaan dari cukai MBDK dapat dialokasikan langsung untuk mendanai MBG.

Menurut analisis Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), pengenaan cukai MBDK di Indonesia berpotensi menghasilkan penerimaan hingga Rp6 triliun per tahun. Jika setidaknya 20-30 persen penerimaan tersebut dialokasikan untuk MBG, hal ini akan sedikit meringankan beban pendanaan program tersebut.

Selain itu, urgensi pengenaan cukai MBDK bukan sekadar jumlah dana yang bisa terkumpul. Data dari Riset Kesehatan Dasar (2018) menunjukkan bahwa konsumsi MBDK masih cukup tinggi di kalangan anak-anak sekolah. Dua dari tiga anak-anak dan remaja berusia 5-19 tahun (66 persen) mengonsumsi MBDK sekali sehari atau lebih. Karenanya, implementasi cukai MBDK relevan untuk segera diterapkan demi menekan dampak kesehatan jangka panjang sekaligus menyokong dana untuk program nutrisi mereka.

Dengan demikian, daripada mengutak-atik zakat untuk program MBG, lebih baik pemerintah memanfaatkan instrumen pajak yang sudah terbukti penggunaannya lebih fleksibel dan pajak dapat menjadi solusi yang lebih ajeg dan berkelanjutan dalam mendukung program tersebut.

Cukai rokok

Sejumlah pihak mengusulkan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2025 ini untuk memberikan dampak positif pada penerimaan negara. Dengan kenaikan tarif tersebut, kelebihan target penerimaan dari cukai rokok dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran pada program-program strategis semacam MBG.

Namun, penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) telah diatur secara ketat di Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 (PMK 215/2021). Alokasi DBH CHT sebagian besar diarahkan untuk bidang kesejahteraan masyarakat (50 persen), kesehatan (40 persen), dan penegakan hukum cukai ilegal (10 persen).

Saat ini, tidak ada ruang eksplisit di PMK tersebut yang memungkinkan penggunaan hasil cukai rokok secara langsung bagi program MBG. Akan tetapi, jika pemerintah ingin memanfaatkan hasil cukai rokok secara serius untuk mendanai program MBG, salah satu opsinya adalah merevisi PMK 215/2021.

Revisi tersebut perlu mencakup pengalokasian sebagian dari porsi DBH CHT untuk program-program kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada penyediaan makanan bergizi gratis. Namun, alokasi untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan lainnya perlu tetap dijaga.

Alternatif lainnya yaitu membuat program MBG masuk ke dalam kategori yang sudah ada dalam alokasi DBH CHT. Misalnya, pembinaan lingkungan sosial atau kesejahteraan masyarakat.

Jika demikian, program MBG bisa tetap mendapatkan pendanaan dari DBH CHT tanpa harus mengubah struktur alokasi secara keseluruhan. Terkait hal ini, koordinasi lintas sektor dan kajian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku instansi utama yang akan terdampak sangat dibutuhkan demi memastikan program MBG tetap sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan.

*) Ismail Khozen adalah Manajer Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia

Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menerima kunjungan Menteri Energi dan Infrastruktur UAE (PEA) Suhail Mohamed Almazrouei di Graha Mandari, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Zulhas menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait dengan berbagai upaya untuk kerja sama terkait dengan ketahanan pangan dan hilirisasi energi.

"Mereka tertarik sekali dengan hilirisasi sektor energi dan juga bidang pangan. Terutama pekerjaan pekerjaan yang menyangkut dengan bidang pangan yang nanti harus kita kondisikan lebih lanjut," katanya.

Zulhas menyampaikan bahwa pada pertemuan ini hanya sebatas terkait dengan upaya untuk bekerjasama. Untuk hasil kerja sama dengan UEA nanti akan ditindaklanjuti dalam pertempuran yang terjadi pada 11-13 Februari 2025 di UEA.

"Mereka juga mengundang tamu kehormatan bapak Presiden Prabowo pada agenda mereka yakni 11-13 Februari nanti untuk pembahasan lebih lanjut," katanya.

Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah akan ada dukungan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari UEA, Zulhas menyampaikan belum ada pembahasan ke sana.

"Pembahasan makan bergizi gratis tidak secara spesifik (dibahas)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazrouei menyampaikan siap membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Suhail mengatakan dibutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dia mengatakan kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto harus ada kemajuan yang lebih cepat.

"Di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden (Prabowo), kita harus memberikan kemajuan yang lebih cepat, karena beliau bercita-cita agar rakyatnya mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen, dan itu memerlukan kerja yang luar biasa. Dari sisi ini, saya dapat memberi tahu Anda, kami siap bermitra dan kami akan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai target itu" kata Suhail dalam acara The 3rd UAE-Indonesia Roundtable Discussion yang digelar Kedubes UEA di Jakarta di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Suhail mengatakan kerja sama antara Indonesia dan UEA juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, berbagai persoalan yang menghambat investasi UEA di Indonesia juga perlu diselesaikan.

"Kita perlu bernegosiasi lebih cepat dan kita perlu menciptakan kemitraan, yang merupakan mitra untuk masa depan, untuk melakukan proyek yang jauh lebih besar di Indonesia. Kami siap berinvestasi jika diberi kesempatan," ucapnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menerima kunjungan Menteri Energi dan Infrastruktur UAE (PEA) Suhail Mohamed Almazrouei di Graha Mandari, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Zulhas menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait dengan berbagai upaya untuk kerja sama terkait dengan ketahanan pangan dan hilirisasi energi.

"Mereka tertarik sekali dengan hilirisasi sektor energi dan juga bidang pangan. Terutama pekerjaan pekerjaan yang menyangkut dengan bidang pangan yang nanti harus kita kondisikan lebih lanjut," katanya.

Zulhas menyampaikan bahwa pada pertemuan ini hanya sebatas terkait dengan upaya untuk bekerjasama. Untuk hasil kerja sama dengan UEA nanti akan ditindaklanjuti dalam pertempuran yang terjadi pada 11-13 Februari 2025 di UEA.

"Mereka juga mengundang tamu kehormatan bapak Presiden Prabowo pada agenda mereka yakni 11-13 Februari nanti untuk pembahasan lebih lanjut," katanya.

Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah akan ada dukungan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari UEA, Zulhas menyampaikan belum ada pembahasan ke sana.

"Pembahasan makan bergizi gratis tidak secara spesifik (dibahas)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazrouei menyampaikan siap membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Suhail mengatakan dibutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dia mengatakan kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto harus ada kemajuan yang lebih cepat.

"Di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden (Prabowo), kita harus memberikan kemajuan yang lebih cepat, karena beliau bercita-cita agar rakyatnya mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen, dan itu memerlukan kerja yang luar biasa. Dari sisi ini, saya dapat memberi tahu Anda, kami siap bermitra dan kami akan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai target itu" kata Suhail dalam acara The 3rd UAE-Indonesia Roundtable Discussion yang digelar Kedubes UEA di Jakarta di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Suhail mengatakan kerja sama antara Indonesia dan UEA juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, berbagai persoalan yang menghambat investasi UEA di Indonesia juga perlu diselesaikan.

"Kita perlu bernegosiasi lebih cepat dan kita perlu menciptakan kemitraan, yang merupakan mitra untuk masa depan, untuk melakukan proyek yang jauh lebih besar di Indonesia. Kami siap berinvestasi jika diberi kesempatan," ucapnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait (Ara) mengungkapkan akan ada pembangunan perumahan untuk TNI angkatan darat, laut, dan udara. Groundbreaking akan dimulai pada Februari dan Maret 2025.

Hal ini ia ungkapkan dalam acara pelantikan Pejabat Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta.

"Bulan Februari, kita akan mulai membangun rumah buat Angkatan Darat. Bersama-sama dengan Angkatan Darat. Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia juga memiliki rumah," kata Ara pada Kamis (30/1/2025).

Dalam pembangunan rumah kali ini, ia menggandeng sejumlah perbankan milik BUMN. Untuk pembangunan perumahan TNI Angkatan Darat (AD), bank pendampingnya adalah Bank Mandiri

"Saya sudah dua kali bertemu dengan Jendral Maruli KSAD (Kepala Satuan Angkatan Darat) dan juga dengan Dirut Mandiri. Nanti bank pendampingnya adalah Bank Mandiri," ungkap Ara.

Pembangunan perumahan selanjutnya diperuntukkan bagi anggota kepolisian atau Polri. Targetnya pembangunan dimulai paling lambat Maret 2025.

Selanjutnya, Kementerian PKP juga akan membangun perumahan untuk anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada Maret mendatang. Nantinya bank pendamping untuk perumahan TNI AL adalah bank BNI.

"Kita akan mulai membangun bersama-sama BNI dan Angkatan Laut. Di tempat yang ditentukan. Paling lama saya ingin bulan Maret dengan Angkatan Laut," sebutnya.

Terakhir, ada pula pembangunan perumahan untuk TNI Angkatan Udara (AU) dengan bank pendamping adalah bank BRI.

Sementara itu, untuk pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga tengah dibangun di beberapa tempat. Bahkan Kementerian PKP, menggaet investor asing yakni dari Qatar untuk pembangunan rumah di perkotaan. Ada pun nilai investasi yang digelontorkan mencapai US$ 16-20 miliar atau Rp 262-327 triliun (kurs Rp 16.379).

Lalu, Ara juga menyampaikan Uni Emirat Arab (UAE) tertarik menyusul Qatar. Saat ini mereka tengah melakukan survei lahan yang cocok.

Lahan-lahan tersebut merupakan lahan yang telah disediakan dari Sekretariat Negara (Setneg), perumahan anggota DPR di Kalibata, tanah di sekitar Gelora Bung Karno (GBK), aset milik PT KAI, PT Pekebunan Nusantara, Perumnas, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga barang sitaan negara.

"Kita doakan ya, mohon doanya ya. Kita sampaikan tadi UEA mereka lihat lahan-lahan kita. Mereka melihat marketnya. Aturannya seperti apa, itu kan ada proses," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, Uni Emirat Arab (UEA) masih melihat kesiapan lahan terkait investasi Program 3 Juta Rumah.

"Kami sampaikan tadi UEA, mereka lihat lahan-lahan kita," ucap Ara usai melantik pejabat eselon II hingga IV Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Ada beberapa lahan yang disediakan untuk investor tersebut:

1. Lahan milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Kemayoran
2. Lahan perumahan anggota DPR di Kalibata
3. Lahan perumahan anggota DPR di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan
4. Lahan aset Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
5. Lahan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
6. Lahan aset Perum Perumnas
7. Lahan aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
8. Lahan aset eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
9. Lahan aset sitaan.

“Ya itu mereka tentu perlu waktu melihat. Melihat mana yang mereka minat. Itu memang perlu waktu. Mereka lihat dulu dong, baru bicara kan,” ucapnya.

Ara mengaku telah diajak Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu makan siang dengan para investor tersebut selama dua jam.

“Tadi saya dua jam bersama Presiden Prabowo, diajak makan siang, bertemu dengan investor kedua yang datang, dari UEA, dua minggu lalu dari Qatar,” tuntas dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkap Uni Emirat Arab (UEA) berminat membangun rumah di Indonesia.

Ia mengatakan saat ini pihak UAE tengah melakukan survei lahan. Lahan-lahan tersebut merupakan tanah yang disediakan dari Sekretariat Negara (Setneg), perumahan anggota DPR di Kalibata, tanah di sekitar Gelora Bung Karno (GBK), aset milik PT KAI, PT Perkebunan Nusantara, Perumnas, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga barang sitaan negara.

"Kita doakan ya, mohon doanya ya. Kita sampaikan tadi UEA mereka lihat lahan-lahan kita. Mereka melihat marketnya. Aturannya seperti apa, itu kan ada proses," kata Ara seusai acara pelantikan Pejabat Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Terkait penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding), ia belum bisa mengungkapkan waktu pastinya. Ia menunggu kabar dari Presiden Prabowo.

"Saya ikut presiden aja. Jadi, saya makan siang dengan presiden dan saya bangga ya karena masyarakat internasional percaya banget sama presiden kita. Makanya itu membuat kita semangat dan kita juga siap," ujarnya.

Ara mengatakan ia berkomitmen untuk menyukseskan program perumahan ini. Ia membagi tugas dengan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah untuk mengurus investasi luar negeri.

Terpisah, Ara mengungkap ia bersama Presiden Prabowo baru saja bertemu dengan pengusaha UEA, membahas seputar investasi tersebut.

"Tadi bersama Pak Presiden Prabowo menemui Pengusaha UAE. Mereka berkomitmen mensukseskan program rumah rakyat," ujar Ara.

Presiden Prabowo menyambut gembira komitmen pengusaha UAE. Prabowo berharap kerjasama itu bisa saling menguntungkan dan bermanfaat.

"Semoga menjadi momentum untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dan saling menghormati," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menerima Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazrouei di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis, guna menindaklanjuti sejumlah kerja sama kedua negara, seperti sektor energi dan perumahan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, usai mendampingi Presiden Prabowo, mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan guna menindaklanjuti berbagai kesepakatan kerja sama yang telah memiliki payung hukum antara kedua negara, sebagai langkah strategis dalam mempererat kemitraan antara Indonesia dan UEA.

"Beliau (Menteri Suhail) datang kemari untuk mem-follow up kesepakatan-kesepakatan tersebut dan mengikuti detail-detail perkembangan," kata Sugiono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menlu menjelaskan bahwa pertemuan ini untuk memastikan implementasi kerja sama berjalan sesuai kesepakatan yang telah dilakukan.

Kerja sama yang dibahas, menurut Menlu, meliputi sejumlah sektor strategis termasuk energi dan perumahan, serta sektor lainnya yang bersifat menyeluruh.

Menlu Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak memberikan instruksi secara khusus untuk jajarannya. Namun, Presiden menekankan pentingnya menjalankan seluruh kesepakatan dengan optimal dan mencari solusi segera jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

"Tidak ada yang khusus, tapi beliau meminta agar kita melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau ada masalah-masalah dicari penyelesaiannya secepat mungkin," kata Menlu.

Kunjungan ini mencerminkan hubungan yang makin erat antara Indonesia dan UEA, serta komitmen bersama untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang strategis.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Sementara itu, delegasi UEA yang turut hadir bersama Menteri Suhail yaitu Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara selanjutnya yang berminat menyuntikkan dana di bidang perumahan.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa saat ini kementeriannya tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu. Bahkan, dia mengaku UEA bakal melakukan survei pasar dan lahan.

Apalagi, kata Ara jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi sehingga berbagai investasi yang nantinya masuk akan dipersiapkan dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia," ujarnya.

Sekadar informasi, Qatar menjadi negara perdana yang berkomitmen membangun 1 juta rumah di Indonesia dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Uni Emirat Arab (UEA) berkomitmen membangun 1 juta rumah.

Bahkan, kata Hashim, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan UEA disaksikan Presiden Prabowo Subianto pada 31 Januari 2025 mendatang di Istana Negara, Jakarta.

Hashim menyatakan perihal tersebut usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Nanti tanggal 31 Januari, Insya Allah, nanti disaksikan oleh Presiden (Prabowo) di Istana, dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan,” jelas Hashim.

Apabila ditambah dengan investasi Qatar di Indonesia, maka sudah ada komitmen 5 juta unit hunian sampai dengan 7 unit hunian yang dibangun.

“Berarti itu 5-7 juta (unit hunian) hanya dari dua negara,” tutur Hashim singkat.

Diketahui, Qatar berencana menambah investasi 3 juta-5 juta unit rumah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Namun demikian, tambahan ini berasal dari investasi Pemerintah, bukan seperti sebelumnya yang bersumber dari pribadi.

“Dari Qatar yang sudah di tanda tangan itu 1 juta unit penghunian berupa apartemen, terus dari pemerintah Qatar sudah menyatakan resmi 3-5 juta rumah dan apartemen,” ungkap Hashim.

Apabila ditambah dengan 1 juta unit hunian sebelumnya, maka investasi Qatar mencapai 4 juta hingga 6 juta unit hunian.