Kupang -

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT), Zet Tadung Allo, mengecek perumahan untuk eks pejuang Timor-Timur (Timtim) di Kabupaten Kupang. Zet memantau langsung progres serta kualitas pekerjaan yang sedang berlangsung.

Total ada sebanyak 2.100 rumah yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejak 2022-2023. Sayang, kondisi perumahan banyak yang rusak meski belum diserahterimakan.

"Saya melihat langsung kondisi pembangunan ini dan yang paling mengkhawatirkan adalah banyaknya bangunan yang sudah mengalami retak, padahal belum diserahterimakan," ujar Zet dalam siaran pers yang diterima detikBali, Jumat (20/2/2025).

Hasil pemantauan Zet, kondisi bangunan jelas menunjukkan adanya ketidaksesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Zet menduga kemungkinan ada beberapa bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sehingga berpotensi menurunkan kualitas bangunan.

"Pengawasan harus lebih ketat karena pemborosan anggaran. Memang belum tentu korupsi, tetapi pengurangan mutu pekerjaan bisa menjadi indikasi korupsi. Ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat yang akan menempati rumah ini," tegas Zet.

Zet menegaskan tidak akan tinggal diam melihat kondisi tersebut. Kejati NTT akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar perbaikan terhadap bangunan yang sudah mengalami kerusakan segera dilakukan sebelum diserahkan kepada masyarakat.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan akan bertindak sesuai hukum yang berlaku bila terjadi kelalaian dalam pembangunan 2.100 unit rumah untuk eks pejuang Timtim itu.

"Pembangunan rumah ini bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut hak dan kesejahteraan para pejuang eks Timor-Timor. Oleh karena itu, kami memastikan proyek ini harus berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang baik," jelas Zet.

Menurut Zet, transparansi dan akuntabilitas dalam proyek harus menjadi prioritas utama agar sesuai dengan standar. Ia berharap proyek itu tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian bagi para pejuang eks Timtim, tetapi juga menjadi contoh pembangunan yang berkualitas dan berintegritas.

Sebagai informasi, pembangunan 2.100 rumah khusus ini merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan dengan teknologi rumah tahan gempa (RTG) tipe rumah instan sederhana sehat (RISHA) 36.

Setiap unit dibangun di atas lahan kaveling berukuran 10x15 meter atau 150 meter persegi. Sumber dana proyek ini berasal dari APBN 2022 dan 2023.

Selain itu, Direktorat Jenderal Perumahan juga berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk penyediaan infrastruktur permukiman, seperti pematangan lahan, kaveling, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas umum dan sosial.

Pengerjaan paket satu sebanyak 727 rumah dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 141,9 miliar. Jangka waktu kontrak sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 31 Maret 2025. Progres fisik capai 99,69 persen.

Selanjutnya, paket dua sebanyak 687 rumah dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 136,9 miliar. Jangka waktu kontrak 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Februari 2025.

Sementara untuk paket 3 sebanyak 686 rumah dikerjakan PT. Adhi Karya (Persero) dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 143,8 miliar. Jangka waktu kontrak 21 Desember 2022 sampai 31 Maret 2025.

Konsultan Manajemen Konstruksi dipercayakan kepada PT Yodya Karya (Persero) bersama KSO PT Hegar Daya.

(iws/iws)

Semarang -

Talut di kawasan Perumahan Beringin Asri, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, longsor. Longsor yang cukup besar itu merobohkan gubuk dan menimpa motor warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Pantauan detikJateng siang tadi, lokasi longsor di permukiman itu masih tampak berantakan. Saat itu warga bergotong royong memangkas pohon dan membersihkan sisa longsor.

Tampak gubuk hancur, menyisakan kayu serta atap seng. Salah satu warga sekaligus saksi mata kejadian, Subarjo (58), mengatakan longsor terjadi sekitar pukul 07.30 WIB pagi.

"Saya lagi mau ngantar putu (cucu), posisi ada hujan dikit, terus rasanya kayak ada gempa," kata Subarjo kepada detikJateng di Perumahan Beringin Asri, Kamis (6/2/2025).

Ternyata getaran itu karena ada batuan dan tanah di samping perumahan tersebut longsor.

"Longsornya itu batu-batu, tanah, kena rumah gubuk, nggak ada orangnya. Tapi ada motor di bawahnya," tuturnya.

"Itu longsornya jatuh dan jalan kira-kira 12 meteran, sampai mengenai ayunan. Melewati sampai tiga rumah," lanjutnya.

Longsor itu juga mengakibatkan kerusakan pada beberapa infrastruktur. Kabel-kabel hingga lampu jalanan juga terkena longsor yang terjadi begitu cepat.

"Pohon-pohonnya juga langsung tumbang. Kerugiannya ada gubuk, motor, sama ayunan. Lampu-lampu kena, mati juga, kabel juga kena," tuturnya.

Pemilik gubuk, Arif Puji (55) mengatakan saat itu dia berada di rumahnya di seberang gubuk tempatnya menyimpan perkakas dan kayu.

"Awalnya saya tidak tahu, tiba-tiba saja langsung fondasi yang bawah itu yang dari rumah Mas Hartanto (tetangga) mbledos. Mau tidak mau akhirnya yang fondasi atas ikutan juga," jelasnya.

"Longsornya kecepatan tinggi. Sepeda motor di bawah itu kena, tapi alhamdulillah terhadang kayu, jadi masih bisa dipakai motornya," imbuh dia.

Ketua RW 6 Perumahan Beringin Asri, Muhammad, mengatakan tanah longsor itu bukan yang pertama kali terjadi. Dia bilang sudah terjadi tiga kali longsor, dua di antaranya terjadi dalam seminggu ini.

"Di sini sudah (longsor) beberapa kali. Empat tahun kemarin ada longsor di RT 4 tapi di sebelah barat. Satu minggu yang lalu di sebelah barat juga terjadi longsor. Belum satu minggu longsor terjadi di sebelah timur," tuturnya.

Muhammad sudah menghubungi dinas-dinas terkait untuk penanganan bencana yang sering terjadi di wilayahnya. Warga RW 6 pun terus waspada lantaran perumahan mereka yang berada di dekat tebing.

"Penanganan sementara kami trucuk dulu, kami sudah menyiapkan bambu-bambu sembari menunggu bantuan dinas terkait. Kami telah mengajukan bantuan ke dinas-dinas terkait, terutama yang bertanggung jawab atas masalah kebencanaan," terangnya.

"Harapan kami inginnya ditalut ulang dengan diberi tulangan agar lebih kuat. Karena kan itu masih talut perumahan awal, tahun 1995 belum diperkuat dengan tulangan dan pengecoran," jelasnya.

Panjang tebing di RW 6 diperkirakan sekitar 125 meter. Muhammad mengimbau warga untuk tidak membiarkan anak-anak bermain di dekat tebing.

(apl/dil)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengapresiasi adanya minat dan dukungan dari pemerintah dan berbagai Perusahaan dari Jepang dalam Program 3 Juta Rumah.

Rumah hijau, ramah lingkungan serta tahan gempa yang dilakukan pemerintah di Jepang diharapkan juga bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam pembangunan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

“Kami percaya bahwa Jepang salah satu inspirasi kita di dalam membangun pembangunan-pembangunan infrastruktur dan rumah masyarakat yang baik,” ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Menurut Fahri, upaya menurunkan emisi karbon ini yang berasal dari perumahan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah melainkan perlu kerjasama dari semua pihak. Untuk itu, Kementerian PKP berharap terjalin kerjasama yang lebih lanjut antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam Program 3 Juta Rumah.

Apalagi Kementerian PKP sebagai Kementerian baru memiliki tugas di sektor perumahan yang disebutkan oleh Presiden sebagai janji kampanye yakni membangun 3 juta rumah yakni 2 juta di desa dan 1 juta di kota. Gagasan pembangunan rumah yang begitu besar ini tentu memerlukan kerjasama dari semua pihak.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak serta dukungan dari negara-negara asing yang berpartisipasi dan memberikan dukungan pada Program 3 Juta Rumah ini," jelas dia.

Pemerintah mengadakan seminar bertajuk Perumahan, Bangunan dan Kota Berkelanjutan yang dilaksanakan pada 14 – 15 Januari 2025 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi dan kerjasama dalam program pembangunan rumah dan perkotaan yang berkelanjutan dan terjangkau berdasarkan best practise dan kajian dari Jepang.

“Pembangunan rumah di Jepang tidak saja kuat tapi menggunakan teknologi modern dan bangunan yang green (hijau), ramah lingkungan yang bisa mengurangi emisi karbon dan bisa kita lihat langsung kalau pergi dan berkunjung ke Jepang,” ujar dia,

(KIE)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan.

Hal ini ia sampaikan pada saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu. Rumah-rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Menurutnya ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Imbasnya, masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah. Beberapa waktu lalu, Fahri menemukan kasus serupa pada saat tengah melakukan peninjauan proyek perumahan yang mendapat insentif perbankan.

"Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah," ungkapnya.

Ia tahu alasan mengapa hingga hari ini masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Alasannya adalah mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Namun, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

Pihaknya berkomitmen akan berusaha menyediakan lahan yang layak untuk pembangunan perumahan. Selain itu, ia berharap ke depannya rumah-rumah bisa menerapkan konsep berkelanjutan karena lebih tahan lama dan ramah lingkungan.

"Nah jadi menurut saya isu green sebagai isu dari seminar ini menjadi penting karena kami juga mau apa yang kita bangun ini adalah untuk menjaga waktu yang panjang," ucapnya.

(aqi/zlf)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri dikutip Antara, Rabu, 8 Januari 2025.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujar dia.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," ungkap dia.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.


"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," jelas dia.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," ujar dia.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," kata Fahri.

(KIE)

sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis di Muhammadiyah Boarding School, Kemang, Bogor, Jawa Barat. Gibran berinteraksi dengan guru di sekolah tersebut.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (11/12/2024), Gibran tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Gibran mengikuti simulasi bencana gempa bumi terlebih dulu, baru kemudian mengecek program makan bergizi gratis.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhadjir Effendy, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, hingga Pj Bupati Bogor Bachril Bakri.

Di sekolah tersebut, Gibran berkeliling kelas menyaksikan siswa makan siang. Bey bertanya kepada siswa di kelas tentang makanan tersebut.

"Enak nggak?" tanya Bey.

"Enak," jawab salah satu siswa.

Adapun untuk menu makan bergizi gratis tersebut berupa nasi, lauk berupa ayam, tahu isi telur, buah pisang, sayur buncis, dan susu.

Simak juga Video: Momen Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di SDN Slipi 15 Jakbar

[Gambas:Video 20detik]

(rdh/idn)

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengupayakan 62 kepala keluarga (KK) korban gempa yang memilih masih bertahan di zona merah gempa Cugenang, mengisi rumah relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur sebelum akhir tahun 2024.

Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin di Cianjur Jumat, mengatakan hingga saat ini puluhan kepala keluarga di Kecamatan Cianjur dan Cugenang itu, menolak pindah dengan berbagai alasan termasuk penghasilan yang belum jelas di tempat baru.

"Sebelumnya jumlah warga yang menolak pindah dari zona merah gempa sekitar 82 kepala keluarga, 10 kepala keluarga akhirnya mau pindah ke perumahan relokasi, saat ini yang 62 kepala keluarga sedang kita bujuk dan upayakan mau pindah," katanya.

Jika mereka tetap menolak untuk pindah, tutur dia, akan diberikan pilihan lain relokasi mandiri dan tidak bertahan di lokasi yang sama karena rentan terjadi gempa sehingga dapat mengancam keselamatan.

Untuk memperkuat kepindahan puluhan kepala keluarga tersebut, pemerintah daerah menjamin ladang dan tanah milik mereka tidak akan berpindah tangan dan tetap dapat digarap, namun tidak boleh mendirikan bangunan permanen.

"Kami tidak punya target sampai kapan, sampai mereka mau pindah atau silahkan relokasi mandiri tapi tidak di lokasi yang lama seperti di Kampung Sarampad, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang dan di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," katanya.

Sedangkan terkait keluhan warga relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, yang belum memiliki penghasilan tetap, pihaknya bersama Kementerian PUPR akan membangun pusat perekonomian tidak jauh dari perumahan salah satunya pasar.

Termasuk menyediakan angkutan umum guna memudahkan warga melakukan aktifitas terutama perekonomian dari perumahan ke ladang mereka di perkampungan lama yang masuk dalam zona merah.

"Sesuai petunjuk dari Menteri Perumahan dan Pemukiman, kami menunggu anggaran dari pusat untuk membangun pusat perekonomian di perumahan relokasi termasuk di Kecamatan Cilaku dan Mande," katanya.*

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengupayakan 62 kepala keluarga (KK) korban gempa yang memilih masih bertahan di zona merah gempa Cugenang, mengisi rumah relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur sebelum akhir tahun 2024.

Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin di Cianjur Jumat, mengatakan hingga saat ini puluhan kepala keluarga di Kecamatan Cianjur dan Cugenang itu, menolak pindah dengan berbagai alasan termasuk penghasilan yang belum jelas di tempat baru.

"Sebelumnya jumlah warga yang menolak pindah dari zona merah gempa sekitar 82 kepala keluarga, 10 kepala keluarga akhirnya mau pindah ke perumahan relokasi, saat ini yang 62 kepala keluarga sedang kita bujuk dan upayakan mau pindah," katanya.

Jika mereka tetap menolak untuk pindah, tutur dia, akan diberikan pilihan lain relokasi mandiri dan tidak bertahan di lokasi yang sama karena rentan terjadi gempa sehingga dapat mengancam keselamatan.

Untuk memperkuat kepindahan puluhan kepala keluarga tersebut, pemerintah daerah menjamin ladang dan tanah milik mereka tidak akan berpindah tangan dan tetap dapat digarap, namun tidak boleh mendirikan bangunan permanen.

"Kami tidak punya target sampai kapan, sampai mereka mau pindah atau silahkan relokasi mandiri tapi tidak di lokasi yang lama seperti di Kampung Sarampad, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang dan di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," katanya.

Sedangkan terkait keluhan warga relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, yang belum memiliki penghasilan tetap, pihaknya bersama Kementerian PUPR akan membangun pusat perekonomian tidak jauh dari perumahan salah satunya pasar.

Termasuk menyediakan angkutan umum guna memudahkan warga melakukan aktifitas terutama perekonomian dari perumahan ke ladang mereka di perkampungan lama yang masuk dalam zona merah.

"Sesuai petunjuk dari Menteri Perumahan dan Pemukiman, kami menunggu anggaran dari pusat untuk membangun pusat perekonomian di perumahan relokasi termasuk di Kecamatan Cilaku dan Mande," katanya.*

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Cianjur -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soroti kualitas air untuk penyintas gempa Cianjur yang direlokasi ke hunian tetap (Huntap) di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur.

Pasalnya air yang disedot dari tanah menggunakan pompa berwarna kuning, berbau, dan sesekali berbuih.

Maruarar mengatakan dalam kunjungannya ke Huntap di Desa Babakan Karet, dirinya berdialog langsung dengan warga dan mengecek kondisi air yang dikeluhkan warga.

Maruarar sempat mengeluarkan nada tinggi saat menanyakannya penyebab kondisi air dan solusi agar air bisa layak pada dinas terkait, kontraktor, hingga Dirjen Perumahan Kementerian PUPR.

Bahkan Kepala Dinas Perkim Cianjur Cepi sempat diminta Maruarar agar mengecek sendiri kondisi air di Huntap penyintas gempa yang direlokasi.

"Tadi sudah dicek, pa Pj Bupati Cianjur juga melihat langsung. Kita sepakat airnya itu memang kuning. Dan tadi saya tanyakan apakah mau untuk mengkonsumsi atau menggunakannya, tidak mau," kata dia saat ditemui usai kunjungan ke Huntap Babakankaret, Kamis (21/11/2024).

Dia menyebut pada akhirnya didapati solusi, dimana Kementerian PUPR dan Pemkab menyiapkan anggaran untuk penyediaan air bersih.

"Dari Kementerian akan menyiapkan anggaran, Pemkab Cianjur segera mengusulkan. Dari Pemkab juga tadi akan disepakati menyiapkan anggaran untuk penyediaan air bersih. Jadi sudah disiapkan solusi," kata dia.

Sementara itu, Nurul Aisyah (24), penghuni Huntap Babakankaret, mengatakan sejak awal pindah kondisi air di Huntap kurang bagus.

"Warnanya kuning dan berbau. Jadi hanya dipakai mandi, itupun kadang jadi bikin kulit merah dan gatal. Sumur bor juga dangkal, padahal ini bekas rawa harusnya lebih dalam sumurnya biar jernih," kata dia.

"Saya harap setelah pak menteri datang memang akan diperbaiki untuk urusan air. Supaya tidak harus selalu beli untuk air bersih," pungkasnya.

(mso/mso)

Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis...

Cianjur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait menyerahkan bantuan Rp100 juta dari PresidenPrabowo Subianto pada warga perumahan relokasi di Babakankaret, Kecamatan Cianjur, untuk kelengkapan masjid, pada Kamis.

"Ini ada titipan dari Pak Presiden RI Prabowo, dipergunakan untuk kelengkapan masjid di perumahan relokasi, dapat dipakai sesuai dengan peruntukannya," kata Menteri Maruarar yang melakukan kunjungan ke Cianjur bersama Dirjen Perumahan dan Pemukiman serta anggota BPK RI.

Sebelum memberikan bantuan, Menteri Maruarar yang didampingi Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin dan Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika, sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang.

Karena itu pihaknya meminta Pemkab Cianjur segera memberikan solusi pada warga terkait berbagai keluhan tersebut, terutama masalah air dan listrik yang layak, agar segera diperbaiki sehingga warga relokasi dapat hidup tenang, aman, dan nyaman.

"Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat," katanya.

Bahkan dalam kunjungan tersebut, Menteri Marurarar memastikan warga relokasi akan mendapatkan sertifikat rumah yang mereka tempati dalam jangka waktu 10 tahun ke depan sesuai keputusan pemerintah pusat melalui Pemkab Cianjur.

Pihaknya kembali meminta Pemkab Cianjur untuk dapat memastikan hak masyarakat atas sertifikat-nya pada tahun 2034, dimana hal tersebut harus tertuang dalam pernyataan tertulis sehingga tidak hanya janji semata.

"Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis setelah 10 tahun menempati rumah relokasi, pemilik atau penghuni sudah menerima sertifikat," katanya.

Sementara masyarakat di perumahan relokasi Babakankaret, menyambut gembira kedatangan Menteri Perumahan dan Pemukiman yang selama ini mereka kenal cukup tegas dan selalu bekerja hingga tuntas dalam setiap kunjungan kerja.

"Kami sering liat di televisi kegiatan Pak Menteri, sebelumnya kami mengenal beliau sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Cianjur, sehingga membuat kami dengan gampang menyampaikan keluhan apapun," kata Rojiman (46), warga perumahan relokasi .

Bahkan dia dan ratusan warga perumahan tidak menyangka akan mendapatkan bantuan tunai untuk perbaikan dan membeli perlengkapan masjid yang berdiri di bagian depan perumahan dari Presiden RI yang diserahkan langsung Menteri Maruarar.

"Tentunya akan dipergunakan untuk keperluan masjid sesuai perintah Pak Menteri, harapan kami banyak perhatian yang diberikan pemerintah pusat bagi kami di perumahan ini karena masih banyak yang belum berpenghasilan tetap," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis...

Cianjur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait menyerahkan bantuan Rp100 juta dari PresidenPrabowo Subianto pada warga perumahan relokasi di Babakankaret, Kecamatan Cianjur, untuk kelengkapan masjid, pada Kamis.

"Ini ada titipan dari Pak Presiden RI Prabowo, dipergunakan untuk kelengkapan masjid di perumahan relokasi, dapat dipakai sesuai dengan peruntukannya," kata Menteri Maruarar yang melakukan kunjungan ke Cianjur bersama Dirjen Perumahan dan Pemukiman serta anggota BPK RI.

Sebelum memberikan bantuan, Menteri Maruarar yang didampingi Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin dan Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika, sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang.

Karena itu pihaknya meminta Pemkab Cianjur segera memberikan solusi pada warga terkait berbagai keluhan tersebut, terutama masalah air dan listrik yang layak, agar segera diperbaiki sehingga warga relokasi dapat hidup tenang, aman, dan nyaman.

"Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat," katanya.

Bahkan dalam kunjungan tersebut, Menteri Marurarar memastikan warga relokasi akan mendapatkan sertifikat rumah yang mereka tempati dalam jangka waktu 10 tahun ke depan sesuai keputusan pemerintah pusat melalui Pemkab Cianjur.

Pihaknya kembali meminta Pemkab Cianjur untuk dapat memastikan hak masyarakat atas sertifikat-nya pada tahun 2034, dimana hal tersebut harus tertuang dalam pernyataan tertulis sehingga tidak hanya janji semata.

"Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis setelah 10 tahun menempati rumah relokasi, pemilik atau penghuni sudah menerima sertifikat," katanya.

Sementara masyarakat di perumahan relokasi Babakankaret, menyambut gembira kedatangan Menteri Perumahan dan Pemukiman yang selama ini mereka kenal cukup tegas dan selalu bekerja hingga tuntas dalam setiap kunjungan kerja.

"Kami sering liat di televisi kegiatan Pak Menteri, sebelumnya kami mengenal beliau sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Cianjur, sehingga membuat kami dengan gampang menyampaikan keluhan apapun," kata Rojiman (46), warga perumahan relokasi .

Bahkan dia dan ratusan warga perumahan tidak menyangka akan mendapatkan bantuan tunai untuk perbaikan dan membeli perlengkapan masjid yang berdiri di bagian depan perumahan dari Presiden RI yang diserahkan langsung Menteri Maruarar.

"Tentunya akan dipergunakan untuk keperluan masjid sesuai perintah Pak Menteri, harapan kami banyak perhatian yang diberikan pemerintah pusat bagi kami di perumahan ini karena masih banyak yang belum berpenghasilan tetap," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024