RAFAH - Militer Israel menghancurkan 90% permukiman di kota Rafah, Gaza selatan sejak Oktober 2023, menurut otoritas setempat pada hari Minggu (6/4/2025).

Kantor media pemerintah Gaza mengatakan militer Israel telah menghancurkan area seluas 12.000 meter persegi di Rafah, mengubah kota itu menjadi apa yang disebutnya "salah satu contoh genosida dan pembersihan etnis paling mengerikan di zaman modern."

Kantor tersebut mengatakan 85% jaringan pembuangan limbah kota telah hancur, menciptakan kondisi yang cocok untuk wabah penyakit.

Ke-12 pusat medis di Rafah sekarang tidak beroperasi lagi, termasuk Rumah Sakit Abu Youssef al-Najjar, yang diledakkan pasukan Israel menggunakan robot peledak dalam serangan mematikannya di Gaza, tambahnya.

Serangan Israel juga telah menghancurkan delapan sekolah dan lembaga pendidikan dan merusak parah fasilitas lain yang tersisa di Rafah, ungkap kantor media tersebut.

?Lebih dari 100 masjid juga hancur atau rusak parah di Rafah,? papar laporan itu.

Rafah membentang sekitar 60 kilometer persegi dan merupakan rumah bagi sekitar 300.000 orang. Kota ini mencakup sekitar 16% dari total wilayah Gaza.

Kantor media tersebut mengatakan 22 dari 24 sumur air Rafah telah hancur, menyebabkan puluhan ribu orang tidak memiliki air minum bersih.

Kerusakan tersebut mencakup 320 kilometer jalan di Rafah, dengan peringatan kota tersebut telah menjadi "tercemar dan tidak layak huni."

Kantor tersebut menuntut tekanan segera kepada Israel untuk menarik diri dari Rafah, memungkinkan penduduk yang mengungsi untuk kembali, membuka koridor yang aman untuk pengiriman bantuan, dan meluncurkan upaya rekonstruksi di kota yang hancur tersebut.

Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji meningkatkan serangan terhadap Gaza karena upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden AS Donald Trump mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Hampir 50.700 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICJ) mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya membantah isu Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung racun dan jadi alat genosida. Isu ini beredar di kalangan masyarakat Papua.

"Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya untuk melindungi isu-isu yang masuk ke mereka dan mengganggu kedaulatan negara, saya lihat di media sosial dan berita-berita itu ada isu kalau MBG itu berisi racun dan genosida, saya tegaskan itu tidak benar," ujar Kogoya dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, dilansir Antara, Rabu (12/3).

Ia menjelaskan anak-anak membutuhkan gizi yang baik sebagai kunci utama pembangunan masyarakat yang sehat. Kogoya mengatakan negara ingin memastikan anak-anak bisa mengakses makanan bergizi tersebut.

"Dengan MBG ini negara memastikan bahwa masyarakat, anak-anak, dan kelompok rentan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, tidak ada satupun niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri," ujar dia.

Dia mengimbau para kepala sekolah agar menindak dengan tegas jika ada oknum-oknum yang mengajak anak-anak didik berdemonstrasi menolak MBG. Menurutnya, anak-anak harus fokus belajar, bukan ikut demo.

"Kalau ada yang berani mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang dari negara itu boleh, tetapi anak-anak tidak boleh, mereka harus fokus belajar," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Provinsi Papua Ramses Limbong menyatakan pentingnya sosialisasi manfaat MBG di Papua. Ia menyebutkan MBG di Papua, khususnya wilayah Jayapura akan dibagikan secara bertahap setelah Idulfitri 2025.

"Sosialisasi ini sangat perlu, karena kemarin kan ada penolakan, jadi kita harus terus sosialisasikan apa manfaat dari makan bergizi gratis ini, untuk teknis, khususnya di Provinsi Papua tentu nanti dari Badan Gizi Nasional (BGN), kalau berdasarkan komunikasi kami kemarin, secara bertahap nanti mungkin setelah Lebaran akan dimulai, karena kan enggak mungkin dibikin langsung 100 persen," kata Ramses.

Ramses menegaskan terkait penyediaan lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), Pemprov Papua akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara ini ada empat titik yang sudah siap.

"Ada beberapa dapur, khususnya yang di Keerom sudah siap satu, di Abepura secara mandiri sudah siap, terus nanti dikembangkan di Waena sama di Sentani, untuk wilayah lain juga sedang disiapkan," ucapnya.

Berdasarkan informasi dari BGN, di wilayah Jayapura saat ini terdapat 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola MBG di Papua, termasuk di SPPG yang akan dibangun di masing-masing wilayah. Terdapat satu orang yang telah efektif bekerja di Yappen, satu orang di Biak, satu orang di Sarmi, dan 15 orang yang bekerja untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

TEPI BARAT - Laporan yang dirilis Departemen Urusan Negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina mengungkapkan 44,5% wilayah Tepi Barat kini berada di bawah kendali Israel karena perluasan permukiman dan aneksasi tanah.

Laporan tersebut, yang menyertakan peta yang baru diterbitkan, menyoroti pertumbuhan pesat permukiman ilegal Yahudi Israel, dengan lima permukiman baru dan 50 pos terdepan didirikan pada tahun 2024 saja.

Laporan tersebut juga menyatakan populasi pemukim ilegal di Tepi Barat telah meningkat tiga kali lipat sejak tahun 1995, mencapai sekitar 740.000 pemukim.

Menurut laporan tersebut, sebagian besar perluasan ini terjadi di balik tembok pemisah atau di wilayah yang dikuasai langsung oleh Israel, sehingga solusi dua negara semakin tidak dapat dilaksanakan.

Laporan tersebut memperingatkan jika pembangunan terus berlanjut pada tingkat saat ini, wilayah permukiman dapat meluas lima kali lipat di tanah Palestina yang disita.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki ilegal menurut hukum internasional dan telah berulang kali menyerukan penghentian perluasan permukiman tersebut, dengan peringatan aktivitas permukiman merusak prospek penyelesaian konflik yang adil.

Sejak genosida di Gaza dimulai pada Oktober 2023, Israel telah mempercepat perluasan permukimannya di Tepi Barat dan mengintensifkan diskusi tentang pencaplokan wilayah tersebut sambil menolak pembentukan negara Palestina.

Pemerintah Israel, yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah mendorong pengakuan Amerika Serikat (AS) atas kedaulatan Israel di Tepi Barat.

Presiden AS Donald Trump menyatakan pada tanggal 4 Februari bahwa pemerintahannya akan "segera mengeluarkan keputusan" tentang masalah tersebut.

Selama beberapa dekade, Israel telah menduduki tanah Palestina, Suriah, dan Lebanon, menolak mundur meskipun ada tekanan internasional.

TEL AVIV - Pihak berwenang Israel berencana menyetujui pembangunan 2.749 unit permukiman baru Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dalam waktu enam pekan.

Laporan itu diungkap kelompok antipermukiman Israel pada hari Senin (13/1/2025), dilansir Anadolu Agency.

"Jika rencana pekan ini disetujui, itu berarti 2.749 unit rumah akan dibangun dalam waktu satu setengah bulan," ungkap Peace Now, yang memantau aktivitas permukiman ilegal Israel.

Organisasi tersebut mencatat, dengan kecepatan ini, tahun 2025 dapat menyaksikan "jumlah rekor" unit permukiman yang dibangun di Tepi Barat, rata-rata 1.800 unit per bulan.

Menurut Peace Now, Dewan Perencanaan Tinggi (HPC) Administrasi Sipil Israel dijadwalkan bertemu pada hari Rabu untuk menyetujui pembangunan 372 unit rumah di permukiman Beitar Illit, sebelah selatan Yerusalem.

?Pertemuan ini merupakan bagian dari tren terkini berupa sesi pekanan untuk mempromosikan rencana pembangunan permukiman, sementara tidak ada diskusi serupa yang dilakukan untuk menyetujui pembangunan Palestina di Area C,? ujar organisasi tersebut.

Area C, yang mencakup sekitar 60% dari Tepi Barat yang diduduki, berada di bawah kendali penuh Israel.

Perjanjian Oslo 1995 membagi Tepi Barat yang diduduki menjadi tiga area: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali keamanan Israel dan kendali sipil dan administratif Palestina, dan Area C di bawah kendali penuh sipil, administratif, dan keamanan Israel.

Peace Now mengatakan sejak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini menjabat pada akhir tahun 2022, jumlah unit permukiman yang disetujui di Tepi Barat telah mencapai rekor.

?Pada tahun 2023, HPC menyetujui 12.349 unit rumah, rekor tertinggi. Pada tahun 2024, 9.884 unit rumah telah disetujui,? papar dia.

Kelompok antipermukiman mengatakan peralihan ke persetujuan pekanan berasal dari perubahan politik yang diperkenalkan pemerintah Netanyahu yang, pada Juni 2023, menghapus persyaratan persetujuan menteri pertahanan di setiap tahap perencanaan permukiman.

Sebelumnya, rencana pembangunan permukiman memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari menteri pertahanan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, menteri membatasi sesi perencanaan menjadi sekitar empat kali per tahun, menyetujui ribuan unit di setiap sesi.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, prosesnya telah berubah secara signifikan, dengan HPC sekarang bertemu setiap pekan untuk menyetujui ratusan unit permukiman di setiap sesi.

?Pendekatan sistematis ini bertujuan menormalkan perencanaan permukiman dan menarik lebih sedikit perhatian dan kritik publik dan internasional,? papar Peace Now.

Masyarakat internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman Israel ilegal menurut hukum internasional.

PBB telah berulang kali memperingatkan perluasan permukiman yang berkelanjutan mengancam kelangsungan solusi dua negara, kerangka kerja yang dipandang sebagai kunci untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Pada bulan Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun di tanah Palestina adalah ilegal dan menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

TEL AVIV - Pihak berwenang Israel berencana menyetujui pembangunan 2.749 unit permukiman baru Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dalam waktu enam pekan.

Laporan itu diungkap kelompok antipermukiman Israel pada hari Senin (13/1/2025), dilansir Anadolu Agency.

"Jika rencana pekan ini disetujui, itu berarti 2.749 unit rumah akan dibangun dalam waktu satu setengah bulan," ungkap Peace Now, yang memantau aktivitas permukiman ilegal Israel.

Organisasi tersebut mencatat, dengan kecepatan ini, tahun 2025 dapat menyaksikan "jumlah rekor" unit permukiman yang dibangun di Tepi Barat, rata-rata 1.800 unit per bulan.

Menurut Peace Now, Dewan Perencanaan Tinggi (HPC) Administrasi Sipil Israel dijadwalkan bertemu pada hari Rabu untuk menyetujui pembangunan 372 unit rumah di permukiman Beitar Illit, sebelah selatan Yerusalem.

?Pertemuan ini merupakan bagian dari tren terkini berupa sesi pekanan untuk mempromosikan rencana pembangunan permukiman, sementara tidak ada diskusi serupa yang dilakukan untuk menyetujui pembangunan Palestina di Area C,? ujar organisasi tersebut.

Area C, yang mencakup sekitar 60% dari Tepi Barat yang diduduki, berada di bawah kendali penuh Israel.

Perjanjian Oslo 1995 membagi Tepi Barat yang diduduki menjadi tiga area: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali keamanan Israel dan kendali sipil dan administratif Palestina, dan Area C di bawah kendali penuh sipil, administratif, dan keamanan Israel.

Peace Now mengatakan sejak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini menjabat pada akhir tahun 2022, jumlah unit permukiman yang disetujui di Tepi Barat telah mencapai rekor.

?Pada tahun 2023, HPC menyetujui 12.349 unit rumah, rekor tertinggi. Pada tahun 2024, 9.884 unit rumah telah disetujui,? papar dia.