Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik anggaran program Makan Bergizi Gratis yang hanya Rp 10 ribu per porsi. Dia pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung ulang anggaran tersebut.

Mulanya Presiden ke-5 Indonesia ini menyebut anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup. Apalagi banyak harga kebutuhan pokok yang sudah mengalami lonjakan.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Megawati mengaku kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itulah, Megawati berpesan agar Prabowo menghitung ulang anggaran program tersebut.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua. Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan beras untuk program makan bergizi gratis pada awal 2025.

Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (3/12), Zulhas menyatakan produksi padi pada Januari dan Februari mendatang tidak mencukupi kebutuhan nasional.

"Jadi nanti Januari, Februari itu kita ada shortage produksi padi ya. Januari itu di bawah 2 juta (ton), 1,5 juta (ton). Februari di bawah 2 juta (ton), Kebutuhan kita 2,6 juta (ton)," ujar Zulhas.

Untuk mengatasi kekurangan ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk bantuan pangan bagi 16 juta warga setiap bulan pada Januari dan Februari.

"Waktu itu saya mengajukan untuk 16 juta orang di Januari, 16 juta di Februari. Berarti 160 ribu ton Januari, 160 ribu ton di Februari," katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan menggelar operasi pasar melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga stabilitas harga beras jika terjadi kenaikan.

"Ada nanti SPHP. Kalau harga naik, agar stabil bisa operasi pasar itu SPHP. 150 ribu ton dan 150 ribu ton. Jadi 300 ribu ton tambah 320 ribu ton. Jadi ada 620 ribu ton yang harus keluar Januari dan Februari," jelasnya.

Zulhas menambahkan Bulog juga akan diminta menyerap lebih banyak beras menjelang puncak panen raya pada Maret hingga Mei 2025.

"Bulog harus menyerap lagi nanti karena panen raya di Maret, April, Mei. Itu kira-kira mungkin 1 juta (ton) lebih," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bicara terkait anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas dari Rp 15.000/anak menjadi Rp 10.000/anak. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan dijalankan oleh Badan Gizi yang berada di bawah Kemenko Bidang Pangan.

Zulhas mengatakan terkait menu Makan Bergizi Gratis Rp 10.000/anak akan dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Gizi dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Badan Gizi anggarannya total Rp 71 triliun, tetapi apa isinya tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Itu dibahas di situ, tapi dalam pelaksanaannya nanti di bawah saya," kata Zulhas kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Saat ditanya apakah anggaran Rp 10.000/anak itu sesuai dengan harga pangan saat ini, Zulhas memintanya untuk ditanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Gizi.

"Ya itu nanti bisa ditanyakan dengan Menteri Keuangan dan Badan Gizi karena waktu membahas jadi Rp 10.000 kan itu bukan porsi saya, pelaksanaannya baru saya," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan per porsi makan bergizi gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per anak, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Prabowo memaparkan hitungannya bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis punya sekitar 3-4 anak. Artinya setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30 ribu dalam bentuk makanan bergizi dan jika dihitung sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Jika program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya, Prabowo yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

"Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," sebut Prabowo.