JAKARTA, investor.id – Keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran disejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dari berbagai bidang membuat geger banyak kalangan, salah satunya kalangan di sektor konstruksi yang anggarannya dipangkas besar-besaran.

Diketahui, usai efisiensi anggaran ditetapkan secara resmi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki fokus dalam pembangunan dan menyediakan infrastruktur nasional mengalami refocusing anggaran hingga 80%. Sebelumnya Kementerian PU memiliki anggaran Rp 110,95 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp 29,57 triliun sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman Karumpa menyayangkan langkah pemerintah untuk memangkas anggaran pada sektor konstruksi. Sebab, saat ini Indonesia memiliki banyak proyek yang vital bagi pembangunan bangsa ke depan.

“Pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti walaupun cadangan dana APBN kita sangat terbatas. Ada banyak proyek-proyek yang diprioritaskan pembangunannya yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu tidak boleh terhenti,” ucap Andi saat dihubungi, pada Senin (10/2/2025).

Menurut Andi, proyek-proyek nasional yang telah digodok pemerintah adalah dimaksudkan untuk mendukung kemajuan berbagai sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga pertanian. Pada ujungnya, pembangunan proyek-proyek tersebut akan membantu masyarakat pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi atensi tersendiri bagi BPP Gapensi, mengingat 80% anggotanya berasal dari kalangan pelaku UMKM.

Andi mengetahui bahwa efisiensi anggaran sektor konstruksi dimaksudkan untuk memuluskan proyek unggulan pemerintah lainnya, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), Namun menurutnya, pemerintah tetap tidak bisa mengorbankan sektor infrastruktur demi program lainnya.

Menurut dia, sampai saat ini masih banyak infrastruktur pendukung sektor pendidikan yang belum mumpuni. Apalagi, pengalihan anggaran ini memiliki potensi PHK bagi para pekerja sektor konstruksi.

"(Program MBG) ini mudah-mudahan menjadi berkah buat teman-teman pelaku UMKM. Tapi kita juga harus memikirkan pekerjaan perbaikan sekolah, perbaikan puskesmas, membuat jembatan-jembatan gantung yang masih banyak tersebar di seluruh pelosok. Bagaimana anak-anak kita yang pergi sekolah dengan infrastruktur yang menurut saya belum tercapai sasarannya, bagaimana begitu banyak central kitchen itu dibangun,” beber Andi.

Dia menuturkan, infrastruktur yang terbatas malah akan menyulitkan implementasi makan bergizi gratis dan berbagai program lain. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi dan menata ulang rencana efisiensi anggaran dan belanja, baik dalam APBN maupun APBD. Selain itu, pemerintah perlu memerhatikan dampak lanjutan atas efisiensi itu ke sektor-sektor UMKM.

“Jangan kita fokus kepada makan bergizi, tetapi kita tidak sadar besok bapaknya yang dikasih makan itu di-PHK,” pungkas Andi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menekan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja APBN dan APBD tahun 2025. Salah satu tujuannya untuk menambah pos anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran.

Kebijakan Presiden Prabowo itu menuai kritik dari Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio. Menurut dia, efisiensi anggaran sebaiknya tidak sampai mengorbankan sektor lain yang juga penting.

“Kalau memang efisiensi ini dilakukan untuk MBG, harus dipikirkan kembali. Sebab, janji kampanye tidak wajib dilaksanakan jika ternyata anggaran tidak memungkinkan,” kata Agus saat dihubungi, pada Minggu (9/2/2025).

Agus menilai, tidak semua program kampanye harus langsung direalisasikan, terutama jika harus mengorbankan sektor lain. Ia menyarankan agar program MBG dijalankan dengan pendekatan bertahap dan mempertimbangkan daerah prioritas.

“Menurut saya, makan bergizi gratis ini tidak perlu dilakukan setiap hari. Mungkin cukup satu hari dalam seminggu, misalnya Sabtu. Prioritas utama harus diberikan kepada daerah dengan angka stunting tinggi, seperti Ambon, NTT, dan Aceh,” jelas Agus.

Selain itu, Agus menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kebijakan efisiensi ini. Menurutnya, jangan sampai ada pihak yang merasa terbebani akibat adanya pengurangan anggaran di sektor lain demi mendanai MBG.

“Kesetaraan dan keseimbangan harus dijaga. Jangan sampai efisiensi anggaran ini justru merugikan sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan,” tambah dia.

Adapun efisiensi anggaran pemerintah akan menghasilkan Rp 306 triliun pada 2025. Selanjutnya, pos anggaran makan bergizi gratis rencananya akan ditambah Rp 100 triliun, dari anggaran sebelumnya Rp 71 triliun. Namun demikian, kebijakan ini menimbulkan berbagai respons dari kalangan akademisi, ekonom, hingga masyarakat umum.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Caranya dengan melakukan reviu masing-masing atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pentingnya efisiensi belanja dan fokus pada penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Salah satunya untuk mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (24/1/2025).

Sri Mulyani menyebut pentingnya terlaksana program MBG untuk membangun anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Program yang tidak kalah penting yang juga didorong adalah swasembada pangan dan energi.

"Juga membangun pertahanan negara yang kuat. Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional. Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku sedang mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN untuk memberikan dana tambahan bagi program MBG. Sebagaimana diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) memperhitungkan kebutuhan tambahan anggaran untuk program MBG mencapai Rp 100 triliun demi mengejar target seluruh anak di Indonesia.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi. Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Pada hari yang sama Prabowo meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam instruksinya, para menteri Kabinet Merah Putih diminta menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, diminta melapor kepada Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025.

Identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Dalam hal ini kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

"Menteri Keuangan untuk melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," tulis diktum kelima poin c Inpres tersebut.