Pemerintah mencatat 39 situ di kawasan Bekasi, Bogor, dan Banten yang terancam punah. Bahkan, Beberapa di antaranya sudah berubah fungsi, termasuk menjadi kawasan perumahan.

Kondisi ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Menghilangnya situ-situ tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir bandang di kawasan Jabodetabek beberapa waktu lalu.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain, karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan pada mulanya kondisi lenyapnya situ-situ ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya pun melakukan perbandingan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang tersisa saat ini.

Kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya baru saja mengantongi data baru, di mana ditemukan 7 situ lainnya yang terancam 'punah' alias menghilang.

Keberadaan ketujuh situ ini berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Dody siang ini. Dengan demikian, jumlahnya bertambah dari 32 situ menjadi 39 situ yang terancam hilang.

"Teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya tadi dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir 'punah'," kata Nusron.

Penemuan 7 situ hampir 'punah' di kawasan Banten ini didapatkan dari hasil pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di Tangerang Raya dan Banten. Terhadap penggunaan ruang di kawasan tersebut, sudah terbit sertifikat hak milik (SHM) maupun sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

Nusron menjelaskan, ketujuh situ ini beralih fungsi karena berbagai alasan, mulai dari reklamasi hingga diokupasi oleh masyarakat lokal di sana. Selain itu, ada temuan sejumlah situ yang luasannya berkurang.

"Ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten, terutama di kawasan Tanglang Raya, yang itu tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek," ujarnya.

Atas kondisi ini, akan dilakukan beberapa langkah antisipasi. Pertama, melakukan sertifikasi lahan sempadan sungai, batang sungai, serta sempadan situ yang masih aman atau kosong belum ada kepemilikan.

Sedangkan terhadap area yang sudah didirikan bangunan di atas sempadan sungai maupun situ, Nusron mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan kemanusiaan untuk mencari jalan keluarnya.

Pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap kasus 32 situ di kawasan Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, yang menghilang. Sebagian di antaranya kini sudah berubah menjadi perumahan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, saat ini kondisi 32 situ tersebut cukup beragam. Beberapa di antaranya ada yang berubah menjadi perumahan.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain. Karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan, pada mulanya kondisi 32 situ yang lenyap ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya membandingkan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang eksisting.

Hingga saat ini, kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

"Itu kan sesuatu yang lagi kita bahas terus-terusan sama Menteri ATR, sama gubernur, kemarin kan sama Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung), Gubernur Jawa Barat (Dedk Mulyadi), sekarang sama Gubernur Banten Andra Soni banten hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga sempat menyinggung tentang hilangnya 32 situ tersebut. Data itu dibahas bersama saat Rapat Koordinasi (Rakor) tanah dan pengendalian banjir beberapa waktu lalu.

"Kemarin sudah ada 32 situ di kawasan Jawa Barat, Wetan Jakarta ini, Timur Jakarta Yang hilang," kata Nusron, dalam media gathering di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Nusron mengaku belum mengetahui secara detail penyebab dari hilangnya situ-situ tersebut karena belum melakukan pengecekan satu per satu. Dalam waktu dekat, ia akan kembali melangsungkan rapat bersama Gubernur Banten dalam rangka pengecekan.

"Hari Jumat nanti saya rapat dengan Gubernur Banten (Andra Soni), saya mau hitung lagi yang Banten ada berapa, baru kita lihat detailnya satu per satu," ujar dia.

"Ya kan lokasinya, karena situnya udah nggak ada, kita nggak tahu dulunya di mana. Saya kan baru juga di sini. Nanti akan saya tanya ini dulu di mana sih letak situnya, sekarang jadi apa. Nanti akan saya pelajari satu per satu," sambungnya.

Ia juga belum dapat memastikan bagaimana alih fungsi lahan di kawasan tersebut sehingga situ-situ tersebut bisa menghilang. Sebab dalam rapat kemarin, pihaknya berfokus pada persoalan sungai dan sempadan sungai di kawasan Kali Bekasi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ingin lebih banyak mitra yang terlibat dalam program makan bergizi gratis. Ke depan, kantin sekolah juga akan dilibatkan.

Hal itu dikemukakan Dadan saat ditanya adanya keluhan kantin sekolah yang omzetnya menurun karena program ini. Dadan menyatakan, ke depan akan menggandeng banyak mitra termasuk kantin sekolah.

"Ya, nanti akan masuk seperti itu (gandeng kantin sekolah). Begini, untuk tahap awal ini karena pola pendanaan kita dan kita harus tahu bahwa tanggal 6 (Januari 2024) ini program sudah launching, sementara kami baru bisa blokir APBN tanggal 6. Jadi tahap awal ini adalah kami menggandeng siapa saja yang bisa memberikan kontribusi lebih awal," ujarnya di sela-sela meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di dapur SPPG Dukuh Kelipan, Desa Gagaksipat, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Rabu (15/1/2025).

Saat ini pihaknya sedang berusaha agar dana dari APBN untuk program ini bisa cair lebih awal. Sehingga nantinya mitra BGN tidak harus menalangi lebih dulu.

"Sehingga nanti UMKM, pengusaha kantin, pengusaha warung tegal dan sebagainya bisa ikut terlibat dalam program ini. Kedepannya ya. Mohon sabar karena ini baru 0,7 persen dari keseluruhan program," kata Dadan.

Pihaknya bersyukur pada tahap awal program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini karena dukungan dari semua pihak yang sangat peduli dengan program ini dan membantu Badan Gizi Nasional dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Karena terus terang yang mereka terlibat diawal ini adalah mereka yang merah putih di dada. Karena kalau hitung untung rugi berat ya di awal ini," ucapnya.

Diungkapkan Dadan, program makan bergizi gratis ini mulai jalan tanggal 6 Januari 2025. Sementara pihaknya baru bisa membuka blokir APBN di tanggal 6 Januari tersebut. Sehingga para mitra ini sudah melaksanakan program tersebut, namun uang dari negara baru bisa dibuka blokirnya.

"Oleh sebab itu kami sekarang sedang berusaha agar APBN itu bisa masuk ke rekening kami lebih awal. Sehingga para bapak-bapak, para mitra -mitra yang selama ini menghandel program bergizi ini bisa kami tuntaskan dengan baik," jelas Dadan.

"Ke depan kami ingin lebih banyak mitra dan lebih banyak pihak UMKM, katering, warung tegal dan lain-lain bisa ikut terlibat di dalam program ini, karena uangnya bisa masuk duluan. Tidak harus di talangin dulu," imbuh dia.

Untuk kerja sama dengan kantin sekolah tersebut, menurut Dadan, mekanismenya sama dengan yang lainnya. Dijelaskan dia, bagi yang berminat menjadi mitra bisa membuka website remi BGN, yaitu bgn.go.id lalu klik option mitra.

"Atau langsung juga ketik di google mitra.bgn.go.id untuk menjadi mitra badan gizi nasional. Nanti isi semua kolom yang ada di situ, dan kami akan verifikasi secara terpusat," paparnya.

Dadan menyatakan, nantinya semua sekolah di Indonesia akan mendapatkan program ini. Target utamanya menyasar ke 82,9 juta penerima manfaat. Namun, hal itu dilaksanakan secara bertahap.

"Tentu saja (menyasar ke semua sekolah), karena ini target utamanya kan ke 82,9 juta penerima manfaat. Tapi untuk 2025 ini, karena budget kami baru Rp 71 T, jadi untuk Januari sampai April itu kami akan melayani 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu melalui 937 SPPG," terang dia.

Kemudian di bulan April sampai Agustus, akan ditambah lagi menjadi 6 juta penerima manfaat yang akan dilayani 2.000 SPPG. Lalu Dari akhir Agustus hingga Desember, akan menjadi 5.000 SPPG untuk melayani minimal 15 juta sampai 17,5 juta penerima manfaat.

"Dan Alhamdulillah sekarang sudah ada 220 SPPG di seluruh Indonesia mencakup 31 provinsi. Akan bertahap bertambah dari waktu ke waktu," tegasnya.

SPPG yang melayani program bergizi gratis sekarang ini adalah mitra BGN, baik itu instansi pemerintah, kementerian lain maupun pihak ketiga. Sedangkan BGN sendiri baru akan membangun 1.542 yang baru akan selesai Agustus mendatang.

Menurut Dadan, saat ini sudah banyak yang berminat menjadi mitra BGN. Di database BGN, sudah lebih dari 13 ribu. Secara pelan-pelan diseleksi dan sudah 1.000-an yang diseleksi.

Video: Komisi IX DPR Akan Ajukan UU Badan Gizi Nasional

Video: Komisi IX DPR Akan Ajukan UU Badan Gizi Nasional