JAKARTa, Investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah dinilai menjadi stimulus bagi ekonomi lokal. Artinya, ada efek positif dari anggaran MBG terhadap ekonomi. 

"Penggandaan fiskal dari program MBG tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi memberikan efek kepada kegiatan ekonomi lokal, menstimulus rantai pasokan makanan, dan mengurangi tekanan keuangan rumah tangga," kata Chief Economy Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, dikutip Kamis (24/4/2025).

Dia mengaku, MBG masih sering ditanggapi secara skeptis. Padahal, program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi.

"Gizi selama masa pertumbuhan secara langsung memengaruhi kemampuan kognitif, kehadiran di sekolah, dan produktivitas tenaga kerja di masa depan," lanjut dia.

Terlebih, menurut dia, program ini mampu menopang rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki kecenderungan kecil untuk daya konsumsi tinggi.

Fulvian juga menampik kritik terhadap makan bergizi gratis yang dinilai menghabiskan anggaran besar-besaran. Sebab, faktanya, program tersebut merupakan keutungan produktivitas jangka panjang melalui investasi sumber daya manusia yang mumpuni sejak dini.

"Pola pikir ini mengabaikan keuntungan produktivitas jangka panjang dari investasi sumber daya manusia, terutama melalui input dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan usia dini. MBG sekadar pengeluaran biaya, tetapi modal untuk generasi pekerja yang lebih kuat dan lebih cakap," tegas dia.   

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengaku keprihatinan atas peristiwa yang menimpa puluhan siswa MAN 1 di Cianjur yang mengalami gejala keracunan seusai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Nurhadi, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," ujar Nurhadi kepada wartawan, Rabu (23/4/2025). 

Menurut Nurhadi, kejadian keracunan siswa seusai menyantap MBG yang terjadi secara terus menerus justru menyebabkan gangguan kesehatan. Dia menilai kejadian tersebut menjadi alarm keras bagi BGN dan seluruh instansi yang terlibat.

“Tentu ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama Badan Pangan Nasional (BGN) dan seluruh instansi yang terlibat. Apalagi kejadian ini juga bukan yang pertama, dan ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan,” tandas Nurhadi.

Diketahui, puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (21/4). Akibatnya, dapur di Kecamatan Cianjur menghentikan produksi MBG untuk sementara. 

Kejadian ini bukan insiden tunggal. Dalam kurun waktu empat bulan sejak program MBG diluncurkan secara nasional, tercatat setidaknya telah terjadi tiga masalah serupa di wilayah yang berbeda.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa SDN Dukuh 03 keracunan setelah mengonsumsi ayam krispi dari MBG. Kasus keracunan dari MBG juga terjadi di Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, di mana hal itu dialami oleh siswa-siswi di SDN 03 Nunukan dan SMAN 2 Nunukan Selatan. Bahkan ditemukan ada menu ikan tongkol MBG yang dibagikan ke sekolah dalam kondisi berulat.

Insiden keracunan menu MBG juga terjadi di Batang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Sebanyak 60 siswa TK hingga SMP dilarikan ke puskesmas setelah menyantap menu MBG yang diduga basi. Terbaru, keracunan makanan dialami puluhan siswa-siswi di Cianjur. 

Serangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa keracunan bukanlah kasus insidental, melainkan gejala sistemik dari persoalan mendasar dalam tata kelola program.

Oleh karena itu, Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan itu akan segera meminta penjelasan resmi dari pihak terkait, terutama kepada BGN yang merupakan mitra kerja Komisi IX.

"Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan," tegas Legislator dari Dapil Jawa Timur IX itu.

Ditambahkan Nurhadi, pihaknya pun mendorong agar pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat lebih aktif dalam melakukan pengawasan berkala serta pelatihan bagi para penyedia makanan di sekolah-sekolah.

"Kami di Komisi IX tetap berkomitmen agar program-program peningkatan gizi tetap berjalan, namun harus dengan pelaksanaan yang aman dan bertanggung jawab," pungkas Nurhadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku tengah melakukan pemeriksaan atas dugaan tersebut.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan, pihaknya tentu berempati akibat insiden yang menimpa puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang diduga mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis.

“Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan,” ujar Dadan Hindayana dalam keterangan resmi, Selasa (22/4/2024).

Dadan mengatakan, penyebab keracunan akan dipastikan dari hasil lab yang telah dilakukan pihak BGN. Oleh karena itu, saat ini belum dapat diketahui penyebab pasti atas peristiwa keracunan yang menimpa puluhan siswa tersebut.

Berdasarkan laporan, sampel MBG yang dimasak hari Senin (21/04/2025) telah dikirimkan ke Labkesda Provinsi setempat dan hasilnya akan keluar dalam rentang waktu sepuluh hari ke depan. Menurut keterangan dari perwakilan SPPG, makanan yang diolah juga telah memenuhi standar dan telah melewati proses sebagaimana mestinya.

“Kami sedang menunggu hasil Labkesda Provinsi dari sampel yang sudah dikirimkan. Kami akan update infonya pada kesempatan pertama setelah hasil lab. keluar,” kata Dadan.

Sebagai langkah preventif, Dadan menyebut akan meningkatkan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG dan melakukan proses penyempurnaan sistem berskala nasional. Kemudian, mendorong transparansi jadwal menu harian melalui kanal digital dan meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Sebagai langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program pemenuhan gizi nasional  atau yang sering dikenal makan bergizi gratis (MBG).

Sinergi antara kedua badan bentukan pemerintah tersebut secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin (21/4/2025) di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta.

Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga digadang-gadang mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Dalam keterangannya Anggoro mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN tersebut dan menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja. 

“Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,” ujar Anggoro dikutip dari keterangan resmi, Selasa (22/4/2025). 

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading Ivan Sahat H Pandjaitan mendukung kerja sama yang dilakukan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BGN. 

Menurutnya, seluruh pekerja di Indonesia harus terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Termasuk yang bekerja dalam program MBG. 

Ivan memastikan, edukasi dan sosialisasi diwilyahnya akan terus gencar dilakukan agar pekerja memahami hak dan manfaat perlindungan yang mereka miliki melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi para pekerja MBG membuktikan bahwa negara hadir melindungi para pekerja," katanya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan jajarannya bahas Apartemen Meikarta.

Menteri PKP mengajak diskusi bersama sekitar 39 konsumen Apartemen Meikarta guna mendapatkan informasi dan klarifikasi di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dilansir akun instagram resmi Kementerian PKP, dari hasil pertemuan dan diskusi tersebut, diketahui bahwa para konsumen Apartemen Meikarta sebagian besar menginginkan pengembalian dana yang telah mereka keluarkan untuk mendapatkan apartemen tersebut.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP diminta untuk menyelesaikan masalah Meikarta. Namun demikian proses penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

"Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik. Saya sudah bicara dengan Pak James Riady untuk menyelesaikan masalah Meikarta ini secepatnya,” ujar Menteri Ara dikutip Selasa (22/4/2025).

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), Peter Adrian menjelaskan bahwa sejak tahun 2020, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang telah memulai proses serah terima unit Apartemen Meikarta yang telah selesai dibangun.

“Hingga Maret 2025, lebih dari 60% unit telah selesai dibangun, dengan progres pembangunan keseluruhan telah mencapai lebih dari 75%. MSU berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembangunan dan serah terima unit, sesuai dengan ketentuan dalam putusan homologasi yang telah berkekuatan hukum tetap,” paparnya dalam keterbukaan informasi 21 April 2025.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan sampai mengorbankan pelaku UMKM yang terlibat. Hal ini merupakan tanggapan atas adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaan program MBG yang terjadi di wilayah Kalibata.

Sekjen Hipmi Anggawira menuturkan bahwa program MBG yang merupakan inisiatif strategis Presiden RI, harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Segala bentuk pungli dalam pelaksanaan program pemerintah merupakan tindakan kriminal yang merusak citra negara dan melemahkan kepercayaan publik.

"Segala bentuk pungli adalah tindakan kriminal yang mencoreng nama baik negara dan harus ditindak tegas. Jangan sampai UMKM dikorbankan karena kelalaian atau permainan oknum,” ujar Anggawira pada Sabtu (19/4/2025).

Dia mengatakan bahwa program ini tidak boleh menjadi ruang penyimpangan, melainkan harus menjadi simbol hadirnya negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pungli harus segera dilakukan, agar tidak mencederai tujuan utama dari program ini.

Lalu  Hipmi mendorong penguatan profesionalisme di kalangan mitra pelaksana program. Pelibatan yayasan atau lembaga mitra harus mengikuti standar operasional yang sepadan dengan proyek-proyek nasional.

“Selain itu, Hipmi mengusulkan agar audit internal maupun eksternal diberlakukan secara berkala untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” kata dia.

Hipmi menilai bahwa dukungan terhadap UMKM sebagai pelaksana dapur MBG harus bersifat konkret. Kelangsungan operasional mereka sangat bergantung pada jaminan arus kas yang stabil dan pembayaran yang tepat waktu.

“Tanpa dukungan sistemik, UMKM berpotensi mengalami tekanan finansial yang dapat mengganggu keberlanjutan program,” tutur Anggawira.

Hipmi merekomendasikan tiga langkah agar program MBG bisa berjalan secara optimal. Pertama yaitu digitalisasi dan transparansi sistem pengelolaan
HIPMI mendorong penggunaan sistem digital seperti dashboard real-time untuk memantau logistik, status pembayaran, dan kinerja layanan. Sistem e-invoicing dan kontrak digital juga perlu diterapkan agar proses pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.

Kedua,  Hipmi mengusulkan agar bank-bank Himbara dan BPR lokal terlibat dalam penyaluran kredit mikro dengan skema khusus MBG. Selain itu, lembaga seperti LPDB-KUMKM dan institusi keuangan milik negara dapat menyediakan dana bergulir tanpa agunan besar bagi vendor kecil.

“Hipmi juga siap mendampingi melalui program inkubator UMKM MBG untuk membantu validasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas manajerial keuangan,” terang Anggawira.

Ketiga, pembentukan  Satuan Tugas (Satgas) Integritas MBG Nasional
Hipmi mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan KPK, Kejaksaan, dan unsur masyarakat sipil guna memastikan pengawasan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.  Dalam hal ini, Hipmi menyatakan kesiapan untuk duduk bersama sebagai mitra strategis yang menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah.

“Hipmi siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung pelaksanaan MBG yang profesional, bersih, dan berdampak luas. Kami percaya bahwa dengan sistem yang kuat dan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM bisa menjadi tulang punggung keberhasilan program ini,” ungkap Anggawira.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Ari Tri Priyono kepada sejumlah awak media, disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2025 yang berlangsung di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Jumat, (18/4/2025).

Menurut Ari, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan.

“Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujar Ari.

Pada kesempatan tersebut, Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan MBR sebesar Rp 12 juta untuk lajang, dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” tambahnya.

Ia menjelaskan, saat ini masih terdapat informasi yang salah di masyarakat. Di sosial media disebutkan hanya masyarakat yang bergaji Rp 14 juta saja yang dapat beli rumah subsidi, pada hal informasi tersebut salah.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjut Ari, mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” terangnya

Pihaknya yakin, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Himperra juga sangat setuju dengan himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skill agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR.

“Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang berkualitas,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp 14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 trilun dan SMF Rp 7,9 triliun,” tambah Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar pada kesempatan tersebut mengatakan adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

“BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman-teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” pungkasnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kegaduhan sektor perumahan.

Kontroversi ini terutama berkisar pada tudingan terhadap pengembang perumahan yang dianggap nakal, wacana rumah gratis, penurunan harga rumah, dan yang terbaru batasan maksimal penghasilan penerima rumah subsidi yang dinilai mengganggu ekosistem perumahan.

Kritik dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri.

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Selanjutnya baca di siniKontroversi Maruarar Sirait Picu Kegaduhan Ekosistem Perumahan

Aturan rumah subsidi perlu dipahami masyarakat yang berencana untuk membelinya.

Pasalnya, rumah subsidi adalah program pemerintah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk itu, pemerintah pun mengatur beberapa ketentuan tentang program rumah subsidi yang harus dipatuhi oleh penerima manfaatnya.

Selanjutnya baca di sini Aturan Rumah Subsidi: Penerima, Spesifikasi Unit, serta Harganya

Masyarakat yang hendak membeli rumah di Jabodetabek melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tentu ingin mengetahui besaran cicilan per bulan.

Pengetahuan besaran cicilan KPR subsidi penting sebagai landasan perencanaan keuangan bulanan. Hal itu mengingat KPR merupakan pinjaman jangka panjang.

Untuk mengetahui cicilan per bulan, masyarakat dapat melakukan simulasi salah satunya melalui laman "Kalkulator KPR BTN Properti".

Selengkapnya baca di sini Berapa Cicilan KPR Subsidi di Jabodetabek?

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun perubahan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berhak menerima rumah subsidi. Kriteria itu akan disahkan pada 21 April 2025 atau bertepatan pada Hari Kartini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, perubahan kriteria MBR ini dilakukan agar sebaran penerima manfaat rumah subsidi bisa lebih luas. Disamping itu, perubahan kriteria MBR juga ditujukan agar masyarakat bisa mengambil hunian vertikal seperti rusun atau apartemen yang punya harga lebih mahal ketimbang rumah tapak.

“Kabar baiknya pada 21 April akan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri yang menyangkut kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kita akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Kepala BPS yang terus bekerja keras,” kata Ara, Jumat (11/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu merinci, perubahan kriteria MBR ini nanti akan menjelaskan masyarakat yang belum menikah, termasuk kriteria MBR punya penghasilan maksimal Rp 12 juta. Sedangkan untuk yang berpasangan atau sudah menikah kriteria MBR, punya penghasilan maksimal Rp 14 juta.

“Jadi kita sepakati buat di Jabodetabek ya, itu kalau dia single (belum menikah) Rp 12 juta, kalau menikah Rp 14 juta. Ini kabar baik, artinya semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat,” ujar Ara.

Dia berharap dengan adanya revisi kriteria MBR ini penerima manfaat rumah subsidi akan semakin luas dan masif penyalurannya. Akhirnya, angka backlog yang saat ini diperkirakan sebanyak 9,9 juta bisa semakin ditekan.

“Ini sedang dibahas bersama BPS dan di internal PKP juga menggunakan beberapa kajian, dan saat ini sedang harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Targetnya ditetapkan paling lambat 21 April,” jelas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan melangsungkan seremoni penyerahan rumah subsidi untuk buruh pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Buruh. Pada tahap awal ini, akan diserahkan sebanyak 100 unit rumah dari total 20.000 unit rumah yang dicanangkan pemerintah.

“Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (10/4/2025), seperti dikutip dari Antara.

Rencana penyerahan rumah subsidi untuk buruh akan dilaksanakan pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Buruh. Terdapat sebanyak 100 unit rumah berlokasi di wilayah Jabodetabek yang akan diserahkan langsung kepada para buruh.

Pria yang akrab disapa Ara itu bakal melaporkan rencana penyerahan rumah subsidi bagi buruh tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Qatar. Menurut dia, pemberian rumah subsidi tersebut merupakan suatu kabar baik dan membuat semangat bagi para buruh di Indonesia.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut telah menjadi perhatian dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

“Ini adalah sebuah bukti bukti kepedulian, dan insyaallah tadi itu ada target yang sudah ditetapkan, membutuhkan konsolidasi internal di serikat pekerja, serikat buruh,” kata Yassierli.

Ia mengatakan bahwa program rumah subsidi untuk buruh itu akan terus berlanjut di masa mendatang. Apalagi mengingat terdapat sebanyak 60 juta pekerja formal dan 140 juta pekerja informal di Indonesia.

“Kita yakin pemerintah akan hadir dan kemudian siap memberikan solusi kepada mereka semua,” kata Yassierli. Adapun pemerintah akan menyiapkan total sebanyak 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Bambang (50), pemilik warung pecel lele di Perumahan Maharta, Pondok Kacang, Tangerang Selatan (Tangsel) meminta pemerintah segera mengatasi banjir yang kerap melanda perumahan tersebut.

Harapan itu disampaikan Solihin setelah banjir kembali merendam warung dan rumahnya pada Minggu (6/4/2025), akibat hujan deras.

"Pompanya rusak mulu. Jadi perlu ada tambahan pompa sama harusnya dikeruk kalinya yang paling penting," ujar Bambang saat ditemui di lokasi, Senin (7/4/2025).

Menurut Bambang, pompa air sangat dibutuhkan karena lokasi Perumahan Maharta berada di dataran rendah. Sehingga, air sulit surut jika tidak disedot secara berkala.

Selain pompa air, warga juga mendesak agar kali di sekitar Perumahan Maharta segera dikeruk. Sempitnya saluran air juga dinilai menjadi salah satu penyebab air tidak mengalir lancar ke hilir.

"Kalau dulu itu kalinya standar, jembatan enggak dinaikin enggak masalah, airnya enak ngalirnya, lurus aja enggak numpuk. Nah kalau sekarang itu jembatannya tinggi, air ngumpul semua, kalinya juga kecil," jelas dia.

Hal senada juga disampaikan oleh warga Perumahan Maharta lainnya, Samratuti (60).

Menurutnya, letak Perumahan Maharta yang lebih rendah dan dikelilingi perumahan lain membuat banjir makin sulit surut.

"Saya melihatnya adanya jembatan yang terlampau tinggi, tapi tidak memikirkan bagaimana dampak kami di sini. Jembatan ditinggikan tapi kami yang terendam. Seperti wajanlah saya lihat-lihat. Kayak tekukan yang di sini, airnya enggak bisa keluar," jelas Samratuti.

"Sedangkan pompanya kecil. Dari ujung ke ujung itu kan ada dua kilometer tapi pompanya cuma dua," sambung dia.

Samratuti menilai, belum adanya upaya maksimal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel maupun provinsi untuk mengatasi banjir di wilayah tersebut, misalnya dengan normalisasi kali.

Oleh sebab itu, ia berharap, pemerintah lebih memperhatikan warga Perumahan Maharta yang langganan terdampak banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya," kata Samratuti.

"Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu. Pompa yang bisa mengatasi emergency. Bila ada pompa emergency, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di wilayah ini, tinggi muka air (TMA) di lokasi tersebut mencapai sekitar 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 keluarga terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, kondisi sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Banjir yang merendam Perumahan Maharta, Pondok Kacang, Tangerang Selatan (Tangsel), telah surut pada Senin (7/4/2025).

Pada Minggu (6/4/2024), air sempat mennggenang setinggi 130 centimeter (cm). Kini, tersisa endapan lumpur dan tumpukan sampah di ruas jalan perumahan tersebut.

Pengamatan Kompas.com di lokasi Senin siang, warga terlihat sibuk membersihkan lumpur dan sampah yang masuk ke rumah mereka.

Warga bergotong-royong membersihkan sisa-sisa banjir menggunakan alat-alat kebersihan, seperti serokan air, serokan sampah, kain pel, bahkan selang untuk menyemprot endapan lumpur.

Ada juga yang mengumpulkan sampah seperti botol plastik dan styrofoam pembungkus makanan.

Selain itu, terlihat sampah kayu menumpuk di pinggir kali Perumahan Maharta. Sampah-sampah itu lantas dimasukkan dalam kantong plastik dan dikumpulkan di satu titik tidak jauh dari kali.

Bambang (50), penjual pecel lele di area Perumahan Maharta mengaku kesal dengan banjir yang berulang kali terjadi di wilayah tersebut.

Dalam satu bulan saja, terhitung sejak Maret 2025 hingga saat ini, sudah tiga kali banjir merendam Perumahan Maharta.

"Kemarin selama puasa sudah dua kali banjir dan sama ini jadi tiga kali," ujar Bambang.

Terbaru, banjir terjadi pada Minggu (6/4/2024) selama pukul 17.30 WIB dan baru surut pada Senin (7/4/2025) pukul 03.00 WIB.

Beruntung, Bambang sudah lebih dulu mengevakuasi seluruh perabotan di rumahnya sehingga tidak ada yang terkena banjir, termasuk barang elektronik.

"Enggak ada yang terendam karena kita sudah antisipasi. Tinggal dibersihin. Mudah-mudahan membawa berkah. Amin," jelas dia.

Berbeda dengan Bambang, warga Perumahan Maharta lainnya, Samratuti (60) tak mampu menyelamatkan perabotannya di lantai satu rumah.

Sebagian perabotan seperti kulkas, sofa, spekaer, meja, pajangan, hingga beras milik Samartuti terendam banjir.

"Beras dan minuman jadinya dibuang sama kita," jelas dia.

Samratuti pun merasa kesal dengan banjir yang terus menggenang setiap kali hujan turun.

"Tempat kulkas itu sudah sengaja saya tinggikan, terus saya juga sengaja membuat tanggul sendiri di rumah tapi tetap kena banjir," jelas dia.

Oleh sebab itu, ia berharap, pemerintah bisa memperhatikan warga Perumahan Maharta yang kerap kali jadi korban banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya. Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu, pompa yang bisa mengatasi emergency. Bila ada pompa emergency, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di titik tersebut, tinggi muka air (TMA) mencapai 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 KK terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.