Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun heran program makan bergizi gratis (MGB) masih dikritik oleh banyak pihak sampai saat ini. Padahal, dia menilai program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

"Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita," kata Misbakhun kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG disebut menganggu APBN. Dia menyebut banyak pihak yang selalu menyuarakan hal tersebut.

"Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu," ucap Misbakhun.

Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

"Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting," ucapnya.

"MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan," lanjut dia.

Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. "Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang," imbuh dia.

Prabowo Bangga Penerima MBG Capai 3 Juta

Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga program makan bergizi gratis (MBG) sudah menjangkau 38 provinsi dengan 3 juta penerima manfaat. Prabowo mengaku masih belum puas.

"Kita juga sekarang mulai bangga, makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 3 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya, ini sudah paling cepat yang bisa kita laksanakan," kata Prabowo dalam sambutannya di Sidang Kabinet, Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3).

Prabowo mengatakan 3 juta penerima manfaat itu terjadi dalam 3 bulan ini. Prabowo bercerita masih banyak masyarakat yang mengeluh belum merasakan program tersebut.

"Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat, hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat orang tuanya yang nanya, Pak kami di sini belum terima makan bergizi," ujarnya.

"Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya, mereka dengar di desa sebelah sudah, dengar di sekolah sebelah sudah, saya sampaikan, 'Bu, kita berusaha sekuat tenaga tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar'," lanjut Prabowo.

Simak juga Video: Kebijakan Program Makan Gratis Saat Libur Lebaran

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan dirinya berkomitmen menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT. Di sisi lain, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT meminta agar program MBG dikaji lagi.

"Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen penuh untuk mensukseskan program makan bergizi gratis," kata Melki Laka Lena saat memberi sambutan perdana sebagai gubernur NTT di hadapan jajaran DPRD dan Forkopimda NTT, Senin (3/3/2025).

Menurut Melki, program MBG bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup demi tumbuh kembang yang optimal. Ia menilai program tersebut bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Gizi yang baik adalah fondasi utama bagi kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi masa depan. Anak-anak yang terpenuhi nutrisinya akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan belajar yang lebih baik, serta peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang cerah," imbuh politikus Partai Golkar itu.

Program MBG, dia berujar, akan diintegrasikan dengan sektor pertanian dan peternakan lokal. Ia berharap penggunaan bahan pangan yang berasal dari produk unggulan lokal memberi dampak bagi perekonomian warga NTT.

Anggota DPRD NTT Minta Program MBG Dikaji Lagi

Anggota DPRD NTT Fraksi Hanura, Refafi Gah, meminta program MBG kembali dikaji. Ia menilai masih ditemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan program MBG selama ini.

"Persoalan makan bergizi gratis ini di mana-mana ada problemnya. Menurut saya, makan gizi gratis ini sebaiknya dikaji dulu supaya tepat sasaran," kata Refafi.

Refafi mengungkapkan program MBG merupakan program yang baik. Namun, dia melanjutkan, program itu perlu dijalankan agar tepat sasaran. Misalkan dengan memberikan anggaran makan bergizi itu kepada orang tua siswa yang membutuhkan.

"Sebenarnya program MBG ini program yang sangat bagus, tetapi tidak lewat kajian yang mendasar," imbuhnya.

Anggota DPRD NTT Fraksi PKB, Ana Waha Kolin, setali tiga uang. Menurut Ana, pelaksanaan program MBG harus tepat sasaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini.

"Program MBG kami pikir harus bisa diperhatikan dengan baik sehingga bisa tepat sasaran. Hal ini perlu karena tidak semua anak-anak itu orang tuanya tidak mampu, tetapi (justru) menerima bantuan MBG," pungkas Ana.

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya. Data terbaru menunjukkan terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH).

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah mempercepat implementasi program pembangunan dan renovasi rumah yang merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas. Hal tersebut diungkapkan oleh Bamsoet usai bertemu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, hari ini.

"Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan 37 juta KK yang terbelit masalah perumahan, jelas bahwa banyak warga Indonesia yang berisiko menghadapi kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil. Masalah ini dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (3/2/25).

Bamsoet memaparkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dapat memperluas peluang lapangan kerja yang secara langsung berdampak pada kemampuan warga untuk memiliki rumah.

"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan sejumlah program strategis, seperti Program 3 Juta Rumah sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program ini bertujuan untuk membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi," kata Bamsoet.

Dia menjelaskan dengan populasi warga negara Indonesia yang terus bertambah, jumlah kebutuhan rumah pun akan meningkat. Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045. Apabila persoalan perumahan tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rumah yang tidak layak huni sering kali berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup dan peningkatan risiko kesehatan dan pada gilirannya menghambat perkembangan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan membangun masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.

"Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hal ini tidak hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat," tutup Bamsoet.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengusulkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah tetap berlangsung selama Ramadan. Namun, dia usulkan ada sejumlah penyesuaian.

Menurutnya, program ini dapat dijalankan dalam format yang lebih relevan dengan situasi Ramadan. Misalnya, dengan menyediakan susu kemasan, buah, dan kurma yang dapat dibawa pulang siswa.

"Di bulan Ramadan, jam belajar siswa biasanya berubah. Karena itu, saya usul agar MBG diberikan dalam bentuk lebih fleksibel. Misalnya, susu kemasan, buah, atau kurma yang bisa dibawa pulang siswa untuk berbuka puasa bersama keluarga," ujar Arif dalam keterangan kepada detikJatim, Sabtu, (25/1/2025).

Politisi Golkar Surabaya ini juga menekankan konsep membawa pulang makanan bergizi memiliki nilai edukasi yang penting, terutama dalam mengajarkan toleransi sejak dini.

"Di sekolah-sekolah ada siswa yang non-muslim. Dengan membawa pulang makanan ini, mereka tetap bisa menikmatinya bersama keluarga tanpa terpengaruh jadwal berbuka puasa. Ini adalah bentuk pembelajaran toleransi yang bisa ditanamkan sejak dini," jelasnya.

Selain itu, kata Arif, program MBG selama Ramadan juga memiliki potensi untuk mendukung perekonomian masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM yang terlibat sebagai penyedia bahan pangan.

"Program ini harus dilihat sebagai roda penggerak ekonomi. Jika makanan atau minuman yang diberikan berasal dari UMKM lokal, maka secara langsung program ini bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka," tambahnya.

Ia berharap pemerintah kota dapat mendukung usulan ini, sehingga program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga menjadi solusi inklusif yang mendukung berbagai aspek, mulai dari pendidikan karakter hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Ramadan adalah momen yang sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, berbagi, dan gotong-royong. Program MBG harus menjadi bagian dari semangat ini," pungkasnya.

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Ketua Fraksi Golkar Sarmuji meminta pemerintah untuk berkonsultasi ke ahli agama terkait usul program makan bergizi gratis (MBG) turut dibiayai dari dana zakat.

Sarmuji menjelaskan konsultasi itu perlu dilakukan lantaran selama ini penggunaan zakat telah memiliki ketentuan dan aturan tertentu.

"Penyaluran dana zakat sudah ada ketentuannya. Kalau dipakai untuk membiayai MBG perlu dikonsultasikan ke ahli agama," kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu (15/1).

Lebih lanjut, Ia juga mengimbau pemerintah tak gegabah dalam merespons wacana tersebut. Terlebih, kata dia, dana zakat berasal dari umat.

Ia pun mendorong jika pemerintah ingin melibatkan masyarakat dalam MBG sebaiknya yang dilibatkan adalah masyarakat yang mampu.

"Kalau menggunakan dana umat apalagi zakat memang harus berhati-hati. Kalau mau melibatkan masyarakat sebaiknya mereka yang sangat berkecukupan," ujar dia.

Kendati demikian, Sarmuji optimis pemerintah dapat menemukan banyak terobosan untuk mendanai MBG.

"Saya sendiri meyakini pemerintah akan banyak terobosan untuk bisa mengatasi pembiayaan MBG," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Dia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah jadi tidak sekadar menggunakan sumber dana dari APBN. Dia juga mengatakan pernyataan dari pemerintah Jepang yang menyatakan bakal mendukung program MBG.

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Adies Kadir menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dikaji dahulu. Dia mewanti-wanti pendanaan program pemerintah itu justru dapat menimbulkan tuduhan gratifikasi.

"Mungkin usulannya bagus tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat misalnya, 'saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umrah, karena kita lihat dia rajin ibadah, tapi tidak mampu'. Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis," kata Adies kepada wartawan di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Adies menilai pemerintah pun sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program MBG. Pemerintah, kata dia, suda melakukan pengkajian sebelum kebijakan ini diterapkan.

"Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik dan pemerintah, tentunya Pak Presiden, memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana gitu," ungkapnya.

Waketum Golkar ini juga memandang bahwa zakat biasanya sudah ada peruntukannya. Namun, jika memang ada zakat yang diperuntukkan bagi pendanaan program MBG, Adies mewanti-wanti pemerintah harus berhati-hati.

"Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalaupun ada zakat, zakat yang model seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program MBG. Menurutnya, program andalan Prabowo itu dapat melibatkan masyarakat dari segi pembiayaannya.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

[Gambas:Video 20detik]

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (Hero), menjawab usulan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait anggaran program makan bergizi gratis untuk dikaji kembali. Herman Khaeron menilai anggaran terkait program tersebut sudah pas.

"Ya saya kira sudah pas dah kita harus sukseskan ini," kata Hero usai menghadiri HUT Golkar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/12/2024).

Hero mengatakan Demokrat akan terus mendukung program yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Ia berharap dengan didorongnya program itu, ekonomi di daerah bisa semakin maju.

"Demokrat mendukung apa yang telah disampaikan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI," ujar Hero.

"Dan kita akan sukseskan program makan bergizi gratis betul-betul mencerdaskan bangsa bergulirnya ekomoni di daerah bisa diwujudkan. Dan tentu ke depan anggarannya harus dicukupkan karena target dan sasarannya lebih besar," tambahnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran makan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

Lihat Video: Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mengungkap pihaknya masih melakukan kajian terhadap implementasi program makan siang gratis. Ace menyebutkan pihaknya akan melihat bagaimana implementasi program itu di berbagai daerah.

"Lemhannas sendiri sedang mengkaji soal implementasi dari kebijakan makan bergizi," ungkap Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (2/12/2024).

Ace mengatakan kajian tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Lemhannas. Menurutnya, program ini merupakan kebijakan yang positif untuk meningkatkan kualitas SDM.

"Kebijakan ini kan sesungguhnya sangat positif dalam rangka memastikan agar kualitas sumber daya manusia Indonesia memenuhi unsur gizi dan nutrisi," kata Ace.

Ace menyebutkan pihaknya masih akan melihat implementasi makan siang gratis sebelum memberikan masukan kepada Presiden Prabowo. Ace juga akan melihat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini.

"Soal implementasi di lapangan atau di daerah-daerah tentu kami ingin lihat implementasinya dulu di lapangan. Pihak mana yang terlibat dalam proses berlangsungnya kebijakan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Ace.

"Setelah itu baru nanti kami akan memberikan masukan khusus kepada Bapak Presiden terkait dengan efektivitas dari kebijakan makan bergizi tersebut," lanjutnya

Selain itu, Ace memandang implementasi program makan siang gratis akan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Misalnya, menurut dia, dari unsur biaya, ketersediaan bahan pokok, hingga proses distribusi.

"Tentu antara satu daerah dengan daerah yang lain itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Termasuk dari aspek misalnya biayanya, ketersediaan bahan pokoknya hingga proses distribusi dari makan bergizi tersebut," kata Ace.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah. Misbakhun berpendapat para pelaku UMKM berpeluang menjadi pendukung program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

"Saat ini program Presiden Prabowo adalah makan siang gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa," kata Misbakhun di hadapan ratusan peserta optimalisasi yang sebagian besar pelaku UMKM tersebut, seperti dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Misbakhun pun mendorong para pelaku UMKM di Kota Pasuruan mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam program andalan pemerintah tersebut. Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program makan siang gratis.

"Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Misbakhun juga mengingatkan para pelaku UMKM yang berminat menjadi mitra pemerintah segera mempelajari prosedurnya. Politikus asal Pasuruan itu menegaskan prosedur ataupun seluk-beluk untuk menjadi pemasok barang dan jasa bagi pemerintah tersebut bisa dipelajari dari LKPP.

"Oleh karena itu, bapak dan ibu jika ingin menjadi supplier (pemasok) bagi pemerintah, sosialisasi LKPP ini sangat penting," katanya.

"Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa," sambung dia.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons ihwal kabar yang menyebutkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah akan didapuk sebagai Menteri Perumahan pada kabinet pemerintahan mendatang.

Dia menjelaskan bahwa Fahri Hamzah merupakan anggota dari Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yang dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan.

"Kalau saya lihat di media-media online itu Pak Hashim ngomong bahwa tugasnya Fahri Hamzah itu akan sangat berat di perumahan karena kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanye Pak Prabowo," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar menyerahkan balik kebenaran kabar tersebut untuk dikonfimasi langsung ke Hashim Djojohadikusumo.

"Mungkin bisa ditanyakan sama yang bicara, ya mungkin dengan Pak Hashim," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, Kamis (10/10), Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyinggung nama Fahri Hamzah ketika menjelaskan program pembangunan tiga juta unit rumah yang dicanangkan pemerintahan mendatang.

"Saya mau luruskan, bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kami mau bikin tiga juta rumah setiap tahun. Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat," kata Hashim dalam acara Propertinomic Executive Dialogue Real Estate Indonesia atau REI di Jakarta.

Adapun Fahri Hamzah dikabarkan akan berpindah ke Partai Golkar setelah diungkap oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pernyataannya saat peresmian smelter PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/9).

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah, coba dulu pak, Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar," ujar Bahlil.

Dia lantas berkata, "Tadi sudah negosiasi, makanya tadi kami datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," katanya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Rencana perjalanan politik Fahri Hamzah diungkap oleh Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut Fahri Hamzah akan bergabung ke partai berlogo pohon beringin itu.

Rencana Fahri Hamzah dibeberkan Bahlil saat meresmikan smelter PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Senin (23/9/2024). Bahlil mulanya menyapa pejabat yang hadir, dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Pj Gubernur NTB Hassanudin.

Lalu, Bahlil menyapa tokoh nasional dari NTB, yakni Fahri Hamzah. Di situlah Bahlil mengatakan Fahri Hamzah akan masuk Partai Golkar.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah, coba dulu Pak, Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar," kata Bahlil dalam tayangan yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

Saat ini, Fahri menjabat Waketum Partai Gelora. Ia mengatakan saat ini proses Fahri Hamzah masuk Golkar sudah dalam tahap negosiasi.

"Tadi sudah negosiasi, makanya tadi kita datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyambut baik jika Fahri Hamzah tertarik masuk Golkar. Ace mengatakan partainya terbuka kepada siapa pun.

"Partai Golkar merupakan partai yang terbuka dan tentu kita sangat terbuka sama siapa pun termasuk figur seperti Pak Fahri Hamzah," kata Ace di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Jadi karena itu jika Pak Fahri Hamzah yang saat ini beliau berada di Partai Gelora tertarik untuk masuk Golkar tentu kami akan menerimanya dengan tangan terbuka," sambung dia.

Ace mengatakan partainya kerap berdiskusi dengan Fahri. Namun, Ace menyampaikan ada mekanisme kaderisasi yang harus dilalui ketika masuk Golkar.

"Sejauh ini kan kami sama Pak Fahri sering melakukan diskusi dialog, tapi tentu kalau memang Pak Fahri tertarik memasuki Partai Golkar tentu kami sambut dengan baik," tuturnya.

"Nanti bisa kita pastikan (benar atau tidak masuk Golkar)," imbuh dia.

Respons Fahri Hamzah

Fahri Hamzah buka suara soal pernyataan Bahlil. Ia mengatakan Bahlil suka bergurau.

"Anda harus mulai kenal baik Pak Bahlil. Beliau pemimpin masa depan dari timur. Rasa humornya tinggi," ujar Fahri dengan emotikon senyum.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, akan masuk ke partainya. Lalu, apa respons dari Partai Gelora?

"Bercanda itu. Pak Bahlil kan seneng guyon," kata Sekjen Gelora, Mahfuz Sidik, saat dihubungi, Senin (23/9/2024).

Pernyataan itu disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahlil dan Fahri diketahui mendampingi Jokowi dalam kegiatan peresmian smelter PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat.

Mahfuz mengatakan pihaknya tidak ingin meragukan komitmen Fahri di Partai Gelora. Saat ditanya apakah ia sudah bertanya langsung kepada Fahri mengenai pernyataan Bahlil, Mahfuz mengaku tahu isi hati dari Fahri.

"Saya tahu hatinya Pak Fahri. Jadi tidak perlu ditanya," katanya.

Respons Fahri Hamzah

Bahlil Lahadalia menyebut Fahri Hamzah bakal masuk Golkar di hadapan Presiden Jokowi. Apa respons Fahri Hamzah terkait ucapan menteri investasi tersebut?

Fahri Hamzah awalnya merespons ucapan Bahlil hanya dengan stiker WA saat dimintai konfirmasi, Senin (23/9/2024). Fahri menilai ucapan Bahlil sebagai gurauan di depan Jokowi.

"Anda harus mulai kenal baik Pak Bahlil. Beliau pemimpin masa depan dari timur. Rasa humornya tinggi," ujar Fahri dengan emotikon senyum.

Momen Bahlil menyebut Fahri akan masuk Golkar terjadi dalam peresmian smelter PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Senin (23/9). Bahlil mulanya menyapa pejabat yang hadir, dari Presiden Jokow) hingga Pj Gubernur NTB Hassanudin.

Lalu, Bahlil menyapa tokoh nasional dari NTB, yakni Fahri Hamzah. Pada momen tersebut, Bahlil mengatakan Fahri Hamzah akan masuk Partai Golkar.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah, coba dulu Pak, Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar," kata Bahlil dalam tayangan yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

Padahal, Fahri merupakan salah satu pendiri dan kini menjabat sebagai Waketum Partai Gelora. Bahlil mengatakan saat ini proses Fahri Hamzah masuk Golkar sudah dalam tahap negosiasi.

"Tadi sudah negosiasi, makanya tadi kita datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," katanya.

Simak juga Video 'Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi':

[Gambas:Video 20detik]