Mataram -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diluncurkan mulai Senin, 6 Januari 2025. Program ini menargetkan 3.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sesuai dengan informasi awal, sasarannya ada 3.000 siswa yang ada di sekitar dapur," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf saat dikonfirmasi di Kantor Wali Kota Mataram, Jumat (3/1/2025).

Yusuf menjelaskan, uji coba program ini menggandeng TNI AD sebagai penanggung jawab dapur masak yang berlokasi di zipur TNI AD. Dapur dengan ukuran 20x20 meter tersebut akan menjadi pusat pengolahan makanan bagi para siswa.

"Kami sedang menunggu juklak-juknis (petunjuk pelaksanaan dan teknis) program ini. Namun, berdasarkan pertemuan awal, penerima manfaat mencakup siswa dari jenjang TK, SD, hingga SMP," jelas Yusuf.

Dalam pelaksanaannya, makanan akan didistribusikan satu kali sehari. Untuk siswa TK hingga kelas 2 SD, makanan akan dikirim dari dapur pukul 07.30. Sementara itu, siswa kelas 3-6 SD dan SMP akan menerima makanan pada pukul 09.00.

"Jadi, makanan itu nantinya diangkut dari dapur sesuai jadwal tersebut," tambah Yusuf, yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB Lalu Hamzi Fikri menyatakan anggaran program MBG yang terbatas menjadi tantangan tersendiri. Pemprov NTB mengakalinya dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa.

"Rp 10 ribu itu pusat yang menentukan. Artinya, kami harus menyesuaikan dengan produk lokal yang ada. Kami harus memastikan nilai gizi yang dikonsumsi tetap terpenuhi meski dengan anggaran yang minim," kata Fikri.

Fikri menjelaskan, Pemprov NTB akan memanfaatkan hasil peternakan dan perikanan daerah sebagai sumber protein. Bahan pangan lokal lainnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, vitamin, dan mineral.

"Kombinasi empat sehat, dan syukur kalau bisa dilengkapi satu sempurna. Tapi unsur protein, vitamin, dan karbohidrat harus terpenuhi," tegasnya.

(dpw/gsp)

Jakarta - Kandungan kalsium pada susu berbeda dengan kandungan pada daun kelor. Karena itu daun kelor tak bisa menggantikan manfaat susu di program Makan Bergizi Gratis. (astj/astj)

Mataram -

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis menjadi Rp 10 ribu per orang. Untuk mengatasi anggaran yang pas-pasan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakalinya dengan menggunakan sumber daya lokal untuk tetap memenuhi gizi anak-anak di NTB.

"Rp 10 ribu itu pusat yang menentukan, artinya kami harus menyesuaikan dengan produk lokal yang kami miliki. Memang kami lihat costnya mepet sekali, artinya kami harus pantau benar nilai gizi yang dikonsumsi," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri di Mataram, Jumat (6/12/2024).

Menurut Fikri, minimnya anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Sehingga, Pemprov NTB akan memanfaatkan peternakan dan perikanan daerah untuk kebutuhan protein, pangan sebagai sumber karbohidrat, serta makanan yang diterima harus mengandung vitamin dan mineral.

"Kombinasi empat sehat, syukur kalau dilengkapi satu sempurna. Tapi unsur protein, vitamin, karbohidrat harus terpenuhi," tutur Fikri.

Selain memenuhi kebutuhan gizi di program makan gratis, Dinas Kesehatan NTB juga juga mulai melakukan antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) apabila terjadi keracunan, diare, hingga masalah pencernaan lainnya setelah mengkonsumsi makanan di program makan gratis.

Menurut Fikri, potensi terjadinya KLB cukup tinggi. Sehingga, perlu adanya pemantauan dari awal proses pembuatan makanan hingga saat dikonsumsi.

"Terutama kami harus pastikan aspek hygiene-sanitasinya. Proses produksinya, produk yang dikonsumsi pun artinya benar-benar sehat. Kami tidak ingin ada kejadian-kejadian luar biasa," jelas Fikri.

Untuk memastikan tidak adanya KLB akibat konsumsi makan bergizi gratis, Dinkes NTB akan berkoordinasi dengan dinkes kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas untuk mengawal program ini. Fikri memastikan jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan di NTB cukup untuk mengawal segala proses pemberian makan bergizi gratis.

"Dari sisi kesehatan tetap kami pantau. Tenaga CPG kami sudah rata-rata, minimal dua sudah ada di masing-masing puskesmas. Kemudian tenaga surveilans juga. Tenaga surveilans ini yang mengantisipasi KLB," imbuh Fikri.

Selain mengoptimalkan koordinasi dengan faskes, Fikri menekankan agar makanan yang diberikan ke para siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui, itu diberikan fresh. "Semua produk harus fresh dan dimasak dengan hygiene sanitasi yang terstandar. Jadi kalau bisa makanan itu nantinya harus dimakan saat itu, karena masih fresh," tandasnya.

(nor/nor)