Qatar akan membiayai pembangunan 1 juta rumah di Indonesia. Pembangunan tersebut masih termasuk dalam Program 3 Juta Rumah.

Pada awal Januari 2025, Qatar sudah menandatangani perjanjian nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkapkan pembangunan 1 juta rumah dari Qatar akan dilakukan April 2025.

Kira-kira kapan groundbreaking untuk proyek tersebut?

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pihak Qatar untuk melakukan groundbreaking setidaknya pada bulan Mei mendatang. Namun, pada bulan April ini setidaknya sudah menandatangani kontrak kerja sama agar pembangunan 1 juta rumah bisa terlaksana.

"Ya, Anda datang ke sini, buatlah SPV, buat kantor yang benar-benar di sini di Indonesia. Setelah mendapatkan kontrak, kita akan berikan apa yang Anda mau," tegas Bonny saat ditemui wartawan di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Jika sudah menandatangani kontrak untuk pembangunan, kata Bonny, pemerintah baru akan memberikan apa yang dibutuhkan Qatar untuk membangun rumah, contohnya seperti tanah yang bisa digunakan. Setelah rumah dibangun, nantinya bangunan akan dikelola oleh pemerintah.

"(Groundbreaking bulan Mei?) Kita kondisikan. Karena kan dari Januari ini, ya kan? Setelah sudah selesai, ya pemerintah mengelola. Mungkin pemerintah menunjuk Perumnas atau siapa (untuk mengelola)," katanya.

Ia mengatakan, saat ini tanah di kompleks perumahan DPR di Kalibata menjadi salah satu kandidat untuk pembangunan 1 juta rumah dari Qatar. Bonny menuturkan saat ini sedang dalam proses pelimpahan dari sekretariat DPR ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan diberikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"(Lokasi pembangunan) Kalibata sekarang yang bisa dikatakan 90 persen. Banyak lahan yang ada, tapi masih ditinggalin oleh masyarakat, kayak kemayoran," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Marc Marquez Juarai Sprint Race MotoGP Qatar 2025

Video Marc Marquez Juarai Sprint Race MotoGP Qatar 2025

Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan fondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang.

Jakarta (ANTARA) - Grup Adaro bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan groundbreaking pembangunan 500 rumah gratis bagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan fondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro," ujar Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebagai wujud komitmen untuk mendukung program pemerintah “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat”, Grup Adaro menggelar seremoni prosesi groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis bagi MBR yang direncanakan akan dilaksanakan di beberapa area sekitar wilayah operasional Adaro.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Hal itu sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

"Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan,” kata Priyadi.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian PKP menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR.

Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR ini akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025.

Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Serang Banten. Groundbreaking dilakukan bersamaan dengan empat kota lainnya.

Lokasinya di Perumahan Graha Kartika Pesona Serang, tepatnya Jl. Warung Jaud Kec. Serang, Banten. Jaraknya kurang lebih 15 menit dari pintu Tol Serang Timur dengan jarang sekitar 6 km.

"Kan ini ada di Serang, Bogor, Brebes, Bantul, Bekasi. Ada lima kota kan hari ini (groundbreaking)," ujar Ara di Serang, Banten, Minggu (9/3/2025).

Ara berpesan agar TNI segera mendata kuota rumah yang dibutuhkan. Lalu, memastikan memilih pengembang yang membangun rumah berkualitas. Ia juga mengingatkan agar TNI AD agar mencegah dan menindaktegas pungutan liar selama pembangunan.

Selain rumah, Ara menyebut di perumahan itu akan dibangun taman bermain anak-anak dan rumah ibadah berupa masjid. Rumah ibadah akan dibangun dari uang sumbangan sebesar Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Harum Energi Tbk. Lawrence Barki dan Rp 1 miliar dari Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan).

"Jadi ada Rp 2 miliar nanti dibangun rumah ibadah di sini," ucapnya.

"Saya sebagai menteri sumbang Rp 500 juta ya pribadi ini ya buat taman bermain anak-anak supaya bagus ya," tambah Ara.

Sementara itu, Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko mengatakan groundbreaking bangunan perumahan ini merupakan program dari TNI AD untuk mendukung program pemerintah.

"TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan mendukung program pemerintah melalui pembangunan rumah TWP (Tabugan Wajib Perumahan) Angkatan Darat," ucapnya.

Ia mengungkapkan jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 5.760 unit yang tersebar di lima lokasi. Total luas tanah untuk perumahan di lima lokasi 70,6 hektare

Untuk Kabupaten Serang akan dibangun 2.023 unit rumah oleh PT Semangat Berkarya Bersama di atas tanah milik TNI AD. Angka tersebut termasuk 1.282 unit rumah subsidi, 290 rumah komersil, dan 451 unit rumah TNI AD.

Sementara luas tanah perumahan di Serang sebesar 23 hektare. Adapun spesifikasi rumahnya 30/72 untuk rumah subsodo dan 36/72 untuk rumah komersil dan rumah TNI AD.

Sebelumnya, Ara menyatakan groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk TNI AD akan segera dilakukan pada Minggu (9/3). Hal itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam.

Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) akan segera dilakukan. Groundbreaking tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Minggu (9/3/2025) mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI AD, dan juga PT Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi. Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/2/2025).

Video: Kala Rudal Canggih Arhanud TNI AD Hancurkan 'Pesawat Musuh'

Video: Kala Rudal Canggih Arhanud TNI AD Hancurkan 'Pesawat Musuh'

Kapolda Bangka Belitung Irjen Hendro Pandowo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama program perumahan subsidi bagi anggota Polri. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang belum memiliki rumah.

Perumahan subsidi dibangun di lahan seluas 11 hektare tepatnya di perumahan Nilam Permata Residence II, Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang. Lokasi terbilang strategis berdekatan dengan Polda Babel, bandara bahkan wisata Pantai Pasir padi.

Peletakan batu pertama dilakukan pada hari Selasa (4/3/2025). Wakapolda Brigjen Tony Harsono tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Termasuk dari Korem, pengembang dan Dinas Perumahan Provinsi Babel.

"Kita melakukan groundbreaking untuk perumahan subsidi bagi anggota Polri. Semoga membantu anggota untuk memiliki rumah pribadi," jelas Irjen Hendro usai peletakan batu pertama kepada wartawan.

Hendro menyebut dari total 9.150 anggota Polri di wilayah Babel, 5.198 di antaranya telah memiliki rumah atau sekitar 65 persen. Sedangkan 1.300 anggota Polri lainnya tinggal bersama orang tua.

"Yang kita subsidi sekitar 7 persen atau sebanyak 744 anggota. Mereka adalah anggota yang masih sewa atau ngontrak," tegas Kapolda.

Diungkapkan Hendro, program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi anggota. Perumahan yang akan di bangun di lahan seluas 11 hektar itu memiliki tipe 36.

"Kita sampaikan kepada anggota untuk rumah tipe 36. Uang mukanya Rp 10 juta dengan cicilan Rp 1,8 juta per bulan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Diharapkan agar tugas mengatasi situasi Kamtibmas khususnya di Polda Bangka Belitung lebih maksimal karena tidak memikir lagi soal tempat tinggal," sambungnya.

Ia menambahkan, rencana pembangunan perumahan serupa juga akan diterapkan di sejumlah wilayah lain dengan menggandeng beberapa pengembang.

"Untuk yang di daerah, kita akan bekerja sama dengan beberapa perumahan juga," tambahnya.

Video: Tampang Riki Pria yang Bunuh Istri dan Balitanya di Pangkalpinang

Video: Tampang Riki Pria yang Bunuh Istri dan Balitanya di Pangkalpinang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri. Jenderal Sigit mengatakan rumah adalah kebutuhan dasar manusia, dan Presiden Prabowo mencanangkan program rumah subsidi bagi masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakanBapak Presiden. Di satu sisi perumahan tentunya kebutuhan mendasar, menjadi salah satu harapan personel-personel Polri," kata Jenderal Sigit di lokasi acara, Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Jenderal Sigit mengatakan untuk tahap pertama, dilakukan pembangunan 14.500 rumah. Dan targetnya dalam periode 2025 jumlah rumah yang dibangun mencapai 100.000 unit.

"Program ini kita sambut baik, dan alhamdulillah ini merupakan program pertama yang bersama-sama kita laksanakan hari ini. Ada 14.000 rumah, dan rencana tahun 2025 (membangun sebanyak) 100.000 rumah," papar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menjelaskan pembangunan perumahan akan memberikan banyak dampak bagi perekonomian daerah. Oleh sebab itu dia berharap program ini benar-benar berjalan sesuai rencana.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, 3 juta rumah di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena sektor properti menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi," ungkap Jenderal Sigit.

"Harapan kita, program ini berjalan dengan baik dan betul-betul juga memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggota kami, salah satunya bisa memiliki rumah," imbuh mantan Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit atas dukungannya membantu dalam program 3 juta rumah subsidi. Dia mengatakan Pemerintah memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami. (Sebanyak) 14.500 itu sama dengan 0,5 persen lah kurang lebih, dari target 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi tahun ini," tutur Ara di lokasi.

"Kita biasanya tahunya karpet merah buat investor, pemerintahan Prabowo ini karpet merah buat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), yang secara umum penghasilannya 8 juta (ruliah) ke Bawah," tambah Ara.

Ara menyebutkan pemerintah akan memberi kebijakan menggratiskan PPN rumah yang nilainya di bawah Rp 2 miliar. Kemudian Pemerintah juga menggratiskan PBG dan BPHTB.

"Apa yang diberikan pemerintahan presiden Prabowo? Satu, PPN di bawah Rp 2 miliar gratis sampai bulan Juni. Kedua, PBG gratis. Tiga, BPHTB gratis," ujar Ara.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo selaku Kasatgas Bidang Perumahan Polri, hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pimpin groundbreaking serentak rumah subsidi untuk personel Polri dan PNPP di Karawang, Jabar, Selasa (4/3/2025). (dok. Polri)

Acara dibuka dengan dialog interaktif Kapolri Jenderal Sigit dengan perwakilan personel Polri pengajuan KPR terbanyak pada 2024. Acara kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri dan Menteri Maruarar.

Setelah itu, penyerahan simbolis kunci perumahan Griya Alika oleh Kapolri ke Karo SDM Polda Papua. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit mengatakan hal ini dilakukan untuk mendukung program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Nanang Avianto melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kaltim. Langkah ini sebagai dukungan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI.

"Dengan adanya SPPG ini, diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Kaltim dan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas," ucap Irjen Nanang, Selasa (18/2/2025).

Kegiatan groundbreaking dilaksanakan di Kawasan Stal Kuda, Balikpapan, Selasa (18/2/2025). Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Kaltim Brigjen M Sabilul Alif, Pejabat Utama Polda Kaltim, serta pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Kaltim dan para tamu undangan lainnya.

Pembangunan SPPG ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi 3.287 anak dari berbagai jenjang pendidikan yang berada di Kota Balikpapan. Fasilitas ini dibangun di lahan seluas 400 meter persegi dan ditargetkan selesai dalam 2-3 bulan.

"Data-data ini sudah kami kompulir dari awal yang ada dalam jangkauan SPPG ini. Direncanakan, tidak lebih dari 15 menit dari sekolah untuk menjaga kualitas makanan," tuturnya.

"Dengan kecepatan kita dalam membangun akan menghasilkan bangunan yang berkualitas karena akan digunakan untuk jangka panjang," ujar Irjen Nanang.

Dengan anggaran sekitar Rp 3,1 miliar dari Badan Gizi Nasional (BGN), proyek ini juga menjadi percontohan di Kaltim. Rencananya, fasilitas serupa akan dibangun di Penajam Paser Utara dan Kutai Barat.

"SPPG Balikpapan ini akan menjadi proyek percontohan untuk wilayah Provinsi Kaltim, dengan rencana pembangunan SPPG di tiga lokasi lainnya, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat," pungkasnya.

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Perusahaan swasta turut menyumbang dalam membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Salah satunya, PT Adaro Energy Indonesia (ADRO) akan mulai membangun perumahan MBR di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Boy Thohir selaku Presiden Direktur Utama Adaro akan melakukan groundbreaking pada Maret 2025 mendatang. Hal itu disampaikannya usai menghadiri forum diskusi di Menara Kadin Indonesia.

"Ya, rencananya bulan depan Boy Thohir (groundbreaking di Kalsel)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Ia menyebut ini Boy Thohir ingin membantu memberikan sumbangan. Adapun untuk jumlah rumah yang akan dibangun oleh Adaro belum diketahui.

Di samping itu, Ara menyarankan agar pengembang untuk melakukan efisiensi dalam membangun perumahan. Hal itu dengan menjalankan konsep central purchasing, yakni membeli material secara masif untuk mendapat harga lebih terjangkau.

"Misalnya satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semen yang bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa. Belum lagi cat, besi, kaca, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menyebut cara tersebut akan sangat bermanfaat bagi pengembang lantaran bisa mendapatkan potongan harga. Dengan begitu keuntungan perusahaan akan meningkat.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk Program 3 Juta Rumah pada Desember 2024 lalu. Proyek hunian ini akan dilakukan di dua daerah, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024) lalu.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Namun, rencana tersebut sempat mundur, Ara menyampaikan Adaro akan membangun rumah untuk MBR pada Januari 2025.

"Kita sudah dapat bantuan 250 rumah dari Agung Sedayu. Tanggal 27 Desember dari BRAU akan membangun rumah di kawasan luar tambangnya untuk masyarakat di Berau sana. Dari Adaro mudah-mudahan Januari (2025) akan jalan usahanya," tutur Ara.

Hal itu dikatakannya dalam acara Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solikan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi, di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait (Ara) mengungkapkan akan ada pembangunan perumahan untuk TNI angkatan darat, laut, dan udara. Groundbreaking akan dimulai pada Februari dan Maret 2025.

Hal ini ia ungkapkan dalam acara pelantikan Pejabat Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta.

"Bulan Februari, kita akan mulai membangun rumah buat Angkatan Darat. Bersama-sama dengan Angkatan Darat. Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia juga memiliki rumah," kata Ara pada Kamis (30/1/2025).

Dalam pembangunan rumah kali ini, ia menggandeng sejumlah perbankan milik BUMN. Untuk pembangunan perumahan TNI Angkatan Darat (AD), bank pendampingnya adalah Bank Mandiri

"Saya sudah dua kali bertemu dengan Jendral Maruli KSAD (Kepala Satuan Angkatan Darat) dan juga dengan Dirut Mandiri. Nanti bank pendampingnya adalah Bank Mandiri," ungkap Ara.

Pembangunan perumahan selanjutnya diperuntukkan bagi anggota kepolisian atau Polri. Targetnya pembangunan dimulai paling lambat Maret 2025.

Selanjutnya, Kementerian PKP juga akan membangun perumahan untuk anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada Maret mendatang. Nantinya bank pendamping untuk perumahan TNI AL adalah bank BNI.

"Kita akan mulai membangun bersama-sama BNI dan Angkatan Laut. Di tempat yang ditentukan. Paling lama saya ingin bulan Maret dengan Angkatan Laut," sebutnya.

Terakhir, ada pula pembangunan perumahan untuk TNI Angkatan Udara (AU) dengan bank pendamping adalah bank BRI.

Sementara itu, untuk pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga tengah dibangun di beberapa tempat. Bahkan Kementerian PKP, menggaet investor asing yakni dari Qatar untuk pembangunan rumah di perkotaan. Ada pun nilai investasi yang digelontorkan mencapai US$ 16-20 miliar atau Rp 262-327 triliun (kurs Rp 16.379).

Lalu, Ara juga menyampaikan Uni Emirat Arab (UAE) tertarik menyusul Qatar. Saat ini mereka tengah melakukan survei lahan yang cocok.

Lahan-lahan tersebut merupakan lahan yang telah disediakan dari Sekretariat Negara (Setneg), perumahan anggota DPR di Kalibata, tanah di sekitar Gelora Bung Karno (GBK), aset milik PT KAI, PT Pekebunan Nusantara, Perumnas, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga barang sitaan negara.

"Kita doakan ya, mohon doanya ya. Kita sampaikan tadi UEA mereka lihat lahan-lahan kita. Mereka melihat marketnya. Aturannya seperti apa, itu kan ada proses," imbuhnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka-bukan soal temuan lambatnya proses pembangunan proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN). Maruarar pun mengungkap rencana pemerintah meninjau ulang kinerja investor di IKN.

Maruarar mengatakan saat ini banyak groundbreaking proyek yang sudah dilakukan di IKN. Hanya saja proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit sehingga menjadi pertanyaan pemerintah soal komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," katanya usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikFinance, Selasa (21/1/2025).

Pria yang akrab disapa Ara ini menegaskan pemerintah akan memperjelas komitmen investor. Jika memang tidak ingin melanjutkan, maka kesempatan akan diberikan kepada pihak yang mau dan lebih produktif.

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," tambah dia.

Ara menyampaikan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar swasta harus diutamakan untuk membangun IKN. Dengan catatan, harus ada deadline atau tenggat waktu yang harus dipenuhi para investor demi mengebut pembangunan di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," imbuhnya.

Jika tidak menyanggupi maka proyek tersebut akan diberikan ke investor lain yang mumpuni. Ara menilai hal itu diperlukan sesuai arahan Prabowo.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," tutupnya.

Video Menteri PKP: Prabowo Senang Meresmikan, Bukan Groundbreaking

Video Menteri PKP: Prabowo Senang Meresmikan, Bukan Groundbreaking

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap rencana pemerintah meninjau ulang kinerja investor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini menyusul temuan lambatnya proses pembangunan proyek swasta di sana.

Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, saat ini banyak groundbreaking proyek sudah dilakukan di IKN, namun proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit. Oleh karena itu pemerintah akan menanyakan komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," katanya usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," tambah dia.

Menurutnya Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar swasta harus diutamakan untuk membangun IKN. Dengan catatan harus ada deadline atau tenggat waktu yang harus dipenuhi para investor demi mengebut pembangunan di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," imbuhnya.

Jika tidak menyanggupi maka proyek tersebut akan diberikan ke investor lain yang mumpuni. Ara menilai hal itu diperlukan sesuai arahan Prabowo.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," tutupnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto terkait 27 tower ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah rampung. Ara menyebut tower itu siap untuk diresmikan.

"Yang pertama, kami melaporkan bahwa kami, Kementerian Perumahan, sudah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan. Karena tadi Bapak Presiden mengatakan beliau senangnya datang untuk meresmikan, bukan untuk groundbreaking," kata Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Selain itu, Ara juga melaporkan 10 tower lain di Jakarta yang juga telah selesai. Tidak hanya ASN, tower di Jakarta ini juga diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang kedua, di IKN sudah juga kami selesaikan, rumah jabatan Menteri, dan itu juga siap untuk diresmikan. Nah kemudian yang ketiga, kami juga melaporkan bahwa akhir Januari ini, tiga tower di Kemayoran sudah siap untuk diresmikan, di Kemayoran, di Pademangan," ujarnya.

"Kemudian Wisma Atlet di Kemayoran. Yang keempat, tujuh tower siap diresmikan bulan April. Tadi saya menyampaikan usulan, bisa Bapak Presiden meresmikan langsung akhir April, itu sepuluh tower," lanjut Ara.

Ara menekankan arahan Prabowo terkait aturan harga sewa tower di Jakarta. Prabowo meminta harga sewa paling rendah untuk program MBR.

"Tadi juga diberikan arahan, Bapak Presiden, kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Juga diberikan, itu uang sewa yang paling murah. Kemudian baru kepada ASN, di atasnya baru yang komersial," ujarnya.

"Jadi jelas kebijakannya diminta untuk prorakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yang kita angka yang paling murah. Kemudian di atasnya adalah buat ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah buat yang komersial. Tadi yang pertama soal IKN, yang kedua soal Kemayoran," imbuhnya.