Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan uji coba percepatan penerbitan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai upaya mendukung program pemerintah berkaitan realisasi pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan pemerintah daerah mendorong kepemilikan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui inovasi program 3 juta rumah per tahun sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Caranya bagaimana, tentu dengan memudahkan akses perizinan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki hunian yang layak, legal serta sesuai regulasi sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat," katanya di Cikarang, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menanggulangi persoalan kemiskinan melalui skema kepemilikan 3 juta rumah layak huni mencakup sejuta hunian di perkotaan dan dua juta unit di wilayah pedesaan.

Dia menjelaskan program ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan dukungan percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran.

Dia menyebut selama ini hambatan administratif menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini pula, masyarakat baik yang sudah memiliki maupun berencana memiliki hunian akan diberikan kemudahan.

"Di satu sisi kemudahan mengurus dengan cepat dan gratis bagi masyarakat dan di sisi lain juga memberikan stimulus bagi pengusaha properti rumah subsidi agar dapat meningkatkan penjualan karena selain PBG, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga gratis bagi calon pemilik rumah berstatus berpenghasilan rendah," ucapnya.

Selain memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hunian, percepatan PBG diharapkan membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap berbagai fasilitas dan program bantuan perumahan dari pemerintah, termasuk untuk memiliki hunian bersubsidi.

Dedy turut mengajak segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berperan aktif menyukseskan program ini sebagai kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan percepatan perizinan PBG.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan koperasi siap memasok 1,3 juta liter susu per hari untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini rencananya dimulai 6 Januari 2025.

Pasokan itu utamanya siap di wilayah Jawa Timur yang merupakan sentra produksi susu.

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala Badan Gizi Nasional bahwa koperasi siap, kita ada 1,3 juta liter terutama Jawa Timur ya, Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

Budi Arie menyebut 1,3 juta liter per hari merupakan kemampuan koperasi susu Indonesia dalam memproduksi susu. Ia memang mengakui perlu ada peningkatan kapasitas untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis.

"Katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan kooperasi baru 6,5 juta penerima Makan Bergizi Gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," ucapnya.

Keterlibatan koperasi dalam program Makan Bergizi Gratis disebut arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya soal susu, koperasi juga akan menyediakan bahan baku seperti telur, padi, jagung dan lainnya.

"Jadi tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan Koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa. Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," tutur Budi Arie.

Sebanyak 1.923 koperasi di seluruh Indonesia disebut siap untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. "Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Oh iya (memasok), termasuk desa. Desa juga BUMDES sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi ya," lanjutnya.

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin menginstruksikan seluruh menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat uji coba program MBG untuk santri Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif di Aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jombang, pada Jumat (20/12/2024).

Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa program makan bergizi ini bukan hanya bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat, tetapi juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Semua menteri Pak Prabowo wajib menyukseskan program makan bergizi gratis. Program ini bukan hanya (memberi) gizi yang sehat, tetapi insya Allah (anggaran) Rp 400 triliun itu (bisa) menumbuhkuatkan ekonomi di bawah,” ujar Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa uji coba makan bergizi dilakukan oleh Kementerian Koordinator PM sebagai persiapan pelaksanaan program utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menekankan pentingnya uji coba sebelum pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis oleh pemerintah.

Dalam uji coba tersebut, makan bergizi yang diberikan kepada santri masing-masing senilai Rp 10.000, terdiri dari nasi, telur, daging, sayur, dan buah jeruk.

“Makan bergizi gratis ini penting, siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak, kesehatan fisik, sehingga harus bergizi,” jelas Cak Imin.

Cak Imin juga mengungkapkan bahwa mulai tanggal 6 Januari 2025, Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif akan menjadi salah satu tempat yang memulai pemberian makan bergizi gratis satu kali sehari.

“Insya Allah tanggal 6 Januari (2025) Pesantren Mamba’ul Ma’arif ini termasuk yang dimulai pemberian makan bergizi gratis satu hari satu kali,” tuturnya.