Sejumlah pengembang perumahan mengeluhkan beberapa hal terkait pembangunan rumah subsidi kepada Komisi V DPR RI. Hal itu dilakukan saat mereka melakukan rapat dengar pendapat umum antara Komisi V dengan pengembang perumahan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali Pratna mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi ketika ingin membeli rumah subsidi adalah batas maksimal cicilan yang bisa dilakukan dari perbankan yaitu hanya 30% dari penghasilan. Hal ini cukup menyulitkan apabila penghasilan di suatu daerah rendah.

Ia mencontohkan, jika seseorang memiliki penghasilan Rp 6 juta per bulan, maka untuk mencicil rumah subsidi masih bisa dilakukan karena 30% dari Rp 6 juta adalah Rp 2 juta, sementara cicilan rumah subsidi minimal Rp 1,05 juta per bulan.

"Bagaimana dengan yang di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu UMR-nya Rp 2,4 juta. Sementara scoring yang ditetapkan oleh perbankan masih 30 persen, bahkan kita bersuara jadi 40 persen. Artinya, itu masih di angka Rp 800-900 ribu Pak. Sementara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah itu minimal Rp 1,050,000. At least, ini tidak akan ketemu di Jawa Tengah untuk mencapai kebutuhan tersebut," katanya saat rapat dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Masalah selanjutnya yaitu masih ada daerah yang belum menjalankan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya terkait pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Contoh, BPHTB yang gratis disampaikan Pak Menteri, ketiga menteri tersebut, ternyata di daerah Pak, kepala daerah itu tidak menjalankan. Saya tanya anggota saya kenapa? Ada saja alasannya kurang ini, kurang itu. Padahal semua syarat sudah ditetapkan Pak. Itu salah satu yang harus kita luruskan Pak," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhamad mengungkapkan masih ditemukan adanya pungutan liar (pungli) saat mengurus perizinan ke badan pertanahan nasional (BPN), padahal menurutnya sudah jelas-jelas ada tulisan 'dilarang memungut'. Hal ini dialaminya sendiri saat membangun perumahan subsidi di kawasan Serang, Banten dan Penajam, Kalimantan Timur.

"Wah itu luar biasa sekali. Pungutan yang merajalela di sana itu kalau kita buatkan jalan masuk, itu mewah pasti jalan yang masuk ke rumah subsidi," katanya.

Masalah lainnya yaitu terkait dengan SLIK OJK. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online atau paylater dan kesulitan untuk mencicil rumah karena SLIK OJK-nya kurang baik.

"Maksud saya, apa salahnya sih? MBR yang, ya tentunya sekarang ini kan banyak pinjol ya Pak ya, Rp 1 juta, Rp 2 juta, Rp 500 (ribu) itu orang nggak bisa ambil rumah Pak. Kami mengusulkan, dari Apernas Jaya waktu itu di Komisi 5 tahun lalu kalau nggak salah ya, kami mengusulkan Rp 2 juta itu dihilangkan Pak," tuturnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah menuturkan, sebaiknya tidak 'menghukum' masyarakat yang memang meminjam uang melalui pinjaman online.

"Contoh yang tadi disebutkan teman-teman terkait pinjol yang hanya Rp 100 ribu tapi menghukum masa depannya Pak, tidak bisa mendapat fasilitas KPR, tidak bisa untuk berusaha mendapat fasilitas perbankan karena hanya Rp 100 ribu anak-anak sekarang paylater beli barang nunggak tapi hukumannya sampai ke masa depan Pak sulit dapat rumah," ujarnya.

Menurutnya, perlu ada gebrakan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Hal itu supaya setiap masyarakat dapat membeli rumah subsidi dan juga mengejar target Program 3 Juta Rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengaduan korban Meikarta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertambah. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyebutkan laporan yang diterima sudah mencapai 500 pelapor.

"(berapa pelaporan ke PKP?) Udah 500. (untuk Meikarta atau semua?) Meikarta sendiri," ucap Fitrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2025).

Ia mengatakan sebanyak 11 konsumen sudah menerima ganti rugi. Angka tersebut dari 116 laporan yang sudah terverifikasi oleh Kementerian PKP.

"Totalnya 116 itu sekitar Rp 26-an M," katanya.

Pertemuan selanjutnya dengan Bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta) James Riady akan dilangsungkan pada 23 Juli 2025 mendatang. Tanggal tersebut sesuai dengan tenggat waktu pencairan refund konsumen PKP yang sudah disetujui sebelumnya.

Di samping itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Ara) mengatakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"10 tahun terakhir ini, berdasarkan laporan dari dua institusi itu, yang satu negara yang satu masyarakat, paling banyak konsumen Pak dan yang paling banyak soal Meikarta," ujar Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI.

Ia mengatakan pihaknya sudah mulai menyelesaikan masalah dari skala yang besar, yakni persoalan Meikarta. Banyak konsumen telah melunasi unit pada 2018. Sekarang pembayaran ganti rugi kepada konsumen telah mulai dilakukan.

"Kami bertemu dengan ratusan orang yang sangat sedih dan pahit hidupnya karena sudah bayar lunas tetapi tidak dapat rumahnya. Itu paling besar adalah soal Meikarta," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menargetkan pencairan ganti rugi konsumen Meikarta selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Lalu, Fitrah Nur melaporkan ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP). Total kerugian yang tercatat mencapai Rp 26,8 miliar.

Dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

"Total dari 118, ada Rp 26,8 M. Yang baru menyerahkan mereka punya data, baru 102. Baru 102 yang menyerahkan data," ujar Fitrah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memerlukan peta jalan untuk mencapai program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

"Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah," ujar Ara di Jakarta, Selasa (20/5), seperti dikutip Antara.

Ara membeberkan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian PKP dalam penyusunan peta jalan sektor perumahan ini.

Pertama, memberikan arah strategi dan tahapan pelaksanaan yang terukur untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah secara efektif dan tepat sasaran.

Kedua, mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketiga, menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program dan anggaran guna mendukung percepatan pembangunan perumahan.

Ara mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PKP dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

Beberapa kendala yang dihadapi mulai dari keterbatasan dana, ketersediaan lahan, kualitas bangunan serta penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

"Tidak ada visi misi menteri tapi hanya ada visi misi Presiden. Saya prajurit dan semua jurus akan kami lakukan untuk mencapai 3 juta rumah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ara menekankan setiap data yang digunakan oleh Kementerian PKP berasal dari data BPS. Lantaran masih menggunakan data lama, ia meminta agar BPS bisa melakukan pengkinian data terbaru .

"Saya juga minta BPS bisa mengupdate data terbaru yang tahun 2025 karena data saat ini adalah data 2023. Apalagi kementerian / lembaga dalam pemerintahan sepakat rapat kabinet menggunakan sumber data hanya satu dari BPS," terangnya.

KOMPAS.com - Program menyediakan tiga juta rumah per tahun yang merupakan salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan hangat dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada Senin (19/5/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab dipanggil Ara, menghadapi kritik tajam dari anggota DPR soal progam tiga juta rumah Prabowo ini.

DPR menilai rencana pelaksanaan program ini masih sangat tidak jelas, baik dari segi anggaran maupun strategi pencapaiannya.

Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPR bahkan menyebut program ini sebagai "omon-omon" atau omong kosong yang tidak memiliki kejelasan.

Lantas, bagaimana rencana realisasi program tiga juga rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo?

Apakah Anggaran untuk Program 3 Juta Rumah Sudah Disiapkan?

Salah satu anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo dari Fraksi PKS, menyampaikan keprihatinannya mengenai kurangnya kejelasan dalam anggaran dan pelaksanaan program tersebut.

Ia menekankan bahwa hingga Mei 2025, anggaran untuk target pembangunan 2.247.088 rumah masih belum ada.

“Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini sudah bulan Mei, target 2.247.088 rumah masih entah di mana,” kata Yanuar.

Haryanto dari Fraksi PDIP juga menekankan masalah perencanaan program.

Ia mengingatkan bahwa target 3 juta rumah belum didukung oleh peta jalan yang perinci, khususnya dalam hal pembiayaan.

“Belum jelas yang dibiayai pemerintah berapa, tanggung jawab investor berapa, dan bagaimana mitigasi jika target tidak tercapai,” tutur Haryanto.

Ia memberikan contoh bahwa jika menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp20 juta per unit, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp60 triliun.

Angka ini jauh melampaui anggaran Kementerian PKP 2025 yang hanya sebesar Rp5,078 triliun dan juga mengalami penurunan dari Rp14,3 triliun pada 2024.

Seberapa Sulit Mencapai Target Pembangunan 3 Juta Rumah?

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menambahkan bahwa backlog perumahan tidak berkurang secara signifikan meskipun program serupa telah diluncurkan sebelumnya.

Ia menghitung bahwa untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun, pemerintah perlu membangun 8.220 unit per hari, angka yang dianggap sulit dicapai dengan anggaran yang terbatas dan tanpa strategi yang jelas.

Dalam kesempatan tersebut, Ara menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam program ini, seperti masalah lahan, pembiayaan, dan koordinasi antar pihak.

Ia mengakui bahwa penyediaan lahan sering kali dihadapkan pada masalah hukum, terutama terkait status tanah yang dihibahkan.

Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan utama, di mana Ara berharap adanya dukungan likuiditas dari perbankan dan investor swasta.

Mengapa Program 3 Juta Rumah Tuai Kritik?

Namun, penjelasan Ara justru memicu lebih banyak pertanyaan dari anggota DPR.

Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, berpendapat bahwa peta jalan yang disusun oleh Kementerian PKP masih sangat prematur.

“Roadmap-nya belum memenuhi kriteria untuk program sebesar ini. Harusnya ada indikator target, sumber pembiayaan, dampak, keberlanjutan, dan model pengawasan,” kritik Syaiful.

Ia juga menyoroti bahwa tanpa kejelasan, banyak masyarakat yang membatalkan rencana pembelian rumah, mengingat harapan mereka untuk mendapatkan rumah gratis dari program tersebut.

Menanggapi kritik ini, Ara menegaskan bahwa ia tidak memiliki visi misi pribadi, melainkan hanya menjalankan visi misi Presiden Prabowo.

“Tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden. Saya siap di-reshuffle jika tak mampu menjalankan tugas dengan baik,” kata Ara.

Ara juga menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, untuk mendukung program ini.

Ia mengeklaim bahwa enam perusahaan besar telah berkomitmen, meskipun detail komitmen tersebut belum diuraikan.

Apakah Program 3 Juta Rumah Memiliki Peluang untuk Berhasil?

Kritik DPR terhadap program 3 juta rumah bukan tanpa alasan.

Sejak diluncurkan pada Oktober 2024, program ini telah menimbulkan keraguan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi pengembang seperti REI, Apersi, dan Himperra.

Mereka mengeluhkan ketidakjelasan regulasi dan peta jalan yang ada, yang menyulitkan menentukan peran dalam ekosistem perumahan.

Selain itu, capaian pembangunan rumah pada era sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 150.000 unit per tahun, jauh dari target 3 juta, menambah skeptisisme terhadap program ini.

Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan anggaran Kementerian PKP yang minim, tantangan semakin kompleks untuk merealisasikan program ini.

Beberapa pengamat menyarankan agar pemerintah lebih realistis dengan menurunkan target atau memperjelas strategi gotong royong yang melibatkan pihak swasta, perbankan, dan pemerintah daerah.

Anggota Komisi V DPR, Yasti Soepredjo, menyentil bahwa tanpa perencanaan yang matang, program tiga juta rumah ini berisiko menjadi sebuah "mimpi indah" yang sulit untuk diwujudkan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Kritik Tajam Ara: Peta Jalan Program 3 Juta Rumah Hanya Omon-omon".

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan bertemu dengan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani. Pertemuan itu membahas soal pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.

Ara mengatakan dirinya sudah meminta izin kepada Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo untuk rapat bersama sejumlah perbankan.

"KUR bagaimana itu bisa buat perumahan, itulah kita mau bicarakan," ujar Ara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2025).

Ia menyatakan KUR untuk perumahan merupakan goodwill Presiden Prabowo Subianto. Untuk menjalankan hal tersebut, perlu ada pembahasan soal mekanisme aturan, prosedur, payung hukum, penerima, serta nominalnya.

"Bagaimana KUR dari Danantara dari Bank BUMN bisa juga itu dialokasikan untuk perumahan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan Prabowo memberikan arahan kepada BPI Danantara untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri Maruarar Terharu Tukang Becak Dapat Rumah Subsidi di Batang

Video: Menteri Maruarar Terharu Tukang Becak Dapat Rumah Subsidi di Batang

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak para pengembang perumahan untuk menyediakan rumah subsidi yang layak kepada masyarakat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan.

"Kita sepakat bahwa sandang, papan, pangan merupakan hak hidup warga negara," kata Ahmad Luthfi saat membuka Jateng Omah Expo ke-3, di Semarang, Senin.

Menurut dia, pengembang perumahan memiliki kontribusi besar dalam menekan angka kemiskinan di Jateng, terutama dalam penyediaan akses hunian.

"Ke depan Jateng harus mampu. Menekan angka kemiskinan (melalui) layanan dasar yakni rumah. Semoga lahannya terjangkau, dan bangunan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jateng terus menjalankan keterjangkauan rumah bagi warga tidak mampu, salah satunya melalui program "Tuku Lemah oleh Omah" dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Luthfi mengatakan bahwa perbaikan RTLH akan digenjot pada tahun 2025, dengan total ada 17.000 unit RTLH yang mendapatkan bantuan.

Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional (Apernas) Jateng Eko Purwanto menyebutkan masih terdapat 324.803 "backlog" kepemilikan rumah per Desember 2024.

Penyebabnya, kata dia, antara lain tingginya harga rumah dan minimnya informasi dalam mendapatkan rumah.

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng dalam upaya mengurangi "backlog" perumahan tersebut dan membantu pemenuhan target tiga juta rumah subsidi oleh pemerintah pusat.

Ia merinci program perumahan yang diupayakan mencakup rumah susun perkotaan, rumah pedesaan dan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui ajang Jateng Omah Expo (Jomex) 2025 yang digelar mulai 15-26 Mei, asosiasi juga mendorong program sertifikasi pengembang perumahan.

Jomex diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Developer Provinsi Jateng bekerja sama dengan Pemprov Jateng, diikuti oleh 19 pengembang perumahan, baik subsidi mupun komersial, dua building material, serta lima perbankan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut ada potensi kuota rumah subsidi kembali bertambah 90 ribu unit.

Subsidi berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema yang ditawarkan adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang saat ini kuotanya baru resmi bertambah menjadi 350 ribu rumah.

"Berarti ada tambahan 130 ribu rumah (dari kuota FLPP awal sebesar 220 ribu unit), sudah ada uangnya," jelas Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Dan ada lagi potensi untuk menambah (kuota FLPP) 90 ribu rumah," ungkapnya.

Pada bahan paparan Kementerian PKP, kuota awal rumah subsidi di 2025 adalah 220 ribu unit. Kemudian, Ara Dkk mendapatkan tambahan kuota sekitar 130 ribu rumah.

Di lain sisi, Menteri Ara menjelaskan APBN cuma mampu membiayai 9 persen dari total kebutuhan program 3 juta rumah. Ini sama dengan 270 ribu unit rumah yang mampu dibangun menggunakan kas negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya masih harus putar otak mencari uang untuk membangun 2,7 juta rumah sisanya. Akan tetapi, ia menegaskan optimistis program ini tetap bisa tercapai berbekal kerja keras, jujur, dan transparansi.

"Mungkin selama ini teman-teman di Komisi V tidak menghadapi situasi seperti yang saya hadapi. Mungkin selama ini menteri terdahulu tidak perlu mencari investasi, pembiayaan, dari Bank Indonesia (BI), corporate social responsibility (CSR) seperti yang kami alami," tutur Ara.

"Pada waktunya kalau kami tidak yakin, kami siap, pembantu presiden kapan pun kami di-reshuffle siap. Bagi kami kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri satu tahun ini. (Tapi) kami gak ragu-ragu kok, kami bekerja keras untuk mencapai ini," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksanaan program 3 juta rumah masih menghadapi sejumlah tantangan. Pasalnya, memasuki bulan ketujuh masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto realisasi program tersebut masih jauh dari yang ditargetkan pemerintah.

Asal tahu saja, pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) TA 2025 sebagai Kementerian teknis yang mengeksekusi program 3 juta rumah hanya dianggarkan sebesar Rp3,4 triliun.

Jakarta: Cirebon menjadi salah satu kota tertua di Indonesia. Memiliki letak yang strategis yang berada di jalur pantura perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Kota ini juga menjadi pusat perdagangan dan industri hasil laut. Cirebon memiliki tipe dan harga rumah subsidi yang bervariasi.

Jika kamu ingin tinggal di Kabupaten Cirebon, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit subsidi harga mulai Rp140 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cirebon

1. Kutilang Green Garden

Perumahan ini berlokasi di Jungjang, Arjawinangun, Kab Cirebon, Jawa Barat. Saat ini masih tersedia sebanyak 16 unit subsidi dengan harga dari Rp150,5 juta setiap unitnya.

Memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan, dinding batu bata, kemudian lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Taman Cherry 2

Perumahansubsidi ini terletak di Mundumesigit, Mundu, Kab Cirebon, Jawa Barat dibangun oleh Kreasi Rumah Serasi. Perumahan ini memiliki 46 unit tipe subsidi mulai dari Rp150 juta.

Salah satunya tipe memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding batu bata merah, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

3. Griya Halimpu Indah

Berlokasi di Halimpu, Beber, Kab Cirebon, Jawa Barat, dibangun oleh Bati Agung Terus saat ini masih tersedia sebanyak 92 unit dengan harga Rp150,5 juta.

Mempunyai luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis rumah diantaranya atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Taman Hasna 2

Perumahan ini terletak di Banjarwangunan, Mundu, Kab Cirebon, Jawa Barat dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe dengan harga Rp140 juta.

Luas bangunan 36 persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batu bata - finishing cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

5. Green Dawuan

Perumahan ini dibangun oleh Bhakti Grage Utama berlokasi di Jatimerta, Gunung Jati, Kab Cirebon, Jawa Barat. Perumahan ini memiliki 92 unit subsidi.

Luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp150,5 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap baja ringan, dinding batu bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Anggota DPR Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berjanji menyiapkan 3 juta rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) setiap tahun. Ara pun menepis tudingan itu dan meminta bukti.

"Tolong Ibu (Yasti) tadi sampaikan saya pernah bicara menyampaikan berjanji membangun 3 juta rumah MBR gratis per tahun. Betul ya Bu ya? Tolong Ibu cari buktinya ya, tolong ya please katanya Ibu saya ngomong di sini ya, tolong ya. Temen-temen ada di sini semua dan tolong jujur pernah nggak saya ngomong begitu," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PKP. Kegiatan tersebut membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

Lebih lanjut, dirinya meminta maaf apabila benar pernah mengatakan hal tersebut. Berarti ia pernah berbicara sesuatu yang tidak diingatnya.

"Menurut saya, saya nggak pernah, menurut ibu pernah, kan nggak bisa diskusi lagi kan berarti masuk wilayah bukti aja," imbuhnya.

Apabila Ara terbukti mengucapkan, ia berjanji akan meminta maaf secara terbuka. Ia juga meminta agar Yasti juga meminta maaf bila salah membuat tudingan.

"Nanti kita jawab dengan bukti aja ya Bu ya jadi kita nggak mau berdebat terlalu panjang. Tolong nanti Ibu di tempat ini ya, tapi jangan potongan-potongan video," katanya.

Ara menjelaskan dirinya seorang politisi yang memiliki banyak lawan. Ia mengaku kerap diadu domba dengan potongan video, salah satunya bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

"Itu pernah saya salaman begini, jadi teman-teman pernah lihat viral kan? Banyak kita diadu domba supaya orang juga nggak senang saya dan Pak Hashim kompak. Kita berdua padahal kompak dari dulu sampai sekarang," ucapnya.

Ia pun menjelaskan rumah gratis untuk masyarakat merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR), yakni salah satu upaya dalam Program 3 Juta Rumah. Ia mencontohkan perumahan yang sedang dibangun di Tangerang.

Perumahan tersebut dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare milik perusahaannya. Lalu, rumah-rumah dibangun oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) sebagai bentuk CSR.

"Tanah dari saya, yang bangun Agung Sedayu, nanti diserahkan kepada masyarakat Pak. Adaro (PT Adaro Energy Indonesia) juga itu Pak Boy Thohir (Presiden Direktur Utama Adaro) itu grupnya bangun 500 (rumah) di Kalimantan Selatan, itu gratis juga Pak," jelasnya.

Dalam kegiatan itu, Yasti mengingatkan tentang Ara akan menyediakan 3 juta rumah gratis setiap tahun untuk MBR. Menurutnya, janji tersebut perlu diingatkan kembali agar tidak ada bias.

"Saya ingin me-refresh apa yang sudah disampaikan Pak Menteri pada saat awal kita pertemuan di ruang Komisi V ini bahwasannya program Kementerian PKP setiap tahun ini 3 juta rumah MBR gratis setiap tahun. Jadi kita harus ingatkan lagi, ini adalah program tiap tahun pemerintah menyiapkan 3 juta rumah untuk MBR gratis," ucap Yasti.

Menurutnya, program awal pemerintah tersebut perlu ditekankan. Sebab, menurutnya Ara menyampaikan ucapan tersebut berulang kali di setiap kesempatan.

Yasti kemudian mempertanyakan kendala apabila program sampai tidak tercapai. Lalu, apa masalahnya kalau program itu menjadi berbayar.

"Saya kasih videonya (bukti) Pak. Tidak potongan (video)," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Menteri Ara Siap Direshuffle Jika Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai

Video Menteri Ara Siap Direshuffle Jika Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai

Banjir melanda permukiman warga Desa Ketitang Wetan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati pagi ini. Banjir disebabkan karena tanggul Sungai Widodaren jebol lantaran tidak kuat menampung derasnya air.

Warga setempat, Wagiyo, mengatakan banjir datang dini hari tadi. Banjir karena tanggul Sungai Widodaren yang berada tidak jauh dari permukiman warga jebol. Terlebih intensif curah hujan sangat deras sejak Senin (19/5) sore sampai malam.

"Karena tanggul jebol. Tanggul tidak bisa nahan debit air sungai. Akhirnya meluap ini," jelasnya, saat dihubungi detikJateng, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya akibat banjir ini permukiman warga satu desa terdampak hingga pagi ini pukul 06.30 WIB. Banjir kali ini cukup besar dibandingkan dengan banjir sebelumnya yang sempat merendam permukiman warga.

"Ini banyak. Sekitar satu desa kena dampaknya. Karena banjir cukup besar," jelasnya.

"Besar ini tambah terus selama air sungai tidak surut," dia melanjutkan.

Warga lainnya, Salahudin, mengatakan banjir kali ini cukup besar karena curah hujan tinggi dan menyebabkan tanggul Sungai Widodaren jebol. Dia berharap agar pemerintah daerah memperhatikan nasib yang sering dilanda banjir.

"Biasanya 10 sentimeter ini ada kalau 30 sentimeter," ujarnya.

Sebagai informasi, cuaca hujan masih terjadi di wilayah Pati sampai pagi ini.

Kalaksa BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, mengatakan hujan lebat sejak Senin kemarin menyebabkan beberapa desa terdampak banjir. Akan tetapi jumlah desa pastinya masih dalam data BPBD Pati.

"Ya benar telah terjadi hujan lebat sejak sengaja kemarin yang mengakibatkan beberapa desa terdampak," jelasnya saat dihubungi.

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

KOMPAS.com - Road map (peta jalan) Program 3 Juta Rumah yang dipaparkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikritisi para anggota Komisi V DPR RI pada Senin (20/5/2025).

Wakil rakyat menilai peta jalan program tersebut masih sangat kabur, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun strategi pencapaian.

Bahkan, peta jalan program ini disebut hanya “omon-omon” alias omong kosong tanpa kejelasan.

Lantas, seperti apa peta jalan Program 3 Juta Rumah yang Ara?

Berdasarkan materi paparan Kementerian PKP, Program 3 Juta Rumah mencakup pembangunan dan renovasi rumah per tahun yang terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Peta jalan Program 3 Juta Rumah sendiri terdiri dari rencana, upaya, serta target pencapaian.

Rencana

Terdapat empat rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yakni melalui negara, pengembang, swadaya, serta gotong royong.

1. Negara

Pembangunan dan renovasi oleh Negara meliputi Rumah Khusus (Rusus), Rumah Susun (Rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kumuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan mikro, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kementerian Sosial, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

2. Pengembang atau Developer

Pembangunan rumah oleh pengembang atau developer meliputi rumah sederhana non-FLPP, rumah menengah, rumah mewah, Bank Indonesia (BI), dan investasi luar negeri.

3. Swadaya

Masyarakat membangun dan merenovasi rumah dengan biaya sendiri.

4. Gotong Royong

Pembangunan dan renovasi rumah secara gotong royong oleh pengusaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut meliputi:

• Penyediaan dukungan likuiditas Bank Indonesia untuk menambah pembiayaan rumah subsidi FLPP dan rumah komersial;
• Pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pemanfaatan tanah negara;
• Memastikan ketepatan sasaran dengan Data DTSEN;
• Melakukan inisiasi pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3);
• Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis program;
• Dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan;
• Investasi luar negeri untuk sektor perumahan.

Target Pencapaian

Target pencapaian Program 3 Juta Rumah terbagi menjadi dua, yaitu modal dasar yang bersumber dari Kementerian PKP dan FLPP sebanyak 269.779 unit, serta upaya lain sebanyak 2.730.221 unit.

1. Modal Dasar

• Pembangunan rusun 2.682 unit (selesai 120 unit, dan proses 2.562 unit);
• Pembangunan rusus 476 unit (proses 476 unit)
• Revitalisasi rusun 6.687 unit (selesai 6.540 unit, dan proses 147 unit)
• BSPS 38.504 unit (rencana, artinya anggaran tersedia namun belum dimulai);
• Penanganan kumuh 1.430 unit (rencana);
• FLPP 220.000 unit (selesai 89.375 unit, proses 36.763 unit, dan rencana 93.862 unit).

2. Upaya Lain

• BSPS tambahan 6.569 unit (upaya, artinya anggaran belum tersedia dan pekerjaan belum dimulai);
• FLPP tambahan 220.000 unit (proses, artinya anggaran tersedia dan pekerjaan dalam proses)
• Pembiayaan mikro melalui SMF 10.000 unit (upaya);
• Investasi luar negeri 1 juta unit (upaya);
• APBD pembangunan baru 723 unit (selesai);
• APBD renovasi 5.827 unit (rencana);
• Dana Desa berupa renovasi 123.000 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa pembangunan 1.873 unit (rencana);
• DAK TPPKT berupa renovasi 757 unit (rencana);
• RTLH Kemensos berupa renovasi 1.500 unit (upaya);
• Hunian TOD PT KAI dan MRT 4.006 unit (upaya);
• Rumah sederhana non-FLPP dan rumah komersial 21.218 unit (selesai 2.736 unit, dan upaya 18.482 unit);
• Rumah komersial (GMW BI) 100.000 unit (selesai 920 unit, dan proses 99.080 unit);
• Pembangunan rumah swadaya masyarakat 310.152 unit (selesai 110.152 unit, dan upaya 200.000 unit);
• Renovasi rumah swadaya masyarakat 902.096 unit (upaya);
• Pembangunan rumah CSR 2.065 unit (upaya);
• Renovasi rumah CSR 20.435 unit (proses 1.500 unit, rencana 4.500 unit, dan upaya 14.435 unit).