pkp

Kuota Rumah Subsidi Mau Ditambah Jadi 350 Ribu Unit, Kapan Realisasi?

Jakarta -

Pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari sebelumnya 220.000 menjadi 350.000. Kapan hal itu akan dilakukan?

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan setidaknya kuota tersebut akan cair pada akhir semester I 2025.

"Oh tunggu aja. Kita lagi akselerasi semester I ya, akhir semester I," katanya kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, Selasa (6/5/2025).

Ia mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penambahan kuota FLPP tersebut. Sebab, nantinya yang mengeluarkan aturan mengenai penambahan kuota FLPP akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.

"Oh kalau itu nanti keputusan dari Kementerian Keuangan terkait dengan alokasi fiskalnya, yang itu akan kita eksekusi. Jadi kita berkoordinasi terus lah dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Penambahan kuota tersebut, kata Ara, sudah sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk saat ini, kuota FLPP ada 220.000 unit.

"Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Video: Menkes Ungkap Syarat Penerima Rumah Subsidi Nakes

(abr/zlf)

Pemerintah Siapkan Subsidi Tanah buat Tekan Harga Rumah

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan perlu ada kebijakan subsidi tanah untuk membangun rumah masyarakat. Hal ini dilakukan akibat tingginya harga tanah terutama di kota-kota besar.

"Pemerintah ingin supaya tanah-tanah negara itu dipakai untuk membangun rumah rakyat. Nah karena harganya murah kan artinya kan ada subsidi dalam harga tanah kan," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (06/05/2025).

Fahri menjelaskan bahwa tingginya harga tanah menyebabkan masyarakat sulit punya rumah. Hal itu membuat rumah menjadi kebutuhan sekunder, terutama di perkotaan.

Alhasil menurutnya orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya kemampuan bisa terdepak dari perkotaan. Dengan begitu kota terkesan menjadi milik orang kaya saja.

"Soal tanah ini adalah pemerintah harus hadir kembali dalam pengadaan tanah. Maka Presiden (Prabowo Subianto) mengatakan pakai tanah negara di pusat-pusat kota, pakai tanah negara yang ada di pusat kota bangun rumah rakyat di pusat-pusat kota," imbuhnya.

Ia juga mengatakan tanah yang diberikan subsidi akan berdampak pada penurunan harga rumah. Jika tanahnya murah, bangunan rumah juga akan terjangkau.

"Tanah ini 30-40 persen daripada harga bangunan, sehingga tanahnya kalau murah itu harga rumah akan tanah. Jadi tanah akan menjadi elemen of subsidy. Jangan kayak sekarang, elemen of subsidy-nya itu jatuhnya ke kredit perbankan," sambung Fahri.

Selain itu, pemerintah juga akan memikirkan terkait subsidi lainnya, seperti subsidi angsuran atau subsidi bunga. Namun, fokus pemerintah saat ini adalah pada subsidi tanah sebagai subsidi awal.

Adapun tanah yang dapat disubsidi bisa dari tanah milik pemerintah atau tanah sengketa, sehigga menjadi murah untuk dibangun perumahan masyarakat. Ia menyebut ada banyak tanah yang bisa dimanfaatkan, seperti milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bisa 50 persen (penurunan harga rumah), berarti harganya rumah tinggal setengah. Berarti kan negara sudah mensubsidi melalui harga tanah kan. Apakah diperlukan subsidi lagi yang lainnya misalnya subsidi bunga atau subsidi angsuran dan sebagainya nanti kita lihat," ucapnya usai acara.

Fahri menilai penurunan harga rumah sampai 50 persen sudah luar biasa. Ia pun menegaskan pemerintah akan mengkaji lebih lanjut terkait regulasi subsidi tanah.

"Nanti sedang kita regulate secara teknis bagaimana mekanismenya untuk menjadikan tanah itu menjadi legal untuk pembangunan rumah," kata Fahri.

(das/das)

Khofifah-Emil temui Menteri PKP bahas rumah subsidi buruh-wartawan

Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (6/5) malam, guna membahas penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan wartawan.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu, mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, yang meminta adanya rumah subsidi bagi pekerja.

Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana pembangunan 20.000 unit rumah subsidi di Jawa Timur.

“Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri terkait hal tersebut,” ujar Khofifah.

Rumah subsidi tersebut akan disalurkan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera, dengan sejumlah kemudahan, seperti uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen hingga tenor maksimal 20 tahun.

Gubernur menegaskan meski harganya terjangkau, rumah subsidi ini tetap mengutamakan kualitas dan kelayakan huni.

“Rumah yang layak dan berkualitas untuk kehidupan lebih baik masyarakat Jatim,” katanya.

Sebagai tahap awal, Pemprov Jatim bersama Kementerian PKP menyepakati pembangunan 200 unit rumah subsidi di Kabupaten Gresik yang akan diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni 2025.

Selain itu, disepakati pula kerja sama renovasi 500 rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group, yang akan dimulai dari rumah-rumah tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, pihaknya bersama BP Tapera menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi secara nasional, terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia.

“Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Rumah subsidi ini untuk buruh, guru, petani, nelayan, ART, hingga pekerja migran,” katanya.

Ia berharap program ini dapat menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor yang terkait langsung dengan industri perumahan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi, serta Ketua Kwarda Pramuka Jatim Arum Sabil.

Selain itu turut dihadiri Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Lippo Group James Riyadi, serta sejumlah pejabat Pemprov Jatim.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar -

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Bali yang diluncurkan hari ini, Rabu (7/5/2025) menjadi SPPG pertama di Denpasar. SPPG ini memiliki kapasitas produksi sekitar 3.700 porsi per hari.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan SPPG ini akan melayani produksi makan bergizi gratis (MBG) untuk jenjang TK sampai SMA di Denpasar. Pada hari pertama beroperasi, SPPG Polda Bali memproduksi 771 porsi untuk dibagikan ke sejumlah sekolah di Denpasar Timur. Menunya adalah nasi, ayam goreng, tempe, sayur, dan buah anggur.

"Kalau tadi saya melihat pemenuhan gizinya sudah cukup. Dari ayam, sayur, sambalnya, dan juga buahnya sudah cukup bergizi," ujar Boy saat dijumpai pada acara peluncuran SPPG Polda Bali di Jalan Plawa Nomor 20 Denpasar, Rabu.

Dia mengungkapkan setelah SPPG Polda Bali diresmikan, hingga kini telah ada empat dapur MBG di Bali. Sebelumnya, sudah ada di Jembrana, Tabanan, dan Karangasem. Boy mengatakan idealnya semua kabupaten harus memiliki SPPG atau dapur MBG.

"Tapi, kita harus paham juga bahwa ini tentu bertahap karena pemenuhan standar," kata Boy.

Dia juga menegaskan sudah ada langkah-langkah antisipasi untuk menjaga kualitas menu MBG untuk mencegah terjadinya keracunan seperti sejumlah kasus di beberapa daerah. Menurut Boy, ada tim kesehatan yang memeriksa menu MBG sebelum dibawa ke sekolah.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya berharap hadirnya SPPG ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah.

"(Sehingga) Ke depannya anak-anak bisa menjadi SDM yang berkualitas dan sehat," ujarnya.

Salah satu sekolah yang kebagian jatah MBG hari ini adalah SMPN 3 Denpasar. Wakil Kepala (Waka) Kesiswaan SMP N 3 Denpasar Made Kartika Sari menjelaskan makan bergizi gratis di sekolahnya hari ini menyasar 328 siswa SMP kelas IX.

"Respons siswa dan sekolah menyambut baik karena ini bermanfaat bagi siswa. Ketika siswa ditanya soal menu, ternyata menunya cocok. Dari orang tua pun responsnya baik," ungkapnya.

Salah seorang siswa SMPN 3 Denpasar, Ratih, mengaku senang bisa mendapatkan satu porsi menu MBG. Dia mengaku selama ini biasa membawa bekal ke sekolah.

"Senang apalagi rasanya enak. Lauknya juga ada ayam goreng, tempe, sayur dan buah anggur," ujar Ratih.

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

(hsa/gsp)

Jalan 4 Bulan, Penyaluran Makan Bergizi Gratis Belum Libatkan BPOM

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejak awal tahun ini ternyata belum sepenuhnya melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam proses standardisasi dan pengawasan mutu pangan.

Hal ini disorot oleh Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (6/5).

Netty menilai keterlibatan BPOM seharusnya dilakukan sejak awal program bergulir, bukan hanya ketika muncul laporan dugaan keracunan makanan di beberapa daerah.

"Soal koordinasi dengan Badan POM itu juga menjadi pertanyaan saya. Sebetulnya kan kerjasama dan koordinasi dengan Badan POM bukan hanya ketika ada kejadian. Justru standardisasi, kemudian juga sertifikasi tentang mutu dan keamanan pangan itu seharusnya sudah dilakukan pada saat kita akan menjalankan program ini," ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui koordinasi dengan BPOM masih dalam tahap awal dan belum berjalan secara penuh.

Ia menjelaskan pihaknya tengah menyusun mekanisme kerja sama formal dengan BPOM sebagai lembaga pengawas kualitas dan keamanan pangan.

"Karena ini (program) baru ya, jadi kami masih dalam tahap penyusunan rencana dan kemudian implementasi untuk seluruh kerja sama. Jadi kita sudah sepakat dengan Badan POM bahwa yang memantau, memitigasi terkait kualitas dan keamanan pangan nanti yang melakukan Badan POM," ujar Dadan.

Dadan menambahkan sambil menunggu peran formal BPOM, BGN telah menggandeng Dinas Kesehatan setempat di sejumlah daerah untuk melakukan pengawasan rutin terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau mitra penyedia makanan MBG di lapangan.

"Dinas Kesehatan selalu melakukan cek, terutama terkait aspek higienis dan keamanan pangan. Jadi bahan baku kami biasanya dicek oleh Dinas Kesehatan rutin, baik itu untuk bahan berbahaya maupun pestisida," jelasnya.

Ia juga menyebut adanya inisiatif dari beberapa daerah yang sudah lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan.

"Sebetulnya ada di Bojonegoro, itu Dinas Kesehatannya secara inisiatif melakukan pelatihan," katanya.

Dadan menyampaikan, ke depan, setelah Instruksi Presiden (Inpres) terkait program MBG disahkan, koordinasi lintas lembaga termasuk dengan BPOM diharapkan akan berjalan lebih sistematis.

"Saya kira dengan semakin intensnya kegiatan kita dan inpresnya akan selesai, koordinasinya akan lebih mudah," tutupnya.

Adapun program MBG saat ini telah berlangsung di ratusan wilayah dan menjangkau jutaan penerima manfaat, namun belakangan mendapat sorotan menyusul sejumlah laporan dugaan keracunan makanan di berbagai daerah.

Oleh sebab itu, hal ini memperkuat pentingnya pengawasan mutu pangan sejak awal distribusi program besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Fahri Sebut World Bank cs Mau Kucurkan Rp 50 T buat 3 Juta Rumah, Bunga 0%!

Jakarta -

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)