Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sebagian pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi II DPR RI F-PKS Mardani Ali Sera mendorong agar penggunaan anggaran daerah untuk MBG dilakukan setelah adanya evaluasi tahap awal secara menyeluruh.

"MBG program prioritas Presiden. Selama target dan alokasi akurat MBG banyak diharapkan masyarakat. Tambahan anggaran dari APBD daerah sebaiknya dilakukan setelah evaluasi menyeluruh dilakukan," kata Mardani kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Menurut Mardani, untuk saat ini program MBG menggunakan anggaran pusat. Begitu evaluasi sudah dilakukan beserta perbaikan, maka baru menggunakan anggaran daerah.

"(Saat ini) anggaran pusat. (Setelah) evaluasi dan saran perbaikan, baru gaspol bisa pake anggaran daerah," jelasnya.

Mardani mengatakan penggunaan anggaran Pemda tak harus dilakukan untuk tahun anggaran mendatang tahun 2026. Akan tetapi, kata dia, penggunaan APBD dilakukan usai ada evaluasi.

"Tidak harus 2026, selama sudah evaluasi dan perbaikan bisa sharing anggaran," tutur dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) ikut menyumbang APBD sebesar Rp 5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wamendagri Bima Arya mengatakan dorongan itu tidak wajib bagi wilayah yang pendapatan daerahnya masih rendah.

"Untuk APBD kan ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," kata Bima di Balai Kota, Jakarta, Senin (20/1).

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu poin utamanya," tambahnya.

PKS Jakarta meminta Pemprov mengontrol pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). PKS meningatkan untuk menjamin kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Kami apresiasi program makan bergizi gratis ini, semoga dapat tercapai tujuannya agar dapat meningkatkan gizi anak-anak kita sehingga pertumbuhan dan kecerdasannya lebih baik ke depan," kata Anggota DPRD DKI Jakarta F-PKS Abdul Aziz, kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Dia mewanti-wanti agar tidak ada yang dikorup dari perogram makan bergizi gratis ini. Untuk itu Aziz meminta agar kualitas dan kuantitasnya terjaga.

"Namun, pemerintah harus tetap mengontrol agar pelaksanaan di lapangan tetap terjaga kualitas dan kuantitasnya. Sehingga, warga tidak dirugikan dan tidak dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Aziz memberi pesan agar Pemprov Jakarta melaksanakan evaluasi rutin. Pemprov pun harus inspeksi mendadak (Sidak) ke lapangan.

"Harus ada evaluasi rutin, pengecekan ke lapangan dan posko pengaduan agar kualitasnya terjaga," katanya.

Soal susu yang akan diberikan dua kali dalam sekepan, Aiziz meminta agar Pemprov DKI menjelaskan alasannya kepada publik.

"Harus dicek apakah memang karena masih perdana dan berproses? apakah memang kekurangan pasokan? Atau faktor lain dan ini harus bisa dijelaskan oleh pemerintah pada warga," ujarnya.

Simak Video 'Serba-serbi Dimulainya Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]