Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 16 lokasi. Lokasi tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari Bandung, Tegal, Banjarmasin, hingga Palembang.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan langkah ini sebagai salah satu dari empat quick win Kadin dalam mendukung program pemerintah. Bahkan Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

"Nah, kita membuat khusus satgas. Dimana diketuai oleh Pak Handoyo Mulyadi di belakang saya. Ini juga kantor beliau. Menyediakan suatu kantor dan ini bakal mulai aktif besok," kata Anindya usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong di Gedung Tempo Scan, Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025).

Anindya menerangkan 16 lokasi ini akan menjadi proyek percontohan atau pilot project yang nantinya dapat diadopsi dengan anggota Kadin lainnya. Saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Rencananya, SPPG ini dibangun di atas lahan milik Tempo Scan.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Anindya menyebut saat ini baru ada 6 pilot project SPPG yang telah terdaftar serta terverifikasi, yakni di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, Semarang, dan Tegal.

"Mulanya dengan 6 SPPG. (Kemudian) itu untuk diskalakan oleh teman-teman Kadin lainnya bisa (ikut). Dan ada lagi Kadin Institute yang melakukan pelatihan-pelatihan tadi. Jadi semua ini merupakan contoh. Kita ingin supaya contoh ini bisa jadi 17 Agustus," terang Anindya.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Handojo S. Muljadi mengatakan pihaknya menyediakan panduan bagi anggota Kadin lainnya yang ingin ikut serta terlibat dalam pilot project.

"Intinya pembentukan daripada Satgas MBG. Dinamakan MBG Gotong Royong. Itu adalah kita jabarkan semua know-how dalam satu buku panduan atau guidebook. Jadi ini bagi seluruh anggota kadin di seluruh Indonesia bisa mengikuti pilot project. Pilot project pertama itu ada di 16 titik lokasi yang kebetulan bekerja sama dengan Tempo Scan," terang Handojo.

Lebih lanjut, pihaknya akan menyediakan pelatihan untuk administrasi, keuangan, hingga keamanan makanannya.

"Kami juga bagaimana pelatihan administrasi keuangan, juga bagaimana perekrutan tenaga kerja. Administrasi, tadi ada pertanyaan mengenai food safety. Jadi lebih baik tidak usah kita bicara ke belakang. Sekarang bagaimana kita memperbaiki kedepannya masalah food safety," jelas dia.

Lokasi yang Akan Dibangun 1.000 SPPG oleh Kadin:

1. Jambudipa, Bandung
2. Bypass Soekarno Hatta, Bandung
3. Citayam, Depok
4. Gemblongan, Surabaya
5. Cengkareng, Jakarta Barat
6. Bekasi Barat, Bekasi
7. Brigjen Sudiarto, Semarang
8. Jodoh Square, Batam
9. Binjai, Medan
10. Tanjung Pura, Pontianak
11. Maesa, Manado
12. Pelabuhan Timur, Banjarmasin
13. Perintis Kemerdekaan, Palembang
14. Jelutung, Jambi
15. Jl. Seram, Tegal
16. Mundi Pesisir, Cirebon

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berpeluang mendorong rumah modular cerdas berbasis net zero emission milik PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) untuk ikut berkontribusi dalam program pembangunan 3 juta rumah rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pendekatan modular yang efisien dan berkelanjutan sejalan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak, terutama di wilayah perkotaan dan perdesaan.

“Kami terbuka untuk saling memberikan support satu sama lain. Ada kebutuhan pemerintah, khususnya program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun rumah-rumah rakyat di desa maupun di kota,” ujar Menko AHY dalam peluncuran Netro di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Untuk diketahui, WEGE baru saja meluncurkan Netro, rumah berkonsep Smart Net-Zero Growing Modular House System. Hunian ini menggabungkan konstruksi modular berbasis industri, teknologi rumah pintar, serta prinsip net zero emission.

Menko AHY menyebut bahwa pihaknya berencana mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah komando Maruarar Sirait untuk menjajaki potensi pemanfaatan rumah modular bersama WIKA Group.

“Saya akan dorong kementerian PKP untuk duduk bersama dengan teman-teman dari WIKA untuk mempelajari prospeknya seperti apa, karena ini kan harus dihitung dengan baik dan semuanya harus berdampak positif,” ucapnya.

Menurut AHY, rumah modular cerdas seperti Netro dapat menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan backlog perumahan nasional, sekaligus mendukung komitmen Indonesia menuju net-zero emission pada 2060.

Netro yang dipasarkan mulai dari Rp300 jutaan hadir dalam empat tipe unit, yakni 33, 49, 93, dan 129 meter persegi. Dibangun di atas lahan minimal 105 m² dengan lebar minimal 7 meter, Netro memanfaatkan konstruksi modular berbasis Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC).

PPVC diklaim mampu memangkas waktu pembangunan hingga 60% dibanding rumah konvensional, sehingga menghemat biaya tenaga kerja, peningkatan arus kas pengembang, serta mitigasi risiko fluktuasi bunga bagi lembaga pembiayaan.

Hunian tersebut juga dilengkapi sistem ventilasi alami, fitur smart wall untuk kontrol energi dan kualitas udara, serta integrasi panel surya dan aplikasi Greenship NZ App milik Green Building Council Indonesia (GBCI).

Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar mengkhawatirkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai program ini seperti bom waktu lantaran realisasi anggaran baru terserap 3% dari total Rp 71 triliun.

"Masalah anggaran, yang baru bisa terealisasi baru 3 persen dari Rp 71 triliun. Nah, bagaimana ini anggaran yang begitu besar bahkan hampir seluruh kementerian itu sudah terjadi efisien anggaran," kata Muazzim dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BGN, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Legislator PAN mengatakan MBG akan menjadi bom waktu jika tak sesuai dengan yang diharapkan. Ia pun menyoroti temuan permasalahan MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Nah saya melihat hari ini, ini kita akan ada bom waktu. Bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya nggak seperti yang kita harapkan. Saya terutama sekali di NTB betul-betul saya turun. Dari 30 SPPG yang ada di NTB itu, ya jujur hampir 40 persen itu sebagian juga ada kader kami yang DPRD Kabupaten yang membangun SPPG dan sebagainya," ujar Muazzim.

"Dan termasuk juga begitu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan ya. Kurangnya pengawasan dari BGN," tambahnya.

Muazzim mengungkap temuan ulat pada buah dibagikan dalam program tersebut. Ia menyebut juga ada pemberian buah tak sesuai standar.

"Salah satu contoh yang saya memang melihat langsung, begitu ada anak SD terima makannya, itu di buah itu ada ulat sampai teriak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kedua anak SMP di kasih buah jeruk asal-asalan jeruknya. Jadi jeruknya waduh kecutnya minta ampun kecil-kecil ini," katanya.

Muazzim juga menemukan nasi di MBG yang dan kualitasnya tak bagus. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi yang menyeluruh terkait hal ini dan kasus-kasus lainnya.

"Ketiga, nasinya begitu diterima siswa, itu kerasnya minta ampun. Apakah kualitas berasnya yang memang hanya beli beras murah yang penting dapat untung banyak apa gimana? Nah ini yang perlu coba kita evaluasi berkaitan dengan serapan anggaran, kedua kurangnya pengawasan dengan SPPG yang sudah berjalan," imbuhnya.

Simak juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang fokus pada pembangunan dan renovasi rumah. Wakil Menteri Fahri Hamzah mengungkapkan Program 3 Juta Rumah di pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah.

"Untuk di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan BUMDes," kata Fahri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Anggaran untuk mendukung program renovasi di pedesaan telah disiapkan, salah satunya dari anggaran negara yakni APBN 2025 yang disahkan saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden. Namun, Fahri menyebut anggaran tersebut masih kecil yakni hanya Rp 850 miliar yang dapat memperbaiki 35-40 ribu rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai Rp 1 triliun. Itu hanya meng-cover kurang dari 40 ribu, sekitar 35 ribu rumah," ungkapnya.

Fahri menyampaikan ada harapan jika anggaran tersebut dapat ditambah setelah proposal APBN Presiden Prabowo diserahkan pada Agustus 2025 mendatang.

"Itu (APBN 2025) belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah. Jadi kita menunggu bahwa mudah-mudahan di pidato anggaran 16 Agustus nanti Bapak Presiden sudah bisa menjabarkan seluruh rencana kita di tahun 2026. Sehingga di 2026 itu seluruh rencana dan janji Bapak Presiden sudah bisa dieksekusi secara masif," ujar Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menyampaikan program renovasi rumah di pedesaan ini akan melibatkan 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes nantinya.

Saat ini, ia meminta kepada kepala daerah untuk menyiapkan kebijakan untuk program perumahan beserta mekanismenya agar anggaran dari pusat dapat terserap dengan tepat.

"Ini yang saya dorong supaya pemerintah daerah menyiapkan sistem. Soal kesulitan kita di pusat adalah kalau melihat ada ketidaksiapan untuk menyalurkan dana karena sistemnya tidak dipersiapkan secara baik gitu," jelasnya.

Ia optimis adanya Program 3 Juta Rumah di pedesaan dapat berdampak positif untuk perekonomian di daerah. Sebab, dengan adanya renovasi yang masif di daerah-daerah, maka akan muncul pelaku usaha dan lapangan kerja baru sehingga dapat menggerakkan perekonomian di sana.

"Ya sebagai tenaga kerjanya. Selain mereka beli material dan sebagainya. Yang kedua itu tentu akan langsung menghapus kemiskinan di desa-desa, dan yang ketiga ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dirancang oleh Bapak Presiden," ucapnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan pihaknya mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia pun mendorong pemerintah daerah agar ikut menyukseskan program tersebut.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi untuk mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

"Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Hal itu disampaikan Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Ia menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Salah satunya melalui pelaksanaan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong Pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

"Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan (kepala daerah)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Adapun sederet langkah yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP. Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

"Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?" ujarnya.

Selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

"Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah, di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan melakukan pertemuan dengan CEO Lippo Group, James Riady besok Rabu (23/4). Pertemuan tersebut guna membahas permasalahan Meikarta.

Ara, sapaan akrabnya, meyakini polemik Meikarta bisa segera terselesaikan. Dirinya juga menyebut James sebagai kawan lamanya.

"Pak James kawan lama saya, yakin bereslah Meikarta," kata Maruarar kepada wartawan Selasa (22/4/2025).

Ara mengaku sudah komunikasi dengan James Riady secara intens. Jalan keluar polemik Meikarta sudah mulai ditemukan.

"Saya sudah beberapa kali komunikasi dengan Pak James, saya kan sahabat lama, kawan lama, jadi kita yakin dengan doa menyelesaikan masalah ini kita optimis besok ada titik temu," tegasnya.

"Saya terus teleponan, WA, setidaknya tiga kali jadi masalah ini akan selesai dan ada jalan keluar yang baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP telah menerbitkan surat resmi kepada bos Lippo Group, James Riady dan John Riady. Surat ini berkaitan dengan aduan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan hak mereka.

Surat untuk orang nomor satu di Lippo Group ini sudah disampaikan oleh Ara sejak tiga minggu yang lalu, tetapi keduanya belum kunjung bertatap muka karena waktu yang belum cocok.

Ara menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat untuk kedua orang penting Lippo Group tersebut.

Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Hingga saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengumumkan 13 profesi yang bisa mendapatkan kuota rumah subsidi.

Pemetaan alokasi berdasarkan profesi ini dinilai dapat membantu penyalurannya lebih tepat sasaran dan memudahkan pemerintah untuk mengawasi.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan ke depannya ia akan menambah lebih banyak profesi yang bisa mendapat kuota rumah subsidi. Ia bersedia menerima masukan dan saran dari masyarakat.

Salah satu segmen pekerja yang hendak ia sasar adalah profesi di sektor informal yang tak memiliki slip gaji atau bukti penghasilan. Sektor ini memang cukup sulit untuk mengajukan KPR ke bank karena tidak ada bukti penghasilan per bulan. Ara saat ini tengah menggodok gambaran bantuan yang dapat mempermudah pekerja di sektor informal tersebut.

"Nanti akan tambah lagi, saya akan pikirkan tambahan-tambahan (profesi) lain, untuk wong cilik. Ya tapi saya lagi matangkan, intinya Informal karena mereka harus diberikan keadilan. Tukang bakso, ayam, tukang ayam, tukang sayur, mereka adalah rakyat kita. Mereka juga harus diberikan akses kepada perbankan, walaupun lebih sulit karena tidak punya gaji (slip gaji)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Ara menegaskan tidak ada pembatasan pada profesi lain yang belum disebutkan dalam Program 3 Juta Rumah untuk memiliki rumah subsidi. Sebab, rumah subsidi tetap diperuntukkan untuk MBR. Adanya pembagian berdasarkan profesi hanya untuk mempermudah pengawasan dalam penyalurannya dan memastikan dimanfaatkan oleh orang yang tepat.

"Kayak program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tadi itu anggaran negara 38 ribu (rumah), yang minta mungkin berjutaan sekarang. Permintaan dan kemampuan negara pasti nggak sama, nggak sebanding. Makanya skala prioritas menjadi penting, kriteria menjadi penting, makanya MBR ada kriterianya," jelas Ara.

Terpisah, Komisaris BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan kuota rumah subsidi yang disiapkan untuk 13 profesi yang telah diumumkan pemerintah hanya 164 ribu dan masih ada sisa kuota yang bisa disalurkan untuk MBR lainnya.

"Kan saat ini kalau yang 13 profesi cuma 164 ribu. (Sisa kuota) siapa aja. Masing-masing kementerian yang sudah MoU kita jaga komitmennya, bantu kami, bank penyalur, untuk me-drive demand di masing-masing segmen tadi sampai 1 Juli," jelasnya.

Pemerintah akan melihat penyalurannya hingga 1 Juli 2025, apabila kuota untuk masing-masing profesi ada yang lebih, kuota tersebut akan diberikan kepada profesi lain yang permintaannya tinggi atau untuk MBR lain yang tidak dalam golongan profesi tersebut.

"Kalau 1 Juli tidak tercapai (kuota) misalkan tenaga kesehatan ada 30 ribu yang tidak tercapai, guru 20 ribu yang tidak tercapai, nanti kita tawarkan ke segmen lain. Tidak ada batasan masyarakat dalam realisasinya," lanjutnya.

Ia menegaskan pemetaan penyaluran kuota ini tidak kaku. Pembagian seperti ini untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.

"Kita terbuka lah yang penting tadi kriteria MBR-nya masuk, karena memang itu program untuk MBR. Pembagian per segmen itu adalah untuk memastikan dari sisi demand-ya lebih tepat sasaran, itu aja sebenarnya. Itu nggak ada lagi kanibalisme seperti yang terjadi dari sebelumnya," tegasnya.

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Qatar dikabarkan akan membantu realisasi Program 3 Juta Rumah dengan membangun 1 juta rumah. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo bulan lalu mengungkapkan pembangunannya akan dilaksanakan pada April 2025.

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025) lalu.

Terpisah, menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan lokasi pertama pembangunan 1 juta rumah oleh Qatar akan berada di Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah rumah yang dibangun rencananya 20.000 unit.

Lantas, apakah saat ini program tersebut telah berjalan sesuai target?

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya telah bertemu dengan beberapa investor, salah satunya Ooredoo Qatar. Perusahaan ini sudah berinvestasi di Indonesia di bidang telekomunikasi yakni dengan PT Indosat Tbk.

"Kita kan sudah sampaikan data-data kita, kemarin saya bertemu dengan Ooredoo, grup besar yang sudah investasi di sini di bidang telekomunikasi. Kenapa saya pilih (Ooredoo) dari sekian banyak pilihan karena dia sudah pernah (investasi di Indonesia)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut pihaknya telah melakukan penjajakan dan menyampaikan data-data terkait Program 3 Juta Rumah. Ia merasa Ooredoo cocok sebagai calon investor karena mereka sudah pernah berinvestasi di perusahaan di Indonesia, bahkan hingga saat ini.

"Saya mesti milih mana yang efektif. Bagi saya yang efektif yang sudah pernah ada di sini investasi dan sekarang masih investasi di sini. Kenapa? Jadi dia sudah mengerti kultur, struktur daripada bisnis di Indonesia. Nah, jadi kita bikin one-on-one meeting. Dari dia dua, dari saya tiga. Kita jelaskan satu setengah jam," jelas Ara.

Ada pun, mengenai kejelasan waktu groundbreaking, Ara tidak menjelaskan rinci. Ia hanya menyebutkan telah melakukan beberapa pertemuan dengan investor potensial di Qatar.

Melihat catatan detikcom, Ara beserta tim sempat mengadakan one-on-one meeting bersama Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar pada Minggu (13/4) lalu. Ara menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Selain itu, Ara meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk mempresentasikan tentang tawaran kerja sama investasi. Kerja sama tersebut melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui public private partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," katanya.

Ia juga sempat menyebutkan akan bertemu dengan CEO Standard Chartered, investor asal Qatar sesampainya di Doha pada saat itu. Pihaknya akan membahas mengenai Program 3 Juta Rumah.

"Rencananya pada pukul 16.00 waktu setempat kami akan bertemu CEO Standard Chartered guna berdiskusi tentang program perumahan di Indonesia," katanya seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025).

Selain menemui investor, Ara menyampaikan dalam kunjungan itu ia turut membahas mengenai perumahan untuk tenaga migran dengan kedutaan besar di sana.

"Mensosialisasikan perumahan bagi tenaga migran karena kita alokasikan buat tenaga migran 20 ribu (rumah)," ujarnya.

Kemudian, Ara akan mengirimkan pihaknya ke Hong Kong dan Malaysia untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini agar tenaga kerja migran bisa memiliki rumah.

"Saya ada minta, nanti staff saya datang ke Hong Kong, ke Malaysia untuk mensosialisasikan itu. Supaya apa? Nanti tenaga migran kita seperti guru, petani, menggunakan uangnya itu diedukasi buat investasi, jangan untuk hal yang konsumtif," ungkapnya.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Lima ketua umum asosiasi pengembang menyampaikan keresahan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Mereka mengeluhkan langkah pemerintah yang menimbulkan kebingungan dan persoalan dalam industri properti saat ini.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Program 3 Juta Rumah. Namun, ia menilai Program 3 Juta Rumah saat ini belum ada progres yang signifikan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Ia mengatakan para pengembang merasa tidak mendapat perlindungan dan bimbingan. Pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga khawatir dengan kelanjutan usahanya lantaran merasa dicurigai dan diintimidasi sebagai pengembang nakal.

Selain itu, ia mengatakan pengembang merasa dirugikan dengan ucapan terkait rumah gratis. Hal ini membuat masyarakat membatalkan akad rumah. Wacana penggunaan tanah sitaan koruptor dan pembentukan central purchasing juga membingungkan para pengembang.

Senada dengan itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai ada langkah pemerintah yang menjadi permasalahan besar yang dapat merugikan industri properti. Ia menyebut isu-isu yang timbul akan berdampak terutama pada UMKM.

"Terkait penurunan harga yang justru harga tanah meningkat, tapi Menteri (PKP) harga rumah diturunkan, sangat berbanding terbalik," katanya.

Lalu, pemerintah sudah mengumumkan kalau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG). Namun, menurutnya hal itu belum dijalankan.

Di samping itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan pemerintah sebelumnya sudah pernah melakukan langkah-langkah yang bagus. Di antaranya terdapat regulasi BPHTB dan retribusi PBG gratis serta insentif bebas pajak untuk pembelian rumah.

Lalu, pemerintah juga memberi wadah untuk membicarakan persoalan pinjaman online (pinjol). Akan tetapi, ia merasa pengembang kini disudutkan. Ia tidak memungkiri ada pengembang yang melakukan kesalahan, tapi dirinya meyakini jumlahnya sangat kecil.

"Langkah dahulu pemerintah sudah benar, hari ini yang dipermasalahkan cuma mungkin sedikit dari pengembang kita yang sebenarnya. Pemerintah itu mestinya memberikan (dukungan), programnya (perumahan targetnya) 3 kali lipat," tuturnya.

Sebagai informasi, rapat ini juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional atau Appernas Jaya, Andriliwan Muhamad dan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengunjungi KPK. Kedatangan mereka untuk berkonsultasi terkait program penyocokan data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) guna penyaluran bantuan di sektor perumahan.

Ara mengatakan program DTSEN akan membantu realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah. Pihaknya menerima pesan dari KPK agar penyelarasan data tersebut harus dipastikan tepat sasaran.

"Tadi kami mendapatkan masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial. Karena di program kami ada program BSPS buat masyarakat yang kalau di Desil 1 itu ada miskin ekstrim, kemudian juga Desil 2-nya yaitu miskin, dan juga yang ketiga yang rentan. Itu harus menjadi prioritas," kata Ara kepada awak media setelah pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Kemudian, keterlibatan KPK dalam program ini juga dikarenakan penyediaan rumah subsidi menggunakan APBN. Ke depannya, ia ingin melibatkan KPK dalam berbagai program-program Kementerian PKP terutama yang berhubungan dengan data dan penegakkan hukum di badan kementeriannya.

"Kami ingin melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk level lembaga. Dalam beberapa hal soal data, soal capacity building, SDM, soal pencegahan dan soal penegakan hukum," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak berpesan Program 3 Juta Rumah dan renovasi rumah harus tepat sasaran yakni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menyatakan keuangan negara tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan untuk tujuan pribadi.

"Pembangunan 3 Juta Rumah dan bantuan sosial tepat sasaran sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," ucapnya.

Dalam pertemuan hari ini, Ara juga telah mendapat lampu hijau dari KPK perihal program-program CSR yang merupakan bagian dari Program 3 Juta. Beberapa program tersebut di antaranya program CSR bedah rumah bersama Aguan, Berau, Kadin Indonesia, dan lainnya.

"Tadi juga sudah mendapatkan arahan bahwa CSR itu diperkenankan, selama itu untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk keperluan kantor. Jadi bukan untuk keperluan pribadi," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara, Gus Ipul, dan Amalia telah bertemu di kantor Kementerian PKP pada Senin (17/3/2025) untuk membahas program perumahan yang membutuhkan DTSEN. Salah satunya untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah.

Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin meningkatkan kualitas rumah, baik dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, maupun kekuatan bangunan.

"Ya itu tadi salah satu program yang beririsan dengan kami. Sebab, umumnya yang masuk miskin ekstrim atau miskin itu tidak punya rumah. Atau punya rumah tapi tidak layak huni," kata Gus Ipul.

Masyarakat yang diutamakan untuk mendapat bantuan perumahan tersebut adalah mereka yang berada di desil satu atau miskin ekstrem (pengeluaran tidak sampai Rp 400 ribu/bulan), desil dua atau miskin (pengeluaran tidak sampai Rp 600 ribu/bulan), desil tiga atau rentan (pengeluaran tidak sampai Rp 900 ribu/bulan), serta sebagian desil empat.

Selain bantuan bedah rumah, data tersebut juga bisa digunakan untuk bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar penerimanya lebih tepat sasaran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Mereka mau mendiskusikan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pantauan detikcom di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2025), Ara lebih dulu datang pada pukul 14.03 WIB. Gus Ipul menyusul pada pukul 14.22 WIB.

Gus Ipul mengatakan datang untuk mendiskusikan DTSEN dengan pihak KPK. Dia mengatakan Kemensos ingin menggunakan data itu.

"Sama Pak Ara (Maruarar), lagi diskusi aja soal data-data DTSEN yang baru. Soal data bagi pakainya, untuk konsultasi aja dulu. Ya kan di DTSEN data tunggal sosial ekonomi yang baru," kata Gus Ipul di gedung KPK.

Dia mengatakan pihaknya sedang melakukan uji lapangan terkait DTSEN. Diskusi dengan KPK dilakukan agar data yang ada dapat digunakan untuk membuat program tepat sasaran.

"Nah, sekarang sedang kita uji petik di lapangan atau cross-check, nah ini kita mau konsultasi, untuk bagi pakainya, untuk macam-nya supaya nanti pensasaran kita tepat," ucapnya.

Anggota tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pertemuan itu juga membahas pencegahan korupsi di beberapa program pemerintah.

"Siang ini, KPK menerima audiensi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Sosial, Komisioner BP Tapera, dan Kepala BPS. Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," ujar Budi.

Simak jugaVideo: Rencana Sinkronisasi Data Tunggal Kesejahteraan Sosial

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mataram berdemonstrasi di depan gedung DPRD NTB, Rabu (12/3/2025). Mereka mendesak pengesahan UU Perampasan Aset hingga menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tolak pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini berdampak pada banyaknya dana infrastruktur harus disetop akibat efisiensi anggaran karena program MBG ini," kata Koordinator Umum Aksi IMM Mataram, Ahamid.

Ahamid mengatakan banyak kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tumpang tindih. Salah satunya soal kewenangan TNI. "Tampak dalam hal ini (Prabowo) ingin memberikan peran ganda terhadap TNI," kata Ahamid.

Koordinator Lapangan Yogi Setiawan mengatakan pada program MBG, Prabowo dengan kebijakannya melakukan efisiensi APBN dengan dalih mengurangi anggaran tidak terlalu penting yang difokuskan pada keberlangsungan masyarakat.

"Tapi kami sadari bahwa semua itu hanyalah untuk mempermulus janji politiknya di awal Pemilu," tegasnya.

Ia menyoroti pemerintah yang menempatkan perwira TNI aktif dalam lembaga-lembaga sipil negara, bahkan menjabat di badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dinilai melanggar konstitusi negara sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan UU tersebut, Yogi menyebut tugas utama TNI melakukan operasi militer perang dan operasi militer. Terlepas daripada itu, TNI memiliki 14 peran, termasuk mengamankan presiden.

"Seyogyanya TNI hanya difokuskan pada titik, keamanan objek vital dalam negara, bukan untuk ikut serta menjadi bagian yang memonitoring kebutuhan pokok masyarakat. Itu jelas menyalahi aturan," ujarnya.

Yogi mendesak pemerintah segera berbenah jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Kalau begini kondisinya bagaikan mimpi yang tidak pernah terwujudkan. Bukan jadi Indonesia Emas tapi Indonesia Cemas," tandasnya.

Berikut enam tuntutan IMM Mataram:

1. Mendesak DPRD mengesahkan RUU Perampasan Aset
2. Menolak revisi UU TNI Polri
3. Evaluasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di NTB
4. Menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor Pendidikan dan Kesehatan
5. Mengecam tindakan represif oknum terhadap masa aksi lader IMM
6. Batalkan kebijakan 'Multifungsi' TNI Polri.

Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada mahasiswa telah menunjukkan semangat juang membela kepentingan masyarakat. Semua tuntutan mahasiswa bisa disampaikan dengan analisa mendalam untuk disampaikan ke DPR RI.

"Terkait ada tindakan represif oknum TNI di Bima, saya kira TNI Polri ada mekanisme yang harus dilalui jika memang terbukti melakukan tindakan demikian yang disampaikan para mahasiswa," ujar politikus Gerindra ini saat menemui para mahasiswa. Ia meminta mahasiswa melengkapi narasi terhadap enam tuntutan tersebut agar bisa disampaikan ke pusat.

Terkait RUU perampasan aset, Wirajaya meminta mahasiswa membuat analisa dalam narasi yang lengkap apa saja poin yang mengharuskan RUU itu segera disahkan. Mahasiswa juga diminta ikut bagian dalam mengawasi program MBG. Dia juga memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB tidak akan dipangkas untuk program MBG.

"Kami sepakat pendidikan dan kesehatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Semua tuntutan mahasiswa kami bawa kajian ini ke tingkat pusat," tandasnya.

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada