Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan akan ada 1.300 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten. Selain itu, pemerintah akan menggunakan mayoritas bahan baku lokal untuk menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kemarin saya baru saja bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Disampaikan bahwa akan ada 1.300 dapur di Provinsi Banten. Kemudian, 2,9 juta penerima manfaat, dan akan berputar Rp 15 triliun untuk urusan makan bergizi gratis," ujar Andra Soni di Pandeglang, Kamis (8/5/2025).

Selain itu, Andra menyebut pemerintah mengutamakan pasokan pangan lokal untuk program makan bergizi gratis, sehingga masyarakat desa harus memanfaatkan kondisi tersebut menjadi peluang ekonomi.

"85 persen merupakan bahan baku lokal, sehingga potensial bagi kita di desa untuk bisa menjadi supplier dari dapur-dapur yang akan dilaksanakan," katanya.

Agar desa bisa menjadi supplier bahan pangan program MBG, maka perlu dibentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pemprov memberikan dana kepada desa, yang salah satu peruntukannya bisa digunakan untuk membentuk badan hukum Kopdes Merah Putih.

"Untuk mempercepat proses terbentuknya Kopdes Merah Putih di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten akan segera mencairkan bantuan desa sebanyak Rp 100 juta per desa, dan salah satunya bisa dipergunakan untuk biaya pembentukan Koperasi Desa," katanya.

Ia menyebut terdapat 1.552 desa dan kelurahan di Banten. Karena itu, Pemprov Banten akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun desa, seperti yang tercantum dalam program Asta Cita.

"80 persen wilayah Banten adalah pedesaan, sehingga kami sangat mendukung program Asta Cita ke-enam Bapak Prabowo. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di Banten, saya dan jajaran siap mendukung," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah susun di kawasan Jalan Srijaya Km 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia ingin menjadikan rusun itu sebagai rumah bagi pegawai RSUD Siti Fatimah dan rumah singgah keluarga pasien dari luar kota.

Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pelimpahan aset dan rancangan rencana agar mengalihfungsikan bangunan itu. Peralihan ini karena gedung tersebut terbengkalai dan memprihatinkan.

"Saya minta pemprov dan direktur rumah sakit berkirim surat terkait peralihan fungsi rumah susun ini, kalau nanti ingin difungsikan rumah sakit silakan tapi betul-betul mau fungsional sesuai dengan kapasitas keuangan dan berlanjut jangan sampai mangkrak lagi," ujar Fahri Hamzah, Senin (5/5/2025).

Terlihat kondisi gedung rusun yang terbengkalai dan kurang terawat. Padahal akses dengan jalan utama sangat dekat dan tidak berjauhan dengan RSUD Siti Fatimah.

Diketahui, rusun itu berdiri di atas lahan Pemprov Sumsel dan dikelola Kementerian PUPR. Rusun memiliki 75 kamar dengan 4 lantai. Fasilitas yang dimiliki lengkap, di antaranya instalasi listrik dan air.

Fahri berharap peralihan fungsi rusun itu dapat digunakan sesuai peruntukannya. Untuk renovasi dia berharap bisa secepatnya dilakukan.

"Paling tidak renovasi bisa dilakukan per 1 juni 2025," katanya.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan akan segera membuat surat ke Kementerian PKP untuk serah terima penyerahan aset serta proposal pengajuan renovasi aset rusun.

"Kita akan ajukan surat dulu ke Kementerian barulah nanti seperti apa keputusannya sehingga dapat kita jalankan," ujarnya.

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah susun di kawasan Jalan Srijaya Km 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia ingin menjadikan rusun itu sebagai rumah bagi pegawai RSUD Siti Fatimah dan rumah singgah keluarga pasien dari luar kota.

Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pelimpahan aset dan rancangan rencana agar mengalihfungsikan bangunan itu. Peralihan ini karena gedung tersebut terbengkalai dan memprihatinkan.

"Saya minta pemprov dan direktur rumah sakit berkirim surat terkait peralihan fungsi rumah susun ini, kalau nanti ingin difungsikan rumah sakit silakan tapi betul-betul mau fungsional sesuai dengan kapasitas keuangan dan berlanjut jangan sampai mangkrak lagi," ujar Fahri Hamzah, Senin (5/5/2025).

Terlihat kondisi gedung rusun yang terbengkalai dan kurang terawat. Padahal akses dengan jalan utama sangat dekat dan tidak berjauhan dengan RSUD Siti Fatimah.

Diketahui, rusun itu berdiri di atas lahan Pemprov Sumsel dan dikelola Kementerian PUPR. Rusun memiliki 75 kamar dengan 4 lantai. Fasilitas yang dimiliki lengkap, di antaranya instalasi listrik dan air.

Fahri berharap peralihan fungsi rusun itu dapat digunakan sesuai peruntukannya. Untuk renovasi dia berharap bisa secepatnya dilakukan.

"Paling tidak renovasi bisa dilakukan per 1 juni 2025," katanya.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan akan segera membuat surat ke Kementerian PKP untuk serah terima penyerahan aset serta proposal pengajuan renovasi aset rusun.

"Kita akan ajukan surat dulu ke Kementerian barulah nanti seperti apa keputusannya sehingga dapat kita jalankan," ujarnya.

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

...Kami akan menggunakan pola asrama dalam menerapkan MBG. Jadi, tidak diterapkan di sekolah biasa, ujarnya seusai dilantik menjadi gubernur definitif Papua Pegunungan di Istana Negara, Jakarta, Kamis

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap awal di wilayah setempat akan difokuskan hanya untuk lembaga pendidikan yang menerapkan sistem asrama.

"Kami akan menggunakan pola asrama dalam menerapkan MBG. Jadi, tidak diterapkan di sekolah biasa," ujarnya seusai dilantik menjadi gubernur definitif Papua Pegunungan di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

John menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi persoalan gizi, pendidikan, dan kesehatan di daerah-daerah tertinggal.

Gubernur John juga akan meningkatkan sosialisasi program MBG guna mengatasi penolakan dan kesalahpahaman yang selama ini terjadi di masyarakat setempat.

Meski tidak menjelaskan secara spesifik bentuk penolakan tersebut, tapi John menilai hal itu terjadi akibat kurangnya informasi yang utuh serta adanya pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi opini masyarakat.

“Tidak ada masalah sebenarnya. Ini kan pertarungan mempengaruhi. Kadang-kadang ada orang yang lempar batu, sembunyi tangan. Kasihan, yang dikorbankan rakyat kecil,” ujarnya.

Ia menyatakan, dengan telah dilantiknya gubernur definitif, pihaknya akan segera meluruskan informasi yang keliru serta melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Kami akan dudukkan persoalan ini dengan baik, menjelaskan manfaat program MBG secara langsung kepada masyarakat. Kami yakin, jika disampaikan dengan benar, program ini bisa diterima dan dijalankan dengan baik,” katanya menegaskan.

Terkait target realisasi program MBG, John menyebut pihaknya masih menunggu kejelasan teknis dari pemerintah pusat, termasuk skema penyaluran, tanggung jawab pemerintah daerah, serta mekanisme pengawasan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Provinsi Jawa Tengah menerima bantuan renovasi sebanyak 500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemprov Jateng akan memprioritaskan bantuan RTLH ini bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bantuan ini selaras dengan program Pemprov Jateng yang terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program yang akan digenjot adalah setiap kepala keluarga (KK) di Jateng memiliki satu rumah layak huni.

"Sangat terbantu sekali dengan program dari kementerian (PKP). Jika dihitung kekuatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita, maka ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

Terkait warga mana yang akan mendapatkan bantuan renovasi rumah dari kementerian itu, Luthfi menyampaikan sudah siap untuk disurvei. Sebab, rencananya Menteri PKP Maruarar Sirait akan melakukan survei dua pekan mendatang di Banyumas.

Sebagai informasi, perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) menjadi prioritas Gubernur Ahmad Luthfi. Sebab, jumlah RTLH sampai dengan Desember 2024 tercatat sebanyak 1.022.113 unit. Untuk menanggulangi masalah ini diperlukan penanganan secara kolaboratif dan komprehensif dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibilty (CSR), Baznas, serta swadaya masyarakat.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menginginkan semua penerima bantuan renovasi rumah dilakukan pemeriksaan by name dan by address, sehingga tidak terjadi salah sasaran.

Ia menjelaskan bantuan renovasi rumah warga miskin yang dialokasikan untuk Jateng, Jabar, Banten, dan DKI Jakarta ini berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi di empat provinsi tersebut.

Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan mengatakan, penerima bantuan renovasi ini diharapkan merupakan rumah sendiri atau milik pribadi. Sehingga tidak ada sengketa kedepannya saat rumah sudah selesai direnovasi dan menjadi bagus.

"Sebaiknya rumah sendiri dan ditinggali sendiri. Supaya tidak ada sengketa kedepannya dengan keluarga. Rumahnya tidak di jalur hijau, dan lokasi rumah itu memang peruntukanya untuk permukiman," kata Aguan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berencana menambah 105 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Langkah ini dalam rangka menggenjot program makan bergizi gratis (MBG).

Sebanyak 105 SPPG tersebut akan disebar di 35 kabupaten/kota di Jateng, dengan masing-masing kabupaten/kota terdapat tiga SPPG baru.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan akan segera berkoordinasi dengan bupati/wali kota se-Jawa Tengah untuk merealisasikan tambahan SPPG tersebut. Pihaknya menargetkan penambahan itu bisa terealisasi dalam sepekan ke depan.

"Kita rapat untuk persiapan percepatan program MBG, dan alhamdulillah sudah langsung diterima di BGN, sehingga langsung ada tindak lanjut," kata Taj Yasin dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Hal itu dia sampaikan usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN), di Jakarta.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng ini menyebut Pokja MBG Jateng juga akan membantu BGN dalam mengakomodir SPPG yang telah berjalan. Sehingga nantinya tak hanya bertambah, tetapi dapur MBG yang telah berjalan akan didata serta dinilai kelayakannya.

Dalam pertemuan tersebut, Pokja MBG Jateng menyampaikan sejumlah usulan dan kendala dalam pelaksanaan program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa usulan yang disampaikan, yakni tentang fungsi pengawasan agar didelegasikan ke daerah. Sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan.

Taj Yasin juga menyampaikan agar dilakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji, serta Sertifikasi Laik Higiene Sanitani (SLHS). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.

Sebelumnya, Pokja MBG Jateng telah memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD, berupa 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Di samping itu ada juga 34 SMK yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sementara ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan berpotensi sebagai tempat dapur SPPG.

"Kita berharap jalannya program MBG ini lebih masif lagi di Jawa Tengah," tandas Taj Yasin.

Pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap kasus 32 situ di kawasan Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, yang menghilang. Sebagian di antaranya kini sudah berubah menjadi perumahan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, saat ini kondisi 32 situ tersebut cukup beragam. Beberapa di antaranya ada yang berubah menjadi perumahan.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain. Karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan, pada mulanya kondisi 32 situ yang lenyap ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya membandingkan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang eksisting.

Hingga saat ini, kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

"Itu kan sesuatu yang lagi kita bahas terus-terusan sama Menteri ATR, sama gubernur, kemarin kan sama Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung), Gubernur Jawa Barat (Dedk Mulyadi), sekarang sama Gubernur Banten Andra Soni banten hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga sempat menyinggung tentang hilangnya 32 situ tersebut. Data itu dibahas bersama saat Rapat Koordinasi (Rakor) tanah dan pengendalian banjir beberapa waktu lalu.

"Kemarin sudah ada 32 situ di kawasan Jawa Barat, Wetan Jakarta ini, Timur Jakarta Yang hilang," kata Nusron, dalam media gathering di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Nusron mengaku belum mengetahui secara detail penyebab dari hilangnya situ-situ tersebut karena belum melakukan pengecekan satu per satu. Dalam waktu dekat, ia akan kembali melangsungkan rapat bersama Gubernur Banten dalam rangka pengecekan.

"Hari Jumat nanti saya rapat dengan Gubernur Banten (Andra Soni), saya mau hitung lagi yang Banten ada berapa, baru kita lihat detailnya satu per satu," ujar dia.

"Ya kan lokasinya, karena situnya udah nggak ada, kita nggak tahu dulunya di mana. Saya kan baru juga di sini. Nanti akan saya tanya ini dulu di mana sih letak situnya, sekarang jadi apa. Nanti akan saya pelajari satu per satu," sambungnya.

Ia juga belum dapat memastikan bagaimana alih fungsi lahan di kawasan tersebut sehingga situ-situ tersebut bisa menghilang. Sebab dalam rapat kemarin, pihaknya berfokus pada persoalan sungai dan sempadan sungai di kawasan Kali Bekasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengeluarkan aturan terkait larangan penggunaan area perkebunan, kehutanan, maupun Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kawasan permukiman.

Kebijakan ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Menteri (Permen).

Dedi mengungkapkan hal ini usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, juga beberapa kepala daerah Jawa Barat di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Tadi, kita didiskusikan secara bersama kalau provinsi akan mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang larangan penggunaan area perkebunan, kehutanan, dan daerah aliran sungai, kemudian Pak Menteri (PKP) juga akan mengeluarkan Permen masih dalam kajian," jelas Dedi.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari tiga penemuan penyebab banjir yang melanda beberapa wilayah di Jawa Barat.

Pertama, daerah hulu yang merupakan daerah resapan air terdiri dari kawasan gunung, hutan, dan perkebunan yang berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman elit maupun wisata.

Dengan begitu, dampaknya sampai menggerus area resapan air dengan jumlah cukup tinggi.

Kemudian, bantaran sungai mengalami perubahan bentuk seperti penyempitan, pendangkalan, maupun diisi oleh area permukiman.

Sementara itu, terdapat banyak rawa maupun sawah diuruk dengan membangun area permukiman. Dengan begitu berdampak pada banjir dengan ketinggian 2,5 meter.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bertemu dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut mengenai bangunan di daerah aliran sungai (DAS).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada Senin (17/3) depan. Pertemuan dikabarkan akan dilakukan di kantor Kementerian PU.

"Nah kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah. Dan kemudian nanti kita tanamin pohon dengan khas tertentu sehingga menjadi indah," kata Dedi kepada wartawan di Kantor PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Selain bangunan di dekat DAS, pihaknya bersama Kementerian PKP akan mencari solusi terkait area persawahan yang sudah dipakai menjadi perumahan. Hal ini agar ke depan tidak ada kejadian banjir akibat alih fungsi lahan.

"Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah kandung ada perumahan, harus dicari solusi gimana ke depan tidak banjir lagi. Nanti Pak Menteri punya formula tentang itu," bebernya.

Dedi mengungkapkan, pihaknya dengan kementerian terkait juga akan merumuskan cara agar tidak ada lagi pembuangan limbah rumah tangga ke sungai.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP baru saja bertemu dengan pejabat pemerintah Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal di bidang perumahan, salah satunya terkait penegakan hukum untuk bangunan di area 'hijau'.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ke depan tidak ada lagi bangunan berupa villa maupun rumah di daerah yang dekat aliran sungai, persawahan, hingga hutan. Sebab, hal itu memicu terjadinya banjir akibat tidak ada resapan air.

"Dan itu harus ditegaskan, jadi memang penegakan hukum kita sepakat sama Pak Dedi harus ditegakkan," katanya kepada wartawan di kantornya.

Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan peraturan gubernur untuk mengatur soal bangunan di beberapa area, seperti DAS, persawahan, maupun perhutanan. Lalu, Menteri PKP juga akan mengeluarkan aturan menteri terkait hal tersebut.

Pemerintah Resmikan Rusunawa Rancaekek sebagai Bagian dari Program PPKS

Pemerintah Resmikan Rusunawa Rancaekek sebagai Bagian dari Program PPKS

Pemerintah Jawa Barat berencana untuk membangun 1.000 rumah panggung di kawasan Pondok Gede Permai (PGP), Bekasi, Jawa Barat yang terdampak banjir paling parah. Nantinya, pembangunan rumah panggung tersebut tentu hanya dilakukan bagi pemilik rumah yang bersedia.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Nantinya pihak pemerintah akan menyiapkan bantuan Rp 150 juta untuk pembangunan per unit rumah.

"Jadi yang pertama tentunya rumah panggung dibangun bagi mereka yang keluarganya bersedia dibangunkan rumah panggung. Kan tidak mungkin rumah permanen yang sudah dua lantai dipaksa jadi rumah panggung. Nah kita yang bersedia, dan tentunya kan mengikuti harga yang kita miliki," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Meski akan menyiapkan dana untuk pembangunan rumah, Dedi menyebutkan bisa saja nanti dana yang diberikan atau pembangunan rumah panggung bukan dari pemerintah melainkan melalui program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

"Nanti Pak Menteri (Maruarar Sirait) ini kan punya hubungan banyak nih ke dunia usaha, bukan hanya oleh pemprov nanti dibangunnya, bisa jadi banyak para pengusaha berpartisipasi, membangunkan rumah panggung bagi warga yang kemarin terendam banjir. Nah terutama warga-warga yang ekonomi menengah ke bawah," ungkapnya.

Ketika ditanya kapan rumah panggung mulai dibangun, Dedi tidak langsung menjawabnya. Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya akan mengajak Pemerintah Jawa Barat untuk melihat rumah panggung di kawasan Muara Angke terlebih dahulu sebagai prototipe. Apabila cocok, maka pembangunan akan bisa dilakukan.

Untuk kunjungan ke Muara Angke sendiri, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan akan dilakukan usai Lebaran atau sekitar tanggal 18-20 April 2025. Adapun, konsep rumah panggung di sana dibuat oleh Universitas Pertahanan.

"Nah dari situ lah kita bicara kalau cocok di sana itu untuk di Jawa Barat, ya baru kita akan (bangun). Kan setiap daerah itu punya keunikan yang kita juga harus hormati. Jadi perencanaan itu ya nggak bisa grusuk-grusuk. Kita harus lihat, belajar, matang, baru jalan," ujar Ara.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Jawa Barat akan menyiapkan dana untuk pembangunan rumah panggung. Pembangunan rumah panggung diutamakan pada daerah di pinggiran sungai dan yang sering terjadi banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto merinci bahwa pihaknya menargetkan 1.000 rumah panggung dibangun di PGP. Hal itu karena daerah tersebut merupakan yang paling terdampak dari banjir.

"Prioritasnya di PGP, nanti kita lihat PGP, target kita adalah seribu rumah. Karena ini paling parah di seluruh kondisi yang ada, karena posisinya berada di posisi paling rendah di antara perumahan-perumahan yang terkena dampak banjir," kata Tri.

Tri mengatakan, nantinya, pembangunan rumah panggung di PGP diprioritaskan bagi rumah yang dengan tingkat kerusakan sedang hingga tinggi. Dia mengatakan ketinggian rumah panggung minimal 2,5 meter.

Video: SMAN 21 Bekasi Minta Ujian Akhir Diundur Imbas Banjir

Video: SMAN 21 Bekasi Minta Ujian Akhir Diundur Imbas Banjir

Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025